Gempol Indah No. 11 Rt 05 Rw 13 Kel.Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon, KotaBandung Jawa Barat.Agama : Islam.Pekerjaan : Swasta.Pendidikan : Sarjana.Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:1.2.Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 6 April 2017 s/d tanggal 5 Mei 2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegenSemarang sejak tanggal 6 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017

;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Juli 2017 s/d tanggal 3 Agustus2017;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 4 Agustus 2017 s/d tanggal 2 September.2017;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 8 September2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 9 September

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG, tanggal 30 Maret 2017 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Hal. 56 dari 94 hal. Put.

Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim AgungR.I. menerima dan memutuskan agar Putusan Judex Facti Tingkat BandingNomor 7/TIPIKOR/2017/PT.PDG tanggal 30 Maret 2017 yang PemohonKasasi jadikan objek Permohonan Kasasi a quo dinyatakan batal demihukum. Mengingat Putusan Judex Facti Tingkat Banding dimaksud hanyamemuat halhal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa Ir. ImranHal. 77 dari 94 hal. Put.

(Vide : Putusan Judex Facti Tingkat Banding hal. 5556 Perkara No.7/TIPIKOR/2017/PT.PDG tanggal 30 Maret 2017). Sama sekali Judex Factitidak menyebutkan dengan jelas apa dasar munculnya pertimbangandemikian, apakah dari keterangan ahli, saksisaksi, Terdakwa, atau buktisurat ?. Padahal Judex Facti dalam pertimbangan putusannya paragraf 2tihalaman 5/7 telah menyebutkan ...sependapat dengan pertimbanganhukum Majelis Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangandimaksud....

3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001hendaknya dijadikan perihal melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR

No. 1674 K/Pid.Sus/2017dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Terdakwa Ir.IMRAN tersebut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT PDG, tanggal 30 Maret2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak

Permintaan bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara Tipikor Nomor35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby atas nama Terdakwa Anwari kepada KetuaPengadilan Negeri Kepanjen dengan suratnya tanggal 13 Juli 2015 yang dibuatoleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya ;3. Tanda terima memori banding dari Terdakwa Anwari yang diterima olehPanitera tanggal 7 September 2015 ;4.

LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: INDRA SANTO Alias IN Bin DARWIS ;: Sungai Penuh ;: 42 Tahun / 24 Mei 1976;> Laki laki ;: Indonesia;: RT. 05, Desa Koto Renah, Kecamatan PesisirBukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi ;Islam;: Swasta ( Anggota LSM TIPIKOR SungaiPenuh );: S1IAIN Imam Bonjol Padang ;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember2018;2.

., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. TenriMuslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota ; Ketua ;Ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.Ttd./H. Surachmin, SH., MH.Panitera Pengganti ;Ttd./Hj.

Panitera Muda Tipikor pada hariRabu, tanggal 12 Pebruari 2014, sehingga Para Termohon mohon agarpermohonan Pemohon dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai halterebut, terlebin dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukumKuasa Termohon I, Il dan Ill, sebagaimana disebutkan Pemohon dalamkesimpulannya;Menimbang, bahwa Pemohon dalam konklusinya mendalilkan bahwaseharusnya ada surat kuasa khusus yang dimiliki oleh Kuasa Para Termohon,bukan hanya surat perintah/surat

,M.HPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraTANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004 Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Bna

., M.HPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.HNIP. 19701207 199203 10013/Pid.B/2019/PN Bna

,MH.Hal 12 dari 11 hal puusan perkara pidana No.416/PID.SUS/2020/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511201989031004Hal 13 dari 11 hal Putusan Perkara Pidana No.416/PID.SUS/2020/PT MKS.,Hal 14 dari 11 hal puusan perkara pidana No.416/PID.SUS/2020/PT MKS

,putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht VanGewijsde) (bukti PK. 1);Bahwa apabila diperhatikan secara seksama baik dakwaan Jaksa/PenuntutUmum maupun putusan Pengadilan TIPIKOR Mataram yang dijadikanreferensi Hakim MA RI dalam menggambil keputusan Nomor 2166 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 8 Januari 2013, sehingga Terdakwa (Drs.

Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim dalam putusan MahkamahAgung No. 2166 K/Pid.Sus/2013 tanggal 8 Januari 2013 yangmenerapkan / menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesarRp.766.500.000, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Tipikor,padahal secuailoun Terdakwa tidak ada memperoleh / menikmati uangtersebut dan dalam pertimbangan putusan perkara No. 1/Pid.Sus/2012/PN.MTR atas nama Terdakwa Drs. H.

Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung dan Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim52Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota; Ketua;ttd. ttd.MS. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd.Dr.

Tipikor.01.6/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Marten Teny Pieterz, S.Sos. S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang, bahwa setelah Akta Permintaan Banding Penuntut Umum diteliti dandihubungkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda Nomor 01/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, yang diucapkan pada tanggal 15 April2014, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata caramenurut undangundang.

normanorma kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian secara melawan hukum hanya meliputi perbuatanmelawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabilabertentangan dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 10 Maret2012 telah merumuskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor

tersebut;e Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada keduatingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Rabu, tanggal 2753Agustus 2014 oleh LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagaiKetua Majelis, RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREASLUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

SAYID HUSEN ASSEGAF Bin SYEH ASSEGAF selakuperantara/makelar/calo (ketiga saksi tersebut diatas, perkaranya sudah diputusdi Pengadilan Tipikor Samarinda), pada tanggal 13 September 2012 s/d tanggal25 September 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanSeptember tahun 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 2012 bertempat dilahan untuk pembangunan Gedung Autis di Jalan Teris/Reformasi, KelurahanApi Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, lahan untuk pembangunanGedung Seni di Jalan Perum

