;Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan ; 2. Nama : Marsoan,S.H. ; ; Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan SengketaKonflik Dan Perkara Pertanahan ; 3 Nama : Lale Fatimi Arbain,S.H. ; .

Jabatan : Kepala Sub Seksi PengendalianPGPaN AMM ji~n=mn meneHalaman 2 dari 10 Halaman Perkara Nomor 259/B/2019/PTTUNSBYKesemuanya Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Pegawai NegeriSipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengahberalamat di Jalan M.Ocet Thalib Nomor 4 Kabupaten Lombok TengahSelanjutnya disebut sebagai ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; Telah M@MbDaca :

,jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 2646/SKU/SETDA.HKM2.2/IX/2019, tanggal 10September 2019:lll. ALFIAN, S.M., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Sungai Durian, RT 01, Desa Muaro TeboPandak, Kecamatan Limbur Lubuk, Kabupaten Bungo,Provinsi Jambi, pekerjaan Wiraswasta;Halaman 1 dari 7 halaman.

Khusus Lampiran Ill atas nama Alfian dari Partai AmanatNasional Daerah Pemilihan Bungo 3;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jambi Nomor946/KEP GUB/SETDA.PEMOTDA2.2/2019 tentang PeresmianPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBungo Provinsi Jambi Masa Jabatan 20192024, tanggal 15 Agustus2019, khusus Lampiran atas nama Alfian, S.M. dari Partai AmanatNasional Daerah Pemilihan Bungo 3;Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Gubernur JambiHalaman 2 dari 7

Putusan Nomor 512 K/TUN/2020Nomor 946/KEP GUB/SETDA.PEMOTDA2.2/2019 tentang PeresmianPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBungo Provinsi Jambi Masa Jabatan 20192024, tanggal 15 Agustus2019, khusus Lampiran atas nama Alfian, S.M. dari Partai AmanatNasional Daerah Pemilinan Bungo 3;6.

Keputusan Tergugat tentang Penetapan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019 termasuk keputusan tatausaha negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf g UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan keputusanobjek sengketa 2 berupa Keputusan Tergugat Il tentang PeresmianPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BungoProvinsi Jambi Masa Jabatan

20192024 merupakan tindakan hukum yangbersifat administratif sebagai kKonsekuensi jabatan dari Tergugat II yang tidakdapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertinbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan

,M.M ;1.Pekerjaan/Jabatan : ASN / Asisten Pemerintahan SetdaProvinsi Sumatera Barat ;2. Nama : ENIFITA DJINIS, S.H ;1.Pekerjaan/Jabatan : ASN / Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Sumatera Barat ;Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor : 31/G/2018/PTUNPDG3. Nama : AZMEIYEDA MAKMUR, S.H ;Pekerjaan/Jabatan : ASN/Kepala Bagian Dokumentasi,Bantuan Hukum dan HAM pada BiroHukum Setda Provinsi Sumatera Barat ;4. Nama : YENNI NOVARITA, S.H.

,M.H ;Pekerjaan/Jabatan ASN/Kasubag Penanganan SengketaHukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Sumatera Barat ;5. Nama >: MIRAWATI, S.H.,M.M ;Pekerjaan/Jabatan : ASN/Staf Subbag PenangananSengketa Hukum pada Biro HukumSetda Provinsi Sumatera Barat ;Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di KantorGubernur Provinsi Sumatera Barat Jalan Jenderal Sudirman No. 51Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa Penggugat telah melaksanakan dan menjalani PutusanPengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti atas perkara pidanasebagaimana tersebut dalam pertimbangan objek sengketa tersebut,serta telah mendapat pula hukuman jabatan baik secarastruktural berupatidak lagi menduduki jabatan (non job).

Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkatlebih rendah;Cc. Pembebasan dan jabatan;d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendirisebagai PNS; dane. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.7.

Surat dari BKN Nomor : K 2630/V.1398/99, tertanggal 2Oktober 2018, Perihal : Surat Penyampaian Data PNS YangDihukum Penjara atau Kurungan karena melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan dan contoh KeputusanPemberhentian tidak Dengan Hormat Sebagai PNS;3.

Bahwa dalam melaksanakan amanat peraturan yangberlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dalam hal pemberhentian karenamelakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan jabatan, atau karena melanggarDisiplin Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telah melasanakan PerintahUndangUndang tersebut;12.

