Ditemukan 17968 data
1.Afriani Binti Ibnu Abbas
2.Moch. Yusuf Islamakova Peudada Bin Ibrahim
3.Achmad Shiddiq Rachmatullahkova Peudada Bin Ibrahim
4.Abdel Hafidh Salamakova Peudada Bin Ibrahim
5.Achmadinejad Ramadhana Peudada Bin Ibrahim
Tergugat:
1.Hanafiah
2.Juairiah Binti Sulaiman
74 — 15
Bahwa Objek No. 1 berupa Sebidang tanah Kebun seluas lebihkurang 649,65 M2, yang terletak di Gampong Lhok AweAwe,Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen dengan batasbatasnyasebagai berikut dibawah ini :m Utara berbatas dengan tanah wakaf;m Selatan berbatas dengan tanah Safiati/HJ.Faridah;m Barat berbatas dengan tanah Syarifuddin Syam;m Timur berbatas dengan tanah H.M.Amin AR.
36 — 22
di bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat diKantor Urusan Agama, meskipun salah satu (Suami atau isteri) ataukedua belah pihak (suami isteri) telah keluar dari agama Islam;Sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam,meskipun sebagian atau seluruh ahli waris beragama selain Islam;Sengketa di bidang ekonomi syariah, meskipun nasabahnya ataupengelola lembaga keuangan baik bank maupun non bank yangberoperasi berdasarkan prinsip syariah beragama selain Islam;Sengketa di bidang wakaf
21 — 2
Dengan kata lain antaraTergugat dengan Penggugat tidak ada mempunyai hubungan hukumdalam perkara ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.249K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya menyatakanSuatu) gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.Kompetensi Absolut Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, danmemutuskan perkaraperkara orang yang beragama Islam dalam bidangperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan
No. 1406/Pdt.G/2016/PA Bjm.Hal. 11 dari 50 halamanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infagq, shadakah,dan ekonomi syariah.Bahwa dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalamatau berdasarkan UndangUndang mengenai perkawinan yang berlakuyang dilakukan menurut syariah, salah satunya yaitu mengatur tentangpemeliharaan anak (hadhanah).Bahwa Para ahli hukum lIslam sepakat bahwa ibu adalah orang yangpaling
Dengan kata lainantara Tergugat dengan Penggugat tidak ada mempunyai hubunganhukum dalam perkara ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 249K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnyamenyatakan Suatu) gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum bukan oleh orang yang mempunyaikepentingan.Kompetensi Absolut Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, danmemutuskan perkaraperkara orang yang beragama Islam dalam bidangperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan
semangatdan aspirasi masyarakat muslim Indonesia untuk mengangkat anak yangsesuai dengan nilainilai hukum Islam, maka pada tanggal 20 April 2006telah disahkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Bahwa Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Kelahiran No. 6371LT130420160006 tidak sah atau tidak dapatmenjadi dasar hukum atas hak asuh anak bernama AIRA FEBRYANA,majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah,e. wakaf
255 — 276
Tanah sawah Sri Roka/ H.Idris/NurainiSebelah Barat : Tanah sawah Sa ama Halimah/H.ArsyadSebelah Timur : Tanah sawah Paki ama Sati/Tanah wakaf/ M.AminDalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa II8.2.