.07Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 yo SEMARI No.3 Tahun 2018 ), pemeriksaan harus sesual dakwaan Penuntut Umum,karenanya Dakwaan Primairlah yang harus diperiksa, diadili, dan diputus.Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dakwaan, telahmelakukakan pemeriksaansebagaimana bentuk subsidairitas dari DakwaanPenuntut Umum aquo; maka tata cara pemeriksaan seperti yang dilakukan olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Samarindadapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tipikor

Tindak Pidana Korupsi memberikan jawabannya yaknitidak dapat dipertimbangkan dan harus diberhentikan dengan tidakhormat;Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian Negara telah melakukanpemblokiran data PNS yang terkena hukuman tindak pidana korupsimelalui Surat dari Kepala Kantor Regional Ill Badan KepegawaianNegara Nomor 549/1/KR.III/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 yangdisampaikan kepada seluruh Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi/Kab/Kota dan instansi vertikal Perihal Pemblokiran DataPNS yang terkena TIPIKOR

BuktiT6 : Surat dari Kepala Kantor Regional Ill Badan KepegawaianNegara Nomor: 549/1/KR.III/IX/2018, tanggal 7 September2018, Perihal: Pemblokiran data PNS yang terkena TIPIKORdan Data TIPIKOR Yang Ditemukan Di SAPK Aktif KabupatenPandeglang (Fotokopi dari Salinan);Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan No. 30/G/2020/PTUNSRG7. BuktiT 78. Bukti T 89. BuktiT 910. Bukti T10 :11. Bukti T11 :12.

Mohon Pertimbangan(Fotokopi sesuai dengan Asli);Surat dari Direktur Pengawasan dan Pengendalian BidangKode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS BadanKepegawaian Negara Nomor: F.IV.2630/V.1564/90, tanggal 1November 2018 Perihal PNS yang sudah terbukti melakukantindak pidana korupsi (Fotokopi sesuai dengan Asli);Surat dari Kepala Kantor Regoinal Ill Badan KepegawaianNegara Kantor Regional Ill Nomor: 771a/1/KR.III/XII/2018,tanggal 31 Desember 2018, Perihal: Tindak Lanjut data PNSYang terlibat Tipikor

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 93/Pdt.G/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yangdiajukan oleh Kuasa Para Penggugat sekarang Kuasa Para Pembanding pada tanggal 8 Juni2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriBanjarmasin tanggal 4 Juni 2015 Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.Bjm dan tentang adanyapermohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I dan TergugatII melalui Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR

tanggal 19 Juni 2015 Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.Bjm dan kepada Tergugat V dan Turut Tergugat melalui PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.Bjm.Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembandingsemula Para Penggugatmengajukan Memori Banding tertanggal 1 Juli 2015 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 Juli 2015 dimana salinannnya telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II melaluiPengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR

/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglTelan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara inl ;Telanh mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

DONO RAHARQJO, S.H,.M.HPaniteraPenggantiDTOSUKASIH, SHBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada TERGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Bahwa PEMOHON sebagai Pembina YAYASAN ALMARUF DENPASARpada bulan Desember tahun 2017 telah dipanggil dan di BAP sebagaiSAKSI oleh Penyidik Unit 2 Tipikor Polresta Denpasar dalam Kasus dugaanTindak Pidana Korupsi DANA HIBAH Pengadaan Perjalanan Ziarah WaliSongo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar TahunAnggaran 2016 sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kepadaKetua YAYASAN ALMARUF DENPASAR yang di duga dilakukan olehHAJ MIFTAH AULAWI NOOR (Pengurus yayasan AlMaruf Denpasar

BukankahPasal 4 Undang Undang TIPIKOR telah dengan tegas dan jelasmenyatakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atauPerekonomian Negara TIDAK MENGHAPUSKAN dipidananya PELAKU Hal.5 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPSTINDAK PIDANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.Dengan demikian telah terbukti Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan(SKPP) Nomor : B149/P.1.10/Ft.1.10/01/2019, tanggal 08 Januari 2019yang diterbitkan oleh TERMOHON dengan alasan KARENA TIDAKTERDAPAT CUKUP BUKTI, MENGINGAT

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Acehberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dengan suratKontra Memorinya tertanggal 24 September 2018 Nomor3/Pdt.G/2018/PN Bkj sebagai berikut:1.

baik baik saja ;e Tergugat memang tidak terbuka dalam hal keuangan kepadaPenggugat, itu Tergugat lakukan karena Tergugat sangat menyayangiPenggugat, Tergugat ingin Penggugat tidak mengalami beban pikiran,Ssupaya Penggugat dapat hidup tentram yang mengingat usia Penggugatyang masih muda, karena jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa yangsangat banyak resiko terutama oleh para lawan politik yang inginmenjatuhkan kedudukan Tergugat ;e Sampai detik ini pun Tergugat yang saat ini sebagai Terdakwaperkara Tipikor

., dikembalikan kepada Orang Tua Siswamelalui Kepala Sekolah Dasar Sd Kalapa Kembar dan melalui KepalaSekolan Dasar Sd Nusa Indah, selengkapnya sebagaimana dalamTuntutan Penuntut Umum ;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 19/TIPIKOR/2019/PTBDG, tanggal 4September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:le2,Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

PUTUSANNomor 278/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhnkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama > Yanuar Hengki Als Hengki Bin Azuardi;Tempat lahir : Jakarta;Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 06 Januari 1981;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl. M. Husni Thamrin RW. 004 Kel.