Disamping itu pula adalah wewenang atauhak dari penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugatsebagaimana berdasarkan Yurispundensi Mahkamah Agung No.305K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 sehingga dengan demikian eksepsigugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan harus ditolak.Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriNegara tersebut Pembanding dan II sangat tidak sependapat karenaSiapapun yang tinggal dan menguasai objek sengketa apalagi adahubungan hukum dengan objek sengketa

penggugat kekurangan pihak yang digugat danformatnya tidak memenuhi apa yang di syaratkan oleh hukum acaraperdata maka pertimbanganpertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Negara harus dinyatakan ditolak.Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Nomor 80/PDT/2021/PT DPSBahwa sepanjang masih ada hubungan hukum antara subjek hukumdengan objek hukum, maka harus diikut sertakan sebagai pihak tergugatdalam perkara aquo guna kejelasan dalam permasalahan (YurispundensiMahkamah agung RI Nomor 938 K/Sip/1971

Bahwa hal lain pertimbangan hukum dari Majelis HakimPengadilan Negeri Negara dalam menentukan siapa yang akan digugatadalah wewenang atau hak dari penggugat untuk menentukan siapayang akan digugat, sebagaimana berdasarkan Yurispundensi MahkamahAgung No.305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971, jadi maksud daripadayurispundensi ini adalah untuk menentukan siapasiapa yang akandigugat adalah wewenang dan hak dari penggugat itu adalah benarnamun orang yang digugat tersebut tentu harus ada kaitan hukumdengan

./20153 Nopember 1971. Reg. Nomor 539 K/Sip/1971. Mahkamah AgungTanggal 15 April 1972. Reg. Nomor 1211 K/Sip/1971. Mahkamah Agungtanggal 12 Mei 1972. Reg. Nomor 1363 K/ Sip/1971). Terhadap tanah incasu tanah sengketa perkebunan pada saat ditandatanganinya SuratKeterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P1)maka tanah sengketa sudah menjadi milik Penggugat. Dan bukantermasuk tanah garapan sebagaimana Pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Tinggi Kendari (vide.

5 tahun,selanjutnya pindah ke rumah sendiri di Kampung Selahaur, RT.0OO1 RW.O01,Desa Jabong, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang selama 10 tahun,kemudian pindah ke Lampung tinggal di rumah kontrakan selama 3 tahun,dan tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di Kampung Cikopo,RT.001 RW.001, Desa Karyamekar, Kecamatan Cibatu, KabupatenPurwakarta, dan telah bergaul baik selayaknya suami istri serta telahdikaruniai 4 orang anak yang bernama :1) Tahyudin bin Dudi Suryadi (Purwakarta, 07 Juli 1971

melangsungkanpernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan wali nikahnya adalah AyahKandung Termohon yang bernama Suyam, dengan Mas Kawin berupa uangsebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh duaorang saksi yaitu Bapak Wahdi dan Bapak Juad;e Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 4 orang anak yangbernama :1) Tahyudin bin Dudi Suryadi (Purwakarta, 07 Juli 1971

Tahyudin bin Dudi Suryadi (Purwakarta, 07 Juli 1971 / umur 47 tahun);2. Ateng Suryana bin Dudi Suryadi (Purwakarta, 02 Mei 1977 / umur 41tahun);3. Nani Suryani binti Dudi Suryadi (Purwakarta, 15 November 1979 /umur 38 tahun);4. Hendra Juniawan bin Dudi Suryadi (Lampung Tengah, 08 Juni 1987 /umur 31 tahun);2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadiperselisinan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yangdisebabkan terutama karena:Hal. 10 dari 15 hal. Put.

tersebut diatasmaka putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 22September 2015 Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Pdp, haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding adalahdipihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan;Mengingat, Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa danMadura (Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten BuitenJava n Madura/Rbg), Hukum Adat Minangkabau, Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 804 K/Sip/1971

, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.180/K/Sip/1971, dan SEMA No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat sertaketentuan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan perkaraini;MENGADILI :1.

