Ditemukan 2284 data
96 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan ;Sugianto Theresia Ida Purwanti lrianingsih, SH.,M.H., Jabatan KepalaSeksi Pengurangan, Keberatan dan Banding Ill Kanwil DJP JakartaSelatan ;.
Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan ;17. Akhmad Reiza Herbowo, SE., Jabatan Penelaah Keberatan KanwilDJP Jakarta Selatan ;Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 4042,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU490/PJ/2013,tanggal 18 Maret 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:PT.
1.Tulis Ginting
2.Arifin Edi Ginting
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 — 34
., Pelaksana pada SubBagian Advokasi, Pelaporan dan KepatuhanInternal pada Kantor Wilayah DJP Sumatera UtaraI;(14) Harris J. Salmon Manurung, S.H., Pelaksana padaSub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga padaKantor Wilayah DJP Sumatera Utara ;Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27Februari 2019 sebagai Turut Tergugat 1;6.
Saragih, Penanganan Perkara padaBiro Advokasi Kementerian Keuangan;(13) Sere Tiorida Siahaan, S.H., Pelaksana pada SubBagian Advokasi, Pelaporan dan KepatuhanInternal pada Kantor Wilayah DJP Sumatera UtaraI;(14) Harris J.
464 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur;4.
., jabatan Kepala SubBagian Perundangundangan Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1,Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi KalimantanTimur, berdasarkan Nota Dinas Nomor 180/01/HK/I/2017tanggal 9 Januari 2017;Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/LH/2017PT.
Terbanding/Tergugat II : Pejabat Pembuat Komitmen
Terbanding/Tergugat III : PT Aceh Lintas Sumatera
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
34 — 43
Kepala Subbagian Bidang Bina Marga dan PIW,Bagian Advokasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR,5. Deny Risnardi Setiawan, SH. Kepala Subbagian Advokasi Hukum, BagianHukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, 6. GDArya Mahendra Putra,ST., MT., Kepala Sub Bagian Pengamanan Barang MilikNegara, Bagian Pengelolaan barang Milik Negara, Setditjen Bina Marga,Kementerian PUPR, alamat masingmasing jalan Pattimura No. 20 KebayoranBaru Jakarta Selatan, 7.
Kepala Subbagian Tata UsahaBalai Pelaksanaan Jalan Nasional Banda Aceh, alamat JIn. Jenderal SudirmanHalaman 2 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNANo. 59 Banda Aceh., 8. Krisna Pramudita, SH. MH., Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemnterian PUPR, alamat jln. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan., 9. Gusta Ardianto, SH., MH. Staf BagianAdvokasi Hukum , Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, alamatjln.
SYAFEYAH IMAM KODRAT BINTI MADDARIP
Tergugat:
LURAH JEMUR WONOSARI KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA
Intervensi:
1.PT. ROYAL PARAGON PROPERTY
1.YAYASAN KARYA LOKA
134 — 98
., jabatan Staf SubBagian Hukum Bagian pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; 0202 nen neeVITRIA FARISH MAYASARI, SH., jabatan Staf Sub BagianHukum Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ; 2202 nn ene n renee nen nn ene n nn nnenensHalaman 2 dari 81, Put. Perkara No. : 192/G/2018/PTUN.SBY8. MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., jabatan Staf SubBagian Hukum Bagian pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; 9.
., jabatan Staf SubBagian Hukum Bagian pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berlamat di JalanTaman Surya No.1 Surabaya ; Selanjutnya disebut SeDagal ............cccccceeeesese eee es TERGUGAT ;PT.
88 — 10
Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Maret 2018 atasnama Boyke Edison, SPd yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian Tata Usaha Siharnida Sipahutar, STP dengan Satf BagianTata Usaha Bhaktiur Sihombing, SE serta Boyke Edison, SPd, dandiberi cap stempel, selanjutnya diberi tanda DUKti.............ccceeeeeeeeeees P 6;7.
