atasdikenai terhadap Penggugat sebagai Anggota Partai, yang manaPenggugat belum pernah menerima salah satu sanksi yang ditetapkandalam AD/ART baik berupa Peringatan, Pemberhentian sementara daritugas jabatan Partai, Pembebastugasan dari aktivitas Partai danPemecatan dari Keanggotaan Partai, sehingga jelas disini adanyarekayasa antara Tergugat , Il, Ill untuk menggantikan Posisi Penggugatsebagai Anggota DPRD Humbang Hasundutan ;Bahwa Surat Persetujuan Pergantian Antar Waktu Nomor 061/A.1/DPPPPRN/PAW

Partai sehingga demikian telah jelasSurat Persetujuan Antar Waktu Nomor 061/A.1/DPPPPRN/PAW/IIV201 1tanggal 25 Maret 2011 adalah tidak melalui mekanisme Partai, makasecara nyata perbuatan Tergugat , Il, Ill merupakan perbuatan di luarmekanisme Partai sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai danPeraturan lainnya sehingga perbuatan Tergugat , Il, Ill cacat demi hukumyang diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;Bahwa adapun Penggugat menarik Komisi Pemilihan Umum sebagai

TurutTergugat dalam perkara ini adalah untuk tidak menindak lanjuti segalakepengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Deka Silaban(Penggugat) dengan Mustafa Rayon Bukit Purba sebelum perkara iniberkekuatan hukum tetap ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagaiberikut :1.

No. 637 K/Pdt.SUS/201 1GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) :Bahwa yang menjadi Pokok Gugatan Penggugat adalah supaya Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill dinyatakan melakukan Perbuatan MelawanHukum, sehubungan dengan Terbitnya Surat Nomor 061/A.1/DPPPPRN/PAW/IIV2011 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu dari Deka Silaban(Penggugat) kepada Mustafa Rayon Bukit Purba.

Menyatakan Surat Nomor 016/A.1/DPPPPRN/PAW/II/2011 tentangPersetujuan Pergantian Antar Waktu (dari Deka Silaban, ST kepada MustafaRayon Bukit Purba) yang dikeluarkan oleh DPP PPRN tidak berkekuatanhukum mengikat ;4. Menghukum TergugatTergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 926.000, (Sembilan ratus dua puluh enam riburupiah) ;5.

Khusus tanggal 26September 2017;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Negeri Sungailiat, pada pokoknya sebagai berikut:Objek Gugatan:Surat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Barat Nomor:04/VI/DPCGERINDRA BABAR/2017 tentang Usulan PAW

Anggota DPRDKabupaten Bangka Barat Partai Gerindra Atas nama Heri Eko Indriyanto tanggal21 Juni 2017;Halaman 1 dari 8 hal.Put.Nomor 1367 K/Pdt.SusParpol/2017Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Bangka Barat dengan masa Jabatan 20142019;Bahwa Penggugat dalam melaksanakan masa jabatan hendak dilakukanpemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugatsebagaimana yang tercantum dalam Objek Gugatan;Bahwa alasanalasan yang terdapat dalam objek gugatan

Anggota DPRDKabupaten Bangka Barat tidak mengacu kepada UU Nomor 17 tahun 2014;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Sungailiat agar memberi putusan sebagai berikut:1.2:Atau:Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa objek gugatan bertentangan dengan ketentuanperundangundangan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum atas SuratKetua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Barat Nomor 04/VI/DPCGERINDRA BABAR/2017 tentang Usulan PAW

Heri Eko Indrianto bukan lagisebagai anggota partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkansurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gerindra No.050078/Kpts/DPPGERINDRA/2017;Bahwa secara faktual dan formal, Perihal usulan PAW Anggota DPRDKab. Bangka Barat atas Nama sdr. Heri Eko Indrianto adalah surat DewanPimpinan Pusat Partai Gerindra No. 050107/A/DPPGERINDRA/2017,sedang surat ketua Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai GerindraKab.

Jelaslah bahwa Tergugat hanya meneruskan suratDPP dan DPD Partai Gerindra;Bahwa dengan demikian, usulan PAW Penggugat bukan Keputusan KetuaDPC GERINDRA Kab. Bangka Barat sebagai Tergugat, karenanyaHalaman 3 dari 8 hal.Put.Nomor 1367 K/Pdt.SusParpol/2017gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang keliru dansalah alamat.

Reg : DA 6825 PAW beserta STNK;- 1 (satu) lembar SIM Gol. C atas nama NGATMADI; Dikembalikan kepada saksi Susilawati.- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda, warna Silver Mutiara, No. Reg : Z 1638 YB;- 1 (satu) lembar SIM Gol. BII Umum atas nama ARIEF RAHMAN,SE; Dikembalikan kepada saksi Arief Rahman,SE.- 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna Putih, No. Reg : DA 8371 TW beserta STNK;- 1 (satu) lembar SIM Gol.

Namun setelah diperiksa dan di beritahu olehpenyidik barulah saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yangmelibatkan Mobil mitshubishi Truck Dump No.Reg : DA 1841 W denganSepeda Motor merk Honda Vario No.Reg : DA 6825 PAW yangdikemudikan oleh suami saksi;Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semuaketerangan yang dituangkan dalam BAP;2.

