Surat 170/39/DPRD/LIg/I/2019 perihal mohon petunjuk tentang PAW anggota DPRD KotaLubuklinggau dari PPP atas nama PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan surat yang dikirimkan TERGUGAT tersebut, TURUTTERGUGAT mengeluarkan surat pada tanggal 13 Februari 2019, denganNo. Surat 170/0312/I/2019 perihal Pelantikan Calon Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kota Lubuklinggau.

Reg.11/MPDPPPPP;Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, bertempat di ruang Badanmusyawarah DPRD Kota Lubuklinggau, TERGUGAT mengadakan RapatBANMUS DPRD Kota Lubuklinggau dengan agenda membahas suratsurat masuk;Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, PENGGUGAT mengirimkan suratyang diberikan langsung kepada TERGUGAT dengan perihal PenundaanProses PAW terhadap diri PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD KotaLubuklinggau dikarenakan masih berjalannya proses hukum diMahkamah Partai, surat tersebut merupakan penegasan

Tetapi Kewenangan KPU atau KPUD dalam hal PAW hanyamemverifikasi data calon pengganti anggota DPR atau DPRD yangparpolnya syah terdaftar di Kementerian hukum dan HAM sesuaiperundangundangan atau ketentuan yang berlaku. Dalam hal iniKepengurusan PPP Versi Ir Ir. H. M.

Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan hukum sesuai saran dari timkemenkumham yang menyatakan proses paw ditunda sampai adanyakeputusan yang inkracht sesuai dengan Laporan Hasil Koordinasi danKonsultasi Badan Kehormatan DPRD Kota Lubuklinggau KeKementerian Hukum dan Ham dan KPU RI di Jakarta tanggal 11 S/D 14Juli 2017;13. Bahwa telah adanya putusan Nomor 182 PK/TUN/2018 tertanggal 8November 2018 mengenai kepengurusan PPP Versi Ir Ir H.

Bahwa adanya pernyataan dari Mimi Haryani, SH ( dahulu wakil ketuaPengadilan Negeri Lubuklinggau sekarang Ketua Pengadilan NegeriLubuklinggau) yang menyatakan Upaya hukum yang dapat dilakukanadalah PK (Peninjauan Kembali), namun tidak berpengaruh terhadapproses PAW Pergantian Antar Waktu.

Malang dengan maksud untuk mengajukan Permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW) anggota DDPRD Kab. Malang an. LUKITO EKO PURWANDONO(Penggugat), yang dinyatakan surat sebagaimana dimaksud didasarkan pada surat dariTergugat I, yakni surat DPP Partai NasDem No.132SI/DPPNasDem/IV/2016;5.

Bahwa ternyata di dalam surat permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW)sebagaimana dimaksud, juga dilampirkan surat keputusan yang memberhentikanPenggugat dari keanggotaan Partai NasDem, yang pemberhentian Penggugat darikeanggotaan partaidilakukan dengan carayang melanggar ketentuan di dalamAD / ART Partai NasDem, sebab mengesampingkan ketentuan Pasal 6 ART tentangHakhak Anggota, khususnya sebagaimana termasuk tapi tidak terbatas Pasal 6 angka(1).

semestinya sangsipemberhentian adalah tidak sah dan atau setidaknya Penggugat diberikan kesempatanmenurut ketentuan hukum yang berlaku, setidaknya diberikan haknya untuk membeladiri dalam hal disangsi oleh partai;Bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Pemberhentian dari AnggotaPartai NasDem kepada Penggugat dan atau mengajukannya ke Tergugat I DPP PartaiNasDem dengan tanpa melalui mekanisme yang sah menurut ketentuan PartaiNasDem, dan kemudian Tergugat II menerbitkan surat permohonan PAW

Malang, serta Tergugat I yangmenyetujui hal tersebut, maka dalam hal ini dapat dikonstruksikan bahwasannya SuratHalaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/PDT/2017/PT SBY16.17.Pemberhentian sebagai Anggota Partai NasDem kepada Penggugat dengan tanpamelalui mekanisme yang sah menurut ketentuan Partai NasDem, dan kemudianTergugat II menerbitkan surat permohonan PAW kepada Ketua/ Pimpinan DPRDKab.

Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Pemberhentian sebagaiAnggota Partai NasDem kepada Penggugat dengan tanpa melalui mekanisme yang sahmenurut ketentuan AD / ART Partai NasDem, dan kemudian menerbitkan suratpermohonan PAW kepada Ketua/ Pimpinan DPRD Kab. Malang adalah PerbuatanMelawan Hukum;.Menyatakan surat Tergugat II No.0089/S.2/DPDNasDemMalang/III/2016,tertanggal 11 Maret 2016 Batal Demi Hukum;.