No.206/Pdt.G/2021/PA.Mprpemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku sertatelah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat,bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telahsesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994dan ketentuan Pasal 32 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang terlebin dahulu bahwa Penggugat dan Tergugat sebagaiPegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan Perceraianberdasarkan Surat Izin Cerai Nomor 849/117/409.205.3/SK/2019 yang Hakim perluemohon serta wvokatgmasih berlaku sertaa majelis berpendapat,bahwa Surat Kuasa Khusus fakseed=deraus@inyatakan sah karena telahsesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971

tanggal 23Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994dan ketentuan Pasal 32 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyalkedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukantindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara aquo;Hal. 6 dari 14 hal.

yanglangsung menikahi Pemohon Il bukan termasuk sebagai alasan yangdibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( e ) KompilasiHukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon disamping dikategorikansebagai permohonan yang tidak beralasan, permohonan para Pemohon jugadinilai tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu permohonan Pemohonselayaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet ontvankelijkeverklaard ), hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RITanggal 7 Juli 1971

No. 194 K/Skip/1971 yang mensyaratkan bahwagugatan atau permohonan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum, sehingga dengan demikian permohonan para Pemohonharus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam dalambidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, segala biaya yang

Pada tanggal 09 Oktober 1971 telah menikah seorang lakilaki yangbernama XXXX dengan seorang perempuan XXXX, yang dicatat di KantorUrusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya berdasarkan KutipanAkta Nikah Nomor : 199/01/X/1991 tanggal 09 Oktober 19712. Setelah pernikahan tersebut, kKeduanya bertempat tinggal di XXXX KotaSurabaya dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : XXXX, umur 25 tahun. XXXX, umur 19 tahun XXXX, umur 5 tahun.3.

Surabaya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonanPemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagi wali darianaknya yang bernama XXXX binti XXXX dan XXXX, guna kepentinganmengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon, karena anakPemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa,sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatanhukum;Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum XXXX adalah suami isterimenikah pada tanggal 09 Oktober 1971

Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikahpada hari sabtu tanggal 23 Januari 1971 di hadapan Pejabat kantor urusanAgama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.Sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah No. 067/1/1971. Teranggal23171.2. Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar sukasama suka, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.3.

Posita poin 1 diperbaiki menjadi:Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah padahari sabtu tanggal 23 Januari 1971 di hadapan Pejabat kantor urusanAgama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.Sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah No. XXX/1/1971. Teranggal10 Juli 2020 (Duplikat Buku Nikah);2.

Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohonadalah Suami Istri yang sah adalah benar berdasarkan Kutipan Akta Nikahnomor 067/1/1971 tertanggal 10 Februari 1971 yang ditandatangani olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, KabupatenLampung Tengah;2. Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan setelah menikah Pemohondan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Jin. Melati RT 016 RW005 Desa Poncowati, Kec.

Dalam Pokok Permasalahan(1.1) Bahwa Tergugat Rekonpensi semula Pemohon danPenggugat Rekonpensi semula Termohon adalah Suami Istri yangsah menikah pada tanggal 23 Januari 1971 berdasarkan KutipanAkta Nikah nomor 067/1/1971 tanggal 10 Februari 1971 yangditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanTerbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;(1.2) Bahwa Tergugat Rekonpensi semula Pemohon danPenggugat Rekonpensi semula Termohon mempunyai 6 (enam)orang Putri antara lain:1.

Bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi adalahpasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secaraIslam pada tanggal 23 Januari 1971 yang dilaksanakan di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TerbanggiBesar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;2.