DA 3496 LV,Sepeda Motor Honda Beat No.Reg : KT 6785 EQ, Sepeda Motor merkHonda Vario No.Reg : DA 6825 PAW, Mobil Honda Jazz warna putih,No.Reg : DA 8371 TW, Mobil Mitsubishi Kuda, No.Reg : Z 1638 Y saksitidak mengetahui dengan jelas. namun setelah diperiksa baru saksimengetahui Yamaha Vega ZR No.

TONI melewati Jl.Trikora.Saat di tkp, di jaluryang saksi gunakan terjadi perlambatan arus yang dimana di depansaksi terdapat beberapa mobil dan saksi melihat Sepeda Motor merkHonda Vario No.Reg: DA 6825 PAW yang dikemudikan oleh seoranglakilaki berpakaian lengkap TNI.

Reg : DA 3496 PAM,sebuah Sepeda Motor HondaBeat No.Reg : KT 6785 EQ, sebuah Sepeda Motor merk Honda VarioNo.Reg : DA 6825 PAW,Mobil Honda Jazz warna putih No.Reg :DA 8371 TW dan Mobil Mitsubishi Kuda No.Reg : Z 1638 YB;Bahwa saksi mengetahui, koroan pengemudi Motor merk Honda VarioNo.Reg : DA 6825 PAW meninggal dunia di RSUD Ulin Banjarmasin.Bahwa saksi selaku pemilik mobil ada memberi santunan kepadakeluarga korban pengemudi Motor merk Honda Vario No.RegHalaman 17 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.B/

2017/PN BjbDA 6825 PAW yakni santunan pertama pada hari Selasa di RSUD UlinBanjarmasin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) yangmemberikan adalah saksi ditemani oleh istri saksi dan yang menerimaadalah istri koroban.

Melaui Sekretariat JenderalPartai Golkar yang dilakukan Penggugat belum mendapatkan responTergugat I; Namun, yang muncul dimana Tergugat II atau DPD PartaiGOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan justru mengeluarkan surat nomor:102/DPDI/PG/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012, perihal usulan PAW yangditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Oleh ketuaDPRD Provinsi Sulawesi Selatan surat tersebut kemudian ditindak lanjutidengan prihal yang sama yang ditujukan kepada KPU Provinsi SulawesiSelatan;10.Bahwa hemat Penggugat langkah yang dilakukan Tergugat Il yangmengusulkan PAW tersebut jelas menyalahi prosedural hukum sertamekanisme sebagaimana diatur dalam aturan organisasi sejak awal olehKarena:10.1. Masalah prosedur usulan pemberhentian oleh pihak Tergugat IIa.

Masalah Prosedur keluarnya usulan PAWBahwa sebelum Tergugat Il mengusulkan PAW ke Ketua DPRDProvinsi Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatanmeneruskan ke KPU Sulawesi selatan, seharusnya Tergugat Ilmenunggu respon dari DPP Partai GOLKAR sebagai tindak lanjutpermohonan Pembelaan diri Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam PO 13/DPP/Golkar/X/2011 Pasal 18 ayatHal. 8 dari 24 hal Put.

sah setelah adanya putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dan proses PAW tersebut dapatberlanjut setelah pemberhentiannya sah.

Golkar;Menimbang, bahwa dengan demikian kebijakan DPD Partai Golkar PropinsiSulsel (Tergugat II) menerbitkan surat Nomor: 102/DPDI/PG/V/2012 tertanggal31 Mei 2102 perihal usulan PAW tersebut, dimana pada saat itu Penggugatsedang mengajukan pembelaan diri ke DPP Partai Golkar dan belum mendapatrespon atau tanggapan dari DPP Partai Golkar namun DPP Partai Golkar(Tergugat Il) telah menerbitkan usulan PAW ke DPRD, maka menurut hematmajelis tindakan DPP Partai Golkar (Tergugat II) tersebut tidak sesuai

Menyatakan sah Surat Pernyataan tentang tidak di PAW yang di tanda tangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera barat tertanggal 3 Oktober 2014;8. Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat periode 2010-2015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan dan Pengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum ;9.

Maka antara Pemohon usulanPemberhentian keanggotaan Partai Hanura dan usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) serta Penggugat di hadirkan dalam pertemuan permintaanketerangan dimaksud.

Oleh karenanya surat dimaksud dinyatakantidak sah,ilegal dan batal demi hukum;Bahwa Tergugat IV selagi masih dalam status sebagai Pengurus DewanPimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat telahmengeluarkan surat Pernyataan tertanggal 3 Oktober 2014 dengan isinyatidak akan melakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRDKabupaten Halmahera Barat dari Partai Hanura atas nama NikolausTangayo, oleh karena itu surat tersebut adalah sah menurut hukum ;Bahwa selain itu, PAW (Pergantia Antar

perkara ini memutuskan sebagai berikut ;DALAM PROVISI:Mohon Pengadilan Negeri Ternate melalui Majelis Hakim yang mengadili Perkaraini sebelum menjatuhkan putusan akhir, kiranya dapat menjatuhkan putusan seladalam Provisi, melarang Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat MV danTergugat V dan Turut Tergugat , Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill dan TurutTergugat IV melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diriPenggugat atau menangguhkan proses PAW sampai perkara ini mempunyaikekuatan

Bahwa DITOLAK dalil gugatan Penggugat halaman5 butir 10, karena tidakbenar dan tidak berdasarkan hukum jika Penggugat berasumsi PAW terhadap diriPenggugat karena ambisi Tergugat V dan karena pengaruh Tergugat V kepadaPara Tergugat , Il, Ill dan Tergugat IV; Proses PAW Penggugat adalah sesuaiprosedur yang benar sebagaimana diatur dalam AD, ART dan peraturanperundanganundangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan berdasarkankenyataan perbuatan Penggugat yang sangat bertentangan dan melanggar AD,ART

sebagaimana yang dilakukan Tergugat Ill maupunusulan PAW Tergugat IV kepada Turut Tergugat ;Oleh karena itu usulan PAW yang diajukan Tergugat Ill maupun Tergugat IVadalah sah, benar dan berdasarkan hukum sesuai dengan AD, ART danperaturan perundangundangan, sehingga teroukti perbuatan Para TergugatIll s/d.