Milik atas nama nya sendiri yaituSyamsuddin M.Saleh ( Nomor SHM Tidak di Ketahui);Bahwa Tanah sawah atas nama SPPT Taamin bin Mpanda terletak di SOSaranta xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima dengan Luas awaltertulis Kurang Lebih 0,11 are Percil No.14 Klas atau dalam SPPT yangterakhir tercatatSebelah Utara : Tanah sawah Swap Bima/Aminah Ina SitiSebelah Selatan : Tanah sawah Sri Roka/ H.Idris/NurainSebelah Barat : Tanahsawah Sa ama Halimah/H.ArsyadSebelah Timur : Tanah sawah Paki ama Sati/Tanah wakaf
Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bmtertulis Kurang Lebih 0,11 are Percil No.14 Klas atau dalam SPPT yangterakhir tercatat di blok 05 Nop.116 , Luas nya 900 M2 dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara: Tanah sawah Swap Bima/Aminah Ina SitiSebelah Selatan: Tanah sawah Sri Roka/ H.Idris/NurainiSebelah Barat: Tanah sawah Sa ama Halimah/H.ArsyadSebelah Timur: Tanah sawah Paki ama Sati/Tanah wakaf/ M.AminDalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa IITanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1476
Sebelah Timur : Tanah sawah Paki ama Sati/Tanah wakaf/ M.AminYang dalam perkara ini merupakan obyek sengketa II Saat ini diKuasai oleh Tergugat Ill : Suhadah Binti Taamin sejak Tahun 1999.Bahwa Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1476 atas namaAlmarhum Taamin bin Mpanda yang terletak di blok 16 SPPT No.64 SOTolomango Desa ROI Kecamatan Palixxxx Kabupaten Bima dengan LuasKurang Lebih 1.788 M2 ( seribu tujuh ratus delapan puluh delapan meterpersegi) dengan batas batas sebagai berikut :Hal
Tanah sawah atas nama SPPT Taamin bin Mpanda terletak di SOSaranta xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima dengan Luasawal tertulis Kurang Lebih 0,11 are Percil No.14 Klas atau dalamSPPT yang terakhir tercatat di blok 05 Nop.116 , Luas nya 900 M2dengan batas batas sebagai berikut :Sebelah Utara: Tanah sawah Swap Bima/Aminah Ina SitiSebelah Selatan : Tanah sawah Sri Roka/ H.Idris/NurainiSebelah Barat : Tanah sawah Sa ama Halimah/H.ArsyadSebelah Timur : Tanah sawah Paki ama Sati/Tanah wakaf/ M.AminDalam
1.LALU RUDY GUNAWAN
2.KRISNA PRAMONO,SH.
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
Hj. ZAKIAH
169 — 147
Lobar Tanggal 13 Maret 1997 (telah dilegalisir);
- Copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 52.01.030.006.037-0140.0 letak objek pajak Subak babakan Lauk Desa Bengkel, Kec.Labuapi, kab.Lobar, nama dan alamat wajib pajak DIYAHMAT Rungkang luas 4.200 M2 (telah dilegalisir);
- Copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf yang ditandatangani oleh para ahli waris dari Aim. DIAHMAD/H.
Lobar Tanggal 13 Maret 1997(telah dilegalisir);2) Copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2016 NOP: 52.01.030.006.0370140.0 letak objek pajak Subakbabakan Lauk Desa Bengkel, Kec.Labuapi, kab.Lobar, nama dan alamatwajib pajak DIYAHMAT Rungkang luas 4.200 M2 (telah dilegalisir);3) Copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf yang ditandatanganioleh para ahli waris dari Aim. DIAHMAD/H.
Bahwa Jamaah Masjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah memperoleh danatau memiliki bidang tanah seluas 3.726 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 875 tersebut adalah berasal dari penerimaan Wakaf dari pemiliktanah tersebut semasih hidup atas nama DYAHMAT Alias H. AKHMADWAHIDIN, yang kemudian dikuatkan dengan adanya Surat PernyataanBersama tertanggal 20 Mei 2019 dari para Ahli Waris Almarhum DYAHMATAlias H. AKHMAD WAHIDIN.
Copy Surat Pemyataan Penyerahan Tanah Wakaf yang ditandatanganioleh para ahli waris dari Aim. DIAHMAD/H. AKAHMAD WAHIDIN, tanggal20 Mei 2019 (telah dilegalisir);4. Copy Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh para ahliwaris dari DIAHMAD Als. H. AKHMAD WAHIDIN tanggal 20 Mei 2019(telah dilegalisir);5. Copy Silsilah Keluarga dari H. AHMAD WAHIDIN (Aim) + Hj. RAKMAH(Aim) tanggal 12 juli 2017 yang ditandatanganioleh H. AKHMAD WAHIDIN/H.
HALIL Bain DATU TUAN RADE ;Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa JamaahMasjid Miftaahuttaqwa Ar Rahmah memperoleh tanah yang seluasnya 3.726 M2sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 875 tersebut adalah berasal daripenerimaan Wakaf dari pemilik tanah tersebut semasih hidup atas nama DYAHMATAlias H.
