tentang Perubahan PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 danPeraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagaiberikut :Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersediaanggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB)digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalambentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai

tentang Perubahan PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 danPeraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagaiberikut :Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuanyang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggotamasyarakat dan partai

tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008yang menyatakan sebagai berikut :e Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuanyang telah tersedia anggarannya dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APDB)digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifatsosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepadakelompok/anggota masyarakat dan partai

bulandijemput oleh ayah ibunya, katanya mau dibawa ke dokter, saat itusaksi melihat langsung sendiri Termohon bajunya basah katanya habisjatuh di Kamar mandi dan pada saat itu orang tua Termohon menitipkanrumahnya ibu dan bapak Pemohon yang sedang kosong, lalu rumahtersebut saksi gembok, dan sejak itu Termohon sudah tidak kembalilagi ke rumah Pemohon dan hingga kini sudah kurang lebih 6 bulan; Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah pedagang rotikering yang dikirim ke tokotoko, dia kulakan partai

Saksi ANDI RIYAN ARIATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untukdiperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksidalam BAP Penyidik sudah benar semuaBahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Sinjai sebagai Kepala Seksi Hubungan antarlembaga, Partai Politik, Organisasi Massa dan Lembaga

(Seratus dua puluh delapan meterpersegi), terletak di Blok Cipawela, Kelurahan Tanjung, KecamatanKawalu, Kota Tasikmalaya, tercatat atas nama Dede Mazidin (TurutTergugat II) merupakan hak mutlak milik Turut Tergugat Il (DedeMazidin), sedangkan proses penyelesaian perkara a quo, yangmerupakan masalah internal antara Penggugat dan Tergugat,berdasarkan prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskanPasal 1340 KUHPerdata, tidak boleh menimbulkan kerugian bagiTurut Tergugat Il yang bukan merupakan

Penyidik, diperoleh berat bersihsabu sabu senilai 7 (tujuh) gram.Perbuatan Terdakwa HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIRsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo.Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.LEBIH SUBSIDAIRBahwa Terdakwa HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIR pada hari dantanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Juli tahun 2018 sekitarPukul 13.00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam bulanJuli tahun 2018 bertempat di Samping Kantor Partai

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai

Bagus tidak menandatangani bukti sewa kendaraan karena saksisudah kenal dekat dengan Terdakwa;Bahwa pada waktu menyewa kendaraan tersebut Terdakwa dan Sdr.Bagus mengatakan kendaraan tersebut untuk mengangkut barangbarang konveksi karena saksi pernah melihat Terdakwa membawabarangbarang konveksi berupa kaos partai;Bahwa saksi mau menyerahkan ketujuh unit mobil kepada Terdakwadan Sdr.

;Bahwa atas ijazah Paket C tersebut kemudian dipakai sarana Terdakwamendaftar Caleg Partai PKB yang akhirnya ia dapat menjadi anggotaDPRD Kabupaten Kubu Raya;Bahwa dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang salah adalahmengenai persyaratan masuk pendaftaran Sekolah Paket C, bukanpersyaratan untuk dapat menjadi Anggota DPRD, yang Terdakwaternyata juga mengikuti kegiatan belajar sesuai prosedur belajar Paket Csehingga dapatnya Terdakwa menjadi anggota DPR bukan karena akibatlangsung dari penggunan

Tindakan Para Penggugat/Termohon Kasasi menarikTergugat III s/d Tergugat V sebagai pihak Tergugat bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata, karenaterbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 502 terjadinya setelah adanyaperjanjian jual beli antara Tergugat VI dengan Tergugat Il, tidak adaketerlibatan Tergugat III s/d Tergugat V.

barang yangmengakibatkan barang hancur, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa setelah Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)pada tanggal 30 Mei 2008, Terdakwa selaku Sekretaris Jenderal KomiteBangkit Indonesia dan selaku Ketua Dewan Tani Indonesia serta selakuPenanggung Jawab aksi unjuk rasa yang menyiapkan biaya dan Logistik Aksiunjuk rasa, bersama beberapa temannya dari Front Rakyat Menggugat(FRM) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai

No. 2197 K/Pid/2009Bangsa (PKB) dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan(PDIP) agar anggota DPR menggunakan Hak Angketnya menanyakankepada Pemerintah terkait dengan kebijaksanaan dinaikkannya harga BahanBakar Minyak (BBM). Pada kesempatan pertemuan tersebut Terdakwabersamasama dengan anggota FRM meminta kepada anggota Fraksi PKBdan PDIP agar konsisten menggunakan Hak Angketnya.

No. 2197 K/Pid/2009Aksi unjuk rasa, bersama beberapa temannya dari Front Rakyat Menggugat(FRM) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai KebangkitanBangsa (PKB) dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan(PDFP) agar anggota DPR menggunakan Hak Angketnya menanyakankepada pemerintah terkait dengan kebijaksanaan dinaikannya harga BahanBakar Minyak (BBM).