Dengan Jabatan,tanggal 13 September 2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);: Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1398/99 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang DihukumPenjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tidak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, tanggal2 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dengan riwayat pekerjaan sebagai DGPIKUT 2 ~nnnnnnnn nnn nnn nnn nnn nn nnn enn nnnanmnananananananamenananamnnamamnmnian nmrUraian Tehitung MulaiJGol Jabatan No. Surat Tanggal SuratNo.

Bahwa, Gubernur Bengkulu merupakan organ jabatan Tata UsahaNegara, sehingga memenuhi unsur Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara . c. Bahwa, Surat Keputusan aquo menjelaskan secara tegas Keputusan GubernurNomor : E.815 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai pegawai negeri sipil atas nama Yunalis, ahli muda pendidikan NomorInduk Pegawai 19541111197702 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina(IV/a) tanggal 6 Oktober 2015.

Bahwa, Surat Keputusan aquo tidak membutuhkan persetujuan dari instansimaupun organ jabatan lainnya, sehingga unsur Final dalam pasal tersebutLETPSNUNI.~~ enone enn nn nonin nnn nnnn nnn nnn nanennnnanansnamnenssnsnensenasf. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan aquo menyebabkan Penggugatkehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. Dengan demikian unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata LE@NIGINUN , amma nnn nr a cee era en6.

atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau penguruspartai politik; ataud. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukanGEGEN DELEN CANA, ~~~~ nnn ammeter ntSedangkan dalam Surat Keputusan aquo dinyatakan bahwa Penggugattelah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 9 huruf

aPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil, berbunyi :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atauDengan demikian Tergugat keliru menerapkan Pasal 9 huruf a PeraturanPemerintah

Bharada 7510466, Jabatan Tamtama Satbrimob, KesatuanSatbrimobda Kaltim;e Surat Izin Nomor Polisi SI/12/I/1999/Satbrimob. tanggal 15 Januari 1999tentang Penempatan Rumah Dinas atas nama Dominggus S.B.B.,Pangkat/Nrp. Bharada 74060534, Jabatan Tamtama Satbrimob,Kesatuan Satbrimobda Kaltim;2. Bahwa Rumah Dinas tersebut adalah merupakan asset Negara yang dalamhal ini milik Komdak XIV Kaltim (sekarang Polda Kaltim);3.

Bharada 7510466, Jabatan Tamtama Satbrimob, KesatuanSatbrimobda Kaltim;e Surat Izin Nomor Polisi SI/12/I/1999/Satbrimob. tanggal 15 Januari 1999tentang Penempatan Rumah Dinas atas nama Dominggus S.B.B.,Pangkat/Nrp. Bharada 74060534, Jabatan Tamtama Satbrimob,Kesatuan Satbrimobda Kaltim;Bahwa bekas Mayor Polisi almarhum G. C.

Bharada 7510466, Jabatan Tamtama Satbrimob, KesatuanSatbrimob Kaltim; Surat Izin Nomor Polisi SI/12/I/1999/Satbrimob. tanggal 15 Januari 1999tentang Penempatan Rumah Dinas atas nama Dominggus S.B.B.,Pangkat/ Nrp.

Bharada 7510466, Jabatan Tamtama Satbrimob, KesatuanSatbrimob Kaltim;e Surat Izin Nomor Polisi SI/12/I/1999/Satbrimob. tanggal 15 Januari 1999tentang Penempatan Rumah Dinas atas nama Dominggus S.B.B.,Pangkat/Nrp.

Bharada 7510466, Jabatan Tamtama Satbrimob, KesatuanSatbrimob Kaltim;e Surat Izin Nomor Polisi SI/12/I/1999/Satbrimob. tanggal 15 Januari 1999tentang Penempatan Rumah Dinas atas nama Dominggus S.B.B.,Pangkat/Nrp. Bharada 74060534, Jabatan Tamtama Satbrimob,Kesatuan Satbrimob Kaltim;Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum;Bahwa dengan akalakalan dan dengan rekayasa tahutahu TergugatRekonvensi (ahli waris almarhum G. C.

LAB : 0528/NNF/2020 tanggal 09Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM. pangkatAjun Komisaris Polisi NRP. 80101254, jabatan Kasubbid Narkoba padaLaboratorium Forensik Polda Riau dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm., pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815, jabatan PaminSubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dengankesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa DEDIBUSRAN Als DEDI Bin M.