EVEREADYSITORUS SEBAGAI ANGGOTA PARTAI GERINDRA ; Surat DPD Partai GERINDRA Sumatera Utara No. : ST/10127/B/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 17 Oktober2015 tentang Usulan PAW Anggota Fraksi Gerindra DPRDProvinsi Sumatera Utara Sdr. Eveready Sitorus ; Surat DPD Partai GERINDRA Sumatera Utara No. : ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 15 Agustus2015 tentang Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi SumateraUtara Sdr.

melalui suratnya Nomor : 080131/A/DPPGERINDRA/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 yangditujukan kepada DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (TergugatIl), perihal : PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, telahmengintruksikan kepada Tergugat Il agar segera memprosesadministrasi dan mengajukan kepada Ketua DPRD ProvinsiSumatera Utara, PAW anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dariPartai Gerindra atas nama Sdr.

. : ST/10127/B/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 17Oktober 2015 yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiSumatera Utara (Turut Tergugat) tentang Usulan PAW AnggotaFraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara Sdr.

EvereadySitorus, yang saat ini proses Pengganti Antar Waktu (PAW) tersebutmasih berjalan sesuai bunyi surat Ketua DPRD Sumatera UtaraNomor : 2742.a/18/Sekr tgl.27 November 2015;Halaman 22Nomor : 1 /Pdt.SusParpol/2017/PN.Mdn12.1.Bahwa dengan demikian maka secara hukum, penerbitan : SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAIGERAKAN INDONESIA RAYA Nomor : 080132/Kpts/ DPPGERINDRA/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentangPEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN Sadr.

. : ST/10127/B/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015tentang Usulan PAW Anggota Fraksi Gerindra DPRD ProvinsiSumatera Utara Sdr. Eveready Sitorus ; Surat DPD Partai GERINDRA Sumatera Utara No. : ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 15 Agustus 2015tentang Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera UtaraSdr.

TalibudiLahagu, S.Th untuk masa bakti 20132014, adalah perbuatan yangbertentangan dengan hukum;Bahwa terhadap perbuatan Tergugat IV tersebut, sudah jelas tidak berlakulagi bagi Penggugat untuk di PAW sebagai Anggota DPRD Kabupaten NiasBarat di karenakan:22.1. Adanya putusan Mahkamah Konstistusi Nomor 39/PUUXI/013tertanggal 31 Juli 2013 perihal Pengujian Pasal 16 ayat (3) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;22.2.

Bahwa isi dan maksud gugatan Pemohon Kasasi bukan menggugatSurat Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan olehGubernur Sumatera Utara tetapi Proses Pemberhentian Antar Waktu(PAW) yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbandingsebagaimana dalam dalildalil gugatan Pemohon Kasasi/Pembandinghalaman 3;c.

Bahwa Proses PAW terhadap Pemohon Kasasi di mulai oleh inisiatifTermohon Kasasi yang mengirimkan surat resmi kepada PimpinanPartai Politik seKabupaten Nias barat, kepada Termohon Kasasi IIIdan kepada Gubernur Sumatera Utara, dimana hal ini bertentangandengan mekanisme Pemberhentian/Pergantian Anggota DPRDsesuai dengan Undangundang nomor 2 Tahun 2011 Tentang PartaiPolitik jo. UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang SusunanKedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo.

Termohon Kasasi dalam ProsesPemberhentian Antar Waktu (PAW) Pemohon Kasasi sebagaianggota DPRD Kabupaten Nias Barat yang bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku serta melanggarkonstitusi pemohon kasasi sebagai anggota legislative daerah;c.

Termohon Kasasi ), Bupati Kabupaten Nias Barat (ic.Termohon Kasasi Il), Assisten 1 Gubernur Sumatera Utaramewakili Gubernur Sumatera Utara, Kapolres Kabupaten NiasBarat, kepala Kejaksaan dan Kasdim yang di undang olehGubernur Sumatera Utara untuk mendiskusikan proses pelantikandan acara peresmian PAW terhadap anggota DPRD Nias Barat;b.

Bahwa kerugian tersebut berupa tidak adanya pemasukan dana partai yang berasal darianggota DPRD asal fraksi Demokrat hasil PAW yang memberikan kontribusi setiapbulan sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah). Sehingga menimbulkan kerugianmaterial sebesar :e = Rp.5.000.000, x 19 bulan (mulai Februari 2013 s/d akhir masa jabatan anggotaDPRD bulan Agustus 2014) sebesar : Rp.95.000.000, (sembilan puluh limajuta rupiah).8.

