pelaksanaan kegiatan pembangunan (peningkatan Jalan Lapen)Jalan Desa SelaliPerumahan PIR dengan nilai sebesar Rp291.079.000,00 (duaratus Sembilan puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adayang berasal dari APBO Kabupaten Bengkulu Selatan (DAKDAU) melaluiDPA Nomor : 1.03.1.03.01.15.18.5.2 tanggal 28 Agustus 2009 yangdilaksanakan oleh Terdakwa Supriyadi Tajudin Bin Tajudin;Bahwa Terdakwa mengakui ditemukan ada beberapa pekerjaan tidak dilakukandengan alat mekanik tetapi dilakukan dengan system

pidana korupsi yang bukanpegawai negeri atau orang perseorangan swasta, dihubungkan denganperkara a quo dimana kedudukan Terdakwa sebagai Wakil Direktur CV.Persada Gemilang yang diberi kewenangan untuk melaksanakanpekerjaan namun dalam kenyataannya Terdakwa telah membuat laporantidak sesuai dengan progress di lapangan hal tersebut dikuatkan dandidukung oleh keterangan saksi Zainal Abidin sebagai Tim PHO yaitu :Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan di lapangan, Tim PHO melakukanpemeriksaan dengan system

Dian Irawan;Bahwa Terdakwa mengakui ditemukan ada beberapa pekerjaan tidak dilakukandengan alat mekanik tetapi dilakukan dengan system manual, misalnya padapemasangan goronggorong alat yang dipakai molent, pompa air dan fibrator danhal tersebut tidak digunakan sehingga dengan tidak dipergunakan alat tersebutmaka biaya yang sudah tercantum dalam RAB tidak terpakai sedangkan alattersebut sudah ada dalam kontrak berdasarkan keterangan ahli ad charge yangdihadirkan oleh Terdakwa dalam putusan Majelis

SA.0013/SBS.813.PO/05DMI dimana sistem pelaksanaan pekerjaan yang semula paralel dirubah secarasepihak oleh Tergugat menjadi system Estafet dengan jangka waktu takterbatas, yang berakibat kepada kepada inkonsistensinya pelaksanaanpekerjaan sebagaimana disepakati dalam Subcontract Agreement No.SA.0013/SBS.813.PO0/05 DMI, yang berakibat tidak mempunyai nilai borongankeselurunhan untuk biaya pekerjaan yang timbul dengan system Estafet yangtidak terbatas tersebut, sedangkan pengajuan Escalation price

tidak diterima oleh Tergugat.Bahwa Perubahan sepihak yang dilakukan Tergugat diatas merupakanbentuk Wanprestasi/Ingkar janji atas isi Subcntractor Agreementan yang munculakibat perubahan sepihak diatas bukanlah No.SA.0013/SBS.813.PO0/05 DMI,sehingga secara hukum segala keadaan yang muncul akibat perubahan sepihakdiatas bukanlah merupakan kesalahan Penggugat selaku Subcontractorpekerjaan ;Bahwa perbuatan Tergugat selain secara sepihak merubah systempelaksanaan pekerjaan yang semula paralel menjadi system

Bahwa selanjutnyapada pukul 07.00 Wita sebuah mobil pickup berwarna putih tiba dilokasiunjuk rasa dengan memuat sound system (pengeras suara), tidak lamakemudian Terdakwa III ILHAM KILLING naik keatas mobil sound systemmelakukan orasi dan setelah Terdakwa II ILHAM KILLING orasi sekitarpukul 07.30 wita saksi YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) tiba dilokasiunjuk rasa lalu naik ke atas mobil soundsystem memberikan himbauankepada massa aksi dengan kalimat rekanrekan, saya sudah mendengarsemua aspirasi

Bahwa selanjutnyapada pukul 07.00 Wita sebuah mobil pickup berwarna putih tiba dilokasiunjuk rasa dengan memuat sound system (pengeras suara), tidak lamakemudian Terdakwa III ILHAM KILLING naik keatas mobil sound systemmelakukan orasi dan setelah Terdakwa II ILHAM KILLING orasi sekitarpukul 07.30 wita saksi YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) tiba dilokasiunjuk rasa lalu naik ke atas mobil soundsystem memberikan himbauankepada massa aksi dengan kalimat rekanrekan, saya sudahmendengar semua aspirasi