LAB : 0528/NNF/2020 tanggal 09 Juli2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM. pangkat AjunKomisaris Polisi NRP. 80101254, jabatan Kasubbid Narkoba padaLaboratorium Forensik Polda Riau dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm., pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815, jabatan PaminSubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dengankesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa DEDIBUSRAN Als DEDI Bin M.

LAB : 0528/NNF/2020tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM.pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP. 80101254, jabatan Kasubbid Narkoba padaLaboratorium Forensik Polda Riau dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm., pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815, jabatan Pamin SubbidNarkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwabarang bukti yang dianalisis milik Terdakwa DEDI BUSRAN Als DEDI Bin M.

,MM., jabatan Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang PangkalanKerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa2 (dua) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dibungkusdengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,41 gram.

SK Pengangkatan Jabatan PNS/Karyawan terakhird. Kartu TASPENe. KARPEGf. KARIP (khusus bagi pensiunan PNS)6. Agunan:a. BPKBb. AJB, Akte Hibah dan Akte Lainnya (yang dapat ditingkatkan statusnyamenjadi sertifikat)c. SHM/SHGBd. Surat berharga7. Bukti pendukung lainnya:a.

SK Pengangkatan Jabatan PNS/Karyawan terakhird. Kartu TASPENe KARPEGf. KARIP (khusus bagi pensiunan PNS)Agunan:a. BPKBb. AJB, Akte Hibah dan Akte Lainnya (yang dapat ditingkatkanstatusnya menjadi sertifikat)c. SHM/SHGBd. Surat berhargae. Bukti pendukung lainnya:d.

Apabila dengan jabatan atau kedudukannya tersebut Terdakwamemiliki Kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalamsurat dakwaan, maka barulah dapat dikatakan Terdakwa dengan jabatannyatersebut memenuhi kriteria unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalamPasal 3. Undang undang Nomor 31. tahun 1999.

Ali. adalah termasuk pengertian setiap orang yangmemiliki Suatu kKedudukan dan jabatan, yang dengan kedudukanya tersebutterdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimanayang didakwakan dalam surat dakwaan perkara a quo.

Terdakwa adalah subyek hukum setiaporang yang mempunyai kedudukan dan jabatan tidak melakukan perbuatanyang ditentukan dalam Keputusan Direksi PT.

., Jabatan Devisi Hukum KPU KotaParepate; === 2 22 nn nnn on nn enn nee nen een eneAbdullah, Jabatan Devisi Logistik KPU Kota Parepare;Mursalim Muslimin, S.E., Jabatan Devisi Sosialisasi KPU KotaParepate;

dan kedudukan Terdakwa selaku KaurKeuangan dan/atau Bendahara Desa Tipar, dan berkaitan erat denganperbuatan saksi SIRUN, S.Sos. dalam jabatan dan kedudukannyaselaku Kepala Desa Tipar, dimana tanpa jabatan atau kedudukantersebut, maka Terdakwa dan/atau saksi SIRUN, S.Sos. tidak akanmempunyai Kewenangan untuk mengeluarkan dana/keuangan DesaTidar dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan diDesa Tipar Tahun 2014 2016 tersebut;Menimbang, bahwa karena dasar diberikannya kewenanganuntuk mengeluarkan

kas desa Tidar dalam pelaksanaan kegiatanpembangunan di Desa Tipar tersebut kepada Terdakwa adalah karenaTerdakwa menduduki Jabatan atau Berkedudukan sebagai KaurKeuangan dan/atau.

Primair ini), melainkan 21 Perkara Tindak Pidana Korupsimerupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam keadaankhusus karena adanya suatu jabatan atau kedudukan yaitu sebagaiBendahara Desa Tipar;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang karena kedudukan atau jabatan yang diembannyaselaku Bendahara Desa Tipar, maka menurut pertimbangan Pengadilanketentuan yang lebih tepat untuk diterapbkan kepada Terdakwa

atau Kedudukan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukanyang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan laindari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenanganadalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukandari pelaku

olehterdakwa, yaitu:A Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atauA Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atauA Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atauA Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atauA Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atauA Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;Menimbang, bahwa apabila Terdakwa telah terbukti melakukansalah satu dari enam alternatif perbuatan sebagaimana dimaksud diatas, maka dengan sendirinya perbuatan terdakwa telah memenuhiunsur tindak

