Ditemukan 27286 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-07-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 399/PID.B-LH/2020/PT PBR Tanggal 10 September 2020 — Pembanding/Terdakwa : ABDUL ARIFIN Bin MAABAN Alias PAK ARIFIN Diwakili Oleh : Zulherman Indris,S.H.,M.H.,Ph.D
Terbanding/Penuntut Umum : HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
343 — 76
Terbanding/Penuntut Umum : HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
343 — 76
mengabulkan permohonan banding dari Pemohonbanding/Terdakwa;Halaman 11 dari 15 halaman .Putusan.Nomor.399PID.BLH/2020/PT.PBRMembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor23/Pid.B/LH/2020/PN Plw tanggal 23 Juni 2020;Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa Tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamelakukan kegiatan perkebinan tanpa izin Menteri didalam kawasanhutan;Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa dibebasakan dari dakwaan(Vrijsvraak) atau setidaktidaknya dilepaskan
Register : 06-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : ISWANDI RIANTO
Terbanding/Penuntut Umum : MARIATI SIBORO SH
224 — 115
Terbanding/Penuntut Umum : MARIATI SIBORO SH
224 — 115
KUHPidana dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selama 2 ( dua ) Tahun dan 6(enam ) Bulan ;e Bahwa terhadap dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut didalamkesimpulannya tidak dijumpai tandatanda Kekerasan dan Selaput DaraHalaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1364/Pid/2021/PT MDNtidak utuh lagi dan Liang Senggama tampak Robek Lama pada arah jam3 ( Tiga ) dan pada arah Jam 9 ( Sembilan ) dan oleh karena kami selakuPenasehat Hukum berusaha terdakwa dibebaskan dari segaladakwaan tersebut dan atau dilepaskan
Register : 09-01-2013 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 17-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/TUN/2013 Tanggal 28 Februari 2013 — H.A. NAWAWI THALIIB, B.A vs I. KAKAN PERTANAHAN KAB. OGAN ILIR., II.SRI MURNIATI, SE;
40 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.Daud Hasyim, Camat KepalaWilayah Kecamatan Indralaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir(OKI) selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk Wilayah KecamatanIndralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;Oleh karena senyatanya bahwa bidang tanah yang diterbitkan SertipikatObjek Sengketa oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan OKI) tersebut sudahdihibahkan atau sudah dilepaskan hak kepemilikannya dari pemiliksebelumnya yaitu : A. Nawawi Talib (Penggugat) kepada Hj. Sri Murniati, S.E.
Putus : 10-11-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 850 K/Pid/2016 Tanggal 10 Nopember 2016 — Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Palu HUSNI SYAIFUDDIN, S.H. ;
62 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak diterapbkan sebagaimana mestinya atauapakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundangatau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dari Penuntut Umumditolak dan Terdakwa dilepaskan
Register : 14-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 212/Pid.B/2019/PN Gto Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD MUHTARAM, SH.MH
Terdakwa:
YONO NGABITO Alias YONO
110 — 19
AHMAD MUHTARAM, SH.MH
Terdakwa:
YONO NGABITO Alias YONO
110 — 19
Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau SebagianKepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam pasal ini adalahkeadaan dimana suatu barang kepunyaan atau sebagian kepunyaan orang lainsudah berada pada pelaku tanpa persetujuan atau tidak diketahul oleh pemilikbarang, meskipun dilepaskan lagi karena ketahuan atau tertangkap oleh pihak yangberwenang, dimana keberadaan suatu barang yang ada pada pelaku tersebutmerupakan
Register : 14-12-2015 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 03-03-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 0791/Pdt.G/2015/PA.Bn Tanggal 22 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 12
19 — 12
tidak mungkinakan terwujud apabila salah satu pihak telah tidak berkeinginan lagi untukmempertahankan rumah tangganya dengan pihak yang lain ;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;Menimbang, bahwa in casu pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagiuntuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat,ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
Register : 03-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Jmb Tanggal 10 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 1
13 — 1
diformulasikan di dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersiratdi dalam alQuran surat alRuum ayat 21 ;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
Putus : 14-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/Pid/2014 Tanggal 14 April 2014 — PANCA SEWANDANI Bin SUDOMO ;
44 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 186 K/Pid/2014Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) juncto Pasal 97 Ayat (1) dan (2)KUHAP, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan
Upload : 03-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877 K/PDT/2011 NY. WATININGSIH, DKK.; DENY HAZAIRIN THAMRIN, DKK.
