Puspahastama Kabupaten Purbalingga;Pendidikan : $2:Terdakwa tersebut :Ditahan oleh :>Penyidik : tidak ditahanPenuntut Umum tanggal 30 Mei 2013 nomor: Print522/0.3.23/Ft.1/05/2013 sejaktanggal 30 Mei 2013 s/d 18 Juni 2013 (Tahanan Kota ) ;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal14 Juni 2013 Nomor : 71/VV/Pen.Pid/SUS/H/2013/PN/Tipikor.Smg. sejak tanggal14 Juni 2013 s/d tanggal 13 Juli 2013 ( Tahanan Kota );Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Tipikor. Smg. sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d tanggal 11September 2013 ( Tahanan Kota ) ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pertama, penahanan kota sejak tanggal 12092013 sampai dengan tanggal 11102013;Terdakwa didampingi oleh H. SUGENG, SH. Msi. NUGROHONOTONEGORO, SH dan IMBAR SUMISNO, SH. masingmasing advokat padaKantor Advokad H. SUGENG, SH. MSI. & Rekan berkantor di Jl. D.I.

Panjaitan No.111 Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2013;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;Telah membaca suratsurat yang terlampir pada berkas perkara yangbersangkutan ;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan

;Berdasarkan akan pertimbangan tersebut pembelaan point ini menurutMajelis Hakim haruslah ditolak;Bahwa tentang Perjanjian Kerja sama Nomor: 02/PKS/PHDS/X/2009tanggal 12 Oktober 2009 antara PD Puspahastama dengan UD Dewi Sriadalah sah menurut hukum, terhadap sah tidaknya surat perjanjiankerjasama antara PD Puspahastama dengan UD Dewi Sri dalam perkaraini, menurut Majelis Hakim pemeriksa perkara tipikor ini tidak berkompetensiuntuk melakukan penilaian sah tidaknya surat perjanjian tersebut karenasah

;Semarang, 18 Nopember 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGUb. PANITERA / SEKRETARISWAKIL PANITERASRI BANOWO, SH,.MMNip: 19580504198203 1008

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 13 Desember 2011 sidtanggal11 Januari 2012 ;7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 12Januari2012 sid tanggal 11 Maret 2012 ;8.

Perpanjangan ke1 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal12Maret 2012 sid tanggal 10 April 2012 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUTSetelah membaca :e Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: 06/0.2.20/Ft.1/ 12/2011 tanggal 13 Desember 2011 ; Berkas perkara atas nama terdakwa H. IMAN SUPARDI, SE.

Lahir : MakasarUmut tg lahir : 56 tahun/10 Nopember 1957Jenis kelamin : LakilakiWarganegara : IndonesiaTempat tinggal : Perumahan Bukit Nusa Indah Kav1562,Sarva Ciputat, Tangerang Selatan,Propinsi BantenAgama : IslamPekerjaan : Kepala Bidang Sarana dan PrasaranaKebersihan Propinsi DKI Jakarta danPerumahan Kabupaten SerangPendidikan : $2Terdakwa ditahan oleh :1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;2 Penuntut Umum dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 20 Maret2014 s/d 8 April 2013;3 Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 02 April 2014 s/d 01 Mei 2014.4 Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PN Jakarta Pusat sejaktanggal 2 Mei 2014 s/d 30 Juni 2014.5 Perpanjangan ke satu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggalO1 Juli s/d 30 Juli 2014;6 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi jakarta sejak tanggal 23 Juli2014 s/d 21 Agustus 2014;7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi jakarta terhitung sejaktanggal 22 Agustus 2014 s/d 20

pembayaran atas kegiatan pengadaan mobil toiletVVIP Besar dan Kecil dalam perkara a quo antara lain SuratPernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPMLS dan suratNo. 333.0777.3 yang isinya menerangkan bahwa pelaksanaankegiatan tersebut adalah Yusman Pasaribu (hal 38 dalamputusan);3 Bahwa setelah usulan pemenang lelang diusulkan kepadaTerdakwa selaku KPA, kemudian KPA surat yang isinyamenetapkan PT Astrase Pasirindo sebagai pemenang lelang(hal 41 dalam putusan), padahal telah ternyata bahwa putusanPengadilan Tipikor

PUTUSANNomor: 24/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadiliperkara perkara tindak pidana korupsi, pada Pengadilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : Drs.