( seratus enam puluhdelapan koma tujuh puluh lima meter persegi ), yang terletak di Jl.Kebonsari No. 29A, Surabaya, antara Penggugat sebagai pembelidengan Turut Tergugat1 sebagai penjual, berdasarkan SuratPernyataan Hak Milik Pekarangan tertanggal 15 Nopember 1971,dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : dahulu tanahnya SAMIRAH (Turut Tergugat1),sekarang tanah milik AGUSTINUS SAKIDJAN(Penggugat).Sebelah Timur : bangunan rumah SOLIKIN, ANDI PURWANTO,SOFYAN, SLAMET.Sebelah Selatan : Jalan

I.Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Padt.G/2018/PN SbySebelah Barat : bangunan rumah milik SUDARYATNO.Menyatakan sah Surat Pernyataan Hak Milik Pekarangan tertanggal15 Nopember 1971 yaitu Surat perjanjian jual beli sebidang tanah antaraPenggugat sebagai pembeli dengan Turut Tergugat1 sebagai penjual padatanggal 15 Nopember 1971 atas sebidang tanah dengan ukuran lebar 6.75M panjang 25 M seluas + 168.75 m?

Surat Pernyataan Hak Milik Pekarangan tertanggal 15 Nopember 1971;b. Kwitansi pembayaran tertanggal 07 Agustus 1973;c. Surat Pernyataan Hak Milik Bangunan Rumah yang berdiri diatas tanahnegara, tertanggal 12 September 1991;d. Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomor. Ka./ Agr.314 / Hm./60tertanggal 1 Januari 1960 a/n. PONIRAN al. NGASIMAN ( Sisa ) seluas+ 320 m? (tiga ratus dua puluh meter persegi);16. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusanperkara ini;17.

Bahwa pembelian tanah tersebut dilakukan 2 tahap, yaitu tahap pertamadilakukan pada tanggal 15 November 1971 dengan luas tanah+ 168,75 m* dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Dahulu tanah Samirah (Turut Tergugat ) sekarangtanah milik Agustinus Sakidjan (Penggugat) ;Sebelah Timur : Rumah Solikin, Andi Purwanto, Sofyan dan Slamet ;Sebelah Selatan: JI.

Sukidjan sebagaipembeli apda tanggal 15 November 1971 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P3 yangberupa surat pernyataan hak milik bangunan rumah yang berdiri diatas tanahnegara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa diperolehPenggugat membeli dari Samirah dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh riburupiah) pada tanggal 15 November 1971 ;Menimbang, bahwa bukti surat lainnya yang ada hubungannya dengantanah sengketa adalah SPPT PBB yang pada pokoknya menerangkan tanahsengketa

No. 2028 K/Pid.Sus/2008tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh saturupiah) ;e Bahwa selama penyidikan berlangsung Terdakwa telahmengembalikan seluruh kerugian Negara sebesar Rp. 17.378.671,(tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuhpuluh satu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 1 Ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 huruf c UndangUndangNomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana

keuangan Negara atauperekonomian Negara sebesar Rp. 17.378.671, (tujun belas jutatiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh saturupiah) ;e Bahwa selama penyidikan berlangsung Terdakwa telahmengembalikan seluruh kerugian Negara sebesar Rp. 17.378.671,(tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuhpuluh satu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 huruf c UndangUndangNomor 3 Tahun 1971

Menyatakan TerdakwaKusworo Bin Mulyasengajabersalah melakukan TindakPidana Korupsi secaraberlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidanadalam Pasal 1 ayat (1) Sub bjo Pasal 28 jo Pasal 34 hurufc UndangUndang Nomor 3Tahun 1971 jo Pasal 43 AUndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimanatelah dirubah dan ditambahdengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 joHal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2028 K/Pid.Sus/200812Pasal 64 ayat (1) KUHP,dalam dakwaan kamiSubsidair ;3.

Pasal 34huruf c UndangUndang No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 43 A UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo.

Yurida Mobie Bahwa Nitco Abdullah telah meningal dunia tahun 2004 dan semasahidupnya telah menikah 2 kali, istri pertama bernama Zubaida Mahanitelah meninggal dunia tahun 1971 dan telah dikaruniai 2 orang anakbernama;1. Rosman Abdullah bin Nitjo Abdullah;2. Arfan Abdullah bin Nitjo Abdullah; Bahwa istri kedua Nitco Abdullah bernama Hj. Maisarah Mahani saatin) masih hidup dan telah dikaruniai 3 orang anak masingmasingHalaman 10 dari 17 putusan Nomor 116/Pdt.P/2019/PA.Gtlobernama;1.