59 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Thamrin (obyek sengketa) sejaktanggal 11 Nopember 1982 ternyata telah dilepaskan haknyaoleh M. Thamrin kepada pihak Pangkoopsu TNI AU sebagaimana dimaksud dengan Akta Pelepasan Hak No. 11tertanggal 11 Nopember 1982 antara M. Thamrin sebagaipemilik tanah obyek sengketa/Pihak Pertama dengan PihakPangkoops TNI AU yang dibuat di hadapan Ali Harsoyo, SH.
,Notaris di Jakarta (bukti T.ll, Ill, V, VI, VII, Vill, X1) ;Bahwa dengan telah dilepaskan hak atas tanah Sertifikat HakMilik No. 3/Makasar (tanah sengketa) tersebut kepada PihakPangkoops TNI AU I, maka terhitung sejak dilepaskan haknyatersebut yakni sejak tanggal 11 Nopember 1982 M. Thamrinsudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah Sertifikat Hak MilikNo. 3/Makasar (tanah obyek sengketa) yang mengakibatkanPENGGUGAT dan ahli waris Alm. M.
Register : 04-09-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN AMUNTAI Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Amt Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
1.TEDDY HARTAWAN,SH.MH
2.SENO AJI, SH
Terdakwa:
H. MEIDY RIFANI ALS H.MEIDY BIN H.YURFARNI
65 — 5
1.TEDDY HARTAWAN,SH.MH
2.SENO AJI, SH
Terdakwa:
H. MEIDY RIFANI ALS H.MEIDY BIN H.YURFARNI
65 — 5
Horiannor (Alm) dan anggota polisi lainnya dari Polres Hulu SungaiUtara dan berhasil mengamankan terdakwa, saksi Junaidi dan saksiPahmi, serta seseorang yang memang berada di luar kandang, tetapiseseorang tersebut dilepaskan karena tidak terkait tindak pidanaHalaman 37 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Amttersebut, sedangkan sdr. lpan (DPO) berhasil melarikan diri; Bahwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu sdr.
seseorang tersebut dilepaskan karena tidak terkait tindak pidanatersebut, sedangkan sdr. lpan (DPO) berhasil melarikan diri; Bahwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu sdr.
Horiannor (Alm) dan anggota polisi lainnyadari Polres Hulu Sungai Utara dan berhasil mengamankan terdakwa, saksiJunaidi dan saksi Pahmi, serta seseorang yang memang berada di luarkandang, tetapi seseorang tersebut dilepaskan karena tidak terkait tindakpidana tersebut, sedangkan sdr. lpan (DPO) berhasil melarikan diri; Bahwa dengan disaksikan olen Ketua RT setempat yaitu sdr.
Register : 10-09-2012 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 405/PDT.G/2012/PN.JKT.PST Tanggal 14 Nopember 2013 — PT. TRIMAS MAYANG JAYA >< PT.JAMBI RESOURCES INTERNATIONAL
103 — 44
103 — 44
PENGGUGAT KONVENSITERGUGATREKONVENSI tidak pemah mempunyai itikad untuk mengambil keuntungandengan cara meminta pengembalian uang pembayaran yang diserahkandengan tidak mengambil sisa batubara yang telah dilepaskan penyitaannyaberdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tertanggal 27 Juni 2009Hal 10 dan 46.Hal. Putusan Nomo 405/PD T.