Dewantoro No. 19B Palu SulawesiTengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2013; PENGADILAN NEGERI tersebut; ==2Telah membaca: 1.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu tanggal 07 Juni 2013 No.24/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, tentang penunjukan Majelis Hakimyang mengadili perkara ini; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu tanggal 07 Juni 2013 No. 24/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, tentang penetapan Hari Sidang; Berkas perkara atas

Skep/1205/IX/2000 tentangPedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa buktipermulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatutindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambahdengan satu alat bukti yang sah.Bahwa tidak ada definisi knusus terhadap perobuatan melawan hukum dalamtindak pidana korupsi tetapi MK melalui putusannya Nomor 003/PUUIV/2006telah memutuskan untuk menyatakan sebuah kalimat dalam penjelasan Pasal2 Ayat (1) UU Tipikor

YUNNITAASMARA Binti ZAHIFNI ISHAK dari Kejaksaan Negeri Batanghari KePengadilan TIPIKOR PN Jambi tanggal 15 Desember 2016, (diberi tanda T37);38.Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/TPK/2014/PT.JMB an. ARDIANSYAH, SY, SE BinSYAMSUDIN (diberi tanda T38);39.Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2014/PT.JMB an. Drs. ZULFIKAR Bin TAJULARIFIN (diberi tanda T39);40.Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2014/PT.JMB an.

Pra/2016/PN Mbnkegiatan BKMT Kabupaten Batanghari dilakukan oleh Pemerintah Daerah dantidak satupun yang dibayar BKMT Kabupaten Batanghari.Bahwa proses pemeriksaan perkara atas namatersangka Pemohon dalamkasus dana BKMT Kabupaten Batanghari ini memakan waktu yang lamakarena terdapat 7 (tujuh) kali P19 dari Kejaksaan Negeri Batang Hari.Bahwa berkas perkara pemohon saat ini juga telah dilimpahkan oleh pihakkejaksaan Negeri Batanghari kepada Pengadilan Tipikor Jambi.2.

RANI;7 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000, ( dua riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari

kuasa Terdakwayang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebutberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang pada tanggal 07 September 2012 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 28

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung dan HakimHakim Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BambangAriyanto, SH..MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Ttd.MS.

UU nomor 20 tahhun 2001 tentang TIPIKOR;Tindakan Lurah Gunung Lingai Bapak Syarifudn dan Camat Sungai Pinanglou Siti Hasanah (pejabat baru) adalah tindakan TIPIKOR:Telahmenghilangkan dokumen Negara proses tegatisasi Tergugati dan Il adalahSalah satunya.9.1 Telah menghilangkan dokumen Negara proses legalisasi Tergugat dan Il adalah salah satunya.9.2 Menyaksikan pengukuran ulang Tanah Penggugat padahal LurahGunung Lingai dan Camat Sungai Pinang tidak mempunyai arsip datatanah warganya secara tertulis

UU nomor 20 tahhun 2001 tentang TIPIKOR;Tindakan Lurah Gunung Lingai Bapak Syarifudn dan Camat Sungai Pinanglou Siti Hasanah (pejabat baru) adalah tindakan TIPIKOR: Telahmenghilangkan dokumen Negara proses tegatisasi Tergugati dan Il adalahSalah satunya.9.1. Telah menghilangkan dokumen Negara proses legalisasi Tergugat dan Iladalah salah satunya.9.2.

Dimana Judex FactiPengadilan Tinggi Jambi dalam menentukan jumlah kerugian keuanganNegara masih mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Jambi, sebagaimana dalam pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jambi, halaman 41dengan pertimbangan :Hasil Penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi : Rp. 565.479.000,Kelebihan sisa meubeler sebesar : Rp. 40.000.000,Total : Rp. 605.479.000.Hal. 38 dari 49 hal. Put.

No. 1838 K/Pid.Sus/2015Dari hal tersebut, jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Tinggi Jambi mengambil alin hasil perhitungan kerugiankeuangan Negara dari Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jambi.Walaupun terdapat perbedaan hanya dalam pola penghitungan sisakerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi.

red54;;;P U T U S A NNo :15/Pid.B/TPK/2011/PN.PDGDEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa padatingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; Nama : ZULMISISWINA.Tempat lahir : KotoTuo.Umur/Tanggal : 25 Tahun/06 Januari1986.Jenis KelaminPerempuan.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Padangsejaktanggal 13 September 2011 s/d 12 Oktober 2011 ;4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d 23 Oktober2011 ;5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Padang sejak tanggal 24Oktober 2011 s/d 22 November 2011 ;6. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Padang sejaktanggal 23 November 2011 s/d 21 Januari 2012 ;7.

