., MH (Kepala Bagian Advokasi III Pada Biro AdvokasiKementerian Keuangan), Diana Setiastanti (Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo),Dwi Susianto Guntoro, SH (Kepala Subbagian Advokasi IIIC PadaBiro Advokasi Kementerian Keuangan), Marlyn Tupamahu(Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Gorontalo), SugengWidodo, SH., LL.M (Pelaksana pada Biro Advokasi KementerianKeuangan), Nirmala Azizah, SH (Pelaksana pada Biro AdvokasiKementerian Keuangan), Trie Nurul Widya Wardhani,

pada Subbagian BantuanHukum llc, 7. Leila Yuniar Firdausi, S.H., LL.M, SelakuPenangan Perkara Tk.! pada Sub bagian Bantuan Hukumllc, 8. Dwight Usman Motota Pakaya, S.H., SelakuPenangan Perkara Tk.IV pada Sub bagian Bantuan Hukumlic, 9. Antono Adhi Susanto, S.H., Selaku PenanganPerkara Tk.l! pada Sub bagian Bantuan Hukum llc,10. Margaretha Windy Sinatra, S.H., Selaku PenanganPerkara Tk.IV pada Sub bagian Bantuan Hukum llc,11. Netti Rokhana, SE.

., Jabatan Kepala SubBagian Perundang undanganSekretariat Daerah KabupatenKapuas, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal dijalan Pemuda Km 5,5 No. 1 KualaKapuas berdasarkan surat kuasakhusus No. 181/445/HUKUM tanggal30 Maret 2009.

., Jabatan Staf SubBagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanulitengah, alamat JI. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;5. GABRIEL H. PURBA, S.H., Jabatan Staf SubBagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanulitengah, alamat JI. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;6. JON SAIMA DAMANIK, S.H., Jabatan Staf SubBagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanulitengah, alamat JI. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil PemerintahDaerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan;7.

;Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;Halaman 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/20173. Purihitajati Widodo, S.H., M.H.;Kepala Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan danPerikanan;4. Moh. Hosni Mubarak, S.H.;Kepala Subbagian Peraturan Bidang Perikanan Tangkap,Pengolahan dan Pemasaran, Biro Hukum dan Organisasi,Kementerian Kelautan dan Perikanan;5. Mukti Ali, S.H.

., Jabatan Kepala SubBagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;3) M. LUHULIMA, S.H., Jabatan Staf Sub BagianFasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukumdan HAM Sekretariat Kota Ambon;4) TATY H. RAHARENG, S.H., Jabatan Staf SubBagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;5) M.

., Jabatan Staf SubBagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;7) ALEXANDER F. da COSTA, S.H., Jabatan StafSub Bagian Perundangundangan SekretariatKota Ambon;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada PemerintahKota Ambon, beralamat di Kantor Pemerintah KotaAmbon, Jalan Sultan Hairun No.1 Ambon, ProvinsiMaluku, domisili elektronik: jacko123440@yahoo.com;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT,RIFALLY AZHAR, S.E., M.Si.

Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUNJKT.11.LZ.13.adanya Nomor Surat dan tanggal, untuk menerima Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia A quo;Bahwa, mengutip Keputusan Menteri Keuangan A guo, Penggugatdirekomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin karena pada saatmenjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internalsekaligus sebagai Pejabata penandatanganan Surat PerintahMembayar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama PekanbaruSenapelan, karena telah melakukan perbuatan berupa:... telah melanggar

Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003)Penata Tingkat (Golongan III/d) Kepala Kantor Pelayanan,Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri pada KantorPelayanan Pajak Pratama Bengkalis, direkomendasikan untukdijatuhi hukuman disiplin karena pada saat menjabat sebagaiKepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sekaligussebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayarpada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelantelah melakukan perbuatan berupa:1) Bersikap tidak jujur, tertib dan cermat

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Objek Sengketa telah menguraikanwaktu terjadinya pelanggaran, yakni pada saat Penggugat menjabatsebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sekaligussebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada KantorPelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan ;5. Lebihlanjut, hubungan antara perbuatan pelanggaran dengan ketentuanyang dilanggar juga telah dijelaskan dalam konsiderans menimbangtersebut.