TONI kemudiankapolres konawe meminta waktu kepada terdakwa bersama kawankawannya selama 2 (dua) hari untuk di kKomunikasikan kepada Mr.TONI terkait tuntutan massa aksi eks kariawan.Bahwa terdakwa ANDI FALLE kordinator lapangan berorasi di lokasiunjuk rasa.Bahwa setelah datang sebuah mobil Pick Up warna putih yangmemuat sound system (pengeras suara) tiba dilokasi unjuk rasa,setelah itu terdakwa ILHAM KILLING naik ke atas mobil melakukanorasi kemudian sekitar pukul 07.30 wita Kapolres Konawe yaitu

Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp.) denganHarmonized System Code 0306.31.20, di atau dari wilayah NegaraRepublik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlinat pada Abdomen luar danukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir(Panulirus homarus) dengan Harmonized System Code0306.31.20; ataub. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar danukuran

panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnyadengan Harmonized System Code 0306.31.20; Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 45 tahun2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan

SUKMAWATI) pada saat itu berada diSamarinda Kalimantan Timur.Bahwa terdakwa, dengan tujuan untuk melakukan penyelesaian prosesadministrasi aplikasi kredit yang dimaksud diatas, lalu menandatangani sendiri formDebitur atas nama ABDUL MALIK untuk selanjutnya aplikasi tersebut diteruskanmelalui system perusahaan sampai dengan perusahaan melakukan pencairan keuangankepada seseorang yaitu saksi NURWAHIDIN, adapun total pencairan keuangan atasdisetujuinya aplikasi sebagaimana diatas adalah berupa pemindah

FIRST INDOAMERICAN LEASING Cabang Makassar menandatangani berkas Aplikasi kredittersebut, terdakwa telah mengetahui bahwa aplikasi kredit tersebut telah ditanda tanganioleh DEBITOR atas nama ABDUL MALIK dan berdasarkan hal tersebut, maka aplikasikredit tersebut diproses melalui system sampai dengan adanya pencairan pembayaranyang dibuktikan dengan adanya PT.

saksiCikwan serta bukti surat yang bertanda bukti P.1 yang berupa SuratKeterangan Jual Beli tertanggal 25 Desember 1987 antara Mazir Mananselaku penjual dan Penggugat selaku pembeliMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk menelitiapakah jualbeli tersebut telah sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Undangundang No. 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan bahwa Hukumtanah nasional kita adalah hukum adat, yang berarti konsepsi, asasasas,lembaga dan system

hukum yang dipergunakan adalah system hukum adat ;Halaman 47 dari 61 Halaman Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN KagMenimbang, bahwa pengertian jual beli tanah menurut hukum adatadalah merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya :1.

Terang ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahperjanjian jualbeli antara Penggugat dengan Mazir Manan telah memenuhisyaratsyarat sebagimana dalam system hukum adat, sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tunai adalahpenyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama,yang mana pembayaran tersebut bisa dilakukan secara kontan atau dibayarsebagian;Menimbang, bahwa apabila dicermati buti surat penggugat yangbertanda bukti P1 yang berupa Surat

dan ketentuanpengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020; Bahwa ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/ataudikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yakni tidak dalamkondisi bertelur yang terlinat pada obdomen luar dan ukuran panjang karapasdi atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gram per ekor untuklobster pasir dengan Harmonized system

danketentuan pengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020; Bahwa benar ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/ataudikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yakni tidak dalamkondisi bertelur yang terlinat pada obdomen luar dan ukuran panjang karapasdi atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gram per ekor untuklobster pasir dengan Harmonized system

Bahwa ukuran dan berat lobster yang dapatditangkap dan/atau dikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yaknitidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada obdomen luar dan ukuranpanjang karapas di atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gramper ekor untuk lobster pasir dengan Harmonized system code 0306.31.20, untuklobster jenis lainnya tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada obdomenluar dan ukuran panjang

Satu unit alat berat Komatsu Hydraulic Excavator PC200LC7, S/N:C76666, 143 HP/1950 RPM, Komatsu Diesel Engine SAA6D102E2, Alternator 35A 24V, Auto Decel Batteries 100 Ah/2 x 12 V, Cabin Hearview mirrorRH, Counterweight, Dry type air cleaner, double element, Fuel retil pump,Std Boom 5700 MM, Std Arm 2900 MM Strengthenod, Engine overheat prevention system, Fan guard structure Bucket Std 0.93 M3 SAE, Hydraullc track adjusters feach sidel, Monitor panel, PPC hydraulic control system, starting motor 4,5

KW/24 V x 1, Suction fan, track gunding guard, center section, track roller: PC2007 7 each side, track shoe: 800 MM triple grousher shoe, working linght 2 (bloom and RH), working mode selection system, AM/FH radio, Cap & Overall, general tool kit, spare parts for firat service, parts book operation & maintenance manual tahun beli 2008 olehPT.