Foto copy Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Salatiga No.007/SK/DPCPD/Salatiga/2013 tertanggal 13 April 2013 tentang Permohonan PAW,diberi tanda P7 ;8.

dan saksi juga belum di PAW ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, KuasaTergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalildalil bantahannya, KuasaTergugat telah mengajukan buktibukti tertulis / suratsurat bukti berupa :1.Foto copy Surat No.021 / SP / DPCPD / salatiga / VI / 2013 tanggal 3 Juni 2013, diberitanda T1;Foto copy Surat No.52 / DPC.PD/ VI/ 2013 tanggal 3 Juni 2013, diberi tanda T 2 ;Foto copy

Wahyu Solikhin, DannyStephanus Widjaya, S.Psi, Sukartono, dann Isriyani ;Bahwa dari 5 orang tersebut setelah saksi cermati tidak ada yang memenuhi syaratdijadikan PAW setelah dilihat dari keaktifannya ;Bahwa setahu saksi, untuk masalah PAW, DPC sudah mengadakan rapat untukmenentukan siapa yang layak menjadi PAW namun kelimanya sejak tahun 2009 s.d tahun2013 tidak pernah hadir di partai hingga akhirnya DPC mengajukan surat permohonan keDPD Partai Demokrat Jawa Tengah ;Bahwa yang mendasari pemberhentian

dalam proses PAW sering dilakukan rapatrapat khusus dan saksiyang dipilih ;Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan saksi Ariadi pernah bertemu untukmembicarakan masalah PAW dan Penggugat menjawab tidak terlalu ambisi danselanjutnya ditanyakan oleh saksi Ariadi bagaimana kalau diisi dari Dapil lain, yang olehPenggugat dijawab tidak ada masalah ;Bahwa setahu saksi dari Penggugat ada permintaan agar Ketua DPC (Penggugat) datangkerumahnya akan tetapi karena itu urusan partai maka akan diselesaikan ditempat

Surat pengusulan Pergantian Antar Waktu) (PAW) Nomor 030/PKPIDN/HU/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 terhadap Tergugat II yang diajukanoleh Penggugat kepada Tergugat selaku Ketua DPRD Kabupaten HalmaheraUtara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;4.

Dengan tidak berlakunya surat pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW)sebagaimana maksud pada ayat 3 di atas, maka Terggugat II tetap menjalankantugasnya selaku Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara sampai periodemasa jabatannya berakhir;Pasal 21. Bahwa Terguggat II berkewajiban memberikan kompensasi berupa uang tunaisebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalamkapasitasnya selaku Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan danPersatuan Indonesia Halmahera Utara;2.

berupa iuran wajib setiapbulan yang disetor ke rekening partai terhitung mulai pada bulan Januari 2019setelah putusan pengadilan dibacakan sampai periode keanggotaan DPRDKabupaten Halmahera Utara berakhir;Pasal 3Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Terggugat sebagaimanaterurai dalam Pasal 1 & Pasal 2 di atas maka, Tergugat dalam kapasitas selakuKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utaratidak lagi menindaklanjuti proses pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW

No. 643K/PDT.SUS/201 1dilakukandenganalasanyangjelasdanhanyasemata matadidasarkanolehadanyaSuratPengantarPermohonanPergantianAntarWaktu(PAW)olehDewanPimpinanCabangPartaiBuruhKotaMedanselakuTergugat Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 643K/PDT.SUS/201 1denganNomor001/DPCPB/KM/1/2011tertanggal 17Januari2011danSuratPermohonanRekomendasiPergantianAntarWaktudanPencabutanKartuTandaAnggotaDewanPimpinanCabang(DPC)KotaMedanNomor002/DPCHal. 12 dari 45 hal. Put.

Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Cabang Parta BuruhKota Medan Nomor 006/DPCPB/KM/II1/2011 tertanggal 17Maret 2011 perihal : Pemberitahuan Pergantian AntarWaktu (PAW) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;6. Memerintahkan pihak pihak yang berwenang untuksementara tidak menindak lanjuti/memproses sehubunganHal. 30 dari 45 hal. Put.

No. 643K/PDT.SUS/201 1dengan Surat dari Tergugat dengan Nomor 006/DPCPB/KM/III1/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihalPemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut,sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebihdahulu walupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;8.

Menyatakan tindakan Tergugat dalam mengeluarkanSurat Nomor 006/ DPCPB/KM/III1/2011 tertanggal 17Maret 2011 perihal : Pemberitahuan Pergantian AntarWaktu (PAW) adalah perbuatan melawan hukum ;.

Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Cabang Parta BuruhKota Medan Nomor 006/DPCPB/KM/II1/2011 tertanggal17 Maret 2011 perihal : Pemberitahuan PergantianAntar Waktu (PAW) tidak sah dan tidak berkekuatanhukum ;. Memerintahkan pihakpihak yang berwenang untuksementara tidak menindak lanjuti/memprosessehubungan dengan surat dari Tergugat denganNomor 006/DPCPB/KM/II1/2011 tertanggal 17 Maret2011 perihal : Pemberitahuan Pergantian AntarWaktu (PAW) tersebut, sampai perkara iniberkekuatan hukum tetap ;.