Yurida Mobie Bahwa Nitco Abdullah telah meningal dunia tahun 2004 dan semasahidupnya telah menikah 2 kali, istri pertama bernama Zubaida MahaniHalaman 11 dari 17 putusan Nomor 116/Pdt.P/2019/PA.Gtlotelah meninggal dunia tahun 1971 dan telah dikaruniai 2 orang anakbernama;1. Rosman Abdullah bin Nitjo Abdullah;2. Arfan Abdullah bin Nitjo Abdullah; Bahwa istri kedua Nitco Abdullah bernama Hj. Maisarah Mahani saatin) masih hidup dan telah dikaruniai 3 orang anak masingmasingbernama;1.

Nitjo Abdullah bin Tute Abdullah Mobie, meninggal tanggal 3 januari2004 dan semasa hidupnya telah menikah 2 kali yaitu. istri pertamabernama Zubaida Mahani yang meninggal tanggal 10 januari 1971, dandikarunial 2 orang anak yang bernama Rosman Abdullah dan ArfanAbdullah; sedang istri kedua bernama Hj. Maisarah Mahani dan dikarunia3 orang anak yang bernama Iwan Rusdiyanto Abdullah, Ilvon RiyantoAbdullah, M.Kes dan Inda Pratiwi Abdullah, A.Md. PK2.

yaitu dengan istrinya yang bernama Rapia Polapa dan dikaruniai6 orang anak yang masingmasing bernama Nitjo Abdullah bin Tute AbdullahMobie, Hanom Mobie binti Tute Abdullah Mobie, Muhamad Abdul, AMD binTute Abdullah Mobie, Syamsudin Mobie bin Tute Abdullah Mobie, RusniMobie binti Tute Abdullah Mobie dan Yurida Mobie bin Tute AbdullahMobie; Bahwa Nitco Abdullah telah meningal dunia tahun 2004 dan semasahidupnya telah menikah 2 kali, istri pertama bernama Zubaida Mahani telahmeninggal dunia tahun 1971

sawah lainnya adalahmerupakan harta pusaka tinggi kaum kami, dengan berpindahnya sawahharta pusaka tinggi kaum tanpa sepengetahuan dan persetujuan kaum, yangteramat sangat fatal melangkahi Ninik Mamak Empat Jinih dalam Nagari;Majelis Hakim Tinggi yang Mulia;Bahwa jika perkara perdata adat orang Minangkabau, hukum adatmengatakan seperti yang telah tertuang dalam Yurisprudensi (PengadilanTinggi Padang tanggal 24 Desember 1970 Nomor 318/67/PT.BT;Mahkamah Agung tanggal 9 Februari 1972 Nomor 980 K/sip/1971

makatransaksi yang dilakukan pembanding dengan Syafrizal, Cs tidak sah, cacathukum dan batal demi hukum;Majelis Hakim Tinggi yang Mulia;Bahwa tidak ada yang keliru yang terbanding lakukan karena sawah pusakatinggi kaum kami digadaikan tanpa sepakat kaum dan melangkahi NinikMamak 4 (Empat) Jinih Suku, berarti melanggar sepanjangat adat yangberlaku di Minangkabau;Bahwa sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi;Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Agustus 1969 Nomor 333/1967/PT BT;Mahkamah Agung Tanggal 5 Mei 1971

Nomor 245 k/sip/1971;Yang berbuny!

yaknibajanjang naik, batanggo turun diselesaikan di tingkat kaum, suku (NinikMamak 4 Jinih) selanjutnya ke tingkat KAN bukan langsung lompat kePengadilan;Seperti petuah adat kalau berkaitan dengan harta pusako tinggi kaum Tanahnan sabingkah Rumpuik nan sahalai di bawah pengawasan ninik mamakKarena petuah adat ini diperkuat oleh yurisprudensi;Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 9 Januari 1968 Nomor 2/1967;Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Agustus 1969 Nomor 78/68 PT BT;Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971