Rezekisebanyak Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah),dan ada dilakukanpemotongan sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) untukbiaya pengurusan agar Gapoktan Sumber Rezeki mendapat danabantuan BLM PUAP Tahun 2012;Bahwa pemotongan tersebut adalah hasil musyawarah denganpengurus dan anggota Gapoktan, akan tetapi berita acaraMusyawarah tidak dubuat;Bahwa Hasil musyawarah saat itu adalah apabila Gapoktan SumberRezeki Menerima Bantuan BLM PUAP pada tahun 2012 akandiserahkan 30 % kepada salah satu Anggota Partai

NASIR Selaku ketua Gapoktan Sumber Rizkimemotong uang gapoktan Sumber Rizky Sebesar Rp. 30.000.000.untuk diberikan ke Partai Politik adalah Keuangan Negara YangBersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012.

NASIR Selaku ketua Gapoktan Sumber Rizkimemotong uang gapoktan Sumber Rizky Sebesar Rp. 30.000.000. untukdiberikan ke Partai Politik adalah Keuangan Negara Yang Bersumber dari APBNTahun Anggaran 2012.

(tiga puluh juta rupiah) untuk diberikan ke Partai Politikadalah Keuangan Negara Yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012.Yang mana Penggunaan Dana Tersebut telah diatur didalam Peraturan MenteriPertanian Nomor: 04/Permentan/OT.140/2/2012 tanggal 01 Februari 2012tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);Menimbang, bahwa kerugian Negara tersebut telah dikembalikan olehTerdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp. 90.000.000,(sembilan puluhjuta rupiah) yang saat ini

. : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atautempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB VV Huruf G Pencairan Tahap Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam programa. butir 1. : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atautempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB VV Huruf G Pencairan Tahap Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

Jumlah dana dari setiap rencana usulan kegiatan tidak bolehmelebihi dana yang dialokasikan ke kampung tersebut;BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam programa. butir 1. : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atautempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;. BAB IV Huruf G Pencairan Tahap Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya.

dikantor KONI Kabupaten TapanuliTengah tersebut sama sama digunakan dengan organisasi Aspekindodan Hanura.Bahwa setelah tidak benar Saksi ada terima uang Rp. 1.000.000, setiapbulan dari bulan januari s/d april 2012 yang Saksi terima hanya Rp.700.000, perbulan dari bulan januari 2012 s/d maret 2012, dan dalamdaftar tersebut bukan tanda tangan Saksi.Bahwa sewaktu saksi bekerja sebagai sekretariat Saksi hanya sendirinamun kalau banyak pekerjaan dibantu oleh HERNA MESTIKASIMATUPANG (bekerja sebagian partai

Saksi HERNA MESTIKA SIMATUPANG, dibawah sumpah dipersidanganpada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah Ketua ASPEKINDOTapanuli Tengah dan juga Ketua Partai Hanura Tapanuli Tengah dan jugaKetua KONI Tapanuli Tengah.Page 69Putusan Pengadilan TIPIKORNo.119/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn11Bahwa Saksi juga sempat bekerja di Partai Hanura Kabupaten TapanuliTengah dan juga merangkap di ASPEKINDO Tapanuli Tengah.

Terdakwa dijebak karena adalanya masalah politik dengan jabatan Terdakwaselaku Ketua Partai Hanura Kabupaten Tapanuli tengah dan adanya selisihpaham dengan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumyang demikian Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini ;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang berpendapat bahwadalam perkara ini yang paling bertanggungjawab adalah Mangala SitanggangPage 124Putusan Pengadilan TIPIKORNo.119/Pid.Sus.K/

Atas kejadiantersebut Terdakwa tidak dapat mempersalahkan orang lain apalagi dikaitkandengan masalah politik dengan jabatan Terdakwa selaku Ketua Partai Hanura danadanya selisih paham dengan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, sebab menurutMajelis halhal tersebut merupakan pembelaan yang tidak beralasan karena tidakada kaitannya dengan penggunaan dana hibah danpertanggungjawabanpenggunaan dana hibah yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Tapanuli Tengah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

KALIGIS, SH dengan NIK3171011906420005.b 1 (satu) lembar Foto copy warna Kartu Anggota PERADI dengannomor anggota 78.10032 berlaku s/d 31122015 atas nama O.C.KALIGIS.c 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr.O.C. Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).122 a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskanibu Evie USD 900 Rp.

KALIGIS.. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskanibu Evie USD 900 Rp. (USD 40). . 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGISMR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal01 Juli dengan No.

(satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskanibu Evie USD 900 Rp. (USD 40). b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGISMR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal01 Juli dengan No. Seat 8H.c.