201 — 351
Bahwa selain memenuhi prosedur sebagaimana diuraikandalam huruf C angka (2), penerbitan Obyek Sengketa jugatelah sesuai dengan prosedur Administrasi Pemerintahan,sebagaimana dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:1. bahwa surat permohonan penerbitan Obyek Sengketaditerima di Subbagian Tata Usaha Kantor KementerianAgama Kabupaten Kudus pada hari Jumat, tanggal 5Juli 2019; 222222 2n eons nn ene enn neem nen en ene2. bahwa suat permohonan penerbitan Obyek Sengketapada hari yang sama, diberi lembar disposisi
dandiserahkan kepada Subbagian Tata Usaha KantorKementerian Agama Kabupaten Kudus;3. bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, surat permohonanpenerbitan Obyek Sengketa didisposisi dan diserahkankepada Kepala Seksi Pendidikan Diniyah PondokPesantren Kantor Kementerian Agama KabupatenKudus, untuk diteliti dan dibuat surat tanggapannya;4. bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, Kepala SeksiPendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren KantorKementerian Agama Kabupaten Kudus menuliskandalam lembar disposisi ditujukan kepada
70 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sekedarinformasi sampai dengan saat diterbitkannya Surat Keputusanpenurunan Jabatan sebagai Staf Penggugat belum pernah dipanggilbaik secara dinas maupun pribadi oleh Kepala Biro maupun WakilRektor II;Pada tanggal 27 Agustus 2015 Penggugat menerima Surat KeputusanRektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor 001 Tahun 2015tentang Mutasi Pegawai Pada Institut Agama Islam Negeri TernateTahun 2015, dimana Penggugat diberhentikan dari Jabatan sebagaiKepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian PengabdianMasyarakat
dan tanggungjawab pada bidang tugasnya, sehingga Atasan Penggugat Ketua LembagaPenelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Ternatemenyampaikan kepada Rektor IAIN Ternate (Tergugat) melalui SuratNomor In.27.1/C1/KS.02/04A/205 tanggal O03 Agustus 2015 tentangPertimbangan Jabatan Kasubbag Tata Usaha LP2M (bukti T6), sehinggaRektor IAIN Ternate (Tergugat) melakukan Rapat Pimpinan Rektorat IAINTernate guna membahas dan membicarakan permasalahan, pemindahanPenggugat dan kekosongan jabatan Kepala Subbagian
119 — 46
., Jabatan Kepala SubBagian Perundangundangan pada BagianHukum ; YUSRON, Msi., Jabatan Plt. Kepala Bagian Pemerintahan ; Drs.
IMAM SUBEKTI, Jabatan Kepala SubBagian Pertanahan dan Ketertiban pada BagianPemerintahan ; TIMOTIUS PRALOYO, Jabatan Kasi UsahaTani Perkebunan ; SUWONDO, Jabatan Staf Bagian Hukum ; SUWASONO, Jabatan Staf BagianHukum ; Kesemuanya bertempat kedudukan di JalanSoekarno Hatta Nomor 1 Kediri, Berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 187.1/1141/418.32/2009,tanggal 19 Juni 2009Yang .............0. Yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada : 1 MOCH.
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum IIIA, Bagian Bantuan Hukum Ill Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan ;Dewi Sri, S.H., Pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan HukumIIIB, Bagian Bantuan Hukum Ill Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan ;Pangihutan Siagian, S.H., Pekerjaan Kepala SubbagianBantuan Hukum IIIC, Bagian Bantuan Hukum Ill Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan ;Kingsospol Siregar, S.H., Pekerjaan Kepala SubbagianBantuan
141 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Paloparan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPKalimantan Timur dan Utara;16.Fresha Anggeni, S.H., Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Paloparan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPKalimantan Timur dan Utara;17.Ahmad Al Bara Dipayana, Amd, Fungsional PemeriksaKPP Pratama Samarinda;Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 161 PK/TUN/2017Kesemuanya memilih alamat di Kantor Pelayanan PajakPratama Samarinda, berkedudukan di Jalan MT.
