Ditemukan 11437 data
166 — 28
Remaja Bangun Kencanasebagai Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukumdalam kasus yang diperkarakan adalah bertentangandengan prinsip partai kontrak sebagaimana diatur dalamPasal 13840 KUHPerdata, yakni :Peganian2 hanya berlaku antara pihak2 yangmembuainya.Perjanjian2 itu tidak dapat membava rugi kepada pihakpihak ketiga ; tidak dapat pihak2 ketiga mendapat manfaatkarenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317Hal 13 dari 84 hal. Put.
No.127/PDT.G/20014/.JKT.BAR.dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exception inpersona dengan alasan pihak yang ditank sebagai tergugat keliru.10.
371 — 122
Kim (ari PT.Zimoah Marine Trans) yang memberitahukan ada Cargo Partai I(satu) container jenis barng textile, barang tersebut milik Mr. Yoo JeHyung kemudian menanyakan tentang berapa biaya untukpengurusan barang tersebut di atas ;Bahwa benar saksi tidak tahu untuk pengurusan pengeluaran barangoleh karena itu saksi minta bantuan dengan orang yang bernamaFrans agar menghubungi Sdr.
Edam 1, Tanjung Priok dan kemudian terdakwa serahkan kepadaImam Taqwa di Hotel Ende Elok, Tanjung Priok ;70Bahwa benar terdakwa melihat partai barang tersebut berada di GudangSemper 36 pada tanggal 3 Pebruari 2006 dan pada malam harinyadiangkut ke tempat tujuan dengan menggunakan truk yang disediakanoleh saudari Suharyati ;Bahwa benar terdakwa kekurangan pembayaran sebesar Rp10,000,000, (sepuluh juta rupiah) baru terdakwa terima pada hari Selasadi Kantor Jl..
94 — 29
TATANG SURATIS, karena saksi kenal dengan saksi Drs.TATANG SURATIS. selaku Sekjen Partai Golkar yang pada saat ituberada di kantor Partai Golkar Kota Bandung saksi datang ke kantor danHalaman 86 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.menemui saksi Drs. TATANG SURATIS karena mau meminjam uangsecara pribadi kepada saksi Drs.
TATANG SURATIS masih menjadiKetua Partai Kecamatan tahun 1997, samasama aktif di bidang politikdan satu partai yaitu Partai Golkar ;Bahwa selama saksi menjadi anggota KSU Bina Mandiri Warga tidakpernah mengikuti atau menghadiri Rapat Anggota Tahunan dansepengetahuan saksi RAT KSU BMW tidak pernah dilaksanakan ;Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan di depan persidangan ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;18.Drs. H.
185 — 25
ALEX USMAN menilaskanbahwa untuk masalah penganggaran pengadaan UPS untuk Sudin Dikmen KoadJakarta Barat diurus oleh FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN yaitu anggotaKomisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Hanura.
pada saat itu saksi posisi sedang di kantor DPD Partai PDIP di Tebet,kemudian saksi jawab, Ya sudah besok saya ke kantor.
Saksi kenal ketikamenghadiri rapatrapat partai.Bahwa saksi mengetahui TRISNAWATI RIZKY adalah wakilbendahara DPC JakPus partai Demokrat yang kebetulan adalah kakaKkandung FIRMVANSYAH. Setahu saksi beliau pernah mendaftar Calegtahug 2013 tetapi tidak terpilih.
DKI Jakarta, berasal dari Partai Demokrat dan Dapil(Daerah Pemilihan) Jakarta Timur. Pada tahun 2014 s/d 2019 berasaldari Dapil NV Wilayah Kec. Matraman. Kec. Pulo Gadung dan Kec.Cakung saksi dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Prov.DKI Jakarta karena pada saat itu Partai Demokrat mendapatkan suaraterbanyak atau pemenang di daerah pemilihan Jakarta dan 4 (empat)partai pemenang berikutnya menduduki sebagai Wakil Ketua. Selainsebagai Ketua DPRD Prov. DKI Jakarta secara ex.