Bahwa selanjutnya Tergugat 1 pada tanggal 11 Desember 2012 dengansurat bernomor PAN/0411/A/KS/67/XII2012 telah mengajukan UsulanPemberhentian antar Waktu ( PAW ) ke Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Solok atas diri Penggugat, tanpa menunggu hasildari Mahkamah Pernyeiesaian Sengketa ( MPS ) PAN sebagai wadahpenyelesaian persengketaan politik sesuai UU No. 2 thn 2011, perbuatanTergugat tersebut adalah perbuatan yang merugikan penggugat danmerupakan perbuatan hukum.10.Bahwa oleh karena perbuatan

II teian melakukan perbuatansemenamena kepada penggugat , perbuatan tergugat dan tergugat IItersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangatberalasan hukum Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/086/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan tergugat II haruslahdibatalkan, dan Surat Tergugat Nomor PAN /0411/A/KS/67/XII2012tanggal 11 Desember 2012 tentang usulan Pemberhentian Antar Waktu(PAW) berdasarkan Surat.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengajukan usulanPerberhentian Antar waktu (PAW) terhadap penggugat dengan suratNomor PAN/0411/A/KS/67/XII2012 tanggal 11 Desember 2012berdasarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/986/X/2012tanggal 19 oktober 2012 adalah perbuatan semenamena danmerupakan perbuatan melawan hukum .6. Menyatakan Surat tergugat Nomor PAN/0411/A/KS/67/XII2012tanggal 11 Desember 2012 adalah promatur dan tidak berkekuatanhukum7.

Bahwa sesuai dengan mekanisme Pengusulan pemberhentian sebagaiKader dan Pergantian Antar Waktu (PAW), diurus Anggota DPR RI diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Anggota DPRD Propinsi diusulkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Anggota DPRDKabupaten/ Kota diusulkan oleh dewan Pimpinan Daerah (DPD). dimanaoleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dimana ketentuan usulan tersebutdisampaikan dengan surat tertulis oleh DPP kepada DPD yang disertaidengan Kronologis Bukti Otentik terhadap Pelanggaran

Dimana dalam gugatannya Penggugat menjadikanDewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Solok sebagai Tergugat I.Seharusnya yang menjadi tergugat adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP)karena DPP lah yang mengeluarkan dan menerbitkan Surat KeputusanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat, dan Dewan PimpinanDaerah (DPD) hanyalah menindak lanjuti surat dan perintah dari DPDtersebut.

demokrasi yang dianut olehPartai Politik;Yang Mulia, Majelis Hakim;Bahwa saat ini Penggugat juga adalah anggota DPRD Kabupaten SidenrengRappang yang terpilin dalam Pemilu legislatif tahun 2009, dari Daerah Pemilinan 4(empat ), yaitu Kecamatan Dua PituE, Pitu Riase dan Pitu Riawa KabupatenSidenreng Rappang;Bahwa akibat dari tindakan melawan hukum Para Tergugat sebagaimana diuraikandiatas tersebut, sehingga saat sekarang ini Penggugat mengalami suatu rencanaPemberhentiian dan Penggantian Antar Waktu (PAW

yang dianut olehPartai Politik;Yang Mulia, Majelis Hakim;Bahwa saat ini Penggugat juga adalah anggota DPRDKabupaten Sidenreng Rappang yang terpilin dalam Pemilu18.19.20.15legislatif tahun 2009, dari Daerah Pemilihan 4 (empat), yaituKecamatan Dua PituE, Pitu Riase dan Pitu Riawa KabupatenSidenreng Rappang;Bahwa akibat dari tindakan melawan hukum Para Tergugatsebagaimana diuraikan diatas tersebut, sehingga saat sekarang iniPenggugat mengalami suatu rencana Pemberhentian dan PenggantianAntar Waktu (PAW

) Penggugat;Bahwa Saksi mengetahui berita tentang PAW di Partai Golkar dari mediamassa dan juga dari temanteman saksi yang mantan pengurus DPD Golkardapil Sidrap ;Bahwa sebelumnya saksi adalah sebagai pengurus sampai dengan periode2010 dan menjabat sebagai wakil sekertaris DPRD Sidrap;Bahwa jabatan A.

Sukri Baharmana di PAW;Bahwa yang saksi ketahui orang biasadi PAW antara lain adalah1. Orangnya meninggal dunia;2. Orangngya sakit yang tidak bisa sembuh (kronis);3. Orangnya Pindah Partai ;Bahwa saksi tidak pemah mengkonfirmasi dengan teman saksi kenapa sampai A.Sukri di PAW;Bahwa sepengetahuan saksi A. Sukri belum meninggal dunia, tidak sakit, dantidak pindah Partai ;Bahwa saksi tidak mengetahui apa langkah yang diambil A.

Sukri terhadap PartaiGolkar atas PAW tersebut selain dari gugatan ini;Bahwa sepengetahuan saksi apabila ada pengurus yang melanggarAnggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai, Dewan pengurus partaimemanggil bagi pengurus partai yang melanggar tersebut untuk dikompirmasi;24Bahwa Setelah dikompirmasi maka dirapatkan dulu secara internal ataspelanggaran yang dilakukan itu, baru diambil sikap terhadap pelanggaranyang dilakukan orang tesebu;Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2004 sampai dengan tahun

B05/DPPPKPB/I/2006, tanggal 18 Januari 2006, perihal Pemberhentian Anggotadan PAW Anggota DPRD, sebagai tanggapan dan penegasan dari DPPPartai KPB atas surat Tergugat II No. 03/DPDPKPB/NTB/I/2006, tanggal 16Januari 2006, perihal Rekomendasi, adapun inti dari poin surat DPP PartaiKPB tersebut Proses pemberhentian Penggugat baru dapat dilakukanapabila telah diberikan teguran 3 (tiga) kali berturutturut dan diberikesempatan membela diri di hadapan rapat DPD PKPB Kota Bima, apabilapemberhentian Penggugat

sudah sesuai prosedur, maka DPP Partai KPBdapat menyetujui pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai KPB,anggota DPRD Kota Bima, dan pengusulan PAW;8.