Aceh Utara;Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;Bahwa setelah rencana tersebut

Aceh Utara;e Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;e Bahwa setelah rencana

oleh JAMALUDIN danMAYOR jenis AK.2.selesai penembakan JAMALUDIN telpon ULI BARA untuk jemputmereka, dan terdakwa dengan menggunakan mobil innova menjemputsaksi dan lainnya;e Bahwa benar tidak pernah melakukan penembakan di toko Istana BonekaBanda Aceh bersama Mayor; Bahwa kronologis penembakan rumah RAUL adalah sebagai berikut :Setelah satu minggu kemudian saksi bertemu dengan AYAH BANTA,MAYOR, dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA bilang kalauISBAHUL MUNIR Alias RAUL telah mengkhianati keluar dari Partai

hasilPilkada Kabupaten Buton tahun 2011, yang dapat diterima olehMahkamah Konstitusi RI hanya 2 (dua) gugatan yaitu gugatan dariSAMSU UMAR ABDUL SAMIUN dan LA BAKRY, LA UKU dan DANIdengan register perkara Nomor 9192/PHPU.DIX/2011;Bahwa Mahkamah Konstitusi Rl dalam perkara Nomor 9192/PHPU.DIX/2011 telah membuat penetapan yang pada intinya adalahmemerintahkan kepada KPUD Kabupaten Buton untuk melakukanverifikasi administrasi dan verifikasi aktual terhadap 7 (tujuh) bakalpasangan calon yang diusulkan partai

PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah padaPemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Buton tahun 2012 pascaKetetapan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91 92/PHPU.DIX/2011, diberi tanda bukti dengan BB No.696; 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Nomor:14/BA/KPUKAB/PSUPKD/IV/2012 tentang PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Buton yang memenuhi syarat dan tidak memenuhisyarat yang diajukan oleh Partai

hasilPilkada Kabupaten Buton tahun 2011, yang dapat diterima olehMahkamah Konstitusi RI hanya 2 (dua) gugatan yaitu gugatan dariSAMSU UMAR ABDUL SAMIUN dan LA BAKRY, LA UKU dan DANIdengan register perkara Nomor 9192/PHPU.DIX/2011;Bahwa Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Nomor 9192/PHPU.DIX/2011 telah membuat penetapan yang pada intinya adalahmemerintahkan kepada KPUD Kabupaten Buton untuk melakukanverifikasi administrasi dan verifikasi aktual terhadap 7 (tujuh) bakalpasangan calon yang diusulkan partai

PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah padaPemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Buton tahun 2012 pascaKetetapan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91 92/PHPU.DIX/2011, diberi tanda bukti dengan BB No.696;6 (enam) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Nomor:14/BA/KPUKAB/PSUPKD/IV/2012 tentang PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Buton yang memenuhi syarat dan tidak memenuhisyarat yang diajukan oleh Partai

Terhadap pihak Ketiga Akta Oetntik mempunyaiKEKUATAN BUKTI BEBAS, artinya penilainnya diserahkan kepada kebijaksanaanhakim (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua macan, yaitu AKTAAMBTELIJK dan AKTA PARTAI. Akta Ambtelijk yaitu akta yang dibuat oleh pejabat108 yang diberi wewenang untuk itu, dengan nama pejabat menerangkan apa yang dilihatdan dilakukannya.

Akta Partai yaitu Akta yang dibuat di hadapan pejabat, dengan namapejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya dan pihakpihak yangberkepentingan mengakui keteranganketerangan dalam akta itu dengan membubuhkantanda tangannya (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis AbdulkadirMuhammad, S.H. Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Pada tiaptiap Akta Otentik dikenal tiga macam kekuatan bukti, yaituKEKUATAN BUKTI LAHIR, KEKUATAN BUKTI FORMIL dan KEKUATANBUKTI MATERIEL.

Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Kekuatan bukti materiel, di sini menyangkut kebenaran isi akta oetntik itu.Artinya apakah benar bahwa yang tercantum dalam akta otentik itu seperti menurutkenyataan (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti materiel dan merupakan alatbukti sempurna.

Sebab dalam akta partai itu kebenaran dari isi akta tersebut ditentukanoleh pihakpihak dan diakui oleh pihakpihak dan pejabat menerangkan seperti apa yangdilihat, diketahuinya dari pihakpihak itu. Tetapi pada akta ambtelijk tidak selaluterdapat kekuatan bukti materiel artinya setiap orang dpat menyangkal kebenaran isiakta otentik itu, asal dapat membuktikannya.

Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebihdari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yangHalaman 13 dari 63 halaman.

Putusan Nomor 298 K/TUN/2013.1414berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salahseorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untukmelaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.Bahwa Tergugat II sebagai salah satu unsur Pimpinan DPRD pun hanyamempunyai tugas yang secara limitative telah diatur dalam Pasal 41 ayat(1) huruf a sampai dengan huruf k, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun2010, tugas mana harus pula dilakukan secara kolektif dan kolegial, bukansendiri

yang langsung atau tidaklangsung dari semua pihak atau alasan lain termasuk yang timbul karenapertentangan kepentingan, nepotisme, pertemanan atau suatu asosiasiatau institusi, pertimbangan kemungkinan pensiun, sosialisasi yang keliruterhadap para pelaku profesi hukum, pemerintahan, atau pembentukundangundang, sosialisasi dengan para pembela atau pembelaprospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatu isu dalam suatupembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaan atau keinginanpemerintah atau partai

Asli Keputusan Pemberhentian dari Pimpinan Partai Politik, apabilaapabila calon Kepala Desa tidak lagi menjadi pengurus partai politikpada saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa kepada panitiapemilinan.k. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yangberwenang.. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.m.Foto Copy ljazah/ STTB sekolah terakhir dan Foto Copy ljazah/ STTBsebelumnya yang sudah dilegalisir.n.