Ditemukan 1019 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-12-2013 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — dr. H. IDRUS, M.Kes
9543 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYAFRILMS bersama Terdakwa lalu dibentuk kepada kandang yaitu ILYAS bersamaisterinya HELMI yang bertugas mengawasi pemeliharaan 100 ekor sapi bantuantersebut, lalu dana dari masyarakat digunakan untuk biaya operasionalpengelolaan sapisapi Brahman Cross yang antara lain untuk biaya pembuatankandang, pakan ternak, upah tenaga kerja yang terdin dan karyawan kandangsebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) per hari dan kepala kandangsebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, serta
Register : 22-08-2011 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 377/PDT.G/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Nopember 2012 — PT Bank Jakarta LAWAN PT Bank Tabungan Negara, Cs
15145
  • Bahwa pengalihan kredit Tergugat Il kepada BPPN selain piutang porsiTergugat I, juga seluruh dokumen pendukung, dokumen kredit dan dokumenjaminan juga wajib diserahkan kepada BPPN f Bahwa pelaksanaan penyerahan dokumen pendukung dan dokumen kredittersebut dilakukan pada tanggal 1 Juni 1999 berdasarkan Berita Acara SerahTerima Dokumen Kredit Tergugat I tertanggal Juni 1999 Sedangkan jaminandari Tereugat kepada BPPN dilakukan pada tangzal 21 Jum 2000 terdin dan : 497 Sertifikat Hak Guna Bangunan ;
Register : 22-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
DARKASYI
Tergugat:
1.Bupati Aceh Timur
2.Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur
3.Camat Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
344409
  • upayaadministratif terkait dengan penerbitan dan/atau tindakan yang menjadi ObjekSengketa, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan UndangUndangRI Nomor 30 Tahun 2014;Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan;Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Register : 11-08-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 503/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : BAMBANG WIRAHYOSO,
Pembanding/Penggugat II : ISKANDAR MAULA
Pembanding/Penggugat III : Prof. DR. MATHIUS TAMBING SH. MSI.,
Pembanding/Penggugat IV : M. SALEH KHALID, IR., MM.,
Pembanding/Penggugat V : NINASAPTI TRIASWATI. PHD.
Pembanding/Penggugat VI : IR. HARIYADI BS. SUKAMDANI,
Terbanding/Tergugat I : BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Tergugat II : DEWAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Presiden RI
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
7357
  • masyarakat yang merasadirugikan terlebin dahulu) mengajukan upaya administrative sebelummengajukan gugatan a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1), (2)dan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi pemerintahan, yaitu :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atauTindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
Register : 31-07-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 12-02-2014
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 495/Pdt.G/2013/PA.SUB
Tanggal 10 Desember 2013 —
324
  • iddah sebagaimana pertimbangan hukum di atas, penentuan hak atasnafkah iddah berkaitan erat dengan jenis talak yang dyatuhkan oleh suami;Menimbang bahwa sesuai dengan jenis talak yang diatuhkan oleh suami dalam perkaraini adalah talak rajs;Menimbang bahwa dalam hukum Islam apabila seorang isteri dyatuhkan talak raji olehsuami maka isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui hakhak seorang isteridalam masa iddah talak raj1 terdin
Register : 18-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 109/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. ASFIZ LANGGENG ABADI diwakili oleh : ZARKASI (Direktur)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
315141
  • Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdin atas:a. keberatan; dan b. banding;4. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut, pengajuan gugatanPenggugat masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisejak upaya administratif.
Register : 12-06-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jnp
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10461
  • An Nisa ayat 76 :cS Lo> (he SAB bani Whe 38 ge HT gil Olyang artinya dan jika mereka (ahli waris) terdin dari saudarasaudara lakilaki danperempuan, maka bagian lakilaki sama dengan bagian dua saudara perempuanDengan demikian maka dapat ditentukan asal masalah untuk pembagian waris iniadalah delapan bagian, dengan rincian bagian sebagai berikut :1. XXX (sebagai anak perempuan dari Sumang bin Manyu) 1/8 X 8 = 1 sehinggaMasse Dg Baji mendapat satu bagian;2.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP, S.H., M.Hum
8551 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ayat (3) dan ayat (4)dapat dibentuk Tim Pemeriksa;(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridan Atasan Langsung, Unsur Pengawasan dan UnsurKepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;Kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang PedomanPenjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif bagiPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, telah secarategas dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa:(1) Tim Pemeriksa terdin
Putus : 14-07-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 7/Pdt G/2017/PN Kdr
Tanggal 14 Juli 2017 — - IMAM BAIHAQI, Dkk lawan - ARIF HIMAWAN KUSUMONEGORO
12734
  • Memiliki hak penuh dengan Kuasa Jual dariPIHAK KEDUA sebanyak 34 (tiga pulun empat) unit perumahan yang terdin dan :30 (tiga puluh) unit perumahan, dst, 4 (empat) unit perumahan type50 dst..Bahwa demikian pula selanjutnya terkait dengan dalil gugatanPenggugat angka Romawi Ill 10 (Sepuluh) yang menyebutkan darisertifikatsertifikat tersebut di atas sebanyak 22 (dua puluh dua)sertifikat dititipbkan di Notaris Tjahjo Indro Tanajo, SH, yaitu (Tanda Bukti Vill),hal ini adalah juga SAH karena merupakan
Register : 24-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 79/G/TF/2021/PTUN.SMG
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat:
1.HERDIYANTO
2.RUDI HARTONO
3.KASAM
4.RUDIYANTO
Tergugat:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
286180
  • Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. keberatan; danb. bandingPasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21(dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusantersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.Hal. 6 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF
Register : 08-07-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
DARWIS. B
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
277234
  • Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin darikeberatan dan banding administratif;c. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secaratertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum denganmemuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepadapejabat yang berwenang menghukum;d. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada badan pertimbangan ASN;e.
Register : 06-04-2015 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PA MAROS Nomor Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.
Tanggal 13 September 2016 — perdata - pelawan I - pelawan II - pelawan III - terlawan I - terlawan II - terlawan III - terlawan IV - terlawan V - terlawan VI - terlawan VII - turut terlawan I - turut terlawan II - turut terlawan III - turut terlawan IV - turut terlawan V - turut terlawan VI - turut terlawan VII
9453
  • Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selama ikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harla yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Pengakuan para Pelawan menyusul fakta surat perlawanan a quobahwa ada 21 item obyek baru, tidak ada dalam putusan Nomor366/Pdt.G/2014/PA.Mrs a quo adalah bukti sempurna.Bahwa derden verzet Nomor 161
    Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharla bersama selama ikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Pengakuan para Pelawan menyusul fakta surat perlawanan a quobahwa ada 21 item obyek baru, tidak ada dalam putusan Nomor366/Pdt.G/2014/PA.Mrs a quo adalah bukti sempurna.Bahwa derden verzet Nomor 161
    Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selama ikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Padt.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Bahwa tidak benar derden verzet (perlawanan) para Pelawan denganmemasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidakHal. 124 Putusan Nomor 161/Padt.G/2015/PA Mrs.tercantum dalam putusan Nomor
    Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selamaikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian MNomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 27 item ....Bahwa tidak benar derden verzet (perlawanan) para Pelawan denganmemasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidaktercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs sebab obyektersebut tidak
Register : 28-12-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 47/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
Elam
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
15757
  • dariKelurahan Tangkerang yang merupakan bagian dari Kecamatan Bukit Rayadimekarkan hingga saat ini menjadi bagian dari Kecamatan Marpoyan Damaiberdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan TenayanRaya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir, yangmenyatakan:Wilayah Marpoyan Damai yang berasal dari sebagian wilayah KecamatanBukit Raya sebagian wilayah Kecamatan Sukajadi dan sebagian wilayahKecamatan Tampan terdin
Register : 09-05-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 27-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 112/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 19 Desember 2018 — GEREJA PENTAKOSTA : 1. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
364203
  • PENDAFTARAN MEREK PENTAKOSTA NOMOR IDM000461745BERTENTANGAN DENGAN HUKUM21.22.Bahwa selain pihak Penggugat tidak memiliki hak dan wewenangbertindak untuk dan atas nama Gereja PENTAKOSTA termasuk untukmendaftarkan Merek PENTAKOSTA pada tanggal 19 Oktober 2012,pendaftaran Merek PENTAKOSTA bertentangan dengan Pasal 2 ayat(3) UU Merek yang mengatur sebagai berikut:Merek yang dilindungi terdin atas tanda berupa gambar, logo, nama,kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensidan/atau
Putus : 18-08-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 857 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 18 Agustus 2016 — ROBERT MELIANUS NAUW
9072 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 857 K/Pid.Sus/2015Menurut Pasal 1756 KUHPerdata misalnya menyebutkan: utang yangteyadi karena peminjaman hanyalah terdin atas jumlah uang yang disebutkandalam persetujuan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa utang sejumlahuang sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) sesuai yangdisepakati, dan telah dibayarkan secara keseluruhan sejumlah uang tersebutmelalui Bank Papua Cabang Manokwari, kendati dengan cara menyicil sesuaiperjanjian.