Bahwa Penggugat baru mengetahui mengenai pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai KPB sebagaimana tersebut di atas, begitupunterhadap surat rekomendasi dari Tergugat Il yang menyetujui usulan dariTergugat mengenai usulan pemberhentian Penggugat sebagai anggotalegislatif DPRD Kota Bima dengan merekomendasikan Tergugat III sebagaiPengganti Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan keanggotaan Penggugatdi DPRD Kota Bima;9.

TaufikAhmad (Tergugat III) sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD KotaBima, adalah surat rekomendasi yang bertentangan dengan ketentuanhukum, ketentuan AD/ART Partai KPB sehingga harus dinyatakan batal dantidak sah;10.Bahwa berkenaan dengan usulan pemberhentian/recall anggota DPRD KotaBima terhadap diri Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat IIadalah usulan yang tidak mengacu pada instruksi penetapan danpenggantian calon terpilin serta PAW sesuai dengan surat DPP Partai KPBNo.

B05/DPP/PKPB/I/2006, tanggal 18 Januari2006 perihal Pemberhentian anggota dan PAW anggota DPRD sehinggatidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;6. Menyatakan Penggugat masih sah dan tetap menjadi anggota DPRD KotaBima periode 2004 berdasarkan surat keputusan Gubernur NTB No. 218Tahun 2004, tanggal 8 Juli 2004;7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp264.500,00 (dua ratus enampuluh empat ribu lima ratus rupiah);8.

Sehinggapenyelesaian di tingkat DPP PDIP gagal, dan sampai dengan sekarangPenggugat tetap menjadi Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang sahbedasarkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo tahun2014;Bahwa Penggugat sangat dikejutkan ketika pada tanggal 10 April 2017Penggugat mendapat pemberitahuan dari Sekretariat DPRD KabupatenNagekeo bahwa sedang dilakukan Proses PAW anggota DPRD KabupatenNagekeo dari Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP kepada ROBERTUS RAGA,SH atas pengajuan Dewan Pimpinan

Cabang PARTAl DEMOKRASI PDIPKabupaten Nagekeo yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP(Tergugat), dengan diberikan foto copy pengajuan PAW dan Keputusan DPPPDIP Nomor 210/KPTS/DEWAN PIMPINAN PUSAT/X1/2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Pemecatan YAKOBUS SUSU, S.IP Dari KeanggotaanPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;Dengan berdasarkan foto copy yang diberikan dari Sekretariat DPRDKabupaten Nagekeo, baru diketahui dengan pasti bahwa Penggugat telahdipecat melalui Surat Keputusan

Berita Acara Rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nagekeo di Mbay taggal5 Maret 2016, disertai lampirannya tanpa tanggal, adalah tidak benar, karenaselama YAKOBUS SUSU, S.IP, selaku Wakil Ketua hadir juga dalam rapat,namun tidak pernah membahas tentang PAW sesuai Surat Keputusan DPPPDIP 210/KPTS/DPP/X1V2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IPDARI KEANGGOTAAN PARTIA DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,tanggal 28 Desember 2016 ;d.

Surat DPC PDIP Kabupaten Nagekeo Nomor 001/EX/DPCPDIP)/NGK/2017tanggal 9 Pebruari 2017 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD KabupatenNagekeo, diakukan secara terselubung (tidak pernah disampaikan kepadaPenggugat YAKOBUS SUSU, S.IP) ;Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut pada posita poin 11 di atas, tergambardengan sangat meyakinkan bahwa Dasar Pemecatan Penggugat YAKOBUSSUSU,S.IP dari keanggotaan PDIP adalah Penggelembungan Suara padaPemilu 2014.

Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan Proses Pergantian Antar Waktu(PAW) anggota DPRD Kabupaten Nagekeo atas nama YAKOBUS SUSU, S.IPdan/atau apabila Proses Pergantian Antar Waktu itu sudah terjadi sebelummasa jabatan berakhir maka Proses Pergantian Antar Waktu adalah CacatHukum dan Tidak Sah ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara ini ;7.

Yana yang diserahkan oleh Syahril Smenerima sebuah surat dari Dewan Pimpinan PusatPartai Nasdem dan ternyata isinya adalah berupa SuratKeputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari DewanPimpinan Pusat Partai Nasdem yakni Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Dr.Aswani Zain DT,MH sebagai Anggota DPRDKabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;5.

ASNAWI ZAIN, DTMHbukanDr.ASWANI ZAIN DT,MH, sehingga Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPENGGUGAT, karena salah Subjek Hukumnya yangmenyebabkan Surat Keputusan tersebut CACATdalam pembuatan dan BATAL keberlakukannyasecara Hukum; 11.