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bati Binpers Korem 022/PTbertugas dan bertanggungjawab :a. membina personil dalam bidang pembinaan karir yaitu :1) =menyusun periode UKP/Prediksi UKP satuan jajaranKorem.2) mengusulkan jabatan ke Komando atas Bintara danTamtama.3) =menyusun, menghimpun usulan jabatan Pama darisatuan jajaran Korem 022/PT4) menghimpun usulan pindah satuan Pa, Ba, Ta dan PNSdijajaran Korem 022/PT.b. pembinaan pendidikan danCc. perawatan personilBahwa proses pengajuan perpindahan tugas

Bahwa pada bulan November 2012 sesuai dengan Surat PerintahDanrem 022/PT secara fungsional ditempatkan di Sipers Korem 022/PTdengan jabatan Bati Binpers namun secara defenitif skep jabatanTerdakwa di Bamin Timhub Kima Korem 022/PT.173.

Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Bati BinpersKorem 022/PT adalah :a. membina personil dalam bidang pembinaan karir yaitu :1) menyusun periode UKP/Prediksi UKP satuan jajaran Korem.2) mengusulkan jabatan ke Komando atas Bintara danTamtama.3) menyusun, menghimpun usulan jabatan Pama dari satuanjajaran Korem 022/PT4) menghimpun usulan pindah satuan Pa, Ba, Ta dan PNSdijajaran Korem 022/PT.b. pembinaan pendidikan; danCc. perawatan personil.4.

Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai BatiBinpers Korem 022/PT adalah :a. membina personil dalam bidang pembinaan karir yaitu :1) menyusun periode UKP/Prediksi UKP satuan jajaran Korem.2) mengusulkan jabatan ke Komando atas Bintara danTamtama.3) menyusun, menghimpun usulan jabatan Pama dari satuanjajaran Korem 022/PT4) menghimpun usulan pindah satuan Pa, Ba, Ta dan PNSdijajaran Korem 022/PT.b. pembinaan pendidikan; danCc. perawatan personil.4.

Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai BaltiBinpers Korem 022/PT adalah :23a. membina personil dalam bidang pembinaan karir yaitu :1) menyusun periode UKP/Prediksi UKP satuan jajaran Korem.2) mengusulkan jabatan ke Komando atas Bintara danTamtama.3) menyusun, menghimpun usulan jabatan Pama dari satuanjajaran Korem 022/PT4) menghimpun usulan pindah satuan Pa, Ba, Ta dan PNSdijajaran Korem 022/PT.b. pembinaan pendidikan; danCc. perawatan personil.3.

;Bahwa terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2014 Penggugatdiberhentikan Sementara dari Jabatan Negeri karena diduga Turutmelakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pengadaan/Penyaluran Bahan Logistik Bencana pada Badan PenanggulanganBencana Daerah Kab. Kudus TA 2012 berdasarkan Keputusan BupatiPutusan Nomor : 119/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 7 dari 47 halaman12.13.Kudus Nomor : 887/231/2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentangPemberhentian Sementara Saudra SUGIYANTO, S.ST, MT dari Jabatan Negeri.

Halaman 11 dari 47 halamankejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum;.

Sugiyanto, S.ST.MT.tersebut, yang mana dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang UndangNo. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbuny/I :;Pasal 87 ayat (4) : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : Hurufb: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umuM.

Halaman 14 dari 47 halaman27.28.Bahwa oleh karena Itu Tergugat bukan Pemangku Jabatan SebagaiBupati atau Kepala Daerah; bukan Seoarang Sekretaris Daerah; bukanpula seorang Kepala Dinas atau Bukan Kepala SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah).

Saksi BUDI SUBARKAH, menyatakan sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah pegawai negeri sipil yang berdinas di PUPRKabupaten Kudus dengan jabatan Kasubbag Umum danKepegawaian ;Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai Kasubbag Umum danKepegawaian di PUPR sejak tangal 3 Januari 2017 sampai dengan 30Juli 2018 dan telah memasuki masa pensiun per tanggal 1 Agustus2018; Bahwa Saksi ikut dalam rapat tanggal 19122016 yaitu dengan agendapenyerahan SK kepada pak Sugiyanto, dkk oleh Sekretaris BKPP,namun berkas SK

;Jabatan : Asisten Sekretaris BadanPertimbangan Kepegawaian ;Unit Kerja : Sekretariat BadanPertimbangan Kepegawaian ;Alamat : Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta2 Nama : Muhammad Erwin, SH. ;NIP > 19811128.198103.1.001 ;Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan A ;Unit Kerja : Sekretariat Badan PertimbanganKepegawaian ;Alamat : Jl.Proklamasi Nomor 56, JakartaPusat ; 3.

