PENETAPANNomor 85/Pdt.P/2019/PA.TZab :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai DesaOhoitahit Kecamatan Dullah Utara Kota Tual yang memeriksa dan memutusperkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimmenjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :Muhammad Rahawarin bin Abda Rahawarin, umur 26 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di DesaOhoitahit, Kecamatan Pulau

PENETAPANNomor 105/Padt.P/2019/PA.T12 WA ioS7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai DesaOhoitahit Kecamatan Dullah Utara Kota Tual yang memeriksa dan memutusperkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimmenjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :Pemohon I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum ada,bertempat tinggal di Desa Ohoitahit, Kecamatan Pulau DullahUtara, Kota

Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan AgamaUnaaha Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratusenam puluh ribu rupiah).Demikian ditetapbkan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Unaaha dalam sidang keliling di Kecamatan Abuki KabupatenKonawe pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 Masehi bertepatan dengantanggal 13 Dzulhijjan 1442 Hijriah oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.HI dan MaulizatulWahdah Amalia, S.HI., M.H. masingmasing

Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasukdalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan

(Hasni binti Hasir) yangdilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2006 di Desa Bambaira, KecamatanBambaira;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, khususnya Pasal 12 ayat (4),perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal:Menimoang, bahwa

Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) KompilasiHukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yanglayak sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan Pemohon dan Pemohon Il agar disahkan pernikahannya patutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah

PENETAPANNomor 295/Pdt.P/2019/PA.Tulelk it EFI >DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai DesaKilon, Kecamatan Wuar Labobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yangmemeriksa dan memutus perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalampersidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukanoleh :Abu Hasan Rewul bin Abu Hasan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Karatat

PENETAPANNomor 48/Pdt.P/2020/PA.TulKey SelesDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di BalaiXXXX XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX, Kabupaten MalukuTenggara telah memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkatpertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapanatas perkara yang diajukan oleh :Badarudin Rabrusun bin Mairuf Rabrusun, tempat dan tanggal lahirFrawav, 16 Mei 1966, agama Islam, pekerjaanXXXXXXX

PENETAPANNomor 122/Pdt.P/2018/PA.SSead) poo J al psDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadiliperkaratertentu pada tingkat pertama pada sidang keliling di Maba, HalmaheraTimur, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbatnikah yang diajukanoleh :SAFI MAHMUD, tempat tanggal lahir Maba Sangaji, 06 Juli 1969, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa MabaSangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timursebagai

Bab IV (Pasal 39 sampai denganPasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyaikepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan Pemohon dan Pemohon IIagar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama / Mahkamah

Pasal 7 ayat (2) danayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk dalam bidangperkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenanganMahkamah Syariyah Sigli untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan

UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan Absolut PengadilanAgama, Pemohon dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Sindang Kelingji,Kabupaten Rejang Lebong, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Curupberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayananterpadu sidang

keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/MahkamahSyariyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan aktakelahiran maka pemeriksaan permohonan Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan dengan Hakim Tunggal;Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2017/PA Crp.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal 30 Maret2017, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan Agama Buku

Kependudukan menyatakanbahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinanpencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahterbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islamjo Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, serta Pasal 2 ayat (2),Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentangPelayanan Terpadu Sidang

Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan,Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Hakim Tunggal secara ex officio perlumemerintahkan Pemohon dan Pemohon Il mencatatkan perkawinannya diKantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan direvisi kedua Undangundang Nomor 50 Tahun2009

(Burhanuddin Bin Maretti) dan Pemohon II(Asrena Binti Renjo) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2003 di DusunBurangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, khususnya Pasal

Kependudukan menyatakanbahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinanpencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahterbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi HukumIslam jo Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, serta Pasal 2 ayat(2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentangPelayanan Terpadu Sidang

Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan,Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Hakim Tunggal secara ex officio perlumemerintahkan Pemohon dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya diKantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalambidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006

Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasukdalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan

bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telahdikabulkan maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 berbunyi tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, demi tercapainya maksud permohonan perkara a quo,maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannyapada Kanntor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon danPemohon II ;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling, dan berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Agama Praya, maka para Pemohon patut untukdibebaskan membayar biaya perkara, yang kemudian biaya perkara tersebutdibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya 2017 ;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan danhukum syari yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN 1.

Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) KompilasiHukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yanglayak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan Pemohon dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah

huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo merupakankewenangan pengadilan Agama;Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil melalui Pengumuman padaKantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, sebagaimana petunjuk Pasal 8ayat 6 dan Pasal 12 ayat 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PelayananTerpadu Sidang

Keliling;Menimbang, bahwa para Pemohon yang datang menghadap di muka sidangtelah meneguhkan dalildalil permohonannya dengan perubahan dan tambahansebagaimana dalam duduknya perkara a quo;Halaman 5 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0452/Pdt.P/2016/PA.Dgl.Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 menyatakan Hakim 3 harisetelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Penggantiuntuk mengumuman permohonan Pengesahan Nikah tersebut

2011 di Desa Pajalele,Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, khususnya Pasal 12 ayat (4),perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon Il