Ditemukan 12293 data
23 — 10
Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Dilmil I 02Medan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera)dari Pangdam I/BB No : Skep/409/X1I/2008 tanggal 17 Nopember 2008.3.
Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Dilmil I 02Medan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera)dari Pangdam I/BB No : Skep/409/X1I/2008 tanggal 17 Nopember 2008.3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehatjasmani dan rohaninya dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaanpertanyaan dengan bahasa yang baik dan benar serta dapat dimengertioleh semua orang.4.
1.FOLOARO BAENE
2.TEMAâÂÂARO BAENE
Tergugat:
1.KEPALA DESA NAâÂÂAI, KECAMATAN SIDUAâÂÂORI
2.KEPALA DESA NA'AI
146 — 64
Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 3 tidaklah perluditanggapi lebih lanjut, dan sedangkan gugatan angka 4, dimanapengakuan Penggugat telah mengajukan upaya administrasi kepadaBupati Nias Selatan yang merupakan atasan dari Tergugat, maka haldimaksud telah diklarifikasi olen Camat Siduaori dengan surat Nomor:140/409/12.14.25/2020, tanggal 29 Juni 2020 perihal;Klarifikasi/Penjelasan tentang Pengaduan Perangkat Desa, denganalasan pemberhentian perangkat Desa Naai sebagai berikut: Pemberhentian
diberi materai secukupnya ;12.Bukti T.12 : Fotocopy dari asli Berita Acara Pengambilan Sumpah JabatanAparat dan Perangkat Desa Naai, tertanggal 09 Mei 2020,telah di nazegelen dan di beri materai secukupnya ;Halaman 31 Putusan Perkara No. 89 /G/ 2020 / PTUNMDN13.Bukti T.13 : Fotocopy dari asli Daftar hadir Pengambilan Sumpah JabatanAparat dan Perangkat Desa Naai, tertanggal 09 Mei 2020,telah di nazegelen dan di beri materai secukupnya ;14.Bukti T.14 : Fotocopy dari asli Surat Camat Siduaori Nomor 140/409
1.Hamdan Sati, ST
2.M. Ilyas Mustawa
3.Umran
4.Angga Saputra
5.Muhammad Abdi Pratama, A.Md
6.Syamsul Bahri
7.ABD Azis
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
Drs. ASRA
258 — 162
mendaftardan belum pernah menjabat pada strutur eselon Ilb yang berbeda, sehinggamasih prematur untuk mendaftar seleksi Sekretaris Daerah Kabupaten AcehTamiang;Halaman 40 dari 103 halaman Putusan Nomor: 25/G/2021/PTUNBNA34.35.36.Bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009mensyaratkan calon Sekretaris Daerah Kabupaten memiliki kompetensidalam jabatan yang akan didudukinya, yang diatur lebih rinci dalamKeputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 409
Tahun 2017 tentang Standar KompetensiJabatan Aparatur Sipil Negara, yang merupakan pelaksanaan dari ketentuanPasal 55 ayat (5), Pasal 109 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 166 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2020;Bahwa persyaratan kompetensi Jabatan Sekretaris Daerah Kabupatenberdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 409
Asra belum pernah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pratamaatau Diklat Kepemimpinan Tingkat Il, dan baru = mengikuti DiklatKepemimpinan Tingkat Ill, sehingga tidak memenuhi aspek kompetensipersyaratan jabatan, sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan MenteriPemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 409 Tahun 2019;Bahwa Tergugat kemudian menetapkan Drs. Asra sebagai Sekretaris DaerahKabupaten Aceh Tamiang, melalui Keputusan No.
Asra wajib mengikuti pelatihan kepemimpinanpratama atau diklat kepemimpinan tingkat Il adalah syarat sebagai SekretarisDaerah Kabupaten/Kota adalah tidak benar, karena dalam Keputusan MenpanRB Nomor 409 Tahun 2019 dalam persyaratan jabatan hanya mensyaratkanadanya Pelatihan Kepemimpinan Pratama.
(sesuai dengan fotokopi);Fotokopi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 409 TahunHalaman 76 dari 103 halaman Putusan Nomor: 25/G/2021/PTUNBNA32.Bois34.Bai36.37.38.Bukti P32Bukti P33Bukti P34Bukti P 35Bukti P 36Bukti P 37Bukti P 382019 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi diLingkungan Instansi Daerah (sesuai dengan Print);Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor
27 — 18
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk yang keduakali, tanggal 05 Juni 2013, No. 1103/Pen.Pid/2013/PT.MD, sejaktanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;Perpanjangan .............Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan untuk yang pertama,tanggal 08 Juli 2013, No. 400/Pen.Pid/2013/PT.MD, sejak tanggal08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk yang kedua,tanggal 17 Juli 2013, No. 409/Pen.Pid/2013/PT.MD, sejak tanggal07 Agustus
35 — 5
Yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejakmenjalani untuk keseluruhannya atau sebagian dari pidana penjara yangdijatuhkan kepadanya Menimbang, bahwa benar dan di akui oleh terdakwa pernah melakukantindak pidana pencurian dengan pemberatan / jambret serta telah di vonis selama (satu) tahun 7 (tujuh) bulan serta menjalani hukuman di Rutan Tanjungpinangkemudian sekira pertengahan tahun 2010 bebas menjalani hukuman.Menimbang, berdasarkan Petikan Putusan Daftar Pidana Nomor : 409
98 — 27
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON,nomor : 409/2003 tanggal 17 Januari 2003, telah bermeterai dan telahdinazzegel serta cocok dengan aslinya (bukti P4);5. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTPel atas nama CALONSUAMI ANAK PEMOHON, nomor : XXX tanggal 5 Oktober 2020, telahbermeterai dan telah dinazzegel serta cocok dengan aslinya (bukti P5);Halaman 6 dari 15 HalamanPenetapan No. 29/Pdt.P/2020/PA.MORTB6.
70 — 25
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 16Oktober 2017, dan turunannya telah disampaikan kepada Penuntut Umumpada tanggal 18 Oktober 2017 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeritersebut;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Padang, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara initelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, kepadaPenuntut Umum dan Terdakwa sesuai surat tertanggal 11 Oktober 2017No.W3.U4/410/HK.01/X/2017 dan No.W3.U4/409
121 — 55
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Riau) Nomor : Kep/409/VIll/2013 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia khusus dalam daftar lampiran nomor urut 2 atas namaRoni Eka Saputra Pangkat/NRP : Brigadir/80050116, kesatuan terakhirAnggota Polsek Kuindra Polres Indragiri Hilir tertanggal 19 Agustus 2013;4.
NOR ASIAH
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.Bupati Paser
94 — 55
usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kotakepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmianpemberhentian.(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikanusul tersebut kepada gubernur.(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usulpemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.Menimbang, bahwa Pasal 409
Paser masa jabatan tahun 2014 2019 pada tanggal 23 Oktober 2017;12.Bahwa atas usul Bupati Paser tersebut (vide bukti T10), Berdasarkanbukti P3, T2 dan T.Il.Int5 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telahmenerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tergugat II Intervensisebagai pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Paser sisamasa jabatan Tahun 2014 2019 terhitung sejak tanggal 23 Oktober2017;Menimbang, bahwa apabila rangkaian fakafakta hukum tersebutdiatas dihnubungkan dengan Pasal 406, Pasal 409
dewan perwakilan rakyat daerahKabupaten Paser masa jabatan tahun 20142019 atas nama Nor Asiah telahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek sengketa berupakeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2/15/B.PPOD.III/2017tentang pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD KabupatenPaser sisa masa jabatan tahun 2014 2019 atas nama Abdurahman KA,sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 409
Abdurrahman KA (Tergugat II Intervensi);Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkandengan Pasal 409 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa berupa keputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2/15/B.PPOD.III/2017 tentangpengangkatan pengganti antarwakitu anggota DPRD Kabupaten Paser sisamasa jabatan tahun 2014 2019 atas nama Abdurahman KA telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan
13 — 14
antara Penggugat dan Tergugat memburuk;Bahwa dikeranakan permasalahan anatara Penggugat dan Tergugat padabulan Desember tahun 2004 Pengguat pergi bekeija diluar negeri;Bahwa pada puncaknya pada tahun 2005 tepatnya setelah TergugatMenjual rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat,Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pesan dan sampai sekarangtidak diketahui keberadaannya seperti yang tercantum dalam SuratKeterangan dari Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun No:470/ 590/ 402. 409
NUR JAMILAH Binti PENDI
Tergugat:
DARWIN TANJUNG Bin AGUS SALIM TANJUNG
14 — 2
ituPenggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalamkondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islamdi dalam Kitab alTolak Fi Syariatil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0782/Padt.G/2019/PA.RAP.prS argo sLanJdl 409
18 — 14
Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan AnakPemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Barat,akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannyadengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkandalam Surat Penolakan Nomor: B.409.KUA/19.02.06/PW.01/12/2019tertanggal 05 Desember 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohonagar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasikawin kepada Anak Pemohon tersebut;.