Lobar Tanggal 13 Maret 1997(telah dilegalisir);2) Copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan BangunanHalaman 36putusan No. 263/Pid.B/2020/PN.MtrTahun 2016 NOP: 52.01.030.006.0370140.0 letak objek pajak Subakbabakan Lauk Desa Bengkel, Kec.Labuapi, kab.Lobar, nama dan alamatwajib pajak DIYAHMAT Rungkang luas 4.200 M2 (telah dilegalisir);3) Copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf yang ditandatanganioleh para ahli waris dari Aim. DIAHMAD/H.
24 — 2
Selatan atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang diKota Pinang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan carasebagai berikut:Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib,terdakwa bersama Sahrul berangkat dari rumahnya untuk mencari kayubakar didekat tanah wakaf
saudaraSoleh (DPO) datang dan menyuruh terdakwa untuk memasukkansepeda motor tersebut kedalam rumah jokan setelah itu terdakwalangsung pulang dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnyadi bawa oleh saudara Soleh (DPO) dan menemui pemilik sepeda motortersebut dan meminta agar pemilik sepeda motor tersebutmengantarkannya pulang dan setelah bertemu dengan pemilik sepedamotor yang di bawa oleh terdakwa tersebut lalu memintanya agarmengantarkannya ketempat terdakwa mengambil kayu yaitu didekattanah wakaf
37 — 5
Sus/2013/PN.Jkt Timmenemukan dan saksi langsung mengecek lagi ke Rumah Sakit Mediros Jakarta Timur danternyata sudah meninggal dunia ; Bahwa pada hari itu juga korban dimakamkan sekitar jam 14.00 WIB ditanah Wakaf daerahPulo Jahe Cakung Jakarta Timur dan selama kejadian tersebut sudah ada perdamaiansecara kekeluargaan antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak korban ;Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan
Sus/2013/PN.Jkt Timbenturan keras mengakibatkan penyeberang jalan jatuh dan terbentur keaspal yangmenyebabkan perempuan bernama RISAH Bin RITAN meninggal dunia dalam pertolongan di RSMEDIROS ; Bahwa benar pada hari itu juga korban dimakamkan sekitar jam 14.00 WIB ditanah Wakaf daerahPulo Jahe Cakung Jakarta Timur dan selama kejadian tersebut sudah ada perdamaian secarakekeluargaan antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak korban ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa
101 — 101
1 SlogArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadioh dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri Seseorang darijabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacatpribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang danmilik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan padalima hal, yaitu : 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4.
Wakaf dan 7.Miliknya Seseorang;Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Pemohon danPemohon II selain pelaksanaan akad nikah tersebut menurut Majelis Hakimsecara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalildalilpermohonan Pemohon dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untukditerimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilaikesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sahuntuk menguatkan dalildalil pbermohonan Pemohon dengan
3.LEMBAGA PENDIDIKAN MAâÂÂARIF NAHDLATUL ULAMA CABANG KABUPATEN BANYUMAS
4.SAMINGAN
5.SLAMET ISMAIL
6.SITI KHOTIJAH
7.PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN BANYUMAS
8.MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA (MWC NU) KECAMATAN PATIKRAJA
9.RANTING NAHDLATUL ULAMA (RANTING NU) DESA KEDUNGRANDU
10.PEMERINTAH DESA KEDUNGRANDU
11.PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
36 — 31
LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NAHDLATUL ULAMA MAJELIS WAKIL CABANG (MWC) KECAMATAN PATIKRAJA
3.LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NAHDLATUL ULAMA CABANG KABUPATEN BANYUMAS
4.SAMINGAN
5.SLAMET ISMAIL
6.SITI KHOTIJAH
7.PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN BANYUMAS
8.MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA (MWC NU) KECAMATAN PATIKRAJA
9.RANTING NAHDLATUL ULAMA (RANTING NU) DESA KEDUNGRANDU
10.PEMERINTAH DESA KEDUNGRANDU
11.PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF(PPAIW) KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PATIKRAJA
12.KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PATIKRAJA
13.BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KABUPATEN BANYUMAS
14.KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS
Turut Tergugat:
1.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BANYUMAS
2.KANTOR KECAMATAN PATIKRAJA
26 — 29
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALUketerangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan in cassu itsbat nikah, dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini,sebagaimana terdapat di dalam AlFigh Allslamiy Wa Adillatuh juz 8,halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterimadalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematianseseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan azal.