Bahwa jika dibaca secara seksama proses terbitnya SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 adalahdilatarbelakangi oleh surat usulan DPW Partai NasdemProvinsi Lampung Nomor: 051SI.1/DPWNasdem/XII/2018tanggal 22 Desember 2018 Tentang Pengantar PAW AnggotaDPRD Kabupaten Pesisir Barat;12.

indisipliner atautidak mematuhi keputusan DPW Provinsi Lampung danDPD Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Barat;"= Bahwa TERGUGAT II juga tidak pernah memberikanpenjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepadaPENGGUGAT terkait tindakan indisipliner atau tidakmematuhi keputusan Partai dan PENGGUGAT tidakpernah menerima teguran dan sanksi apapun dariPartai, sehingga terbitnya surat usulan DPW PartaiNasdem Provinsi Lampung Nomor: 051SI.1/DPWNasdem/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 TentangPengantar PAW

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam No.Pol DA 6330 PAW.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pol: DA 6330 PAW didepan mesjid Jami Al Mubarakah yangberalamat di Jl.Peramuan RT.011 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin TengahKecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian untuk 2 (dua) lembarplastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yangterbungkus didalam 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) buah handphonemerek XIAOMI warna hitam terdakwa pegang bersamaan dengan tangantangan sebelah kiri datang beberapa lakilaki menghampiri dan melakukanpenangkapan dan penggeledahan kepada

KelurahanLandasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan padasaat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yangdidalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yang terbungkus didalam 2 (dua)lembar plastik klip dan 1 (Satu) buah handphone merek XIAOMI warna hitamyang sebelumnya terlempar kesemaksemak tidak jauh dari badan terdakwasedangkan untuk 1 (Satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam No.Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN BjbPol: DA 6330 PAW

Pol: DA 6330 PAW didepan mesjid Jami Al Mubarakah yangberalamat di JI.Peramuan RT.011 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin TengahKecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian untuk 2 (dua) lembarplastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yangterbungkus didalam 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) buah handphonemerek XIAOMI warna hitam terdakwa pegang bersamaan dengan tangantangan sebelah kiri datang beberapa lakilaki menghampiri dan melakukanpenangkapan dan penggeledahan kepada

Peramuan RT. 011 RW. 003 KelurahanLandasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan padasaat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yangdidalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yang terbungkus didalam 2 (dua)lembar plastik klip dan 1 (Satu) buah handphone merek XIAOMI warna hitamyang sebelumnya terlempar kesemaksemak tidak jauh dari badan terdakwasedangkan untuk 1 (Satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam No.Pol: DA 6330 PAW tanpa surat langsung

Terdakwa menjual Narkotika jenis sabusabu tersebuthanya berupa keuntungan memakai Narkotika jenis sabusabu.Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dalam melakukankegiatan peredaran Narkotika jenis sabusabu.Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri serta lokasi penangkapanTerdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkusan yang berisi Narkotikajenis sabusabu, 1 (Satu) buah handphone Xiomi warna hitam serta 1 (satu)unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor PolisiDA 6330 PAW

demikian Para Tergugat telah melanggar ketentuanPasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan:Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) di atur dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga;Bahwa secara tibatiba Penggugat kaget setelah membaca harian Lombok Post,tanggal 8 Oktober 2014 pada halaman 21 Rubrik Sumbawa bertuliskan:SEKALI TERIMA GAJI, LANGSUNG DIUSULKAN PAW

: Dilantik 19Agustus, Surat PAW 26 September, yang dalam pemberitaan tersebut tertulissurat PAW Penggugat berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HatiNurani Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 030/DPCHanura/KSB/X/2014, tertanggal 6 Oktober 2014, dimana Penggugat merasa tidak pernahdiberi tembusan surat apapun maupun diajak bicara dalam proses PenggantianAntar Waktu, sehingga jika Penggugat dianggap melakukan kesalahan ataupelanggaran terhadap AD/ART Partai Hati Nurani Rakyat, Penggugat pasti

Irawansyah dari KeanggotaanPartai Hanura yang secara tibatiba Penggugat kaget setelah membaca harianLombok Post, tanggal 8 Oktober 2014 pada halaman 21 pada Rubrik Sumbawabertuliskan SEKALI TERIMA GAJI, LANGSUNG DIUSULKAN PAW:Dilantik 19 Agustus, Surat PAW 26 September, yang dalam pemberitaantersebut tertulis surat PAW Penggugat berdasarkan surat Dewan PimpinanCabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 030/DPCHanura/KSB/X/2014, tertanggal 6 Oktober 2014, dimana Penggugat merasatidak

: Dilantik 19Agustus, Surat PAW 26 September, yang dalam pemberitaan tersebut tertulissurat PAW Pemohon berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HatiNurani Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 030/DPCHanura/KSB/X/2014, tertanggal 6 Oktober 2014, dimana Pemohon merasa tidak pernah diberitembusan surat apapun maupun diajak bicara dalam proses Penggantian AntarWaktu, sehingga jika Pemohon dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaranterhadap AD/ART Partai Hati Nurani Rakyat, Pemohon pasti akan

Irawansyah Dari KeanggotaanPartai Hanura yang secara tibatiba Pemohon kaget setelah membaca harianLombok Post, tanggal 8 Oktober 2014 pada halaman 21 pada Rubrik Sumbawabertuliskan SEKALI TERIMA GAJI, LANGSUNG DIUSULKAN PAW:Dilantik 19 Agustus, Surat PAW 26 September, yang dalam pemberitaantersebut tertulis surat PAW Penggugat berdasarkan surat Dewan PimpinanCabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 030/DPCHanura/KSB/X/2014, tertanggal 6 Oktober 2014, dimana Pemohon merasa tidakpernah

Bahwa terkait dengan Dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat IV yaituberupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 maka melalui WhatsApp (WA),Tergugat Ill mengundang Penggugat untuk hadir rapat bersama DPD Partai GOLKARProvinsi NTT dan Ketua serta sekretaris DPD partai GOLKAR kabupaten Kupang yangdilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018.