RawasariJakarta Pusat, karena FIRMANSYAH adalah merupakan pemenangdapil di Jakarta Pusat, rumah tersebut sampai sengan saat ini saksiyang menempati (status rumah sewa);Bahwa saksi kenal dengan AWANG karena satu partai yaitu diDemokrat dan memang dulu yang bersangkutan sering ke rumah yangdi Jl.
23 — 15
pada tanggal 3 Februari 2014.Bahwa pembuatan Surat Kuasa masingmasing bertanggal 3Februari 2014 (Vide P1 dan P2) merupakankesepakatan/konsensual (Consensuale Overeenkomst ataudikenal sebagai perjanjian berdasarkan kesepakatan, menurutM.Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara PerdataHalaman 16 dari 28 hal Putusan Nomor 8/Pdt/2019/PT MDN4.5.4.6.Admenyebutkan pengertian secara luas perjanjian berdasarkankesepakatan (agreement) dalam pengertian terdapat hubunganhukum pemberian kuasa bersifat partai
- Tentang : Hak Asasi Manusia
efektif dalam bidang hukum,politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidanglain.BAB VIPEMBATASAN DAN LARANGANPasal 73Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undangundang ini hanya dapatdibatasi oleh dan berdasarkan undangundang, sematamata untukmenjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sertakebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentinganbangsa.Pasal 74Tidak satu ketentuanpun dalam Undangundang ini boleh diartikan bahwaPemerintah, partai
49 — 14
MenyebutkanPerkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunten dan terhadapperkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;Menimbang, bahwa bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhnkanpengadilan dalam gugatan contentiosa, dalam gugatan perdata yang bersifat partai,penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis (award);Menimbang, bahwa fundamentum petendi atau posita permohonan tidakserumit dalam perkara gugatan contentiosa.
71 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dijelaskan bahwa; Bagi Pihak Ketiga yang tidak terlibatdalam perkara, kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaianhakim dan dapat menilainya sebagai bukti permulaan saja;Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi di atas, apabila dikaitkan denganketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata, daya kekuatan subjektifmengikatnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quoyang telah berkekuatan hukum tetap hampir tidak berbeda denganyang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata, tentang asas kontrak partai
31 — 3
dunia setelah dirujuk ke Rumah SakitUmum Daerah damanhuri barabai, pada hari Sabtu tanggal 01 Desember2012 sekitar jam 06.00 wita dan dimakamkan ; Bahwa saksi sebelumnya pernah mendengar berkelahi di kampungnya ; Bahwa saksi pernah mendengar korban sering minum minuman keras diluar rumah ; Bahwa saksi mengetahui Terdakwalah yang menusuk korban setelah saksidiberitahu oleh pihak Kepolisian ; Bahwa saksi mengetahui sebelumnya korban dan Terdakwa salingmengenal karena bersamasama aktif dalam kegiatan Partai
107 — 103
Bahwa dalam gugatan ini sangat nyata keliru pihak yang ditarik sebagaiTergugat (exceptio in persona), karena para Tergugat tidak pernah adaikatan apapun dengan Para Penggugat, tidak kenal dan tidak adahubungan hukum dengan Para Penggugat, tindakan dari Para PenggugatHalaman 11 Putusan Nomor 465/Pdt/2018/PT SMGbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340KUH Perdata.Bahwa didalam sertifikat SHM No 2086 Kel. Sumber, Kec.
305 — 234
Hal tersebut dalam poin (e) diatas terjadi karena pada saat beberapatahun sebelum memasuki masa pensiun, PENGGUGAT mulai aktif disuatu. partai politik sebagai pengurus dan berkampanye untukpencalonan diri PENGGUGAT sebagai wakil walikota Banjarmasin.Sehingga PENGGUGAT membutuhkan dana yang besar untukkegiatan tersebut. Pada masa tersebut PENGGUGAT hampir tidakmemberi uang lagi kepada TERGUGAT untuk membiayai kebutuhankeluarga/rumah tangga.9.