Bila dikaitkan denganKUHP Pasal 51 (1) yang berbunyi : Barang siapa melakukan perbuatan yangmelaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidakdipidana. Pasal 51 (2) Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnyapidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintahdiberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkunganpekerjaannya"; Menimbang. bahwa Tergugat telah memutarbalikan fakta.

KURSANI didasarkankepada Perintah Jabatan dari Kasi Tipidum, Kejaksaan Negeri Banjarmasin yangsudah mengetahui tentang kepalsuan Putusan tersebut dan memberikan jaminanbahwa Kasi Tipidum yang akan bertanggung jawab kalau terjadi apaapa sehinggaPenggugat tidak dapat dipersalahkan secara kedinasan.

Perintah jabatan (ambtlijk bevel) yang diatur dalam Pasal 51ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan olehpenguasa yang berwenang, tidak dapat dipidana.

Apabilaatasan mengeluarkan perintah jabatan kepada bawahannya, pada dasarnya harusmelaksanakan, namun apabila perintah tersebut dinilai keliru atau salah danbertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka seorang bawahan berhak untuktidak melaksanakannya (menolak).

;Jabatan Kabidkum Polda Sumut;2. AKBP Dadi Purba, S.H.;Jabatan Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut;3. AKBP Drs. Soepriatmono P., S.H., M.H., M.Psi.;Jabatan Advokat Madya 1 Bidkum Polda Sumut;4. Kompol Ramles Napitupulu, S.H.;Jabatan Kaur HAM Bidkum Polda Sumut;5. lpda Rismanto J. Purba, S.H., M.H.

Putusan Nomor 11 PK/TUN/2016Tergugat, terhadap atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI,Pangkat Bripka Nrp 72110047, Jabatan / Kesatuan Ba Polsek SiantarSelatan Polres Pematangsiantar, sebagaimana Objek Gugatan yangdilakukan Penggugat ;6.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SYAH, Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / 1/2013, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDISYAWALUDDIN SILALAHI, Pangkat / Nrp : Bripka / 72110047,Jabatan/Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;3.

Putusan Nomor 11 PK/TUN/2016pangkat Bripka Nrp.72110047, Jabatan /Kesatuan Ba.Polres PematangSiantar tertanggal 21 Januari 2013 ;3. Mewajibkan kepada Tergugat Mencabut Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDISYAWALUDDIN SILALAHI, pangkat Bripka Nrp.72110047, Jabatan/Kesatuan Ba.Polres Pematang Siantar tertanggal 21 Januari 2013 ; 4.

Putusan Nomor 11 PK/TUN/2016ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI , Pangkat Bripka, Nrp. 72110047,Jabatan/Kesatuan Ba Polres Pematangsiantar tertanggal 21 Januari 2013;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, hak dankedudukan Penggugat seperti semula;5.

pula dilihat apakah dengan jabatan atau kedudukannyatersebut Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan yangdidakwakan dalam surat Dakwaan.

Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukannya.Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yangbersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakankesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan.

Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanyabagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memilikikualitas pribadi tertentu.

Orang yang karena memilikijabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyaipeluang atau waktu yang sebaikbaiknya untuk melakukan perbuatanperbuatantertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu.

Oleh karenamemangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan,kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatanatau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang.Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya.menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukannya. (vide : Drs.

bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi / Pekerja telahmengajukan permohonan peninjaun kembali terhadap putusan MahkamahAgung No. 42 K/PHI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidahulu sebagai Termohon Kasasi / Pengusaha dengan posita perkara sebagaiberikut :Bahwa pekerja telah bekerja pada perusahaan sejak 2 Oktober 1989sampai dengan 1 Mei 2005 (15 tahun 8 bulan), jabatan

sebagai pelaksana administrasi umum dengan alasan pekerjasering meninggalkan kantor dan melalaikan tugas ;Bahwa surat keputusan direksi tentang pemberhentian dari jabatantersebut tidak dapat diterima oleh pekerja dan pekerja telah mengajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam amar putusannyaantara lain menyatakan batal Surat Keputusan Direksi No.12/KPTS/PDAMAG/2001 tanggal 12 Pebruari 2001, dan memerintahkan pengusaha untukmerehabilitasi jabatan

PDAMAG/V2005, tanggal 28 Mei 2001 namun surat tegurantersebut ditanggapi oleh pekerja dengan surat tertanggal 5 Juni 2001, yangpada intinya menolak untuk melaksanakan tugas karena Surat KeputusanPemberhentian pekerja sebagai kepala unit Batu Kambing dalam prosesPengadilan Tata Usaha Negara ;Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugassecara berdaya guna dan berhasil guna, pengusaha mengeluarkan suratkeputusan No. 33/KPTS/PDAMAG2002, tanggal 6 Juli 2002 tentangpengalinan tugas dan jabatan

No. 073 PK/PDT.SUS/2008Dalam hal ini Pemohon tidak dapat menerimanya, karenaPemohon merasa dirugikan oleh Termohon dan Pemohonmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;Bahwa gugatan Pemohon pada Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang tersebut dikabulkan dalam Putusan tanggal 25 September2001 No.07/G/2001/PTUNPDG dengan amar putusannya antaralain ; Menyatakan batal Surat Keputusan Direksi No.12/KPTS/PDAMAG/2001 tanggal 12 Pebruari 2001 danmemerintahkan Termohon untuk merehabilitasi jabatan

Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi Sumatera Barat telah keliru) menerima PerkaraPermohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja dari Direktur PDAMKabupaten Agam terhadap Pemohon, karena antara Pemohondengan Termohon masih dalam berperkara di Pengadilan TataUsaha Negara mengenai kedudukan Pemohon yang dialihfungsikan oleh Termohon ke jabatan lain yang mengakibatkankerugian bagi Pemohon, lebihlebih gugatan Pemohon telahdikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yangmengakibatkan

Sinamartin telah mengakui sendiri masaevaluasi/penilaian seorang calon Manager (Staf dengan Jabatan penting)adalah 6 (enam) bulan, berarti sudah ada kata sepakat. Dengan demikianmaka apabila Penggugat (Pengusaha) menilai jangka waktu tersebut 6bulan yang diperjanjikan tidak memenuhi syarat, maka masingmasingpihak dapat mengakhiri hubungan kerja tanpa harus dengan adanya PHKdengan uang pesangon. Bahwa karyawan Sdr. F.

Sinamartin sangat tidak bisa dipercaya apalagi bagi seorangdengan jabatan penting dalam perusahaan nilainilai seperti tersebut adaHal. 3 dari 11 hal. Put.

Sinamartinmasa penilaian selama 6 bulan telah disepakati dan menerimanya untukbekerja dengan jabatan tertentu (Manager) di Perusahaan;Bahwa Pekerja kemudian ingkar dari pengakuan yang sudah dijalaninyamerupakan suatu bukti bahwa karyawan (Sdr. F. Sinamartin) tidak jujurpada dirinya dan pada komitmennya;Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 177 K/TUN/2002Bahwa faktor ketidak jujuran Sdr. F.

Sinamartin atas pengakuan gaji dariyang nyatanya diterima adalah hal yang dapat dijadikan acuan ketidakjujuran sebagai seorang pimpinan (Manager);Bahwa sebagai seorang yang menerima jabatan tinggi (tertentu) disebuah perusahaan faktor kejujuran adalah merupakan nilai yang palingtinggi untuk dijaga. Hal tersebut tidak dimiliki oleh karyawan (Sdr.

Sinamartin hanya 6 bulandan telah disepakati untuk jabatan tersebut dengan persyaratan masapenilaian 6 bulan dan ternyata tidak lulus. Kemudian dalam keputusanPenggugat diharuskan membayar gaji berjalan selama 6 bulan sebesar100%, ditambah 2 bulan gaji sebagai pesangon dan 15% perumahan danpengobatan.

1. Menyatakan Terdakwa DWY EDY SUTRISNO ALS CHENCHEN DWY SUTRISNO BIN BEJO SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DWY EDY SUTRISNO ALS CHENCHEN DWY SUTRISNO BIN BEJO SLAMET oleh karena itu selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edo Prasetio Bin Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yonathan Yuniwianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan Pemalsuan surat
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa Yonathan Yuniwianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;