Peradilan Agama, halaman396 yaitu kalau memang Syahadah AlIstifadhah ini ternyata secara sangkildan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yangberasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara ini berpendapat perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
71 — 20
2016/PA.AmgBiallg Copal BN gM y quill Qo ApdLdl) wis ALL, Salgdill cuctlyAyaagllg Cayailly Syieilly Arulsig ClSilly Selly bss ANolly cd sllswclball g Adu g wertAN 99 Ggally ually Lgdally CUS : shyt Aimed Ajgat : Adin gil ley Lai)Bally Ggally Guuilly CUS : damn cb cua s Ayedldl) Garry seal iby(gual) thal 5 Wid oll cy sllArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf
Wakaf dan 7.
43 — 4
Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragam Islam di bidang: perkawinan(termasuk didalamnya perwalian), kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
kaidah hukum: Sejak UU Nomor 7/1989 tentang PeradilanAgama berlaku(incasu telah dirubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PengadilanAgama sebagaimana perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahuntahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama) maka Pengadilan Negeri tidak lagi berwenangmemeriksa atau mengadili perkara perkawinan (termasuk didalamperwalian),warisan, wasiat, hibah, wakaf
24 — 4
Perkaraperkara yang disengketakan harus mengenai perkaraperkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah dan(3).
24 — 18
Bahwa berikut ini kami kutipbkan keseluruhan bunyi Pasal 49UndangUndang Republik Indonesia No.3 Tahun 2006 tentang PerubahanUndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Pasal 49Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama islam di bidang :Perkawinan;Waris:Wasiat:Hibah;Wakaf;Zakat;Infaq;Shadaqah; danEkonomi Syariyah.+929 5 + Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Cbn7.Bahwa Almarhum ADI
26 — 11
Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Dumdi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h.shadaqah, dan i. ekonomi syariah;Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dibacakan suratpermohonan para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannyadikarenakan untuk menyempurnakan permohonannya dan mohon untukdikabulkan.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini,ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mijan; Sebelah Timur tanah milik Wakaf Musholla;Sebelah Selatan tanah milik Sdr. Arman Ubed;Sebelah Barat tanah Jalan Desa Kedung;2. Bahwa bidangbidang tanah sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf aHalaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 151 K/Padt/2015sampai dengan huruf f di atas, untuk selanjutnya disebut tanah obyek sengketa;.
Mijan; Sebelah Timur tanah milik Wakaf Musholla; Sebelah Selatan tanah milik Sdr.
Mijan; Sebelah Timur tanah milik Wakaf Musholla; Sebelah Selatan tanah milik Sdr. Arman Ubed; Sebelah Barat tanah Jalan Desa Kedung;3. Menyatakan, Penggugat Lukman Hakim adalah pemilik/oemegang hak atastanah dengan Akta Jual Beli sebagaimana dalam angka dua amar putusantersebut diatas;4. Menyatakan, Tergugat telah melakukan perbutan melawan hukum;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penganti pembelian tanahobyek sengketa dengan luas seluruhnya 8.358 m?
181 — 154
Bahwa SEMA No.10 Tahun 2020 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai PedomanPelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 18 Desember 2020dengan amar putusan perkara waris,wakaf,hibah dan Harta Bersama :Putusan perkara dalam gugatan waris ,wakaf,hibah dan Harta Bersamayang berupa bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yangmemerintahkan para pihak atau siapa saja yang mengusai benda tersebutuntuk mengosongkan objek perkara;14.