Perpanjangan tahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padangsejak tanggal 21 Februari 2012 s/d 21 Maret 2012 ;Terdakwa selama dalam Persidangan didampingi oleh Penasehat HukumWILSON SAPUTRA, SH dan DIDI CAHYADI NINGGRAT, SH yang berkantor diKomplek BCA No. 10 Andalas Timur Padang berdasarkan Penetapan Majelis HakimNomor : 56/BH.Pen/2011/PN.Pdg tanggal 8 Nopember 2011.Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tersebut ;Telah membaca ;1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Padang tanggal 20 Juli 2011 Nomor :06/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Pdg tentang penunjukan Hakim Majelis untukmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 06/Pid.B/TPK2011/PN.Pdg tanggal 21Juli 2011 tentang penetapan hari sidang ;3.

Hamrat Hamid, SH.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25Januari 2012 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH danM.S. Lumme, SH. HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH. Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota Ketua :Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH Ttd/ Dr.

VINSENSIUS DERMAWAN, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : e Bahwa saksi mulai bekerja di Dinas Peternakan Madiun pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 ;e Bahwa Penggugat di Dinas Peternakan sebagai Kepala Bidang dansebagai atasan saksi, sebelum saksi pensiun pada tahun 2010 Penggugatmasih aktif ; e Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat diberhentikan karena diMadiun ada 2 (dua) orang yang kena kasus di Tipikor yaitu Kadis danPenggugat dan waktu itu saksi mendengar setelah

hari raya ; e Bahwa saksi pernah menjadi saksi Penggugat di sidang Tipikor dengankasus proyek bantuan sapi yang dikorupsi oleh Penggugat PP ; 43Bahwa saksi mengetahui usulan pensiun dini Drh.

Aceh Besar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Mei 2017, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sabang tanggal 17 Mei 2017, untukselanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 9 Januari 2018 Nomor : 7/Pen.Pdt/ 2018/PT.BNA tentangpenunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Nomor 1/Pdt/.G/2017/PN.Sabdan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara Tersebut ;TENTANG DUDUKNYA

,M.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 7/Pen.Pdt/2018/PT BNA tanggal 9 Januari2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta, TJUT NASRULLAH,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, atau kuasanya.Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,d.t.o d.t.oSIGID

., tanggal 7 Maret 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum KejaksaanNegeri Purworejo ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriSemarang, tanggal 10 Januari 2012, Nomor : 65/Pid.Sus/2011/PNTipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu

MH. dan Leopold Hutagalung, SH.MH.HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.! sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga, oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana34Sondang Pandjaitan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd/H. Surachmin, SH. MH. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.

PUTUSANNomor : 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnn Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Rayayang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acarapemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : ANDREASSST Tempat lahir : Banjarmasin Umur/tanggal lahir =: 35 Tahun/24 Pebruari 1977; Jenis Kelamin : Lakilaki; Kebangsaan

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Palangka Raya sejak tanggalsejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada PengadilanTinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30Juni 2013;6.

Di Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding padaPengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengantanggal 30 Juli 2013; Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi PenasihatHukum, walaupun Majelis telah menawarkan penasehat hukum yang dibiayai olehnegara mengingat pasal 56 KUHAP; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Rayatersebut ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya;

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli204 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana BeritaAcara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTUAB/PMK/07/2014 yang ditandatangani oleh Sdr.

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksankan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 204dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana BeritaAcara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTUAB/PMK/07/2014 yang ditandatangani oleh Sdr.

Penyalahgunaan wewenang kemudian maladministrasi dan dilakukanoleh pejabat publik juga berakibat pada suatu tindakan yang mungkin cacatyuridis atau tidak sahnya suatu keputusan yang dikeluarkan; Bahwa Dalam pasal 3 UU Tipikor terkait dengan penyalahgunaan wewenangmenjadi unsur dalam suatu rumusan itu wajib dipenuhi, menyalahgunakanHal. 164 Putusan No.68/Pid.Sus.

unsurunsur deliknya terdapat banyak perbedaannya, dalam praktek itu banyak ketikadakwaan menuntut pasal 2 dan 3 UndangUndang Tipikor itu copy paste sehinggapenjelasannya tidak cermat, jelas dan lengkap, itu yang dimaksud artinya copypaste bentuk dan perbuatannya sama tapi didakwa dengan pasal 2 dan pasal 3UU Tipikor ini yang namanya copy paste maka dakwaan menjadi tidak jelas atauobscure libel karena unsur deliknya berbedabeda dalam tiap pasal ini yang tidak boleh terjadi dalam surat dakwaan;Bahwa

itu) secara nasional sudah diangap berbahaya terhadapkepentingan Bangsa dan Negara maka lalu secara internasional itu kejahatanyang luar biasa karena penanganannya itupun harus secara luar biasa mulai darilegal stratmennya itu luar biasa jadi dibentuklah misalnya Pengadilan Tipikor itulegal struckturnya ada Hakim ad hoc kemudian Pengadilan Tipikor itu dibawahpengadilan umum tersendiri kalau perlu Hakim nya 5 misalnya yaitu dari legalstruckturnya seluruh hukum penangannya seperti itu ada KPK yang

Trio Farming)Pendidikan : SMATerdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditahan di RumahTahanan Negara (Rutan) oleh :Penuntut Umum di Rutan sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengantanggal 16 Nopember 2013;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Januari 2014;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d 26 Februari 2014;Perpanjangan Il oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d 28 Maret 2014.Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27ayat (1) KUHAP sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 22 April 2014 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal21 Juni 2014 ;Dalam

terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan AlatPenunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilaiRp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBNPTahun Anggaran 2010, pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulanDesember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat di RumahSakit Umum Daerah Tobelo di Jalan Landbouw Tobelo Kabupaten HalmaheraUtara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

No. 1922 K/Pid.Sus/2013Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyarrupiah) yang bersumber dari dana APBNP Tahun Anggaran 2010, pada bulanAgustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaktidaknyadalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo di JalanLandbouw Kabupaten Halmahera Utara atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai

Mohammad Askin, S.H. dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.ttd./ MS.

PUTUSANNomor : 1194 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama : LAZARUS KOPONG BENI aliasKOPONG ;Tempat lahir : Lamalota ;Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Mei 1979 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : RT.002, RW.002, Desa Lamalota,Kecamatan Adonara Timur,

Kabupaten Flores Timur ;Agama : Katholik ;Pekerjaan : Kepala Desa Petani/Pekebun ;Terdakwa berada dalam tahanan :Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni2013;Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 September2013;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan

Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 035/2014/$.018.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa ditahanselama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2014;Menimbang, bahwa oleh karena berkas diterima di Panitera Muda PidanaKhusus dan diregister tanggal 07 Agustus 2012 jam 15.00 WIB, MahkamahAgung tidak dapat membuat Penetapan perpanjangan penahanan untuk 30 (tigapuluh) hari + 30 (tiga puluh) hari Il ;yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

,M.KES;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama dr.Venny lriani Amaliah.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.7500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PN SrgHalaman 38 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.SusTPkK/2015/PT.BTNtanggal 19 Agustus 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukanpermintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serangmelalui

Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2015/PN Srg padatanggal 24 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa Pada tanggal 26 Agustus 2015;Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, JaksaPenuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serangpada tanggal 15 September 2015, memori banding mana telah diberitahukandan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 18 September

2015;Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa PenuntutUmum oleh Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten,sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara masingmasing tertanggal 09 September 2015;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebuttelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta

Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sejaktanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember2013 ;. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal28 Januari 2014 ;. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Januari2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;. Perpanjangan keII Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Februari2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;.

rupiah)itulah yang akan di bebankan kepada terdakwa , karena tidak ada buktibaik dari keterangan saksisaksi, Ssurat/dokumen yang membuktikanberapa sebenarnya uang hasil korupsi yang di terima dan menjaditanggung jawabnya;Menimbang bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding, memori banding dari jaksa penuntut umum tidak cukupberalasan hukum , maka tidak dapat di terima dan haruslah diMenimbang, bahwa setelah Pengadilan tipikor