Kepala Subbagian SengketaHukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;5. KABUL SUTRIYONO, SH. Kepala Subbagian Hak AsasiManusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah ;6. SIGIT CATUR HARJANTO, SH. Kepala SubbagianOrganisasi Dan Administrasi pada RSD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah ;7. Dr. ELYSA, Kepala Subbagian Hukum dan Humas padaRSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah ; 8. IRA KUSUMA DEWI, SH. Staf pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; 9.

,Kepala Subbagian SengketaHukum dan HAM pada BiroHukum Setda Provinsi JawaTengah;Jalan Pahlawan Nomor 9Semarang jHalaman 2 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.SmgNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAGUS CAHYONO,SH:;Kepala Subbagian BantuanHukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Jawa Tengah;Jalan Pahlawan Nomor 9QSEMALANG j=n neeIRA KUSUMA DEWLSH;Staf pada Biro Hukum SetdaProvinsi Jawa Tengah;Jalan Pahlawan

Sukendar : Kepala Subbagian Bantuan Hukum ;6. Fahresha Muchtar: Kepala Subbagian BantuanHukum II7. Moch. Sapto Setiawan: Kepala Subbidang UsahaEnergi, Logistik Kawasan dan Pariwisata lia1;8. Annisa Siswanti : Analis Hukum;9. Yogi Sayogi P : Analis Hukum;10. Anton H.G.

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:"48. (1) Tunduk pada subbagian (6), nilai pabean atas barang adalahnilai transaksi barang jika barang tersebut dijual untuk ekspor ke Kanadakepada seorang pembeli di Kanada dan harga yang dibayarkan atauyang harus dibayar atas barang dapat ditentukan...(4)Nilai transaksi ditentukan dengan memastikan harga yang dibayarkanatau seharusnya dibayar untuk barang tersebut pada saat barang dijualuntuk ekspor ke Kanada dan dengan menyesuaikan (5) Harga yangdibayarkan

atau harus dibayar sesuaidengan subbagian;(5) Harga yang dibayarkan atau harus dibayar dalam penjualan baranguntuk ekspor ke Kanada disesuaikanHalaman 26 dari 38 halaman.

Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pegawai Staf sampaitahun 2005:Pada Tahun 2006 saya pindah tugas pada Dinas Sosial KabupatenBengkulu Utara sebagai Kasi Rehabilitasi anak nakal, korban, danbekas hukuman sampai dengan tahun 2008 (PPTK RehabilitasiSosial);Pada bulan Januari 2009 saya pindah tugas dari KabupatenBengkulu Utara pindah ke Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaiPegawai Staf pada Sekretariat Pemerintah Daerah KabupatenBengkulu Tengah;Pada bulan Pebruari Tahun 2009 saya dilantik sebagai Kepala SubBagian

NTB), FATIMAH RITAWATI SIREGAR, SH.M.Si(Kabag Bantuan Hukum dan HAM), dan AANG RIZAL ZAMRONI, SH.MH (Kepala SubBagian Sengketa Hukum) beralamat dijalan Pejanggik Nomor 12 Mataram berdasarkanSurat Kuasa Khusus dari Dr.TGH.M.ZAINUL MAJDI, Gubernur Nusa Tenggara BaratNomor:180/52/KUM Tanggal 27 Januari 2017, dan HENDRIK SELALAU, SH., GEDEGUNAWAN WIBISANA, SH., MANSHUR, SH. KETUT KASNA DEDI, SH.

Penggunaan Dana yang Tidak DapatRp2.000.000,00 ; Rp58.000.000,00Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran

Nomor 2508 K/Pid.Sus/2015 Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran kepada fasilitas kesehatan.Terdapat rincian

Penggunaan Dana an Tidak Dapatg9 vn P Rp58.000.000,00 Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran kepada fasilitas

., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; . MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;. RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; . VITRIA FARISH MAYASARI, SH., M.Kn. Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; Halaman4dari89, Put.

., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;Halaman 2 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.7. FINNA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian AdvokasiIVA Kementerian Keuangan;8. SHANTI, S.H., LL.M., Jabatan Pelaksana pada Sub BagianAdvokasi IVA Kementerian Keuangan;9. DWIGHT UM PAKAYA, S.H., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;10.

., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;11.

., perincian penggunaan kas untuk pemeliharaan jalanSalibabuBitunuris, jumlah menurut PA Rp.5.826.800.000, jumlahSPM Rp.1.048.824.000, SPJ BT/PK Rp.1.048.824.000, tertanggalMelonguane 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian Verifikasi N.M.P. Awaeh, BckU ;Hal. 10 dari 46 hal. Put.

tertanggal Melonguane 26 Juni 2006 ;Chek List Pengeluaran Kas Melonguane tanpa tanggal yangditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Arie J.Wua, SE ;Pengesahan Belanjia Modal (BM) yang terpakai bulan JuniBadan/Dinas dan Satuan Kerja Kimpraswil TA.2006 Pemegang KasJ.Gagola, SE., perincian penggunaan kas untuk pemeliharaan jalanSalibabuBitunuris, jumlah menurut PA Rp.5.826.800.000, jumlahSPM Rp.1.048.824.000, SPJ BT/PK Rp.1.048.824.000, tertanggalMelonguane 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian

menjadi 16 hari kerja dan 113 menit, sehinggajika ditotalkan jumlah ketidakhadirannya yaitu selama 83 hari kerjadan 113 menit;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terhadap pelanggaran disiplintidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpaalasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja sejak bulan Januarisampai dengan bulan Desember 2016, Penggugat telah dilakukanpemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan dengan surat panggilanKepala Subbagian

Saksi HARWANTI NINA S., kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Delima IV/I/3, Rt. 018/003, KelurahanMalaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, yang memberikan keterangandibawah sumpah menurutagamanya dan menyatakan tidak ada hubungankeluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat, yang pada pokoknyamemberikan kesaksian sebagai berikut:Bahwa Saksi bekerja ditempat yang sama dengan Penggugat maupundengan Saksi Welly Alfian dalam ruangan kerja yang sama pada SubBagian Program pada

.: Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA, BagianBantuan Hukum II Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan.10.NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNama: DEWI SRI, S.H.: Kepala Subbagian Bantuan Hukum JIB, BagianBantuan Hukum HI Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan.: PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H.: Kepala Subbagian Bantuan Hukum UIC, BagianBantuan Hukum II Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan.: KINGSOSPOL SIREGAR, S.H.: Kepala

Subbagian Bantuan Hukum IIID, BagianBantuan Hukum II Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan.: AGUS AMIWIJAYA, S.H., M.H.: Kepala Seksi Bantuan Hukum, Sub DirektoratPeraturan dan Bantuan Hukum, DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.: TRISONO: Kepala Seksi Penyidikan I, Bidang Penindakan danPenyidikan, Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe A Tanjung Priok.: HEYKAL HAFREZAL.Halaman 3 dari 109 halaman Putusan Nomor : 42/G/2014

Rp115.000.000,00 +Jumlah Rp290.000.000,00Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur,Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2007, jumlah anggaran sebesarRp7.016.215.858,00 yang di dalamnya termasuk anggaran untuk :e Biaya listrik sebesar Rp 60.000.000,00e Biaya air sebesar Rp120.000.000,00e Biaya cleaning service sebesar Rp118.920.000,00 +Jumlah Rp298.920.000,00Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada SubBagian

keuangan negara sebesar Rp119.709.250,00(seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluhrupiah) merupakan tindak pidana korupsi;Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telahmempertimbangkan halhal yuridis terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkanfakta hukum persidangan dan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan Subsidair;Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SubBagian