Tidaklah benar, bahwa poin13 Posita Penggugat SEKALIGUSSEBAGAI BANTAHAN TERGUGATmengutip ulang: Surat Edaran MA RINomor 10 Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 tentangPemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.Sebagaimana ButirC Rumusan hukum kamar agama, poin2 bahwa amarputusan perkara waris, wakaf, hibah, harta bersama.
PUTUSANPERKARA DALAM GUGATAN WARIS, WAKAF, HIBAH, HARTABERSAMA YANG OBYEK PERKARA BERUPA BENDA TIDAKBERGERAK PERLU DIMUAT PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMARYANG MEMERINTAHKAN PARA PIHAK ATAU SIAPA SAJA YANGHal. 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA. BotgMENGUASAI BENDA TERSEBUT UNTUK MENGOSONGKAN OBYEKPERKARA;17.
Ny. Suparmi Binti Somo Sumadi
Tergugat:
1.Suparlan Bin Somo Sumadi
2.Anik Sudarwati
3.Agus Triyono
4.Choirul Anwar, SE
5.Suyati Binti Somo Sumadi
6.Hery Saptono Bin Somo Sumadi
7.Ny. Hj Nanik Sumaryati, S.Pd., SH., MHum Binti Somo Sumadi
8.Ny Endang Sudaryati Binti Somo Sumadi
9.Joko Budi Prasetyo SE Bin Somo Sumadi
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang BPN Kantor Pertanahan Kota Madiun
79 — 18
Wakaf, Zakat, Infaqg, Shodagoh danEkonomi Syariah:Bahwa Penggugat pada Gugatannya mencantumkan GUGATANWARISAN TANAH dan Gugatan Penggugat pada Posita halaman 3 alinea4 dan 5, telah mencantumkan kalimat : Saat itu Bapak melarang keluarrumah dari tanah yang telah dimiliki kakek dan semua anakanak agarmembuat rumah di TANAH WARISAN yang telah diberikan oleh KakekKromo Mihardjo Dan kalimat : Maka tanah milik Penggugat bukanlah tanah warisan, bolehdikatakan sebagai tanah HIBAH/PEMBERIAN Bahwa Gugatan
Wakaf, Zakat, Infag, Shodagoh danEkonomi Syariah:Bahwa Penggugat pada Gugatannya mencantumkan GUGATAN WARISANHalaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Padt.G/2018/PN MadTANAH dan Gugatan Penggugat pada Posita halaman 3 alinea 4 dan 5,telah mencantumkan kalimat : Saat itu Bapak melarang keluar rumah daritanah yang telah dimiliki kakek dan semua anakanak agar membuat rumahdi TANAH WARISAN yang telah diberikan oleh Kakek Kromo Mihardjo Dan kalimat : Maka tanah milik Penggugat bukanlah tanah
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah lagi dalam Undangundang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan;warta;wasiat;hibah;wakaf
109 — 10
dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan,kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan Agama adalah memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara perdatatertentu dikalangan golonganrakyat tertentu yaitu orangorang yang beragama islam, kekuasaan absoulutPengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: e Perkawinan; e Waris; e Wasiat; e Hibah; e Wakaf
masingmasing ahli waris; Halmana sejalan dengan Penjelasan atas UndangUndang RI No. 7 tahun1989 tentang peradilan Agama; Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama dan pengadilanTinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai denganprinsip prinsip yang ditentukan oleh UU Nomor 14 tahun 1970; Pengadilan Agama merupakan pengadilan Tingkat pertama untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara antara orang orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah, wakaf
Wakaf, f). Zakat, g). Infak, h).
tentangpenentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masingmasingahliwaris; Huruf c; Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikansuatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum,yang berlaku setelah yang memberitersebut meninggal dunia; Huruf d; Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secarasukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada oranglain atau badan hukum untuk dimiliki; Huruf e; Yang dimaksud dengan "wakaf
14 — 1
Perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan I.ekonomi syari'ah;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai hubungan hukum sebagai istri dari Tergugat yang mempunyai hakdan kepentingan atas pengakuan tersebut, sehingga mengajukan gugatanterhadap Termohon;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan karena alamatTermohon yang tertera didalam permohonan Pemohon tidak jelas danmenyatakan akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya