Ditemukan 1067 data
16 — 8
Dalam Konpensi
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menjatuhkan talak satu (1) Raji terhadap Termohon;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa ;
3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3.2 Mutah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada sidang ikar talak di Pengadilan Agama
13 — 11
Apabila TergugatRekonpensi tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak,maka sidang ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepadaPemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejakditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolakselebihnya;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun
18 — 11
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanHalaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.MkdDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
10 — 7
, demikian juga Termohon juga tetap berkewajibanuntuk membantu membiayai kehidupan dan mendidik anak mereka hinggaanakanak tersebut dewasa dan mandiri;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untukkedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka untuktertid administrasi, Panitera Pengadilan Agama Parigi diperintahkan untukmengirim salinan penetapan ikar
27 — 10
- Mengukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah, Kiswah, dan mutah, Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 1,2,dan 3 angka II di atas, setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum atau sebelum ikar talak diucapkan;
- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.
79 — 19
tersebut;
- Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebagaiamana diktum amar angka 4 (empat) di atas melalui Termohon Konvensi setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun sampai anak berusia 21 tahun atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan
- Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum amar angka 3.1. dan 3.2 di atas sebelum ikar
8 — 2
Maka permohonan pemohonan dalam hal perceraian patutuntuk dikabulkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkantalak satu raji di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UndangUndang Nomor :7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor :3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untukmengirim salinan penetapan ikar talak kepada Pegawai Pencatat Nikahyang
11 — 3
Pemohon tidak ingin berlarutlarutdalam rumeh tangga yang saling menyakitii maka Pemohon tetap berkeputusan dalamPermohonan Ikar Talaknya;9.Bahwa fakta tersebut diatas sudah sepatutnya Permohonan Talak Pemohon dikabulkan yang berdasarkan alasan "antara suarni istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,,Sebagaimana disebut dalam pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksananan undangundang No.
11 — 7
Surat Ketua Muda UrusanPeradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TuadaAG/X/02, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaManna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini apabila setelah secara nyatadilaksanakan ikar talaknya kepada Kantor Urusan Agama KecamatanSemidang Alas Maras (wilayah kediaman para pihak) dan Kantor UrusanAgama Kecamatan llir Talo, Kabupaten Seluma (tempat dilangsungkanpernikahan mereka) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;DALAM
9 — 2
Pasal 131 ayat 5Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Panitera Pengadilan Agama Serangwajib menyampaikan salinan penetapan ikar talak pada pegawai pencatatnikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempatdilaksanakannya perkawinan, dan tempat tinggal pemohon dan termohonMenimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 (1) Undangundang Nomor ; 7 tahun 1989,yang telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor ; 3 tahun312006, dan Undangundang Nomor ;
19 — 6
Putusan No. 243/Pdt.G/2016/MS.Lsmmemerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikar talakkepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempattinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohondan Termohon dilangsungkan;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidanganternyata Pemohon dan Termohon menikah dan berdomisili di KecamatanBanda Sakti Kota Lhokseumawe, oleh karenanya Majelis memerintahkanPanitera Mahkamah Syariyah Lhokseumawe untuk
Muhammad Muhtar bin H. Imam Kurdi
Termohon:
Santi binti Hendri
16 — 1
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
15 — 10
Penggugat/Termohon, sesuai ketentuanPasal 149 huruf a KHI jo.ps.158 huruf b KHI, apabila perkawinan antaraTergugat/Pemohon dengan Penggugat/Termohon ' putus' karenaTalak,maka Tergugat/Pemohon sebagai bekas suami wajib memberikanMut'ah yang layak kepada Penggugat/Termohon sebagai mantan isteridan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat/Pemohon kini sebagaikaryawan PDAM Kota Makassar yang berpenghasilan cukup yaknisebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupaih) dan diserahkan secaratunai sebelum ikar
94 — 23
Maka oleh hal tersebut Tergugat telah melakukanperbuatan ikar janji (Wanprestasi) yang telah merugikan Para Penggugat ;Bahwa dengan tidak adanya Tergugat sebagai Penjual sebidang tanahtanah tersebut mengakibatkan proses pembuatan Akta Jual Beli di PPATuntuk persyaratan balik nama atas sertifikat Hak Milik NO.46 tersebutmenjadi atas nama Para Penggugat menjadi terhambat, oleh karena itumelalui gugatan perkara ini, Para Penggugat patut dinyatakan berhakmelakukan tindakan hukum balik nama atas suratsurat
7 — 2
talak, sesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha MengetahuiMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda UldilagMahkamah Agung Nomor : 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus2010, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikar
14 — 9
argumentasidalam penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalampertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasilakhir dari keseluruhan proses pemernksaan perkara ini dengan menjawabpetitum permohonan berikut ini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan pemchon angka 1 dapat dikabulkan;25Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makapetitum permchonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untukmengucapkan ikar
8 — 0
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
yang harus diserahkan sesaat sebelum ikar talak diucapkan didepan sidang engadilan Agama Bekasi..
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
14 — 7
Bb.Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikar Talakkepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;Dalam Rekonvensi;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggugatRekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalamKonvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi, makamenjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi .Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatanrekonvensi
11 — 4
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
8 — 6
Mlg.cenderung memberatkan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruhdengan penghasilan sebagaimana terurai di atas, untuk itu Majelis berpendapatTergugat Rekonvensi layak dan pantas dihukum untuk membayar mutahkepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000. ( lima juta rupiah);Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan TergugatRekonvensi (Pemohon Konvensi) untuk mengucapkan ikar talak terhadapPenggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), maka untuk memenuhi rasakeadilan dan terjaminnya hakhak