PENGGUGAT KONVENSV TERGUGATREKONVENSI tidakdapat melakukan hauling terhadap sisa batubara sebanyak 3.201.130 MT.Bahwa dalil TERGUGAT KONVENSIPENGGUGAT REKONVENSI yangmenyatakan bahwa PENGGUGAT KONVENSITERGUGAT REKONVENSIpun tidak mau melakukan hauling terhadap batubara yang telah dikembalikandan dilepaskan Garis Polisi (Police Line) adalah suatu hat yang mengadaadadan mengelabui fakta yang sesungguhnya.
sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdata ;Menimbang, bahwa atas eksepsi pihak Tergugat tersebut pihak Penggugatmenolak dan membantahnya dengan menyatakan didalam Repliknya bahwa:Bahwa apa yang didalilkan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensimerupakan upaya dari Tergugat Konpensi untuk mengaburkan masalahyang sebenar nya terjadi, Penggugat Konpensi tidak pernahmempunyai niat itikad untuk mengambil keuntungan dengan carameminta pengembalian uang pembnayaran dan tidak mengambil sisabatubara yang telah dilepaskan
Putus : 20-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1155 K/Pid/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — SUPRIANA alias ANA
111 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun,Muhammad Harharah tidak mengajukan upaya hukum, melainkanmelaporkan perkara tersebut ke Kantor Polisi pada tanggal 4 Agustus 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, menurut majelis, Terdakwa terbukti melakukan perbuatansebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatanpidana, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP,Terdakwa harus dilepaskan dari segala penuntutan;Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim a quo mengabaikan
Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasaripertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang dan tidak pula melampauikewenangannya, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolakdan Terdakwa tetap dilepaskan
Register : 28-11-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 253/Pid.B/2012/PN.Mdl Tanggal 19 Desember 2012 — - MUHAMMAD SOLEH HARAHAP
- MUHAMMAD RIFAI PASARIBU
- SOMADI AL HADI
47 — 12
47 — 12
Menetapkan agar terdakwaterdakwa dibebani membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp . 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebutPenasehat Hukum Para terdakwa telah mengajukan pembelaannya secaratertulis pada tanggal 13 Desember 2012 yang pada pokoknyamembebaskan terdakwa Muhammad Soleh Harahap dari segala tuntutanhukum dan segera dilepaskan dari tahanan, memberikan putusan yangseringanringannya kepada terdakwa Muhammad Rifai Pasaribu dan MukhtarRambe
penganiayaan ini telah terpenuhimenurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan perttimbanganpertimbangan diatasmaka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa Kasri telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMASAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN;Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidakditemukan alasanalasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawabankesalahan Para terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasanpembenar , maka Para terdakwa tidak dapat dilepaskan
Putus : 18-11-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 919 K/Pid/2014 Tanggal 18 Nopember 2014 — Hj. LANNY KURNIAWATI binti YAHYA HARIANTO
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/PengadilanNegeri telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan faktafakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan sesuai dengan alatalat bukti yang diajukan ;Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sesuai dengan dakwaanJaksa/Penuntut Umum tetapi hal tersebut bukan merupakan tindak pidana, yangsehingga Terdakwa dilepaskan
No. 919 K/Pid/2014Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan darisegala tuntutan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepadaNegara ;Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun 1981tentang KUHAP, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009
Putus : 14-10-2014 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/PID/2014 Tanggal 14 Oktober 2014 — ASMAR Als P. IZET;
84 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Halilah tersebut terbit Tahun 2004 yangpenerbitannya masih harus dibuktikan apakah terbitnya SHM No. 296Tahun 2004 tersebut berdasarkan alas hak yang benar; Bahwa dari fakta tersebut terdapat sengketa kepemilikan atas tanahtempat tumbuhnya sengon dan kelapa, oleh karena itu terhadapTerdakwa tidak bisa dikwalifisir telah melakukan pencurian sehinggaTerdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan dan kepada Terdakwaharus dipulinkan hak, kedudukan serta martabatnya;Menimbang, bahwa barang bukti yang
SBY tanggal 29 Mei 2011 jo. putusanPengadilan Negeri Bondowoso No. 278/Pid.B/2011/PN.Bdw tanggal 05 Maret2012 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut denganamar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biayaperkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;Memperhatikan Pasal 191 (2) KUHAP, pasalpasal dari UndangUndangNo.48 Tahun 2009, UndangUndang
Putus : 06-03-2012 — Upload : 21-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/TUN/2012 Tanggal 6 Maret 2012 — PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA, BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA;
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lasman tersebut telah dilepaskan haknya oleh masingmasingpemilik yang sebenarnya kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa, dan selanjutnyatelah diserah terimakan kepada Perum Perhutani (PENGGUGAT) ;1 Bahwa penguasaan oleh PENGGUGAT atas sebagian tanahkompensasi dari PT.
