Ditemukan 11447 data
NINING ROSTIANINGSIH SPd
Tergugat:
WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTA MADYA CIREBON
177 — 49
Dipidana dengan penjara atau kurungan berdasarkkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidanaumum.Menjadi anggota dan/atau pengurus partai atauDipidana dengan penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua)tahun dan pidana yang dilakukan dengan
156 — 588 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pekerja akan menjadi pengurus partai politik atau calon anggotalegislatif.Di dalam Pasal 93 ayat (2) PKB Pertamina juga diatur tentang jenisjenisPHK yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu:a. Mencapai usia purna karya (56 tahun);b. Bukan karena mencapai usia purna karya;c. Kelebihan kerja atau adanya pertimbangan khusus Perusahaan;d. Penyaluran pekerja, pengalinan pengelolaan perusahaan, perubahanstatus perusahaan;Alasan kesehatan; 9Pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja;g.
WENDY, SH
Terdakwa:
TJOE CIN CIEN, S.Kom als ACIEN
223 — 80
Bahwa memang benar jika hanya beberapa psc di toko dipajang dietalase namun jika ada pemesanan dalam partai besar saksimenghubungi bos saksi yaitu TJOE CIN CIEN, S.KOM ALS ACIEN danoleh bos dikirim ke toko. Bahwa saksi tahu dimana gudang penyimpanan barang baranngpermainan game tangan .erek PVP dan WISH GAME DW777 danDW888 tersebut karena selama saksi bekerja di :oko Izumi Accessorieshanya di glodok saja.
1.SAFARIA FARIKI,Spd
2.PURNAWAN
3.WA ODE RIA ,Spd
Tergugat:
KEPALA DESA WAWESA
213 — 80
kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atauJasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yangakan dilakukannya;Menjadi pengurus partai
42 — 13
Hajjah Sadarestuwati, pekerjaan :Anggota DPR RI ;Bahwa, berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dengan norma hukum yang berbunyi :untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :124Sepakat mereka yang mengikatkan diri;Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;Suatu hal tertentu;Suatu sebab yang halal10 Bahwa, terdapat fakta Penggugat sebagai anggota DPR RI pada tanggal 14 Nopember2013 berada di luar Kabupaten Jombang untuk keperluan kegiatan partai politik dankunjungan konstituen di wilayah kerja
39 — 20
Bks.namun janji terdakwa untuk memasukan/menjanjikan saksi dan peserta lainnyamenjadi PNS tidak terealisasi hingga saat sekarang;Bahwa yang membuat saksi korban yakin dan percaya kepada terdakwasehingga mau menyerahkan uang Rp. 3.009.000.000, (tiga milyar sembilan jutarupiah) kepada terdakwa adalah karena terdakwa menjanjikan akan turun SK(Surat Ketetapan) selama 2 (dua) bulan dan karena pada saat itu terdakwamenjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaBekasi dari partai Demokrat
118 — 33
., menerangkan: Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi padatahun 2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRDKota Bontang dari Fraksi Partai Golkar; Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan2009 di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 43/Padt.G/2016/PN.BonBahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi darimasyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan resestersebut diserahkan kepada
62 — 3
NGATINO menyebutkan angkaangka12kepada Saksi ACHMAD BADRI, setelah melakukan penimbangan brondolan sawitsaksi duduk di dalam warung dan saksi melihat Terdakwa . dan Terdakwa Il. pergimeninggalkan warung yang saat itu katanya akan mengantarkan undanganmusyawarah partai, namun sebelum Terdakwa . dan Terdakwa Il. pergimeninggalkan warung tersebut datang mobil patroli milik kepolisian mengamankansemua orang yang ada di warung tersebutke Polsek Long kis ;Bahwa pada saat ACHMAD BADRI menjual kupon putih
79 — 48
Wahid Rambey SH dkk tidak berhak untukitu.Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat menggugat Tergugatbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata, dan Penggugat menarik Tergugat dalam perkara ini adalahkeliru (bandingkan Putusan MA No.601 K/Sip/1975.Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut jelas ternyata gugatan yangdiajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ini menurut hukumsepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (ontvankelijke verklaard).DALAM POKOK PERKARA
66 — 10
berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud denganHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN BlaDistributor adalah perusahan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
118 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Denganpernyataan di atas Tergugat juga telah menyimpulkan antara lainbahwa Metro TV Media Indonesia terus menerus menjelekkanpemerintah, karena harian Media Indonesia dan Metro TV adalah milikpolitisi Partai Golkar organisasi Nasional Demokrat yang dipimpin SuryaPaloh;4. Bahwa dengan adanya pernyataan yang dilakukan oleh Tergugattersebut telah menjatuhkan kredibilitas Para Penggugat sebagai mediayang telah dipercayai oleh masyarakat luas di Indonesia atas kualitaspemberitaannya selama ini;5.
54 — 29
Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang menyebutkan sebagai berikut : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/ RUP /1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di PengadilanNegeri maka syarat multaknya harus ada perselisihan hukum antarapihak yang berperkara; Keputusan MARI No. 294 K/SIP/1971 tanggal 07071971,mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukumBahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai
92 — 34
Pada putusan perkara gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif.Dalam putusan perkara contentiosa (gugatan yang bersifat partai), tidakmelekat ne bis in idem, apabila putusan yang dijatuhkan bersifatdeklaratif, putusan hanya menyatakan bahwa Penggugat mempunyaihak atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.
ALAMSYAH
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
112 — 31
kepentingan umumMembuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
98 — 29
untuk perluasan GOR SamaptaMagelang tapi saksi tidak tahu ada pegawai PemkotMagelang yang kasih tahu ;e Bahwa kalau tanah saksi seumpanma dibeli PemkotMagelang seharga Rp.270.000/M2 ;e Bahwa jual beli dengan Maryono tidak pakai kwitansidan tidak pakai tanda terima ;e Bahwa tanah yang dibeli Maryono adalah tanah PakJais, Pak Haryono, Pak Bandi dan saksi =;e Bahwa saksi pernah menuntut Maryono dan diberi tambahRp.50.000, saksi tidak ikhlas ;e Bahwa Meryono adalah wakil dari Asrori (tergugatIl), di Partai
ROFIANDA NASUTION
Tergugat:
Bupati Batu Bara
74 — 52
250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
112 — 76
TAUFIKHIDAYAT, S.H, 2) SYAMSUL BAHRI, S.H dan 3) RITAWATI, S.Ag, Advokat/Penasihat Hukum pada LKBH DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yangberkantor di Jalan A.
SURYA DHARMA, S.Kep.,
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
105 — 43
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 10dari 40 HalamanPutusan Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.BNALd:16.17.d.
KRISTIANUS SALIM SUGIONO
Tergugat:
EDY MULYONO ALIAS TAN SIN LIE
Turut Tergugat:
1.PT.BNI KCU Purwokerto
2.Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
40 — 9
Bahwa dengan demikian maka menjadikan Gugatan Penggugat tidaklengkap/kurang pihak sehingga mengandung cacat plurium litis consortiumsehingga berakibat pemeriksaan perkara a quo menjadi tidak tuntas dantidak dapat diperiksa secara sempurna serta harus dibatalkan olehMajelis Hakim;Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATtidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal 1340KUHPerdata sebagaimana tercantum dalam buku M.
68 — 11
Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karma C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPutusan No. 151/Pdt.G/2015/PN.Sby. Hal. 11Pasal 1340 KUH Perdata.Oleh karena itu, C dapat mengajukan excepiio inpersona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugal keliru."