Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 08-04-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PA JEMBER Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Jr
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
125 — 36
  • Jembersebagian sudah didirikan bangunan berupa rumah tinggal Penggugat II/DARINAH berpuluhpuluh tahun lamanya yang juga merupakan abhliwaris (alm) Soemardi.Bahwa, oleh karenanya ambisi Tergugat terhadap tanah warisan (alm)Soemardi mestinya diajukan dalam bentuk Gugatan contentioso yaituperkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dantergugat), karena sebagian tanah warisan tersebut telah puluhantahun dikuasai ahli waris yang lain;Sehingga Permohonan Penetapan Voluntair yang diajukan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lelang
Register : 28-05-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD
Tanggal 25 September 2013 — - LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA melawan - KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR; - KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR; - TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR
257 — 222
  • YK tanggal16 Juni 2010 dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara JohanisRichard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugat melawan Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, denganObyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S3299/PW.12/5/2009 tanggal 6Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPCPartai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 yang telahdikuatkan dengan Putusan PTUN
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 02-11-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 33/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM,
Tergugat:
Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya
218 — 119
  • Tindakan Tergugat bertentangan dengan pasal 24 UndangUndangNomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yangmenyebutkan:Pasal 24.(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikatuntuk maksudmaksud damali.(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhakmendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atauorganisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannyapemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengantuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasimanusia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 27-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 K/PID/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG;
74 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • para petanisawit langganannya, sehingga antara Terdakwa MARUDUTSINAGA dengan UD Miduk dan atau saksi Lastiar Saragi tidakmempunyai hubungan kerja sebagai majikan dengan pekerja ataukaryawan atau buruh.Bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA mendapat labaatau keuntungan berdasarkan persentasi atas selisin hargapembelian dari petani sawit dengan harga penjualan sawit kepadasaksi Lastiar Saragi, dan apabila Terdakwa MARUDUT SINAGAdapat menjual sawit dalam partai
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama
Register : 11-02-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PA SLEMAN Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Smn
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 5
  • ; Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebabpercekcokan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adakecocokan ; Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, antaraPenggugat dan Tergugat ada pihak ketiga dari Tergugat ; Bahwa Saksi mengetahui selurun permasalahan antaraPenggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat ; Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah tempat kediamanbersama Penggugat dan Tergugat; Bahwa Saksi tahu pekerjaan Penggugat sebagai pengurus partai
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 27/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
TAUHIDI
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 6
  • 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karenamelakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-07-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — BUPATI (KEPALA PEMERINTAH DAERAH) KABUPATEN TANGERANG cq. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD), dkk VS H. AHMAD SYAHRONI BA Bin (ALM) H. SUGANI, dkk
46 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
SAMARDIN GURIUM, S.Pdi
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
304 — 131
  • Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Lain-lain
Register : 30-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN PATI Nomor 129/Pid.Sus /2018/PN Pti.
Tanggal 17 Juli 2018 — SUTIKNO bin NGARIJAN,dkk.
484 — 231
  • Pupuk Iskandar Muda ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum/ bukan Badan Hukumyang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupukbersudsidi hanya dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya ; Halaman
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 30-09-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 78/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat:
HERIN PURWANTO
Tergugat:
KEPALA DESA PEJOGOL KEC CILONGOK
340 — 236
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 6/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
Ramli Ahmad
Tergugat:
KEPALA DESA BATUJAI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
235 — 140
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 23-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 21/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Ir. ADOLFIEN SUPIT
Tergugat:
WALIKOTA TOMOHON
260 — 119
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai polituk dan ;d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yangmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan putusan penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan dengan berencana ;Dalam hal ini walaupun telah ada putusan Kasasi yang bersifat mempunyaikekuatan hukum yang tetap akan tetapi putusan tersebut menurutPenggugat Terdapat Kekeliruan Penerapan Hukum bagi Penggugatyang pada saat persidangan di Pengadilan Umum
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Umum
Register : 09-07-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 105/PID/2021/PT TJK
Tanggal 19 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SARJONO Bin BARLIAN Alm Diwakili Oleh : RIDHO JUANSYAH, SH., Dkk
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Hakim Agoeng Tirtayasa Rasoen S.H. M.H.
201 — 67
  • DN12 M 0069404 atas nama Saksi Jupri menjadiatas nama Terdakwa, kemudian Saksi Yuni Suwondo memberikan Asli ljazahPaket C atas nama Terdakwa dan fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Nasional(SHUN) Nomor: DN12 M 0069404 yang dilegalisir kepada Terdakwa,selanjutnya ljazah Paket C atas nama Terdakwa yang dibuat oleh Saksi YuniSuwondo tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mendaftar menjadiAnggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenLampung Barat melalui Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 30-08-2007 — Putus : 21-02-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 73/G/2007/PTUN-BDG
Tanggal 21 Februari 2008 — H. ADJUN SUDJANA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI,2. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
84 — 49
  • Bahwa dari tanah 9,8 Hektar milik MAD ILYA, pada tahun 1965tanah seluas 5 Hektar dipinjam oleh KODIM 0607 Sukabumiuntuk digunakan sebagai lahan garapan mempekerjakan TahananPolitik (TAPOL) Partai Komunis Indonesia (PKI), hal inidinyatakan dengan Surat Pernyataan DANRAMIL 0607 Sukabumidi Pelabuhanratu) yang menyatakan tanah tersebut telahdigunakan sejak tahun 1964; (Bukti lampiran Il);5.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Perjudian
Putus : 24-06-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 148/ Pid. B /2014/ PN. TG.