66 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana yang ditegaskan olehDepartemen Perdagangan dalam suratnya No.221/PDN/2/4/2007tertanggal 24 April 2007, telah menegaskan bahwa penjualan kepadakonsumen antara dapat dilakukan oleh pedagang besar (Vide Bukti P(TR)21) ;Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah menyetujui investasipemegangpemegang saham Pemohon Kasasi di Indonesia untukbergerak dalam bidang usaha perdagangan besar (wholesaler) dantelah membolehkan aktifitas kegiatan usaha Pemohon Kasasi yangmelakukan penjualan secara partai
74 — 14
Distributor adalah :Perusahaan perorangan atau badanusaha, baik yang berbentuk badan hokum atau bukanbadan hokum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualanpupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayahtanggungjawabnya..
100 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat sahnya aktaotentik yang bersifat partai, baik syarat formi/ maupun materii/, maka dengandemikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan bukti P.2dan P.3 sebagai akta otentik, sehingga bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakansah dan mengikat;Keberatan Ketujuh:Hal. 26 dari 42 Hal. Put.
42 — 16
;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut :SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempattinggal di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;Bahwa saksi mengaku sebagai teman dekat Tergugat, yang kemudian dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak sekitar tahun 1995, yang waktuitu kenal karena kegiatan Pemilu, saat itu Tergugat sebagai PanitiaPemilinan Daerah, sedang Saksi sebagai penggiat salah satu partai
95 — 16
sebanyak 2 (dua) kali jumlah Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) dan sekali Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk saksipribadi ;= Pak Narto melalui saksi minta Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) dengan alasan untuk Bupati ;e Untuk tahun 2007 := Saksi menyerahkan kepada Pak Yaeni (ketua dewan) Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) untuk ulang tahun Pak Yaeni(tanggal 28 April 2007) ;95= Saksi menyerahkan kepada Pak Yaeni Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengumpulkan partai
ada, yangada antara lain :e Pimpinan dewan (terdiri dari 1 orang Ketua DPRD dan 3 orang Wakilketua DPRD) ;e Alat kelengkapan dewan yang terdiri dari := komisikomisi (Komisi A : bidang Pemerintahan dan Perudangundangan, Komisi B : bidang Pertanian, Perkebunan, Komisi C :bidang Pembangunan, Komisi D : bidang Sosial) ;= badanbadan (badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi,badan kehormatan) ;=> panitiapanitia (panitia khusus) ;e Fraksi (bukan alat kelengkapan dewan) ;=> Fraksi PDIP ;Fraksi Partai
Golkar ;Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ;=>=>= Fraksi Partai Demokrat ;= Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ;=>Fraksi Grindra ;109= Fraksi HPN (gabungan dari PNBK dan PDP) ;= Fraksi HAKS (gabungan dari Hanura, Pan, PKS ;Bahwa tugas pokok berkaitan dengan jabatan/ kedudukan selaku KetuaDPRD Kab.
102 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banjarnegarayang salah satunya adalah EDI YUSMIANTO dari Partai PersatuanPembangunan dan sekaligus selaku Pimpinan DPRD Kab. Banjarnegarayang memiliki kapasitas selaku Wakil Ketua DPRD Kab.
) terhadap usulan atau proposal oleh TimTeknis / petugas lapangan dalam memilin petani serta lokasi gunamelaksanakan kegiatan yang direncanakan, melainkan yaitu : Pada sekira bulan September 2011 EDI YUSMIANTO sebagai Wakil KetuaDPRD Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas melakukanmewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga / instansi lainnya,mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga / Instansilainnya telah menggunakan kesempatannya sebagai pimpinan dewanyang berasal dari Partai