Bahwa memperhatikan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya Nomor : PO13/DPP/GOLKAR/X/2011 tanggal 24 oktober 2011 tentang Disiplindan Sanksi Organisasi,Serta Pembelaan diri Pengurus dan/atau Anggota PartaiGolongan Karya, Bab IV tentang PEMBELAAN DIRI, Pasal 18 sampai dengan Pasal24 dan dihubungkan dengan isi substansi surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKARNomor : B2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW AnggotaHalaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatanHukum Mengikat Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 ;6.

Partai GOLKAR Nomor: B2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atasUsulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh olehTERGUGAT IV selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPGadalah SAH SECARA HUKUM karena berlandaskan hak dan kewenangan yangdiberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

Partai GOLKAR Nomor: B2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atasUsulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh olehTERGUGAT IV selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.adalah SAH SECARA HUKUM karena berlandaskan hak dan kewenangan yangdiberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa pihakTERGUGAT , atas usul TERGUGAT Ilmemberhentikan PENGGUGATsebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) danHalaman 3 dari 59 Putusan Perkara Perdata No. 63/Pdt.G/2016/PN Palmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRDProvinsi Sulawesi Tengah Periode 20142019.

31 Mei 2016, seharisebelum gugatan ini diajukan, PENGGUGAT baru menerima secara resmisurat dari DPP Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dikirimmelalui pos dan ternyata surat tersebut adalah Surat Keputusan DPP PartaiNasional Demokrat Nomor : 008 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016,kemudian PENGGUGAT membaca surat itu yang mana isi dari surattersebut yaitu keputusan memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggotaPartai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan PenggantianAntar Waktu (PAW

PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa pihakTERGUGAT , atas usul TERGUGAT Ilmemberhentikan PENGGUGATsebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) danmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRDProvinsi Sulawesi Tengah Periode 20142019.

Bahwa benar dalil PENGGUGAT pada point (1) gugatannya dimanaPENGGUGAT awalnya adalah anggota Partai NasDem sebelum keluarnyaSurat Keputusan Nomor 008 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 berkaitandengan Pemberhentian sebagai Anggota Partai NasDem dan PergantianAntar Waktu (PAW) PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD PropinsiSulawesi Tengah.;4.

2016 tanggal 30 April 2016.Tindakan DPP Partai NasDem yang mengusulkan PAW atas diriPENGGUGAT dan memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggotaPartai NasDem adalah tindakan gegabah sebab seharusnya DPPPartai NasDem menunggu putusan dari Mahkamah Partai NasDemHalaman 39 dari 59 Putusan Perkara Perdata No. 63/Pdt.G/2016/PN Palsebelum menerbitkan keputusan PAW Nomor 008 Tahun 2016tersebutBahwa terhadap dalil tersebut di atas, PARA TERGUGATmembantah dan menyatakan dalildalil yang dikemukakan olehPENGGUGAT

Takalar menghalaunya namun tidakkemudian pada saat itu Para melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergarwaktu tidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangantersebut melakukan pengrusakan dengan merusak papanmemecahkan beberapa gelas kaca yang tidak lamadiamankan oleh pihak kepolisian; Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar rkerugian akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah merusberupa papan nama dan gelas kaca dengan kerugian sekilebih sebesar Rp2.000.000

Takalar namun tidak berhasipada saat itu Para Terdakwa menjadi emosi, kemudian pada sazmelakukan aksinya dengan menyuarakan aksinya untuk segera rmpelantikan PAW Pergantian antar waktu tidak lama kemudian Paradidalam ruangan paripurna tersebut melakukan pengrusakan dengapapan nama dan memecahkan beberapa gelas kaca yang tikemudian diamankan oleh pihak kepolisian;Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar mengalarrakibat perobuatan Para Terdakwa yang telah merusak barang bertnama dan gelas

Takalar sehingga pada saatTerdakwa menjadi emosi, Kemudian pada saat itu Para Terdakwamasuk keruangan Paripurna dan melakukan aksinya dengan meaksinva untuk seaera memproses pvelantikan PAW Peragantian anbeberapa gelas kaca yang tidak lama kemudian diamankan ckepolisian;Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar mengalarrakibat perobuatan Para Terdakwa yang telah merusak barang bertnama dan gelas kaca dengan kerugian sekitar kurang lebilRp1.000.000,(satu juta rupiah);Bahwa Terdakwa II sangat

