Ditemukan 885 data
132 — 38
Tanggal 8 Maret 2017, telah mengajukanpermohonan praperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa adapun dasar permohonan pemeriksaan Praperadilan denganKeputusan Mahkamah Konstitusi dan hal ini tentunya semakin menguatkanbahwa hakim sarpin rizaldi sudah bertindak sesuai dengan hukummengabulkan Praperadilan Penetapan Tersangka Terhadap Komjen BG.Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUUXIV/2014yang mengabulkan permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron
83 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Chevron Pasific Indonesia (PT.
Chevron Pasific Indonesia (Klien) sebelumjam 17.00, yang mana penugasan dan tenggat waktu yang seperti itu sangat diragukankeamanan dan keselamatan kerjanya oleh Pemohon Kasasi;Sehingga dalam hal ini Judex Facti telah mengabaikan hak Pemohon Kasasiberdasarkan Pasal 12 UndangUndang Nomor tahun 1970 tentang Keselamatan Kerjauntuk;"Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dankeselamatan kerja serta alatalat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnyakecuali dalam halhal
372 — 311
Chevron Pasific Indonesia Bachtiar Abdul Fatah Putusan MK No :21/PUUXII/2014 berbunyi : Mengadili, menyatakan mengabulkanpermohonan Pemohon untuk sebagian Putusan tersebut menegaskanketentuan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf a KUHAPbertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasukpenetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan..
78 — 0
Chevron Pacific Indonesia Diwakili Oleh : H.
I GUSTI AGUS SUHARJA
Tergugat:
PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi
47 — 6
Chevron di Gunung Pasir untuk negosiasi Hotel ;Bahwa saksi menerangkan saat mengantar Penggugat, ada sedikitkomunikas ;Bahwa saksi mengakui pernah mengikuti pengarahan General Managerkepada seluruh karyawan mengenai keramah tamahan karyawan kepadapara tamu ;3.
116 — 14
Chevron PasifikIndonesia.4 Bahwa selanjutnya Saksi1 menghubungi PT. Patra Niaga (anak perusahaanPertamina) dikarenakan PT. Melaju Putra Bangsa merupakan agen dari PT.Patra Niaga, kemudian PT. Patra Niaga membikinkan DO (Delivery Order)perintah pengantar minyak bahwa PT. Melaju Putra Bangsa mengambilminyak solar untuk diantar ke PT. Samudera Etames Energi, selanjutnyadengan membawa DO dari PT. Patra Niaga pihak PT.
HENY SEPTIANINGSIH
Termohon:
KAPOLRI RI , Cq KAPOLDA NTB, Cq KAPOLRES DOMPU, Cq KASAT RESKRIM POLRES DOMPU
38 — 16
Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunyamenguji ketentuan objek praperadilan yang menjadi polemik terutama pascaHalaman 42 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Dpuputusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangkaKomjen (Pol) Budi Gunawan oleh KPK.
42 — 10
Chevron Pasific Indonesia (CPI)dan juga merupakan kontraktor pada perusahaan lainnya yang terletak diberbagai daerah yaitu Jarata, Balikpapan dan Pekanbaru ;Bahwa Tergugat menolak dalildalil para Penggugat pada point 4 dimanaPT. Rezeki Surya Intimakmur tidak hanya sebagai kontraktor di PT.
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Badak NGL Co. menerbitkan Advance FundsInvoice atas cash advance jasa pengolahan LNG yangditujukan kepada Pertamina dan Gas Producers(Virginia Indonesia Company, Total E&P Indonesia,dan Chevron Indonesia Company);Invoice tersebut diterbitkan atas dasar Article 8 danArticle 2 Exhibit A BADAK LNG (BONTANG LNG)PROCESSING AGREEMENT (Amended & Restatted,1988);Article 8 BADAK LNG (BONTANG LNG)PROCESSING AGREEMENT (Amended & Restatted,1988):Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 1413/B/PK/PJK/2017
276 — 240
Juli2013; 1 (satu) bundel Daftar Pejabat Struktural Eselon Il KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral yang dikeluarkan oleh Biro Kepegawaiandan Organisasi bulan Juli 2013; 1 (satu) buah MAP berwarna BIRU berlogo DIAMOND dengan tulisantangan BIOREMEDIASI CHEVRON yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir Penyelesaian Surat DinasKementerian ESDM RI dengan No.
Fotokopi Briefing Sheet Rapat PermasalahanPelaksanaan Kegiatan Bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia tanggal 4Juli 2013; 3 (tiga) lembar Fotokopi Pointer Laporan Tim Pemantauan danPenyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap DugaanPelanggaran Hak Asasi Manusia dalam penanganan Kasus Dugaan KorupsiProyek Bioremediasi PT.