II untuk mematuhi dan melaksanakanSurat Keputusan DPP PKNU Nomor : SK819/DPP01/VIII/2009 tanggal 12Agustus 2009, Tentang Peraturan Partai Tentang Tata Kerja dan MekanismeHubungan Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Nasional Ulama DenganFraksi Kebangkitan Nasional Ulama, dan Surat DPP PKNU no.A055/DPP03/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011, tentang Instruksi PembayaranTuran Anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota dan Iuran Muktamar I PKNU ;5 Menghukum Tergugat I untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

Berdasarkan keterangan saksi Wakil Maghfur, jabatanwakil sekretaris DPW PKNU Jawa Tengah menyatakan apabila perselisihan internalpartai ini diajukan ke DPW PKNU Jawa Tengah, jika tidak selesai di DPW diajukanke DPP PKNU di Jakarta;Fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat mengajukan surat P3 tentangpermohonan penggantian antar waktu (PAW) DPRD Kabupaten Jepara dariPenggugat ke DPC PKNU Jepara tertanggal 4 Januari 2012.

Juni 2014) dan iuran Muktamar I PKNU,maka untuk Pemohon IJ tidak dilakukan PAW, namun diberlakukan kewajiban khususyaitu menurut saksi Wakil Maghfur untuk di daerah lain dilakukan pemberiankompensasi.

Jadi Tergugat II/ Pemohon Kasasi II memberikan kompensasi berupauang kepada Penggugat/ Termohon Kasasi mengenai besarnya disesuaikan dengankearifan lokal, artinya majelis hakim/Judex Facti harus menjatuhkan hukuman kepadaTergugat II/Pemohon Kasasi II untuk membayar kompensasi berupa uang kepadaPenggugat II/Termohon Kasasi, bukan putusan menghukum Tergugat I untukmelakukan PAW terhadap Tergugat II/Pemohon Kasasi IT;Dari alasanalasan tersebut di atas, para Pemohon Kasasi berpendapat bahwamajelis hakim

/Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya denganmenjatuhkan putusan Menghukum Tergugat I untuk melakukan PAW terhadapTergugat II dan digantikan oleh Penggugat karena telah menjabat anggota DPRDKabupaten Jepara dari PKNU selama 2,5 tahun;Dengan demikian akibatnya putusan harus dibatalkan;3 Putusan Hakim Tidak BisaDieksekusi (un executable)Bahwa amar putusan No. 4 yang berbunyi Menghukum Tergugat I danTergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Keputusan DPP PKNU No.SK819/DPP01/VHI/2009

6 hasil keputsan Rapat Tergugat 1, namunTergugat 1 belum juga merasa puas dan bahkan tidak berhentimenyusun strategi lain untuk dapat menjatunkan kedudukan Penggugatselaku anggota DPRK Pidie Jaya hal ini disebabkan Penggugat menolakpembahagian masa tugas Anggota DPRK sebagaimana yang diputuskanTergugat 1, maka Tergugat 1 mencari cari celah untuk dapatmemecat Penggugat dari Pengurus dan Anggota Partai karena menurutTergugat1 hanya dengan jalan itu yang membuat mulus niat Tergugat untuk dapat mem PAW

)Penggugat sebagai anggota DPRK Pidie Jaya, Sesuai dengan SuratTergugat Il No. 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 07 Maret 2016,sesuai dengan Bukti P 11 ;Bahwa oleh karena surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaanPartai telah diterbitkan Tergugat Il secara melawan hukum dan terhadapsurat Tergugat II tersebut tidak diberikan hak kepada Penggugat untukmengajukan permintaan peninjauan kembali, maka tindakan Tergugat menerbitkan surat permintaan Tergugat untuk melakukan pergantianantar waktu (PAW) terhadap

Menyatakan tindakan Tergugat menrbitkan surat Peringatan , Il danTeguran Keras terhadap Pengugat dalam kapsitas sebagai AnggotaDPRK Pidie Jaya serta Surat Pencabutan Keanggotaan PDA danPermintaan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat, adalahtindakan sewenangwenang, tanpa hak dan melawan hukum sertabertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh yangtelah menimbulkan kerugian inmatril bagi Penggugat ;3.

Menyatakan tindakan Tergugat menrbitkan Nomor 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal Pencabutan Keanggotaan PDAdan Pergantian Antar Waktu Sdr. Tgk. Muslim, SH.I. (Penggugat)bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai PDA, adalahtindakan sewenangwenang, tanpa hak dan melawan hukum sertabertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh yangtelah menimbulkan kerugian inmatril bagi Penggugat ;.

Dengan adanya Penggantian AntarHalaman 19 dari 19 halamanWaktu (PAW) tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi pejabat yang masihmenduduki jabatannya. Anggota DPRD belum selesai waktunya untuk menjabatdalam satu periode dengan sewaktuwaktu ia diberhentikan, oleh partai politikpengusungnya. Penggantian Antar Waktu) anggota DPRD bukaninkonstitusional. Undangundang menyediakan ketentuan (legalitas principle)untuk sahnya Penggantian Antar Waktu.

oleh partai politik lain sebagai calon anggota DPRD dalam pemilutahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas, Penggugat tidak ataubelum pernah membuat, menandatangani dan mengajukan surat pengunduran diribaik dari keanggotaan partai PELOPOR maupun dari dari keanggotaan DPRDKabupaten Bima;Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Dewan Pimpinan Daerah Partai PeloporPropinsi Nusa Tenggara Barat melalui Surat Nomor 100/PELOPOR NTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, menyampaikan permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW

NTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013,perihal :Permohonan PAW Anggota DPRD kabupaten Bima a.n. Ir. Ahmad2) Surat Nomor 101/PELOPOR. NTB/V/2013 tanggal 19 Agustus 2013,perihal :Pembatalan usulan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggotaDPRD a.n. Ir. Ahmad;3) Surat Nomor 105/PELOPOR. NTB/V/2013 tanggal 2 September 2013,perihal :Penegasan usulan Pemberhentian dan pergantian antar waktu Anggota DPRDkabupaten Bima a.n. Ir.