Register : 14-03-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 166/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 15 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. KOMSERVICO MITRA GLOBAL
Terbanding/Tergugat I : LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
6130
  • KERUGIAN MATERILyang dialami PENGGUGAT sebesar Rp.113.245.411.630, (seratus tiga belas miliar dua ratus empat puluhlima juta empat ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh rupiah)terdin dari :. Pencairan JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA berupa BankGaransi No. 15/OJR/098/7717/RABU tanggal 28 Januari 2015sebesar Rp. 25.771.240.000 (dua puluh lima miliar tujuh ratustujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).Il. Biaya Operasional1.
Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — 1. PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE (ICJR)., 2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
205137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • cambuk;Bahwa apabila mengacu pada peraturan perundangundangan mengenai sistem peradilan pidana anaksebagaiman disebutkan dalam Pasal 66 Qanun Jinayatmaka ketentuan a quo secara langsung berbenturandengan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA yang berbunyi:(Vide Bukti P9)(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:f. pidana peringatan;g. pidana dengan syarat:4) pembinaan di luar lembaga;5) pelayanan masyarakat; atau6) pengawasan.h. pelatihan kerya;. pembinaan dalam lembaga; danj. penyara.(2) Pidana tambahan terdin
Putus : 05-06-2010 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 207/PDT.G/2009/PN. Mks
Tanggal 5 Juni 2010 —
10398
  • Prima Karsa Niaga Rasa danhal inipun dikuatkan dengan bukti P5 ;Menimbang, bahwa termhadap bantahan berupa bukti yang terdin dari TI5S/d 1133 merupakan bukti surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat yangmasingmasing mempertahankan haknya karena masalah sengketa tanah ini ;Ad. 3.
Register : 04-04-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 27-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 204/PdtG/2011/PN.JktSel
Tanggal 15 Maret 2012 — PARULIAN DONALD Lawan PT. RAGA PERKASA EKAGUNA
13876
  • .Teknis2) Surat Pemyataan akan memenuhi syarat TKDN 45%, dan bersedia diputus kontrak,bilamana dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan oleh JOB PERTAMINAMEDCOE&P SIMENGGARIS tidak memenuhi syarat TKDN 45% dengan dibubuhkan materaiRp. 6.000,.3) Dokumen yang diajukan 1 (satu) Asli dan 2 (dua) Salinan/copy berikut softcopy dalambentuk CD yang berisi dokumen administrasi dan teknis.4) Aspek Manajemen Proyek3.1.3.2.3.3.34.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.3.11.3.12.3.13.Rencana/Strategi Pelaksanaan Proyek yang terdin
Register : 10-11-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 75/Pid.B/2016/PN SWL
Tanggal 10 Januari 2017 — Riki Ardi Putra Panggilan Riki
5413
  • Hijaudengan panjang kurang lebih 1,5 meter yang salah satu ujungnya diikatmenyerupai simpul, 1 (Satu) buah sarung tangan warna Putih bermotif bintik Hal (42) dari 71 Hal / Putusan Pidana Nomor : 74/Pid.B/2016/PN Swi;bintik hitam, 1 (satu) buah pisau cartter warna Biru, 1 (Satu) gulung lakbanwarna kuning, 9 (Sembilan) ekor hewan ternak jenis kambing dan 1 (satu) unitHandphone merk Samsung model GTC3303i warna Putih Hitam;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperihatkan didalam persidangan in terdin