Terdakwa sendiri hanya dijanjikan oleh EDIYUSMIANTO untuk menjadi calon Legislatif dari Partai PersatuanPembangunan Banjarnegara, sehingga Terdakwa tidak meminta bagiandari uang hasil pemungutan Jitus Jides tersebut:Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi telah terpenuhi;Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara adalah :Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi ataumenjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan
para kelompok tani yang menerima bantuan dana bantuan sosialuntuk kegiatan JITUT JIDES tahun 2011, di mana setelah mengetahui akanmendapatkan bantuan Jitut Jides Kabuten Banjarnegara tahun 2011, telahmelakukan pertemuan di ruang kerja DWI ATMAJI selaku Kepala DinasPertanian Banjarnegara yang dihadiri oleh DWI ATMAJI, EDI YUSMIANTO,Terdakwa LUTHFI AHMAD, PRIYO RAHARJO, dan SAIRAN, kemudianEDI YUSMIANTO telah meminta DWI ATMAJI supaya yang ditetapkansebagai penerima bantuan Jitut Jides dari Kader Partai
Dana yang seharusnyadigunakan kelompok tani sesuai RUKK tersebut, atas perintan EDIYUSMIANTO setelanh uang pungutan terkumpul diserahkan kepada EDIYUSMIANTO, kemudian PRIYO RAHARJO dan SAIRAN mendapatkanuang imbalan/jasa sedangkan Terdakwa LUTHFI AHMAD telah dijanjikanuntuk dijadikan calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan olehEDI YUSMIANTO;Berdasarkan uraian fakta tersebut, maka jelas terdapat lebih darisatu orang yang bekerjasama melakukan perbuatanperbuatan yang secarakeseluruhan mewujudkan
69 — 19
dan Terdakwa pulang, saksi kemudianberangkat main golf dan pada saat dilapangan golf saksi ditelepon istri saksiyang mengatakan kalau rumah sedang digeledah oleh petugas KPK;Bahwa mendengar informasi itu saksi langsung berhenti main golf, tetapisaksi tidak langsung pulang ke rumah namun saksi menghubungipengacara dan oleh pengacara saksi diminta agar tidak pulang kerumahdulu;Bahwa saksi kenal dengan Ali Mutiara Rangkuti yang merupakan salah satuanggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal teman satu partai
Biar saya teken dulu malam ini MPdanadana apa itu, Pak, partai ituMHB Ya yaMP Karena tadi orang partai nelpon saya pencairannya. Makasaya balik MHB Yok yok. Nofrizal masih di sini kan? MP Nofrizal saya suruh stand by tapi kalau aa ini mohon maaf,Pak. Besok berarti kita nggak ada pelantikan, Pak? MHB IBesok nggak adalah jadinya kalau gini. Aa, ya udah, Pak, kalau nggak ada saya takut Nofrizal Bapak MP lantik, dia harus datang.
Madina dari fraksiPartai Demokrat (satu partai dengan Bupati MUHAMMAD HIDAYATBATUBARA) bertempat di Coffe Box Jl.Palang Merah Medan.
Madina dari fraksi118Partai Demorat (satu partai dengan MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA yangmenjabat Bupati Pemkab. Madina) untuk mengerjakan proyek RSUDPanyabungan yang menggunakan dana BDB sebesar Rp. 32.041.446.000, dariPropinsi Sumatera utara ;2. Bahwa para pejabat yang melobi Terdakwa tersebut meminta fee 15 % daridana Rp. 32.041.446.000, yang akan digunakan 7 % untuk pejabat diPemprovsu dan sisanya dibagibagi untuk Bupati, Plt. Kadis PU dan pejabatPemkab. Madina lainnya ;3.
YUNELDA, SH
Terdakwa:
EDI SIREGAR Pgl EDI.
69 — 10
Dan menurut terdakwa dia tidak melayani pembelianeceran dia hanya melayani pembelian dalam partai besar danmengirimnya ke luar daerah;Bahwa Menurut saksi Usaha kosmetik Gita Beauty care milik terdakwatidak memiliki izin usaha dan produk kosmetik yang dijual juga tidakmemiliki izin edar dari Badan POMBahwa Saksi menjelaskan menurut terdakwa Kosmetik Tanpa Izin Edartersebut didapatkannya dari Elliana Jakarta, Tomi Jakarta secarapemesanan online, dan pemesanan kemasan ke BekasiBahwa atas keterangan
10 — 0
tersebut, Termohon telah mengajukanduplikdalam konpensi serta replik dalam rekonpensi secara tertulis tanggal 29November 2016yang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM KONPENSI:Penjelasan poin 2:Dalam hal ini Pemohon melarang keluar rumah tentu melarang keluarrumah dalam hal diluar kepentingan keperluan rumah tangga, Pemohonmelarang Termohon keluar rumah dalam hal kepentingan yang tak adakaitannya sama kebutuhan rumah tangga termasuk Pemohon pernah melarangTermohon untuk jangan aktif di organisasi/partai