12 — 1
dan saksisaksi serta memeriksa bukti lainnyadi persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2013yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 15 Mei 2013dibawah register perkara Nomor: 0215/Pdt.G/2013/PA.Pkl.selanjutnya Pemohon mengajukanhalhal sebagai berikut :1Bahwa Pemohon (PEMOHON) Menikah dengan Termohon (TERMOHON ) padahari Ahad tanggal 01 Agustus 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta NikahNo. 409
24 — 10
Diah Permatasari Binti Eling Stikno, yang berusia 32 Tahun.3.Bahwa, pasangan Suami Istri yang bernama Eling Sutikno bin Minlasmodengan Jumaliah Alias Jamaliah Binti Jumaah telah meninggal dunia(korban jatuhnya pesawat Lion Air JT0610Q) dengan dikeluarkannyaSurat Keterangan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongandengan nomor surat UM.006/1/410SAR PKP dan Nomor suratUM.006/1/409/SAR PKP4.
17 — 16
menyelesaikan perkara a quoberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1965,Perihal Putusan Verstek, hal mana Majelis Hakim dapat menjatuhkanPutusan Verstek pada persidangan pertama.Menimbang, bahwa terlebin dahulu yang akan dipertimbangkanMajelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubunganhukum Penggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antaraPenggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupaFotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 409
190 — 65
34.474.60013 491 32.489.50014 460 30.438.20015 430 28.453.10016 399 26.401.90017 368 24.350.60018 338 22.365.50019 307 20.314.20020 277 18.329.10021 246 16.277.90022 215 14.226.60023 187 12.373.80024 156 10.322.60025 126 8.337.50026 95 6.286.20027 65 4.301.10028 34 2.249.80029 3 198.600Total Perjanjian Pembiayaan II 514.737.5003 Perjanjian 6 683 24.502.700Pembiayan 37 653 23.426.400622 22.314.30089 591 21.202.20010 562 20.161.80011 531 19.049.70012 501 17.973.40013 470 16.861.30014 440 15.785.00015 409
64 — 25
./41.1 (Satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 389 gram(kode A.1.a) ;2.1 (satu) kantong plastik klip berisi 21 gram serbuk putih dari 409 gram(kode A.1.b) ;3.1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 392 gram(kode A.1.c) ;4.1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 396 gram(kode A.1.d) ;5.1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari 392 gram(kode A.1.e) ;6.1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 gram serbuk putih dari
6 — 3
Bahwa, pada tanggal 22 Januari 1991 Masehi yang bertepatandengan tanggal 6 Rajab 1411 Hijriah, telah dilangsungkan pernikahanantara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan dibukukandengan Register Nomor : 409/34/I/1991, tertanggal 22 Januari 1991,yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bululawang, Kab.Malang;2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugatdan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkandi Kab.
16 — 12
Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang priabernama Xxxxxxx pada tanggal 05 Oktober 1992 yang dicatat olen PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxxx, Kabupaten Tegal sesuaiKutipan Akta Nikah Nomor : 409 / 28 / X / 1992 (Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor : B 789 / Kua.11.28.09 / PW.01 / 04 / 2021 tertanggal 30 April2021) namun suami Pemohon yang bernama Xxxxxxx telah meninggaldunia pada O07 Januari 2010 dirumah kediamannya dikarenakan sakit,Hal 1 dari 16 hal Penetapan Nomor
16 — 2
lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain ituPenggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalamkondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islamdi dalam Kitab alTolak Fi Syariatil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:prS argo sLanJdl 409