Ahmad oleh mas udin (calon pengganti) ;Ketiga surat tersebut bertentangan satu sama lainnya yang menunjukkan bahwa dalamtubuh Partat PELOPOR sendiri terdapat persoalan internal yang harus diselesaikanterlebih dahulu sebelum PAW dilakukan.Berdasarkan alasan ini maka demi kepastianhukum dalam proses PAW tersebut seharusnya Ketua DPRD Kabupaten Bima, BupatiBima dan Tergugat yang berada dalam satu rangkaian tugas dan fungsi dalam prosesPAW Tergugat tidak menindaklajuti surat dari Dewan Pimpinan Daerah

Selain itu pertimbanganini tidak konsisten atau bertentangan dengan surat permohonan PAW daripimpinan daerah Partai Pelopor Nusa Tenggara Barat Nomor 100/PELOPORNTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang menjadi dasarnya. Dalam Surat DewanPimpinan Daerah Partai Pelopor Propinsi Nusa Tenggara Barat tersebut disebutkanbahwa yang menjadi alasan pokok permohonan PAW Penggugat adalah karenaPenggugat dipecat dari Partai PELOPOR.

hukum;Bahwa oleh karena sejak tanggal 19 September 2013 sedang berjalan perkarasengketa perdata antara Penggugat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai PeloporPropinsi Nusa Tenggara Barat di Pengadilan Negeri Raba, Bima, dimana perkarasengketa Perdata tersebut telah pula disampaikan oleh Penggugat kepadaTERGUGAT, maka berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf h jo Pasal 109 ayat (3)12huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah , usulan PAW

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT I, SuratKeputusan TERGUGAT II dan Surat Keputusan TERGUGATIII yang tersebut dalam posita 6, juga telahdigunakan sebagai dasar untuk pengusulan PergantianAntar Waktu (PAW) atas nama PARA PENGGUGAT kepadaDPRD Kabupaten Trenggalek karenanya dalam gugatan iniharus ditarik sebagai pihak TURUT TERGUGAT I;.

Bahwa pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atasnama PARA PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I demihukum harus dinyatakan tidak sah karenanya wajibdihentikan atau setidaktidaknya tidak dapat diproseskarena telah didasarkan atas bukti yang cacat hukumyang diterbitkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II danTERGUGAT III selain itu persoalan usulan PAW atasnama PARA PENGGUGAT juga tidak sesuai denganmekanisme dan ketentuan UU Nomor 27 tahun 2009tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas,Turut Tergugat I tidak dapat menolak setiap usulanPergantian antar Waktu (PAW) anggota DPRDKabupaten Trenggalek selama usulan tersebut telahsesual dengan Pasal 383, Pasal 384 dan Pasal 385UU No: 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD danDPRD.

Untuk itu, permintaan Para Penggugat dalamsurat gugatannya agar pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW) atas nama Para Penggugat kepada TurutTergugat I demi hukum dinyatakan tidak sah harusditolak.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, mohonkepada Majelis hakim Pemeriksa perkara ini untukmemutuskan:1. Menolak gugatan Penggugat yang terkait denganTurut Tergugat I;2.

Dasar dari PAW tersebut adalahSurat Keputusan DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)Nomor: 010078/Kpts/DPPGERINDRA/2018 tanggal 30 Januari2018 tentang Pemberhentian PENGGUGATsebagai anggota PartaiGerakan Indonesia Raya sedangkan PENGGUGAT sendiri tidakpernah menerima SK tersebut padahal pada bagianMEMUTUSKANbutir KEDUA menyebutkan : Surat Keputusan inidisampaikan kepada yang bersangkutan ..dst...11.Bahwa pada bagian MEMPERHATIKAN dari Surat Keputusan DPPPartai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA

Radius Simbolon sebagai anggota Partai GerakaIndonesia Raya mencantumkan : Surat DPD Partai GERINDRAPapua No.PA/11181/A/DPDGERINDRA/2017 tanggal 24 November2017 tentang Permohonan PAW anggota Fraksi Partai GerindraDPRP Papua atas nama PENGGUGAT hal ini membuatPENGGUGAT bertambah heran dikarenakan permohonan PAW yangdiajukan oleh DPD Partai GERINDRA Papua mendahului pertemuanpertama dan kedua di DPP tanpa pernah memberitahukan kepadaPENGGUGAT alasan PAW tersebut;12.Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum

Menyetujui usulan PAW anggota DPRD Papua atas nama Sor.Radius Simbolon sesuai usulan DPD Partai Gerindra Papua;b. Segera memproses pemberhentian keanggotaan Partai GerindraSar. Radius Simbolon dan PAW Sar. Radius Simbolon;Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, DPP Partai Gerindra membuatsurat keputusan Nomor : 010078/Kpts/DPPGerindra/2018 tentangpemberhentian Keanggotaan Sdr.

