Ditemukan 18113 data
79 — 10
Suami Tergugat untukmelakukan mediasi tetapi tidak pernah di temukan mufakat, Penggugatpernah ditawarkan uang oleh almarhum Martua Silalahi sebesarRp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), Tetapi Penggugat menolaknyakarena Penggugat yakin tanah yang di tempati adalah tanah garapanOrangtuanya yang bernama Alm. MANGISI SIANTURI;.Bahwa Alm. Suami Tergugat mengatakan dia adalah Pemenang lelang atastanah yang ditempati Penggugat, Lelang tersebut di laksanakan olehPT.
65 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
pendekatan pendekatan khusus, agar Turut Tergugatberkenan memperhatikan ulang keadaan Penggugat yang masihmempunyai itikad baik mengganti harga lelang yang telahdibayarnya itu, menurut ukuran wajar dan tidak salingmemberatkan sesuai toleransi toleransi harga dagang, akan tetapipada kenyataannya malahan Turut Tergugat telah mematok hargadiluar kewajaran yaitu hingga Rp380.000.000,00 yang sudahbarang tentu hal tersebut sangat memberatkan Penggugat, alhasilPenggugat telah mencoba melakukan musyawarah mufakat
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
karenanya patut jika penghukumankepadanya di kembalikan kepada orang tuanya untuk di didik, dipelihara dandibimbingnya, demi untuk memperbaiki masa depan Terdakwa, sebabpemidanaan kepada Terdakwa yang berupa penjara justru membentuk jiwaTerdakwa terpengaruh dengan situasi dan kondisi di dalam LembagaPemasyarakatan yang pelaksanaannya disatukan dengan penghukumanterhadap orang dewasa ;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telahdiusahakan dengan sungguhsungguh tetap tidak tercapai mufakat
352 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55 ayat (1) KUHPidanaserta Terdakwa dijatuhi pidana ;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (DissentingOpinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguhtetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (8) UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan denganamar sebagaimana tersebut
64 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
investigasi berwenang atau berhak melakukanperhitungan kerugian keuangan negara;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissentingopinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat
13 — 3
putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk padaberita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYADalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan parapihak, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis Hakimtelah memberikan kesempatan yang seluasluasnya untuk menyelesaikan danmengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat
58 — 21
"Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah berupaya mengatasi segalapennasalahan di antara PEMOHON dan TERMOHON dengan segala carauntuk memperbaiki kondisi rumah tangga mereka dengan jalan damai danmusyawarah antara PEMOHON dan TERMOHON namun hal tersebut tidakpemah berhasil;Bahwa PEMOHON bermaksud untuk mengakhiri perkawinannya denganTERMOHON, dimana PEMOHON dan TERMOHON telah sepakat untukmembagi harta yang diperoleh selama masa perkawinan secara adil dan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, dan hak
55 — 8
Narkotika;Menimbang, bahwa dengan demikian pula, maka unsur kedua :Menyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1)huruf a Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan majelis hakimtidak dapat dicapai mufakat
845 — 752 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 232 PK/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2)huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolakdan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetapberlaku;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissentingopinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai denganketentuan Pasal 30 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung
11 — 5
No. 2dengan demikian alasan tersebut terbantahkan;Bahwa Tergugat dengan selama mengikuti 4 empat kalipersidangan sependapat dengan Majlis Hakim dan Para Pihak lainuntuk kepentingan yang lebih bermanfaat Penggugat danTergugat agar musyawarah mufakat islah (tidak ada masalah yangtidak bisa diselesaikan dengan baikbaik) bahkan padapersidangan pertama mediasi Majlis Hakim menyatakan antaralain bahwa perkara halal yang sangat dibenci Allah berceraitidak tahun apa akibat resiko di kemudianmasa berumah