Nomor 5 K/sip/1971;Yang berbunyi : Orang 4 jinih (jenis) menurut adat Minangkabau adalah satuinstansi yang tertinggi dari sukusuku untuk menyelesaikan soalsoal warisatau gelar (Sako).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5389/K/Sip/1971 tanggal 3Nopember 1971 menyatakan, Sesudah berlakunya UUPA, makahanya perjanjian jual beli yang dilakukan di hadapan PejabatPembuat Akta Tanah yang sah.b.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 598/K/Sip/1971 tanggal 18Desember 1971 menyatakan, Jual beli sawah yang tidak dilakukandi hadapan Pejabat yang berwenang sebagaimana dikatakan olehPasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961, yaitu Notaris atauCamat, merupakan jual beli yang tidak sah menurut hukum,sehingga pembelinya tidak perlu mendapat perlindungan hukum.c.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/Sip/1971 tanggal 15 April1972, yang menyatakan bahwa jual beli tanah tanopa Akta PPATdinyatakan sah, dalam hal ini peetimbangannya berbunyi,Membenarkan jualbeli sebidang sawah yang terjadi pada tahun1966 yang memakai akta yang berupa surat segel yang disaksikanoleh Kepala Desa.d.

Gandar padatanggal 20 April 1971 dan surat jual beli milik saksi korban tersebut sah (sesuai denganhasil putusan Perdata Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 12/pdt.G/2003/PN.MEtanggal 16 Pebruari 2004), namun pada bulan Juli 2013 tanpa seizin dari saksi korbanKMS. Zainudin selaku anak dari saksi korban Ayucik yang telah mendapat kuasapenuh dari ibunya yang bernama Ayucik tersebut ,(sesuai dengan surat kuasatertanggal 18 Agustus 2013) telah menjual tanah milik saksi korban KMS.

Hadi;Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dariGandar dengan harga sebesar Rp. 19.000, (sembilan belas ribu rupiah) padatahun 1971;Bahwa setelah orang tua saksi meninggal dunia kemudian tanah tersebutdikuasakan kepada saksi untuk dikelola;Bahwa luas tanah seluas + 5.382 Meter dengan ukuran panjang 4 Meter dan lebar6 Meter dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Mat Sinar; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ke Rimbe; Sebelah Utara

Menyatakan sah Surat JualBeli sebidang tanah pada tahun 1971 antara AnmadBin A. Hadi dengan Gandar Bin Rimbat;3. Menyatakan Para Tergugat (Aidit Bin Hapson, nelman Bin Hapson dan HutSubaidah Binti Marhabah) telah melakukan perbuatan melawan hukum;4.

kemudian sejak tahun 2003 Terdakwa menggarap tanah tersebut sampaidengan sekarang; Bahwa sejak bulan September 2013 Terdakwa mendirikan bangunan rumahdengan ukuran4M X 7M; Bahwatanah yang diberikan oleh Mat Sinar tersebut berukuran 60 M X 24 M; Bahwa tanah milik Mat Sinar yang Terdakwa garap berbatasan dengan tanah miililAyu Cik; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa luas tanah milik Ayu Cik tersebut; Bahwa Ayu Cik memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dari Sdr.Gandar pada sekitar tahun 1971

Gandar pada tahun 1971;Bahwa sekitar tahun 2003 untuk menyelesaikan perselisihan dengan Terdakwakemudian Ayu Cik mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Muara Enimterhadap Terdakwa, Helman Bin Hapson dan Hut Subaidah Binti Marhabah denganhasil Putusan dimenangkan oleh Ayu Cik;17 Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut diatastanah tersebut dibuat pagar namun pagar tersebut ada yang merubuhkan; Bahwa selain dibuat pagar di atas tanah tersebut juga sudah dipasang patoknamun

Saswo alias Saswo (meninggal tangal21April 1971) dan Sardjinah (meninggal tanggal 16 November 1989)tinggal di "obyek tanah dan bangunan terperkara serta tidak dikaruniaanak kandung, namun memiliki anak angkat yang bernama RITA ANNASUKATMI S yang merupakan keponakannya sendiri yaitu anak dariAlmarhum DJAYA SUMARTA(telah meninggal tahun 1935);4. Bahwa, pada masa hidupnya Almarhum M.