Radius Simbolon, yang mana DPD Partai GerindraPapua memohonkan Penggantian Antar Waktu (PAW) AnggotaFraksi Partai Gerindra DPRP Papua atas nama Sdr.

(aa) Memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diriatas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yangmeninggal dunia serta pindah partai.Dengan demikian, penyelesaian perselisihan sengketa internalpartal yang dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan PartaiGerindra dan Tergugat dalam melaksanakan kewajibanhukumnya atas rekomendasi Mahkamah Kehormatan PartaiGerindra mengenai pemberhentian antar waktu (PAW) danpemberhentian Penggugat telah sesuai dengan peraturanperundangundangan.

Badan hukum publik yang mengeluarkan keputusantersebut adalah Termohon Kasasi dan Benar adanya bahwaTermohon Kasasi memang bertindak sebagai pejabat dalam tatausaha pemerintahan dan Tergugat sebagai pejabat daerahmenyelenggarakan pemerintahan di daerah ;Keputusan peresmian PAW sebagai pangkal sengketa Tata UsahaNegara Termohon Kasasi mengeluarkan keputusan bersifat aktifdan Keputusan Termohon Kasasi sudah jelas berada dalamlapangan hukum administrasi ;Termohon Kasasi dalam meresmikan PAW terhadap

Kewenangan Gubernurditegaskan dalam Pasal 388 ayat 4 Undangundang Nomor 27Tahun 2009 dan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2010 ;Dalam PAW terhadap pemohon ditentukan secara jelas terhadapanggota DPRD Kabupaten/ Kota yang digantikan antar waktu,setelah melalui verifikasi administrasi.

Bersifat individual, karenaanggota DPRD kabupaten yang digantikan jelas tentang siapayang dituju orangnya, bahkan dalam keputusan peresmian PAWmenyebutkan satu persatu nama yang diberhentikan dan juganama yang diangkat sebagai angggota DPRD Kabupaten/ Kota.Keputusan PAW juga sudah bersifat final (defenitif) setelahpengajuan PAW tersebut diresmikan oleh Gubernur.

KetikaGubernur mengeluarkan keputusan peresmian PAW anggotaDPRD, maka pada waktu itu juga sudah dinyatakan berlaku ;Halaman 19 dari 22 halaman.

Keputusan peresmian PAW anggota DPRDmenimbulkan akibat hukum = yakni, meniadakan hak bagiPenggugat yang diberhentikan sekaligus melahirkan kKewenanganyang baru bagi anggota DPR Kabupaten/ Kota yang telah diangkat dalam mekanisme PAW anggota DPRD ;5.

.- 1 (satu) unit Honda Beat Nopol DA 6620 PAW dan STNK Nya;Dikembalikan kepada Terdakwa.6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pol : DA 6620 PAW warna putih merah di daerah Jl. A.Yani Km 33 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara lalu para saksimenindaklanjuti informasi tersebut sesampainya di Jl. A.

DA 6620 PAW Warna Putih Merahapabila mengedarkan dan membeli obat carnophen ZENITHPHARMACEUTICALS, setelah itu informasi tersebut di tindak lanjuti dandi lakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal19 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wita saksi menerima informasibahwa tersangka sedang mengendarai sepeda motor merek HONDABEAT No. Pol. DA 6620 PAW Warna Putih yang mana pada saat sedangberada di Jl. A.

DA 6620 PAW Warna Putih Merah yangdikendarai oleh tersangka.

Merujuk surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 094SVDPPNasDem/II/2016 tentang usulan PAW dan No. 095S/DPPNasDem/ll/ 2016 perihal rekomendasi pemberhentian antar waktuAnggotaDPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem Sadr. PiterYulius Takoy ; 22 222 nnn nnn non ron nen nnn nen ne nnn ne neb.

NITmenginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDemKabupaten Kupang untuk segera melakukan proses pergantian antarwakiu sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, denganmelampirkan surat DPP dan DPW ini sebagai bagian takterpisahkan(Bukti P. 2) ; 22222 222 222 ne nnn nne nnn ene nnBahwa berdasarkan surat Tergugat Ill dan VV tersebut No. 2 di atas, makaTergugat V dan Tergugat VI membuat dan menanda tangani surat No.008/SE.IVDPDNasDemKAB.KPG/IV/2016tanggal15 April 2016 perihalUsulan PAW

Merujuk surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi NTTNomor : 16/Sl1/DPWNasDemNTT/IV/2016 tanggal 11 April 2016perihal Instruksi dan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDemNomor : No. 095SVDPPNasDem/ll/) 2016 tanggal 16 Maret 2016perihal Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Kupang dari Partai NasDem Sadr. Piter Yulius Takoy ; Halaman4dari25Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLMb.

pernah mengajukan permohonanpengunduran diri dari Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari PartaiNasDem melainkan PENGGUGATItetap melaksanakan tugas dan fungsisebagaiAnggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem sampaidengan saat ini dengan penuh semangat serta memaksimalkan peran danfungsi Fraksi Partai NasDem di Lembaga Legislatif (DPRD KabupatenKupang) serta PENGGUGAT bekerja dengan penuh waktu, disiplin danberetika dalam menjalankan fungsifungsi sebagai Anggota Dewan ; Bahwa dengan adanya usulan PAW