PKFB 600 GT.59,22 tersebut tidak memiliki Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan diGlobal Position System (GPS) posisi kapal ikan An. KM. PKFB 600 GT.59,22 padasaat ditemukan berada diposisi koordinat 04 46 13 U 98 54 08 T termasukwilayah Selat Malaka Perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

PKFB 600 GT.59,22 tersebut tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) dan apabila dilinat dipeta laut dan dikonversikan diGlobal Position System (GPS) posisi kapal ikan An. KM.

PKFB 600 GT.59,22 pada saat ditemukan berada diposisikoordinat 04 46 13 U 98 54 08 T bila dilihat di peta laut dan dikonversikan diGlobal Position System (GPS) termasuk wilayah Selat Malaka Perairan ZonaEkonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 JoPasal 9 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

BINTANG LAUT4801, berada pada posisi 04 46 13 U 98 54 08 T, setelah dikonversikan di Global Posisition System (GPS) dan Peta Lautadalah termasuk Wilayah ZEE Indonesia, yang merupakan wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI).Menimbang, bahwa dari fakta di atas unsur Dengan sengaja di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi;Ad.3 : Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan.Menimbang bahwa, usaha perikanan dibidang penangkapan ikan adalahkegiatan usaha

Alahan Panjangdengan luas 39.208,07 Hektar.Bahwa ada batas alam berupa sungai yang membedakan lahanpenduduk dengan kawasan suaka alam (KSA) Malampah AlahanPanjang Menjadi Suaka Margasatwa (SM) Malampahan Alahan Panjang,yang berjarak kurang lebih lima ratus meter.Bahwa pada kawasan Suaka alam tidak diperbolehkan untukmelakukan penebangan pohon.Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN LBB Bahwa alat yang ahli pergunakan untuk melakukan pengukuran tunggulkayu adalah berupa Global Position System

Bahwa alat yang ahli pergunakan untuk melakukan pengukuran tunggulkayu adalah berupa Global Position System (GPS) merek Garmin TypeMontana Seri 680.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta

Bahwa alat yang ahli pergunakan untuk melakukan pengukurantunggul kayu adalah berupa Global Position System (GPS) merekGarmin Type Montana Seri 680.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebutdiatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwatermasuk kategori dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasilhutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyahasil hutan, sehingga dengan demikian unsur kedua dakwaan PenuntutUmum harus dipandang telah cukup terpenuhi

YASIR HASIBUAN sesuai dengan berkas/persyaratan pengajuanpenggantian buku tabungan dan ATM;Bahwa pada saat itu laki laki yang bernama JUNAIDI mengaku bernama MHDYASIR HASIBUAN datang ke Bank BRI Cabang Tebing Tinggi membawa KTPasli atas nama MHD YASIR HASIBUAN dan kemudian surat keterangan darikepolisian dengan laporan kehilangan barang atas nama MHD YASIRHASIBUAN, membawa photocopy kartu keluarga atas nama MHD YASIRHASIBUAN serta mengajukan berkas yang dibawa pada saat itu Sesuai dengandatabase (system

Costumer Service(CS) mengkonfirmasi nama ibu kandung, nomor handpone dan memverifikasiKTP dan sesuai dengan berkas pengajuan yang di ajukan oleh nasabahtersebut dan saat itu saksi juga mempertanyakan / memverifikasi nasabahberapa jumlah saldo terakhir yang berada di dalam nomor rekening tersebut dansaat itu laki laki tersebut menjawab bahwa saldo terakhir yang berada di nomorrekening milik nya sebesar Rp.19.950.000 (sembilan belas juta sembilan ratuslima puluh rupiah) sehingga saksi pun mengecek di system

BRI dan ternyatabenar bahwa sisa saldo terakhir nasabah sesuai dengan system BRI;Bahwa adapun persyaratan yang diajukan oleh nasabah untuk mengganti bukutabungan ataupun ATM yang hilang yakni KTP nasabah yang asli, SuratKeterangan hilang dari pihak Kepolisian.Bahwa prosedur diterbitkan oleh pihak Bank BRI atas permintaan nasabah yangmengaku sebagai MUHAMMAD YASIR HASIBUAN alias YASIR adalah 1 (Satu)buah buku tabungan Britama warna biru dengannomor rekeningHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus

Muaro Jambi dan mengambil titikkoordinat alat GPS yaitu 01 41 27.5 LS dan 104 11 34.4 BT;Bahwa dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaitu GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX;Bahwa benar kawasan hutan produksi dalam perkara ini berada di dalamareal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam(IUPPHKHA) PT.

Muaro Jambidan mengambil titik koordinat alat GPS yaitu 01 41 27.5 LS dan 104 11Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Snt1.34.4 BT; dan dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaituGlobal Position System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bangun PL. Tobing benar kawasanhutan produksi dalam perkara ini berada di dalam areal Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPPHKHA) PT.

Muaro Jambi danmengambil titik koordinat alat GPS yaitu 01 41 27.5 LS dan 104 11 34.4 BT;dan dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaitu GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX dimana kawasanHalaman 30 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Snthutan produksi tersebut di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu dalam Hutan Alam (IUPPHKHA) PT.

kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalamwilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual ataumassal;Pemeliharaan dan pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanahuntuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftartanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat denganperubahanperubahan yang terjadi kemudian;Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperolehdari suatu pengukuran dan perhitungan dalam system

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitasbidang tanah dengan suatu system penomoran;17.

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuatidentitas bidang tanah dengan suatu system penomoran;17.

Kayu 1.375.000 152.763 1.222.23845 Meja 1/2 Biro 1.375.000 152.763 1.222.23846 Kursi Chitose 1.950.000 216.645 1.733.35547 Cleaning Cartridge 1.300.000 108.323 1.191.67848 Genset 138.000.000 7.665.900 130.334.10049 awe Satpal ERPLE 1.700.000 94.435 1.605.56550 Rak Filling 22.000.000 611.050 21.388.950Sistem Informasi51 Manajemen Project 498.850.000 146.868.923 351.981.077Total Aktiva 2007 1.179.477.000 487034.160 692.442.840Harga AkumulasiAktiva Tahun 2008 Perolehan Penyusutan Nilai Buku1 Sound System

No. 546 K/Pdt/2011 Total Aktiva 2007 1.179.477.000 487034.160 692.442.840Harga AkumulasiAktiva Tahun 2008 Perolehan Penyusutan Nilai Buku1 Sound System 5.270.000 1.610.117 3.659.8832 Lensa Camera 15.492.100 3.872.638 11.619.4623 Hardisk 500.000 111.100 388.9004 Meja & kursi 1.700.000 377.740 1.322.2605 CISCO WS Serial 24 Port 6.000.000 1.333.200 4.666.8006 Computer HP Pavillion 32.200.000 7.154.840 25.045.1607 Serial Chard WIC 1T 3.005.000 584.247 2.420.7538 OLinkswitch 24 Port 730.000 141.930 588.0709

No. 546 K/Pat/201 1 48 Genset 138.000.000 7.665.900 130.334.10049 Tong sampah BPPUT pllw 1.700.000 94.435 1.605.56550 Rak Filling 22.000.000 611.050 21.388.95051 crea ot 498.850.000 146.868.923 351.981.077Total Aktiva 2007 1.179.477.000 487034.160 692.442.840Harga AkumulasiAktiva Tahun 2008 Perolehan Penyusutan Nilai Buku1 Sound System 5.270.000 1.610.117 3.659.8832 LensaCamera 15.492.100 3.872.638 11.619.4623.

penuntut umumwajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejakselesai penyidikan serta pasal 52 berbunyi perkara pengrusakan hutan wajib diperiksadan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluhlima) hari kerja sejak tanggal pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, dengandemikian status Pemohon sebagai Tersangka tidak mengalami kejelasan dan tidakmencerminkan kepastian hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Integrated Criminal Justice System

Dalam hal ini Hakim Praperadilanberpendapat terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang disangkakan padaPemohon, tidak sejalan dengan Integrated Criminal Justice System sebab prosespenyelesaian perkara ini berlarutlarut dimana pihak Kejaksaan masih menyatakankekuranglengkapan pemberkasan perkara aquo sehingga mencerminkan ketidaksiapanpenyidik untuk membuktikan perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon bahwa penetapan Pemohon sebagaiTersangka adalah sah menurut hukum karena didasarkan

Hutan Kayu (P1=T19, P2=T20), keterangan Saksi Termohon mengenaisuratsurat terkait penangkapan yang tidak memberikan keyakinan kepada Hakim, danfaktanya meskipun Termohon menyatakan memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukupnamun sampai dengan saat ini penyidikan perkara belum juga selesai dan belum berhasildilimpah ke Kejaksaan yang tentunya hal ini bertentangan dengan asas peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan juga tidak sejalan dengan sistem peradilan pidana terpadu(integrated criminal justice system