Saswo meninggal dunia pada tahun 1971 danAlmarhumah Sardjinah meninggal dunia yaitu pada tahun 1989, selainmeninggalkan harta peninggalan sebagaimana tanah dan bangunanHalaman 3 dari 22 halaman, Pts.No.156/PDT/2017/PT.BDG.obyek terperkara a quo, juga meninggalkan para ahli waris kini yangmasih hidup yakni PARA PENGGUGAT (keturunan dari DJAYASUMARTA) sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Maret1990;Bahwa, oleh karena PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sahdari Almarhum M.

Sardjinah(meninggal 16 Nopember 1989) selama 17 tahun, setelah AlmarhumSaswo meninggal dunia pada tahun 1971 dan TERGUGAT mengklaimtelah merenovasi rumah hingga layak huni seperti sekarang, Ssampaikemudian rumah tersebut dikontrakan ;Bahwa, TERGUGAT senyatanya beritikad tidak baik ingin menguasaidan memiliki harta peninggalan Almarhum Saswo dan AlmarhumahSardjinah secara melawan hak (hal mana bukan sebagai ahli waris yangsah), hal mana perbuatan TERGUGAT tersebut terlinat dalam halTERGUGAT merekayasa

Saswo alias Saswo Almarhum (meninggal 1971) danSadjinah Almarhumah (meninggal 1989), yaitu anak dari DjayaSumarta (yang telah meninggal tahun 1935). Padahal AlmarhumSaswo memiliki saudara kandung 9 (Sembilan) orang, salahsatunya adalah Ibu Marisah (Almh), sehingga seharusnya yangmenjadi pihak sebagai Penggugat dalam gugatan aquo adalahseluruh ahli waris dari garis keturunan Saswo (Alm), tidak hanyaPara Penggugat saja, paling tidak ahli waris yang lainnya ditarikmenjadi Turut Tergugat;b.

Ditambah lagi, Para Penggugat mengaku berdasarkan suratketerangan ahli waris tanggal 28 Maret 1990 sebagai anak dariAlmarhum Djaya Sumarta yang telah meninggal tahun 1935,sementara Almarhum Saswo meninggal tahun 1971. Berdasarkankewarisan hak Para Penggugat (keponakan) sebagai ahli waristelah tertutup oleh saudarasaudara Almarhum Saswo yanglainnya, karena orang tua Para Penggugat telah meninggalterlebin dahulu dibanding dengan Almarhum Saswo.3.

upyaupayadiluar persidangan dengan menyurat kepada Tergugat sebelummengajukan gugatan ini ke Pengadilan, namun upayah tersebuttidak berhasil, Tergugat bertetap pada pendirian mereka bahwatanah sengketa tersebut adalah milik dan aset dari Tergugat.Bahwa memang benar bahwa objek sengketa adalah milik dariTergugat karena aset tersebut dahulunya sudah dibayar kepada parapemilik awal sesuai Surat Walikota Kepala Daerah Kotamadya Manadotentang Surat Keterangan Penundjukan Tanah Reg No.112/SKPT/UT/IX/1971

tanggal 27 September 1971 yang di tanda tanganioleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Manado.

, tanggal 27 September 1971 tersebutkhusus pada angka 1 (satu) adalah tanah bekas Eigendom VerpondingNo. 2217; b.

No.294 K/Sip/1971 yang mensyaratkanbahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubunganhukum.