ROOSLIN
Tergugat:
1.Nyonya ISMAYANTI
2.Bambang Pamungkas
Turut Tergugat:
1.Notaris Deby Darus, SH
2.Minhadi Noer Sjamsu, ST, ME
57 — 17
ARIPRASETYO,SH,Kepala Subbagian Advokasi Hukum II Biro Hukum danOrganisasi ,Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan , 2.HANDAYANI P.U.PANJAITAN,SH, Pelaksana Bagian Hukum,OrganisasiSekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 3. ALIASMADI,SH,Pelaksana Bagian Hukum , Organisasi dan Kerja Sama Sekretariat DitjenPerikanan Tangkap dan 4.
237 — 39
Tahun 1990 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (1)Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pat.G/2019/PN Tnnmenentukan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;Menimbang, bahwa didalam bukti surat Penggugat (bukti P9) yang manatelah memperoleh surat pemberian ijin cerai dari Dinas Badan PerencanaanPenelitian dan Pengembangan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian
41 — 15
Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan II Kantor Pertanahan Kota Tanjungkarang,Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, yang telah dilegalisir olen Kepala SubBagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup),lalu diberi kode P.3;B. Saksisaksi :1.
33 — 6
kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek apiHalaman 4 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2016/PN.Cjr.kemudian asapnya Terdakwa hisap seperti merokok.Bahwa terhadap Barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian sebanyak15 (lima belas ) bungkus yang berisikan shabushabu sesuai dengan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris No. 92 G /VIV2016/BALAI LAB NARKOBAtanggal 20 Juli 2016 pemeriksa Sri Lestari, S.Si, M.Si, Erlana Nindya Maulida,S.Farm mengetahui An Kepala Balai laboratorium Narkoba BNN Kepala SubBagian
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, Kepala SubditBantuan Hukum, Kepala Seksi Bantuan Hukum lI, Il, Ill, IV SubditBantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, Kepala SubBagian bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP SumateraUtara , Kepala Seksi Pengawasan Konsultasi KPP PratamaMedan Belawan, Para Pelaksana Subdit Bantuan HukumHalaman 17 dari 21 hal. Put.
PT. BAHANA CIPTA INTERNUSA
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
259 — 171
., Jabatan Kepala SubBagian Penyelesaian Sengketa Biro Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur ;5. Faisal Fauzan, S.H., Staf Pelaksana Biro Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur ;6.
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Jabatan Kepala Subbagian PeraturanPerundangUndangan, Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi;6 Ananta Antasari, SH., Jabatan Kepala Subbagian Perencanaandan Jaringan Dokumentasi Hukum, KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan berkedudukan padaKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, JalanJenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : SKK
RINA AKHAD RIYANTI, SH
Terdakwa:
1.KHOIRUDIN als DIDON Bin HERIYADI
2.JUMADI als JEMAT Bin JISAH
3.HERIYADI als GOJEK Bin SAKRI
402 — 34
,dibacakan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan Ahli sebagai Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum Sekretariat Ditjem Mineral dan Batubara; Bahwa Ahli sudah pernah menjadi ahli dalam perkara ditingkat penyidikan danpersidangan di Pengadilan; Bahwa Ahli menerangkan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh paraTerdakwa tanpa dilengkapi dengan IUP, IUPK dan IPR adalah tidakdiperbolehkan / tidak dibenarkan; Bahwa perbuatan
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
ArifEffendi, Kepala Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan, Kepala Bagian Bantuan Hukum pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan, Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IA padaBiro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Kepala SubBagian Bantuan Hukum IB pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan, Kepala Sub Bagian BantuanHukum IC pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum ID padaBiro Bantuan Hukum Kementerian