Chevron Pasific Indonesia; 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Menteri ESDM RI Nomor 3709/19/MEM.S/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal Bioremediasi PT Chevron PasificIndonesia yang ditandatangani oleh Ir. Jero Wacik, SE; 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Menteri ESDM RI Nomor 4298/06/MEM.S/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal Permasalahan Bioremediasi PTChevron Pasific Indonesia yang ditandatangani oleh Ir.
Chevron PasificIndonesia 1 (Satu) buah MAP berwarna BIRU berlogo DIAMOND dengan tulisanPaparan YPE &KRI tanggal 9 Juli 2013 yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bundel Asli Company Profile PT.
Kreasindo ResourcesIndonesia; 1 (satu) bundel Asli Slide Presentasi Yayasan Pertambangan danEnergi, Jakarta, Juli 2013; 1 (Satu) buah MAP berwarna BIRU berlogo DIAMOND yang terdapatdokumen yang terdiri dari:e 1 (satu) lembar Asli Catatan dari Aminin Fanandi (Chevron PasificIndonesia); 1 (satu) bundel Asli Kronologi Kasus Bioremediasi PT.
48.KASMAN SIREGAR
49.AFRIZON BANIAR
50.AZWAR JANA
51.ARISON SILABANTergugat:
1.Kepala SKK MIGAS
2.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI
3.PRESIDEN RI
4.Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit
5.Presiden Direktur PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI)
6.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (MIGAS)
7.Menteri Ketenagakerjaan R.I
8.Gubernur Provinsi Riau
9.Ka.
103 — 78
Chaidir
48.KASMAN SIREGAR
49.AFRIZON BANIAR
50.AZWAR JANA
51.ARISON SILABANTergugat:
1.Kepala SKK MIGAS
2.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI
3.PRESIDEN RI
4.Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit
5.Presiden Direktur PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI)
6.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (MIGAS)
7.Menteri Ketenagakerjaan R.I
8.Gubernur Provinsi Riau
9.Ka.
205 — 407
Chevron Indonesia.12.Bahwa tindakan sewenang wenang dari Tergugat tersebut tetah jetasmenimbulkan kerugian bagi Penggugat.
HERLAMBANG SAPUTRO, SH
Terdakwa:
SYAHRONI PRIHATIN Bin H. ERIZAL
146 — 110
Chevron,namun Saksi tidak ada dibuatkan kontrak perjanjian dengan CV tersebut.Bahwa setahu saksi Terdakwa ada usaha jual beli mobil juga.
163 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.Hum. pada kesaksiannya sebagai Saksi Ahli padaperkara dugaan Korupsi pada Chevron Pacific Indonesia yang saat ini sedangdisidangkan pada PN Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dikatakan bahwa "tidakselamanya kerugian Negara itu selalu ada korupsi di dalamnya. Itu sebabnyadalam konvensi PEE tentang anti korupsi yang telah diratifikasi dengan UndangUndang No 7 Tahun 2006, sudah tidak menyinggung lagi kerugian keuanganNegara. Kerugian bisa karena perbuatan administrasi, perdata dan pidana.
M.Hum. di dalam kesaksiannyapada perkara Chevron yang saat ini sedang digelar pada Pengadilan Negeri TipikorJakarta Pusat yaitu "syarat penyertaan menurutnya ada dua yakni subyektif danobyektif.
38 — 19
Ketika itu Penggugat dan Tergugatbeserta ibu Tergugat dan BATAS TANAH datang kepada saksiuntuk urusan penyerahan tanah tersebut dan saksi hanya untukmengetahuinya saja;Bahwa tanah tersebut sepengetahuan saksi adalah tanah yangmasih kepunyaan Chevron, Penggugat dan Tergugat hanya berhakuntuk menguasai berdasarkan surat Kutil yang dikeluarkan olehKelurahan;Bahwa nilai ganti yang dibayarkan kepada BATAS TANAH saat ituseingat saksi adalah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Bahwa di atas tanah
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
1.Koperasi Air Kehidupan,
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Bupati Siak
4.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
146 — 299
Sumur bor minyak chevron/caltek seluas + 1,38 Ha (lebih kurang satukoma tiga puluh delapan hektar) .f. Tower Telkomsel seluas + 0,023 Ha (lebih kurang nol koma nol duapuluh tiga hektar).g. Jaringan PLN seluas + 13,37 Ha (lebih kurang tiga belas koma tigapuluh tujuh hektar) .h. Bangunan Mesjid seluas + 0,14 Ha (lebih kurang nol koma empatbelas hektar) .i. Bangunan Gereja seluas + 0,26 Ha (lebih kurang nol koma dua puluhenam hektar).j.