Selanjutnya putusan Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971tertanggal 1971 dinyatakan bahwa penggugatlah yang berwenanguntuk menentukan siapaSiapa yang digugatnya;Bahwa dengan demikian menurut para Pembanding semula paraPenggugat BPN Kabupaten Minahasa tidak wajib digugat, karena BPNKabupaten Minahasa tidak ada sengketa dengan Pembanding semulaPenggugat,Menimbang, terhadap hal tersebut majelis Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa Penggugat memang berhak menentukan siapa pihakyang menjadi Tergugat ataupun

Nama : NI WAYAN PARWATI; Tempat/tanggal lahir : Gianyar, 30 Desember 1971 ; Jeniskelamin : PerempuanWarganegara : IndonesiaTempat tinggal : Banjar Guliang Kawan , Desa Bunutin ,Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; Agama Ai eee eee eeePekerjaan Karyawan Swasta 5 ~

MOE ;Tempat lahir TUNERS EAU Sa aaUmutr/ tanggal lahir : 45 Tahun/ 07 Pebruari 1971 ;Jenis kelamin * LakiLalkj #Kebangsaan + INGON@SIA j~ nn nn nerTempat tinggal : Lasiana, RT. 16, RW. 04, Kelurahan Lasiana,Kecamatan Kota Kupang, Kabupaten KodyaKUPANG j=H2= nnn ee ee ee ne ee ence necesAgama : Kristen Protesta t

pada tahun 1971 atas Permohonan orang tua Penggugat oleh KepalaDirektorat Agraria Propinsi Riau dikeluarkan Surat Keterangan Nomor 1IA.10/4/Vil/Ketr/1971 yang menerangkan bahwa orang tua Penggugat (alm. H. SaidinaAli) telah memasukkan permohonan Hak Pakai atas tanah yang terletak di JalanSudirman, Kepenghuluan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota,Kotamadya Pekanbaru seluas 4530 M? dan atas tanah yang dimaksudtidak dalam sengketa.

No. 3247 K/Pdt/2010Agraria Provinsi Riau Nomor 1A.10/4/Vll/Kert/1971 tersebut kepada Tergugat Ilseluas kurang lebih 1040 M2, tetapi kenyataannya Tergugat Il menguasai tanahdan melakukan penambahan bangunan ke belakang (ke tanah orang tuaPenggugat) secara tidak syah dan secara melawan hukum dengan ukuran lebihkurang sebelah Barat 25 M, Timur 25 M, Selatan 16 M, Utara 16 M, luasnyalebin kurang 400 M?

, maka perbuatan Tergugat Il telah menguasai danmendirikan bangunan di atas tanah orang tua Penggugat secara tidak syah danmelawan hukum seluas lebih kurang 400 M2 yang merugikan Penggugat adalahtelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;Bahwa selain kepada Tergugat Il tersebut di atas, tanah sisa sesuaidalam surat Keterangan Kepala Direktorat Agraria Provinsi Riau Nomor1A.10/4/Vil/Kert/1971 tersebut, orang tua Penggugat pernah pula meniualsebagahagian tanah tersebut kepada Sdr.

(vide bukti P5) ;Bahwa Tanah sisa sesuai dalam surat Keterangan Kepala DirektoratAgraria Provinsi Riau Nomor 1A.10/4/Vil/Kert/1971 selain JualBeli kepadaTergugat Il (hanya 1040 M?) dan Sdr. Saniar Yustiar (seluas 225 M?), menurutketerangan orang tua Penggugat semasa hidupnya tidak pernah lagi menjualtanah tersebut kepada pihak lain, tetapi kenyataannya saat ini tanah orang tuaPenggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat Il luas lebin kurang 400 M2,Tergugat VII luas lebih kurang 1.294 M?

hak dan secaramelawan hukum telah menjual tanah orang tua Penggugat kepada Tergugat V,dan Tergugat V telah pula menjual tanah orang tua Penggugat kepada TergugatVi dan Tergugat Vil sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat, makadengan demikian Tergugat dan Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VIadalah telah melakukan perbuatan melawan hukum ;Bahwa sedangkan terhadap bagian tanah terperkara lainnya sesuaidalam surat Keterangan Kepala Direktorat Agraria Provinsi Riau Nomor1A.10/4/Vil/Kert/1971