Tanggal 24 Juni 2014 — -ACHMAD BADRI Bin SAHRANI (Alm)
65 — 6
  • NGATINO pergimeninggalkan warung yang saat itu katanya akan mengantarkan undanganmusyawarah partai, namun sebelum Sdr. MUSTAPA dan Sdr. NGATINO pergimeninggalkan warung tersebut datang mobil patroli milik kepolisian mengamankansemua orang yang ada di warung tersebutke Polsek Long kkis ;Bahwa pada saat Sdr. BADRI menjual kupon putih atau Togel tersebut kepada Sadr.NGATINO dan Sdr. MUSTAPA posisi Sdr. BADRI berada di tengahtengah dan Sdr.MUSTAPA berada di sebelah kiri dan Sdr.
Pengadilan PA KUDUS Perdata Pembagian Harta
Register : 14-12-2011 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 09-04-2013
Putusan PA KUDUS Nomor 962/Pdt.G/2011/PA.KDS
Tanggal 25 Juli 2012 — Perdata Penggugat melawan Tergugat
118 — 31
  • Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan,keduanya mempunyai usaha wiraswasta, Penggugatmempunyai usaha buka toko jual busana muslimLembar ke 8Dari 33 halamaneceran dan partai besar, begitu juga Tergugatmempunyai usaha jual kayu dan klinik dibidangkesehatan, sehingga baik Penggugat dan Tergugatmempunyai pekerjaan dan mendapatkan hasil kerja,hasil kerja Penggugat dipegangsendiri;.
Pengadilan PN MALILI Perdata Tanah
Putus : 04-12-2013 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN MALILI Nomor 13 / Pdt.G / 2013 / PN.Mll.
Tanggal 4 Desember 2013 — 1. Ny. HILDA YUSMAN dk (Para Penggugat) 2 Direktur PT. Bank Danamon Tbk Kantor Pusat di Jakarta Cq. Kepala Kantor PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Sorowako (Para Tergugat)
256 — 166
  • lelangoleh Bank Danamon tanpa adapemberitahuan kepadanya ;Bahwa saksi pernah diminta tolongoleh Penggugat Hilda untuk menjualtanahnyatersebut ;Bahwa setahu saksi uang yangdiambil oleh Penggugat Hilda adalah+ Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah) ;Bahwa harga jual yang ditawarkanPenggugat Hilda atas tanahnyaadalah sebesar Rp.900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) ;Bahwa sudah ada yang mau bellitapi sesuai penyampaian PenggugatHilda tanah tersebut sementara31dipegang Ibu Nurbaya ditempatiKantor Partai
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-05-2013 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Tte
Tanggal 21 Mei 2014 — - SALAM RAKIB SIMIN - SALMIN RAKIB SIMIN - ONA RAKIB SIMIN - BONGSO RAKIB SIMIN - NUR RAKIB SIMIN - ISHAK RAKIB SIMIN - YAKUB RAKIB SIMIN Lawan - EKA DAMAYANTI HM H. HSARUD - AFANDI EAR - SAUDARA MASIRIN - SALAM KARSO UTOMO - DJAMALUDIN ISMAIL - Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Maluku Utara di Sofifi Cq. Walikota Ternate di Ternate Cq. Camat Ternate Selatan - Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Maluku Utara, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate
64 — 35
  • Afandi (Tergugat II) selanjutnya lagi dijual kepadaSdr.Djamaluddin Ismail,SH (Tergugat V) ;e Bahwa yang saya tau hanya nama Ibrahim saja tidak pakai marga Rakib Simin ;e Bahwa seingat saya waktu Ibrahim masuk peenjara Ibu Sabtu Majira sudahmeninggal dunia ; Bahwa ia masuk penjara karena terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI)dengan masa tahanan sekitar 20 Tahun penjara ;e Bahwa saat itu saya tidak pernah melihat atau bertemu Ibrahim dikebun ikutmengelola kebun, dan saya hanya melihat Bapak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 28-05-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — ERIK ANUGRA WINDI, S.H., DKK VS GUBERNUR DKI JAKARTA;
326 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Advokat;(2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan olehpara Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;(3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap denganpimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkatdaerah;Bahwa dengan diaturnya organisasi Advokat sebagai satusatunyawadah profesi Advokat, maka yang sepatutnya dapat mewakili danbertindak mengatasnamakan profesi Advokat hanya organisasi Advokat;Bahwa karena Para Pemohon dalam permohonannya tidakmenyebutkan
Pengadilan PN BLORA Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 06-09-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN Bla
Tanggal 6 September 2016 — SUDJAN BIN RAJI.
66 — 10
  • berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud denganHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN BlaDistributor adalah perusahan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai