Ditemukan 9809 data
50 — 14
194/Pdt.P/2016/PA.Mrs
8 — 9
410/Pdt.G/2016/PA.Mrs
10 — 4
0005/Pdt.G/2016/PA.Mrs
8 — 6
42/Pdt.G/2017/PA.Mrs
18 — 12
540/Pdt.G/2023/PA.Mrs
12 — 4
94/Pdt.P/2020/PA.Mrs
39 — 1
690/Pdt.G/2022/PA.Mrs
56 — 0
519/Pdt.G/2023/PA.Mrs
24 — 0
126/Pdt.P/2023/PA.Mrs
19 — 15
587/Pdt.G/2021/PA.Mrs
11 — 9
284/Pdt.G/2018/PA.Mrs
14 — 13
50/Pdt.G/2021/PA.Mrs
55 — 43
617/Pdt.G/2023/PA.Mrs
4 — 0
402/Pdt.G/2024/PA.Mrs
4 — 0
173/Pdt.P/2024/PA.Mrs
16 — 10
0001/Pdt.P/2016/PA.Mrs
63 — 26
95/Pdt.P/2017/PA.Mrs
9 — 4
552/Pdt.G/2018/PA.Mrs
12 — 9
169/Pdt.G/2017/PA.Mrs
66 — 28
0198/Pdt.G/2015/PA.Mrs
., berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 117/17/II/1992 tanggal24 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maros Baru,Kabupaten Maros.Bahwa Pengugat dan Tergugat sekarang telah resmiberceraiberdasarkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor429/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 30 Maret 2015, berdasarkan akta CeraiNomor 122/AC/2015/PA.Mrs tertanggal Rabu 15 April 2015 bertepatantanggal 25 Jumadil Tsani 1436 H.Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejaktanggal 18 Februari 1992 sampai
Dengan demikian, maka putusan judex facti tingkat pertama,perkara Nomor198/Pdt.G/2015/PA.Mrs bahwa kedudukan Hakim harusobyektif, karena para Hakim fungsionaris yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara dan penilaiannyapun harus obyektif, karena berdiri di ataskedua belah pihak dan tidak boleh memihak, sangat bertentangan denganinstruksi MA di atas, dan menciderai rasa keadilan bagi pencari keadilanbertentangan dengan UndangUndang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4Tahun 2004, Pasal 31 "Hakim harus