SuratTergugat V dan Tergugat VI No. 008/SE.IVUDPDNasDemKAB.KPG/IV/2016tanggali5 April 2016 perihal usulan PAW(pergantian antar waktu) dan seluruh lampirannya tidak memilikikekuatan mengikat secara hukum oleh karena itu surat tersebut batalGemMi NUKUM ;

yakni Kabupaten Asahan sebagai Kabupaten Indukdan Kabupaten Batubara sebagai Kabupaten Pemekaran ;Bahwa pemekaran tersebut mewajibkan adanya perpindahan sejumlahAnggota DPRD Kabupaten Asahan sebagai Kabupaten Induk keKabupaten Batubara sebagai Kabupaten Pemekaran ;Bahwa dengan adanya perpindahan sejumlah Anggota DPRDKabupaten Asahan ke DPRD Kabupaten Batubara, maka sesuaidengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 kekosongan tersebutharus diganti dan/atau diisi berdasarkan Penggantian Antar Waktu(PAW

No. 291 K/TUN/200910.11.12.13.14.terlampir Surat KPUD Kabupaten Asahan Nomor 270012/KPU.AS/2008 tanggal 2 Januari 2008 sebagai bukti diberi tanda ;Bahwa Penggugat selaku Calon Legislatif Periode 2004 s/d 2009 dariDapem Asahan IV dengan nomor urut 6 telah menyerahkan berkasuntuk memenuhi kelengkapan persyaratan PAW DPRD KabupatenAsahan ke Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Asahan yang diterimaoleh Sdr.

Armen SP sebagai Wakil Ketua DPC PDI PerjuanganKabupaten Asahan dan berkas tersebut sudah ditandatangani olehKetua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asahan ;Bahwa di samping itu Penggugat juga menyampaikan berkaskelengkapan adminisitrasi PAW DPRD Kabupaten Asahan kepadaKetua DPRD Kabupaten Asahan, terlampir surat pengantar sebagaibukti ;Bahwa Ketua DPC PDIP Kabupaten Asahan dalam suratnya Nomor054/EX DPC.23.23/XIV2007 tanpa tanggal dengan tujuan surat KetuaDPRD Kabupaten Asahan hanya mengajukan

Bahwa akan tetapi dalam lampiran Surat Keputusan tersebutyang diangkat sebagai PAW Anggota DPRD Kabupaten AsahanMasa Jabatan 20042009 hanyalah 3 (tiga) orang saja danternyata salah satu dari ketiga orang tersebut merupakan orangyang bermasalah yakni Sdr. Yahya Manik yang telahmengundurkan diri sebagai Caleg Dapem Asahan 4 dari PDIPerjuangan sebagaimana terdapat dalam Surat PernyataanPengunduran Diri yang dibuat di atas Materai dan bahkan sudahdilegalisasi oleh Siswaty Tarigan, S.H., M.Kn.

No. 291 K/TUN/2009belaka serta bertentangan dengan dasarnya AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik yang meliputi asas kepastian hukum, asastertib penyelenggaraan Negara, asas keterbukaan, sasproporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, sehinggadengan adanya penyebutan, pembentukan Daerah Provinsi Acehdalam konsiderans Surat Keputusan PAW DPRD Kabupaten Asahanyang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera yang baru saja dilantikbeberapa hari sebelum SK ditandatangani maka hal itu telah dapat

Menyatakan Surat DPP Partai HANURA, (Tergugat), NomorA/442/DPPHANURA/IV/2011 tanggal 19 April 2011 perihalPersetujuan Pemberhentian Keanggotaan dan PAW .n.Saudara Sudjono Budiono, bertentangan dengan ketentuananggaran dasar Partai HANURA dan peraturan Perundangundangan yang berlaku di Indonesia seianjutnya rnenyatakanbahwa bahwa surat DPP partai HANURA aquo batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum;3.

Halmana surat dariDPP Partai Hati Nurani Rakyat (PARTAl HANURA), Nomor: A /442 / DPPHANURA / IV / 2011 tanggal 19 April 2011 perihalpersetujuan pemberhentian keanggotaan dan PAW an. SaudaraSUDIOND BUDIONO, surat dari DPD Partai Hati Nurani Rakyat(PARTAI HANURA) Provinsi Jawa Timur Nomor = :SB.138/A/DPD.JTM/HANURA/IV/2011 tanggal 04 April 2011 perihal usulanpemberbentian keanggotaan dan PAW an.

Bahwa dengan demikian surat Keputusan yang diterbitkanTERGUGAT berupa surat Keputusan pemberhentiankeanggotaan dan PAW an.

Surat faximile tentang Persetujuan PemberhentianKeanggotaan dan PAW atas nama SUDJONO BUDIONO Nomor :A/ 142 / DPPHANURA / IV / 2011, pada tanggal 29 April 2011,yang dikeluarkan oleh DEWAN PIMPINAN PUSAT, diberi tandaP4;5.

Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor: A / 442 /DPPHANURA / IV / 2011 tanggal 19 April 2011 tentangPersetujuan Pemberhentian Keanggotaan dan PAW an. SaudaraSUDJONO BUDIONO, diberi tanda T3;4. Surat DPD Partai HANURA Provinsi Jawa Timur kepada DPPPartai HANURA nomor : SB.138 / A / DPD.JTM / HANURA / IV /2011, tanggal 4 April 2011 tentang Usulan PemberhentianAnggota dan Pergantian Antar Waktuanggota DPRD PartaiHANURA Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda T4;Hal. 23 dari 305.