Sumur bor minyak chevron/caltek seluas + 1,38 Ha(lebih kurang satu koma tiga puluh delapan hektar) .6. Tower Telkomsel seluas + 0,023 Ha (lebih kurang nolkoma nol dua puluh tiga hektar).7. Jaringan PLN seluas + 13,37 Ha (lebih kurang tigabelas koma tiga puluh tujuh hektar) .8. Bangunan Mesjid seluas + 0,14 Ha (lebih kurang nolkoma empat belas hektar) .9. Bangunan Gereja seluas + 0,26 Ha (lebih kurang nolkoma dua puluh enam hektar).10.
Sumur bor minyak chevron/caltek seluas + 1,38 Ha (lebih kurang satukoma tiga puluh delapan hektar) .6. Tower Telkomsel seluas + 0,023 Ha (lebin kurang nol koma nol duapuluh tiga hektar).7. Jaringan PLN seluas + 13,37 Ha (lebih kurang tiga belas koma tigapuluh tujuh hektar) .8. Bangunan Mesjid seluas + 0,14 Ha (lebih kurang nol koma empatbelas hektar) .9. Bangunan Gereja seluas + 0,26 Ha (lebih kurang nol koma dua puluhenam hektar).10.
Sumur bor minyak chevron/caltek seluas + 1,38 Ha (lebihkurang satu koma tiga puluh delapan hektar) .6. Tower Telkomsel seluas + 0,023 Ha (lebih kurang nol komanol dua puluh tiga hektar).de Jaringan PLN seluas + 13,37 Ha (lebih kurang tiga belaskoma tiga puluh tujuh hektar) .8. Bangunan Mesjid seluas + 0,14 Ha (lebih kurang nol komaempat belas hektar) .9. Bangunan Gereja seluas + 0,26 Ha (lebih kurang nol komadua puluh enam hektar).10.
126 — 86
Chevron ; Bahwa saksi menerima pekerjaan pemagaran tanah Sirjon Janahar padatahun 2011 dan menunjukkan SHM tanah Sirjon Janahar kepada H. Nofel ;Bahwa saksi mengatakan mengetahui Sertipikat Hak Milik An.
YAYASAN MENATA NUSA RAYA (MENARA)
Tergugat:
MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) dahulunya KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
PT. GUNTUNG IDAMANNUSA
534 — 493
yang didalilkanoleh Penggugat terkait Kedudukan Hukum (Legal Standing)Penggugat adalah berdasarkan Penetapan Pengadilan NegeriDumai yang merupakan produk penetapan lembaga PeradilanUmum, bukan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa berdasarkan informasi yang terdapat dalam SistemInformasi Penulusuran Perkara (SIPP), perkara yang terdaftar diPengadilan Negeri Dumai dengan nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Dumtersebut adalah perkara yang diajukan oleh Yayasan Menata NusaRaya (MENARA) selaku Penggugat melawan PT Chevron
176 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
kekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan kewenangan Pemohon Kasasi untuk menjatuhkansanksi larangan untuk mengikuti tender juga telah beberapa kalidikuatkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia, antara lain sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/PDT.SUS/2010 dalamperkara tender pekerjaan pembangunan pembangkit tenaga listriktenaga terbarukan (Putusan KPPU No. 01/)KPPUL/2009); Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/PDT.SUS/2011 dalamperkara tender jasa kebersihan di PT Chevron
67 — 27
Bahwa atas tawaran tersebut Saksi1 tidak langsung menyanggupipermintaan order minyak solar sebanyak 100 KL dikarenakan selama inibelum pernah mendapat order sebanyak 100 KL, untuk memastikannyaSaksi1 mengecek kebenaran ke PT Cevron Pasifik Indonesia dari hasiltersebut diketahui PT Samudera Etam Energy ada menjalin hubungan kerjasama dengan PT Chevron Pasifik Indonesia.. Bahwa selanjutnya Saksi1 menghubungi PT.
Anugerah Energi Nusantara minta ordersolar 100 KL.4.Bahwa atas tawaran tersebut Saksi1 tidak langsungmenyanggupi permintaan order minyak solar sebanyak 100 KLdikarenakan selama ini belum pernah mendapat order sebanyak100 KL, untuk memastikannya Saksi1 mengecek kebenaran kePT Cevron Pasifik Indonesia dari hasil tersebut diketahui PTSamudera Etam Energy ada menjalin hubungan kerja samadengan PT Chevron Pasifik Indonesia.5. Bahwa selanjutnya Saksi1 menghubungi PT.