Takalar sehingga pada saatTerdakwa menjadi emosi, kKemudian pada saat itu Para Terdakwamasuk keruangan Paripurna dan melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergantian antidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangan paripurnmelakukan pengrusakan dengan merusak papan nama dan mebeberapa gelas kaca yang tidak lama kemudian diamankan ckepolisian; Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar mengalarrakibat perbuatan Para Terdakwa yang telah merusak barang bertnama

Takalar sehingga pada saatTerdakwa menjadi emosi, kKemudian pada saat itu Para Terdakwamasuk keruangan Paripurna dan melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergantian antidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangan paripurnmelakukan pengrusakan dengan merusak papan nama dan mebeberapa gelas kaca yang tidak lama kemudian diamankan ckepolisian;Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersawalnya Terdakwa Zainuddin menendang beberapa papan nanggota

Yang Dimohonkan:Bahwa pihak Penggugat mengajukan gugatan ini, berkenaan denganpemberhentian sebagai anggota Partai Demokrat sebagaimana keputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 47/SK/DPP.PD/IV/2010.Dimana hal tersebut berdampak pada Pergantian Antar Waktu (PAW)Penggugat dalam jabatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi SulawesiSelatan dari Partai Demokrat;3. Kewenangan Pengadilan Negeri:1.

pihak Penggugat telah mengajukan gugatan/keberatankepada Tergugat dan Tergugat II melalui Pengadilan Negeri KelasIA Makassar, maka secara Mutatis Mutandis pemberhentianPenggugat sebagai anggota Partai Demokrat juga pengusulan/proses PAW sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatanharus ditunda sampai adanya putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;5.

Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah dan cacat prosedural serta pengusulan Pergantian AntarWaktu (PAW) yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat II tidak sah dancacat Prosedural;5. Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat dan pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkanoleh Tergugat Il batal demi hukum atau setidaktidaknya dapatdibatalkan;6. Menyatakan bahwa Penggugat Misriyani Ilyas adalah anggota PartaiDemokrat yang sah;7.

Gugatan Penggugat Kabur:Bahwa gugatan Penggugat kabur, oleh karena dasar gugatan Penggugatadalah Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam Petitum gugatannyapada Petitum nomor 5, meminta kepada Majelis Hakim yang mulia, yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan surat pemberhentianyang dikeluarkan oleh Tergugat dan pengusulan PAW yang dikeluarkan olehTergugat Il batal demi hukum, atau setidaktidaknya dinyatakan batal demihukum.

Demikian juga Petitum gugatan pada point 4 yang meminta MajelisHakim untuk menyatakan bahwa surat pemberhentian yang dikeluarkan olehTergugat tidak sah dan cacat procedural demikian juga pengusulan PAW olehTergugat II tidak sah dan cacat procedural. PetitumPetitum yang demikian itusangat kabur menurut hukum. Oleh karenanya, gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);3.

berlaku, termasuk Tata Tertib, Kode Etik,Platform Perjuangan Partai Demokrat (AD/ART PartaiDemokrat), selain itu Penggugat dalam segala aktifitassenantiasa menjaga martabat, kehormatan, citra dankredibilitas Partai Demokrat maupun DPRD ProvinsiSulawesi Tenggara, sekalipun demikian namun diluar dugaanpada pertengahan Tahun 2011, Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi TenggaraHalaman 7 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUNJKTmengajukan Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW

AD/ART Partai Demokrat maupun peraturanperundangundangan yangBahwa, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2013, Penggugat mengajukan gugatanlagi ke Pengadilan Negeri Kendari, Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2013/PN.Kdi,tanggal 29 Mei 2013, (sedang berproses), karena Gubernur Provinsi SulawesiTenggara telah memproses kembali Usul Pemberhentian Antar Waktu atas diriPenggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai suratNomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, Tentang Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW

Hal ini dapat dilihat dariFundamentum Petendi dimana Penggugat menguraikan mengenai pengajuanusul PAW oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat ProvinsiSulawesi Tenggara atas nama Penggugat yang bertentangan dengan UndangUndang, asas keterbukaan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PartaiDemokrat, dan Instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor :133/INT/DPP.PD/VIII/2010, tanggal 2 Agustus 2010, yang seolaholah telahdilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek Gugatan aquo.

Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013,Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiSulawesi Teng gara;Halaman 43 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUNJKT17.b.

Karena, penerbitan Surat Keputusan ObjekSengketa tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi SulawesiTenggara Nomor : 160/1013.DPRD,tanggal 15 Desember 2011, Perihal Usul PAW Anggota DPRD Provinsi SulawesiTenggara dan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 160/1856, tanggal 24 Mei2013, Perihal Usulan PAW Anggota DPRD SulawesiTenggara.

/SP/DPW/PPRNNTB/VIV/2012tanggal 8 Juli 2012 tentang Permohonan Pemberhentian dari KeanggotaanHal .3 .Putusan No.279/Pdt.G/2013/PN.JktTim.Partai Peduli Rakyat Nasional dan PAW DPRD Propinsi Nusa TenggaraBarat atas nama Noerdin HM. Jacub (Penggugat) dengan alasan Penggugattelah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPRN.

/SP/DPW/PPRNNTB/VIV2012 tanggal 8 Juli2012 tentang permohonan Pemberhentian dari keanggotaan Partai PeduliRakyat Nasional dan PAW DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat atas namasaudara Noerdin HM. Jacub. ;Dengan demikian, tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat KeputusanNo. 0079/SK/DPPPPRN/VIV2012 tanggal 14 Juli 2012 tentangPemberhentian Saudara Noerdin HM.

/SP/DPW/PPRNNTB/VIV/2012tanggal 8 Juli 2012 tentang permohonan Pemberhentian dari keanggotaanPartai Peduli Rakyat Nasional dan PAW DPRD Provinsi Nusa TenggaraBarat atas nama saudara Noerdin HM. Jacub; ketiga surat tersebutditerbitkan tanoba kewenangan yang sah dan tidak mempunyai kekuatanMING Kat james rene ner ene nee ee6.

Jacob/Penggugat, sebagai tindak lanjut dari surat DPW PPRN NusaTenggara Barat Nomor 07.1/SP/DPW/PPRNNTB/VII/2012, tanggal 8Juli 2012 tentang Permohonan Pemberhentian dari keanggotaan PartaiPeduli Rakyat Nasional dan PAW DPRD Provinsi Nusa Tenggara Baratatas nama Noerdin HM. Jacob/Penggugat.

Menyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukummengikat Surat Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PartaiPeduli Rakyat Nasional Nusa Tenggara Barat (DPWPPRN NTB) Nomor07.1/SP/DPW/PPRNNTB/VII/2012, tanggal 8 Juli 2012 tentangPermohonan Pemberhentian dari keanggotaan Partai Peduli RakyatNasional dan PAW DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat atas namaNoerdin HM. Jacob. ; 27 27+ 3.

PENGGUGAT serta Para Pihak terkaitlainnya, mengingat adanya fakta PARA TERGUGAT danTERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah secara melawanhukum melakukan ;a) Pengajuan dan Proses Verifkasi dan KeputusanRapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota BatamPergantian Antara Waktu dari Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Batam atas namaPARA PENGGUGAT kepada Pengganti yang diajukanPARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ;b) TURUT TERGUGAT I akan melakukan' pengajuanPeresmian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu(PAW

Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT danPARA TURUT TERGUGAT untuk menghentikandan tidak melakukan proses PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kota Batam dari PARAPENGGUGAT kepada Pengganti yangdiajukan PARA TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT ;3.

Menyatakan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGATtelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;3.Menyatakan Batal demi hukum segala Keputusan yangdibuat PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGATmengakut Pergantian Antar Waktua (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kota Batam atas nama PARAPENGGUGAT kepada Penggantinya yang diajukan PARATERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah Lalai dalammelaksanakan kewajibannya untuk melakukan perintahAD/ART PDS;5.

Foto Copy Membuktikan adanya Dualisme DPP PDS danKesepakatan Pembatalan PAW Antara DPP PDS denganKuasa Hukum Penggugat di Hotel Mercure Jakarta ,yang diberi tanda Bukti P 1;2. Foto Copy Surat DPP PDS Tentang Pembatalan Paw An.Ir. REINHARD HUTABARAT, yang diberi tanda Bukti P 23. Foto Copy Surat DPP PDS Tentang Pembatalan PawAn. Drs.

Foto copy surat DPC PDS No O9/EXT/PDSBIM/XII/2007, tanggal 10 desember 2007 perihal:pengajuan PAW anggota DPRD Kota Batam dari a/nsdr Rudy Tuahta Sembiring Meliala STH kepada a/sJohson Hutabarat utusan dari PDS kota Batam, yangdiberi tanda bukti TI, TIII No 09;7. Foto Copy Surat DPC PDS Kota Batam No. @1/DPC BATAM/I/2008, tanggal 18 Januari 2008, perihalPenarikan Pemberhentian serta pencabutan KTAsdr. Rudy Sembiring Meliala, S$.

)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW) 72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,40.000.000.,40.000.000,40.000.000,40.000.000.40.000.000, Hal. 9 dari 48 hal.

)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW) 72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,40.000.000,40.000.000,40.000.000.,40.000.000,40.000.000, JUMLAHRp. 3.100.000.000, Hal. 17 dari 48 hal.

MASFARHISYAM YUSUFSUSANTI, A.MdMISRAJISALEHMARTIN RANTANESTO MULELONOMARSELINUS MARENTERIS YOHANESANTONIUS Anggota Komisi A.Anggota Komisi AAnggota Komisi AAnggota Komisi AAnggota Komisi BAnggota Komisi BAnggota Komisi CAnggota Komisi CAnggota Komisi CAnggota Komisi CAnggota Komisi CAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi EAnggota Komisi EPergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian

Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW) 72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,40.000.000,40.000.000,40.000.000.,40.000.000,40.000.000, JUMLAHRp. 3.100.000.000, Fakta tersebut dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan didepanHal. 40 dari 48 hal.

Ketapang yang ditelah PAW (Pergantian AntarWaktu).

SUPIANI;

SUPIANI; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam (les stiker)putin dengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW NokaMH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya; 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan ADIRA FINANCE No.0801194000361 tentang Kepemilikan BPKB 1 ( satu ) unit sepeda motorHonda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6852 MY, NokaMH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 warna Merah Putih An.SUPIANI;Dikembalikan kepada saksi RUSINAH Binti H.

Srikandi RT. 20 KotaBanjarmasin pada saat Terdakwa II sedang berada di rumah kontrakannyabersama barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam(les stiker) putih dengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW Noka :MH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya, danjuga 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT dengan NomorPolisi DA 6976 IW warna ungu; Bahwa Terdakwa II mengakui bahwa benar Terdakwa II dan Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan pemberatan terhadap

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lainMenimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telahterbukti, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam (les stiker) putihdengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW Noka : MH1JFW115GK351783,Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya bukan milik para terdakwa melainkanmilik saksi RUSINAH Binti H.

SUPIANI, 1 (Satu) unit sepeda motorHonda Scopy warna hitam (les stiker) putin dengan Nomor Polisi terpasang DAHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mrh6687 PAW Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kuncikontaknya, 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan ADIRA FINANCE No.0801194000361 tentang Kepemilikan BPKB 1 ( satu ) unit sepeda motor HondaScoopy dengan Nomor Polisi DA 6852 MY, Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin :JFW1E1357276 warna Merah Putih An.

SUPIANI; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam (les stiker) putihdengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW NokaMH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya; 1( satu ) lembar Surat Keterangan ADIRA FINANCE No. 0801194000361tentang Kepemilikan BPKB 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopydengan Nomor Polisi DA 6852 MY, Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin :JFW1E1357276 warna Merah Putih An. SUPIANI.Dikembalikan kepada saksi RUSINAH Binti H.

Objek sengketa bertentangan dengan Asas Proporsionalitas ;Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa kewenangan untukmenerbitkan Surat Keputusan Peresmian PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota sepenuhnya adalah hak/kewenangan Tergugat.

Akan tetapi sudahsepatutnya dalam menjalankan haknya tersebut Tergugat mempunyaikewajiban untuk tetap mentaati Pancasila, UUD 1945 (konstitusi) danPeraturan Perundangundangan ;Bahwa terdapat fakta hukum sampai dengan saat ini Pimpinan DPRD Kab.Bojonegoro (sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan) tidakpernah mengajukan usulan PAW atas nama Penggugat (Sudjono Budiono) ;Bahwa terdapat bukti hukum yang nyata bahwa surat pribadi Sdr.

;Tentang surat usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro (Bukti T3) yangdiajukan oleh salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro tidakmemenuhi sifat kolektif kolegial ;Bahwa, Majelis Hakim telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan faktahukum yang ada, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 388 ayat (5) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009, dimana disebutkan bahwa kewenanganGubernur dalam proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kotabersifat meresmikan, maka dalam memproses usulan PAW

Bojonegoro melalui BupatiBojonegoro, Pemohon Kasasi (Gubernur Jawa Timur) hanya dapat menilaikesesuaian secara formal prosedural sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 27 Tahun 2009 ;Bahwa, sesuai fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertamaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sampai dengan saat terbitnyakeputusan objek sengketa (Bukti T1) pada tanggal 27 Juli 2012 PemohonKasasi tidak pernah menerima pemberitahuan, pencabutan, pembatalan dan/ataupenyangkalan terhadap surat usulan PAW

adalah dalildalil yang tidak terdapat dalamJawaban maupun Duplik karena dalildalil tersebut disampaikan PemohonKasasi khusus untuk menanggapi dan menolak pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian dalildalilPemohon Kasasi tersebut adalah dalildalil yang baru dan kesemuanya belumdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maupunTingkat Pertama ;a Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam dalildalil tersebut di atasbahwa surat usulan PAW

Kota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru ;Selanjutnya sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada jawabandari DPC Partai Bintang Reformasi Kota Banjarbaru, kemudian Tergugat mengirimkan surat pengusulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) atas namaPenggugat melalui Walikota Banjarbaru No..............

2 September2013 perihal pembatalan PAW an sdri Emi Haridawati,S.Sos (Penggugat sekarang) ;8.

Formulir pengunduran diri anggaota DPR atau DPRD yang ditindaklanjuti denganproses PAW dan/atau terbitnya Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yangberwenang mengakibatkan anggota yang bersangkutan kehilangan hakkeanggotaannya sebagai anggota DPR atau DPRD beserta seluruh fasilitas jabatanyang melekat padanya ;c.

Foto copy Surat DPRD Kota Banjarbaru tanggal 13 Agustus 2013 Nomor210/586/DPRD kepada Ketua KPU Kota Banjarbaru perihal PermintaanSurat Keterangan PAW Anggota DPRD An. Emi Harida Wati,S.Sos (PartaiBintang Reformasi), diberi tanda T.I5 ;. Foto copy Surat KPU Kota Banjarbaru tanggal 14 Agustus 2013 Nomor672/KPU.Kota022.436050/VII/2013 kepada Ketua DPRD Kota Banjarbaruperihal Penyampaian informasi, diberi tanda T.I6 ;7.

Foto copy Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 1251/A/DPPPBR/1X/2013 tanggal 2 September 2013 perihal Pembatalan PAW an. Sdri. EmiHaridawati,S.Sos, diberi tanda T.I9 ;9. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PPUXI/2013 tanggal31 Juli 2013, diberi tanda T.I10 ;10.