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cipto MangunkusumoHalaman Belakang Kantor Trakindo Utama, Samarinda Seberang, Samarinda,dan salah satu point diantaranya menyebutkan jika terjadi perselisihan yangtidak dapat diselesaikan secara mufakat maka para pihak sepakat akanmenyelesaikannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dankesepakatan tersebut juga terlihat pada surat pernyataan yang ada, dan jugakesepakatan secara lisan di mana Penggugat adalah sebagai penyandangdana/membiayai proyek pekerjaan milik Tergugat dan Tergugat sebagaipelaksana
8 — 4
Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan atas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanpara pihak, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping ituMajelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluasluasnyauntuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalanmusyawarah mufakat
16 — 9
Sitaba dan Hasrawati binti Hamsya,ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orangsaksi menerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calonSuaminya berstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalinhubungan yang begitu akrab karena anak para Pemohon menjalin hubunganpacaran sudah 8 bulan dan sudah sering keluar bersama, bahkan sudahmelakukan hubungan suami istri, keluarga Pemohon dengan keluarga calonSsuami anak Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk
55 — 18
Bahwa Penggugat telah membuat perjanjian dengan Tergugat, dimanadalam perjanjian tersebut memuat mekanisme penyelesaian perselisinan.Didalam perjanjian tersebut diterangkan apabila penyelesaian secaramusyawarah dan mufakat gagal menyelesaikan permasalahan yangtimbul, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahansecara hukum dengan memilih domisili hukum pada Pengadilan Negerisetempat sesuai lokasi proyek pekerjaan.Bahwa semua proyek yang diperjanjikan antara PT.
14 — 7
Hakimsebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masingmasing bernama SAKS/ dan SAKSI II, ternyata keterangan satu sama lainsaling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa anakPemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, anak paraPemohon dan calon suaminya berpacaran sekitar 2 tahun, saling mencintalsering pergi berduaan, hubungan mereka berdua sudah sangat dekat, keluargaPemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah bermusyawarahdan mufakat
13 — 11
bernama Jamila binti Ruma dan Saldi bin Rahman, ternyata keterangansatu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkanbahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka,anak Pemohon dan calon suaminya berpacaran sekitar 8 bulan, salingmencintai sering pergi berduaan, hubungan mereka berdua sudah sangat dekatdan anak Pemohon dan calon suaminya sering keluar hingga larut malam,keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telahbermusyawarah dan mufakat
85 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal21 Maret 2018 untuk Kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim ad hoc Tindak PidanaKorupsi
11 — 9
Kemudian walau demikian Tergugat Rekonvensi menyanggupi untukmemberikan nafkah lampau untuk seluruhnya sejumlah Rp. 500.000 (lima ratusribu rupiah) kemudian tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah,maka Majelis Hakim mufakat untuk menolak gugatan rekonvensi PenggugatRekonvensi terkait nafkah lampau dan nafkah iddah karena isteri terbuktinuSyuZz; Tentang MutahHal. 19 dari 22 Hal.
85 — 31
demikianseharusnya AJB tersebut adalah batal demi hukum;Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki itikad tidakbaik dalam rangka ingin~ memiliki rumah tempattinggal milik Penggugat tersebut Dan sejak saat ituantara Penggugat dan Pemohon menjadi pihak yangsaling bersengketa dan berdasarkan PerjanjianPembiayaan Kerjasama Terikat Penuh Sekaligus(Mudharabah Mugayyadah) Nomor : BSS/001/2002/Btanggal 14 Oktober Pasal 15 ayat (2) berbunyi semua sengketa yang timbul dalam perjanjian iniakan diselesaikansecara musyawarah mufakat
ELIARMI SH
Terdakwa:
ABDUL GUPUR Als GUPUR bin WIYOTO
25 — 8
terdakwa ABDUL GUPUR Als GUPUR bin WIYOTO bersamaARIZAN EFENDI Alias RIZAN Bin YAHADAN ( Penuntutan terpisah) , pada hariSenin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 23.00 wib, setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di depan POM Bensin RawaMakmur Jalan Kalimantan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan MuaraBangkahulu Kota Bengkulu, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangberdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenangmengadili, Percobaan dan Mufakat