Lasman tersebut telah dilepaskan haknyaoleh masingmasing pemilik yang sebenarnya kepada PT.
Register : 01-12-2008 — Putus : 07-04-2009 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 229/Pid.B/2008/PN.Tbk Tanggal 7 April 2009 — YAN INDRA.S.Sos.M.Si
215 — 85
215 — 85
Bupati No.31.A tahun 2007 tanggal 26 Pebruari 2007 tentangPembentukan dan susunan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaanpembangunan di Kabupaten Karimun terdakwa selaku Wakil Sekretaris IImempunyai tugas sebagai berikut yang mempunyai tugas : Mengadakanpenelitian dan invetarisasi atas tanah, kaitannya dengan tanah, yang hak atastanahnya akan dilepaskan atau diserahkan, Mengadakan penelitian statushukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya, memberikan penjelasan
Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan bendabenda lain yang ada kaitanya dengan tanah, yang hak atastanahnya akan dilepaskan atau diserahkan.2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akandilepas,atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.12. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah,bangunan,tanaman, dan bendabenda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hakatas tanahnya akan di lepaskan atau diserahkan..
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati No.09 tahun 2007 dan juga berdasarkan SuratKeputusan Bupati Karimun No.11 A tahun 2007 tanggal 26 Pebruari 2007 tentangPembentukan dan susunan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan diKabupaten Karimun, terdakwa selaku Kabag Tata Pemerintahan dan juga selakuWakil/Sekretaris II harus mengadakan penelitian dan invetarisasi atas tanah, kaitannyadengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan.
Bupati No.31.A tahun 2007tanggal 26 Pebruari 2007 tentang Pembentukan dan susunanpanitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan diKabupaten Karimun terdakwa selaku Wakil Sekretaris IImempunyai tugas sebagai berikut : Mengadakan penelitian daninvetarisasi atas tanah, kaitannya dengan tanah, yang hak atastanahnya akan dilepaskan atau diserahkan, Mengadakanpenelitian status hukum tanah yang haknya akan dilepaskanatau. diserahkan dan dokumen yang mendukungnya,memberikan penjelasan atau penyuluhan
Bupati No.31.A tahun 2007 tanggal 26Pebruari 2007 tentang Pembentukan dan susunan panitiapengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan di KabupatenKarimun terdakwa YAN INDRA, S.Sos., M.Si selaku WakilSekretaris II mempunyai tugas sebagai berikut : Mengadakanpenelitian dan invetarisasi atas tanah, kaitannya dengan tanah,yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan,146147Mengadakan penelitian status hukum tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya,memberikan
Register : 08-09-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Ppg Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 1
9 — 1
yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan puladalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: ) JlJl yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang MajelisHakim pahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBagarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan
Register : 24-01-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0169/Pdt.G/2018/PA.Pdg Tanggal 28 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 3
20 — 3
dengankaidah Fikih yang berbunyi:Wlaodl ul> we prio awlasil I, >Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (bdan f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
Register : 02-07-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PA PADANG Nomor 0776/Pdt.G/2018/PA.Pdg Tanggal 1 Agustus 2018 — Penggugat:
Luci Gusmaroza Binti Dulis
Tergugat:
Dian Martoni Bin Sayuti Syafei
23 — 6
Luci Gusmaroza Binti Dulis
Tergugat:
Dian Martoni Bin Sayuti Syafei
23 — 6
L, >Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalanterbaik, sehingga kemungkinan