Kesemuanya itu bergandenganpula dengan asas kebebasan Hakim;Hal tersebut di atas bergandengan pula dengan asas kebebasan Hakim danKekuasaan Kehakiman, ternyata pula dari kesimpulan oleh beberapa Negarayang agak berlainan, baik system Pengadilan maupun system Hukumnya, akantetapi yang mengakui asas kebebasan bagi Pengadilan beserta Hakimnya antaralain: Maka dikatakan oleh Hakim Agung/Guru Besar Enrique N.Fernandodalam The Constitution of The Philipines (Konstitusi tersebut adalahkonstitusi terakhir

sengketamengenai hak milik harta yang disita tersebut;Bapak Tun Mohammad Soffian, Ketua Hakim Negara MahkamahPersekutuan Malaysia dalam pembicaraannya dengan Mahkamah Agung diIndonesia menjelaskan bahwa Hukum mengenai hal tersebut di atasmengikuti Hukum yang berlaku di Inggeris, yang dapat ditemukan jelasdalam Keputusan Lord Denning, President of the Court of Appeal inAngland dalam perkara Sirros v.More and Other (1975);Kesemuanya itu sekedar menunjukkan bahwa beberapa Negara systemperadilan manapun system

aspekaspekHalaman 20 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN.Mjktersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagaipertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu pengetahuan itusendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa apabila dianalisis dari perspektif Dimensi PerumusanSanksi Pidana (Straafsoort), ketentuan Pasal 354 ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana (KUHP), mempergunakan system

perumusan sanksi pidana yangbersifat Tunggal yaitu pidana penjara dengan pidana paling lama 8 (delapan)tahun, sehingga apabila ditinjau dari system perumusan sanksi pidana sertalamanya sanksi pidana, maka Majelis Hakim diberi Kebebasan untuk menjatuhkanpidana (strafmaat), yang paling sesuai, selaras dan sepadan yang dapatdijatuhnkan kepada Terdakwa, yang kirakira setimpal dengan perbuatan yangdilakukannya, selama hal tersebut masih dalam batasan yang dirumuskan dalampasal tersebut, sedangkan dari

peristiwayang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepadapenuntut umum.kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana ditentukan bahwa Pemanggilan adalahHalaman 9 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MIlmerupakan Upaya Paksa, maka setiap upaya paksa haruslah bertitel Pro Justitiasehingga terhadap tindakan pemanggilan harus pula dalam kerangkabingkaiKoordinasi antar lembaga yang dikenal dengan konsep Criminal Justice System

RISNA SARI DEW/I telah dilakukan terlebihdahulu yaitu pada tanggal 03 November 2019, sehingga konsep dalam sistemperadilan pidana yang dikenal dengan Criminal Justice System terabaikan yangcenderung melahirkan tindakantindakan yang melanggar hak asasi manusia, halmana tampak dalam penanganan perkara a quo dalam tahap penyidikan danpenuntutan yang dilakukan secara tidak profesional;Oleh karenanyaSurat Dakwaan Penuntut Umum a quo, yang dibuat berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan (BAP) yang cacat prosedur

Rp. 1.500.000,Pada Tgl 4 Juli 2011 Terggat servise pada penggugat 1 unit printerKTP,system percetakan AQs 3 untuk camatTjakula,seharga.............

Rp. 90.000,Pada Tgl 3 Agustus 2011 tergugat servise pada penggugat berupa1 unit CPU (system rusak), ganti hardishk 250 GB + install,untukHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Padt.G/2016/PN Sgrkecamatan gerokgak,dengan hargaSCIUPUNNYA,... eee eee eee eee e etter eee AP. 690.000,Pada Tgl 4 Agustus 2011 Tergugat servise pada Penggugat untukprogram windows,Seharga,.........

evaluasi, diketahui ada beberapa kolektoryang mengatakan bahwa angsuran dari konsumen mereka (mantan konsumenterdakwa) uangnya di lapping/tidak disetorkan ke Kas Kantor, sehingga saksiLailan Paradiba langsung mengecek lapangan dan mengkroscek perihlpembayaran angsuran yang dititipkan kepada terdakwa dan dicek di systemkantor NSC, ditemukan kejanggalan yakni nomor kwitansi yang dipegang olehkonsumen berbeda dengan nomor kwitansi yang dipegang oleh konsumenberbeda dengan nomor kwitansi yang diinput di system

evaluasi, diketahui ada beberapa kolektoryang mengatakan bahwa angsuran dari konsumen mereka (mantan konsumenterdakwa) uangnya di lapping/tidak disetorkan ke Kas Kantor, sehingga saksiLailan Paradiba langsung mengecek lapangan dan mengkroscek perihlpembayaran angsuran yang dititipokan kepada terdakwa dan dicek di systemkantor NSC, ditemukan kejanggalan yakni nomor kwitansi yang dipegang olehkonsumen berbeda dengan nomor kwitansi yang dipegang oleh konsumenberbeda dengan nomor kwitansi yang diinput di system