Putusan Nomor 1300/B/PK/Pjk/2019Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Nomor 00022/207/11/054/14, tanggal 15 Januari 2014,Masa Pajak Maret 2011 atas nama PT Mitra Adiperkasa Tbk., NPWP01.710.880.4054.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 8 JalanJenderal Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat, sehingga perhitungannyamenjadi sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juni 2018,

Dengan mengadili sendiri:Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1175/WPJ.07/2015, tanggal 07 April 2015, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00022/207/11/054/14, tanggal 15 Januari 2014, Masa Pajak Maret TahunPajak 2011 atas nama PT Mitra Adiperkasa Tbk, NPWP01.710.880.4054.000, alamat Wisma 46 Kota BNI lantai 8 JalanJenderal Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat adalah tidak benar karena tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memutuskan perhitunganPPN

Putusan Nomor 1300/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1175/WP4J.07/2015, tanggal O7 April2015, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor 00022/207/11/054/14, tanggal 15 Januari 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP

Putusan Nomor 3101/B/PK/Pjk/2019Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2014 Nomor 0007 1/207/14/402/16 tanggal 27 Mei 2016,atas nama PT Indo Sung II Jaya, NPWP: 02.192.894.0402.000, beralamatdi Jalan Gatot Subroto Km.8 Telesonic Ujung Nomor 122, Jati Uwung,Tangerang, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:Ekspor 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 741.243.437,00Penyerahan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Terbanding NomorKEP00079/KEB/WPJ.08/2017 tanggal 15 Agustus 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2014 Nomor 00071/207/14/402/16 tanggal 27 Mei 2016, atasnama PT Indo Sung Il Jaya, NPWP: 02.192.894.0402.000,beralamat di Jalan Gatot Subroto Km. 8 Telesonic UjungNomor 122, Jati Uwung, Tangerang adalah telah sesuai denganHalaman 4 dari 10 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/ WPJ.08/2017tanggal 15 Agustus 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2014 Nomor 00071/207

Putusan Nomor 3407/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2011 Nomor 00132/207/11/054/14 tanggal 25 November 2014, denganperincian menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00; (nihil)dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 572.763.310b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 52.301.514.012c

tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.102382.16/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00044/KEB/WPJ.07/2016tanggal 15 Februari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00132/207

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00044/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 Februari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor00132/207

Koreksi yang dilakukan Terbanding atas DPP PPN yang menjadi dasarterbitnya SKPKB PPN April 2015 Nomor 00165/207/15/092/17 tanggal 27Juli 2017 dan kemudian diajukan keberatan oleh Pemohon Bandingnamun dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00886/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19 September 2018 ditolak seluruhnya, nyatanyatakoreksi tersebut tidak benar;Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada MaijelisHakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:1.

tanggal 25 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT 009957.16/2018/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 17 Juni 2020,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00886/KEB/WPVJ.19/2018 tanggal 19 September 2018 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015 Nomor 00165/207

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00886/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19 September2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015Nomor 00165/207

Putusan Nomor 128/B/PK/Pjk/2019Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00368/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 27 Juni 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00055/207/11/092/15 tanggal 3 November 2015 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00016/WPJ.19/KP.0203/2016 tanggal 31 Mei 2016, atas nama PT BuanaWiralestari Mas, NPWP

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00368/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 27 Juni 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00055/207/11/092/15 tanggal 3 November 2015, atas nama PTBuana Wiralestari Mas, NPWP: 01.358.305.9092.000, alamatSinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30, Jalan M.H.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00368/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 27 Juni 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00055/207

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.111104.16/2011/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00002/KEB/WPJ.13/2017tanggal 10 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00018/207

Putusan Nomor 289/B/PK/Pjk/2019Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011Nomor 00018/207/11/703/15 tanggal 4 November 2015, atasnama PT Gunajaya Karya Gemilang, NPWP02.355.986.7703.001, alamat Wisma Kendawangan Kiri,Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00002/KEB/WPJ.13/2017 tanggal 10Januari 2017, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2011 Nomor 00018/207

banding tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003970.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00467/KEB/WPJ.07/2018,tanggal 21 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2014 Nomor 00047/207

Putusan Nomor 1948/B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2014 Nomor 00047/207/14/057/17, tanggal 16 Februari2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12510 terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan

peninjauankemball:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00467/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 21 Februari2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2014 Nomor 00047/207

15 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117691.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00676/KEB/WPJ.19/2017tanggal 28 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00055/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00676/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Juli 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2013 Nomor 00055/207/13/092/16 Tanggal 14 Juni2016, atas nama: PT South Pacific Viscose, NPWP01.000.573.4092.000, beralamat di Sampoerna Strategic Square,South Tower Lt.22 Jalan Jenderal Sudirman Kav.4546 SetiabudiJakarta Selatan 12930, terkait sengketa a

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00676/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Juli 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor: 00055/207

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.39931/PP/M.1I/16/2012, tanggal 04 September 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1435/WPJ.07/2010tanggal 10 Desember 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober 2007 Nomor: 00370/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1435/WPJ.07/2010 tanggal 10 Desember 2010, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atauJKP Masa Pajak Oktober 2007 Nomor: 00370/207/07/052/09tanggal 14 Desember 2009 atas nama: PT.

terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1435/WPJ.07/2010 tanggal 10 Desember 2010mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKPMasa Pajak Oktober 2007 Nomor: 00370/207

Banding pada tanggal 22 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT109768.16/2013/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 10 Desember 2018 ,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01513/KEB/WPJ.07/2016tanggal 11 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2013 Nomor 00313/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01513/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Oktober 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2013 Nomor 00313/207/13/055/15 tanggal 6 Agustus2015, atas nama PT Karya Sumiden Indonesia, NPWP01.824.613.2055.000, alamat: Jalan Industri VI, Kel.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP01513/KEB/WPJ.07/2016tanggal 11 Oktober 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2013 Nomor 00313/207

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00019/NKEB/WPJ.05/2017, tanggal 14 Februari 2017, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014 Nomor0001 1/207/14/039/16, tanggal 21 Januari 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112765.16/2014/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang

telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00019/NKEB/WPJ.05/2017,tanggal 14 Februari 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2014 Nomor 00011/207/14/039/16, tanggal 21 Januari 2016, atasnama PT Anta Tirta Karisma, NPWP 03.206.561.7039.000, beralamat diRuko Green Garden Blok Z.4 Nomor 21 RT.005 RW.008,

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00019/NKEB/WPJ.05/2017 tanggal 14 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2014 Nomor 00011/207

207/Pdt.G/2018/PA.Tgr

salinan PUTUSANNomor 207/Pdt.G/2018/PA.Tgrear Jl orl all pawDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis,telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :Xxx, uMur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kantin, pendidikanSD, alamat Jalan Beloro RT.09 DesaBeloro Kecamatan Sebulu KabupatenKutai Kartanegara, selanjutnya disebutsebagai "Penggugat";MelawanXxx

RT.0O9 DesaBeloro Kecamatan Sebulu Kabupaten KutaiKartanegara, sekarang tidak diketahuialamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia,selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di mukapersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaTenggarong dengan Register Nomor 207

memerintahkan pemanggilan Tergugat berdasarkanPasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dansetelah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat telah datangmenghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datangmenghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secararesmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas PengadilanAgama Tenggarong Nomor 207

Kasasi/Penggugat/Pembanding;LawanRAULINA TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Gang AlridoDusun Xl, Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi,Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan MahkamahAgung Nomor 207

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 207K/PDT/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaptersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding padatanggal 1 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16September 2015, sebagaimana ternyata dari Risalan Pernyataan PermohonanPeninjauan Kembali Nomor 89/Padt.G/2011/PN Lp, juncto Nomor 152/PDT/2013/PT Mdn., juncto Nomor 207

Kesatu:Tentang ditemukan suratsurat bukti yang bersifat menentukan, yaituPutusan Mahkamah Agung tanggal 04 Juni 2014 Nomor 192 K/Pdt/2014anatar David Siahaan lawan Raulina Tampubolon: Bahwa memperhatikan dengan cermat dan saksama pengajuanmemori kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal16 Juli 2013 Nomor 152/Pdt/2013/PT Mdn., juncto PutusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 07 November 2012 Nomor89/Pdt.G/2011/PN LP, sebagaimana telah dimasukkan dalamPutusan Mahkamah Agung Nomor 207

Pemohon KasasiDavid Siahaan dan membatalkan Putusan Pengadilan TinggiMedan 153/Pdt/2013/PT Mdn., tanggal 16 Juli 2013 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor90/PdtG/2011/PN LP tanggal 7 November 2012 sertaMahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganmenyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana yangakan disebutkan di bawah ini,Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatanatas pertimbangan Majelis Hakim Agung a quo dalamPutusannya tertanggal 17 Juli 2014 Nomor 207

Keberatan Kedua:Tentang Terdapat Putusan Yang Bertentangan Antara Yang SatuDengan Yang Lain:Bahwa memperhatikan dengan cermat dan saksama PutusanMahkamah Agung tanggal 17 Juli 2014 Nomor 207 K/Pdt/2014 antaraSR.

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 27 Oktober 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.52881/PP/M.IIIA/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2010: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP298/WPJ.19/2013 tanggal 28 Februari 2013,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor 00139/207/10/051/12 tanggal 24April 2012;: bahwa

pembuktian dalam persidangan;Mengingat : UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP298/WPJ.19/2013 tanggal 28Februari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00139/207

Put.No 2325/Pid.G/207 7/PA, Trg. X Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: EET Tertanggal 9 Juli2007;2. bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumahtangga terakhir tinggal di Jin / ij pT(eee Kota TangerargProvinsi Banten; . . .' 3. bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan.sudah dikarunia seorang anak yang bernama: Cd.

No 2325/Pid.G/207 7/PA., Trg. 4 panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat : tidak permah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relas panggilan tanggal 21 Nopember 2017 dan tanggal 4 Desember 2017.

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put. 51378/PP/M.XVIII.A/16/2014, tanggal 18 Maret 2014 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan TerbandingNomor KEP781/WPUJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima padatanggal 27 Juli 2012 menetapkan/memutuskan Menolak keberatan PemohonBanding terhadap SKPKB Nomor 00021/207

Keberatanmengakibatkan batal demi hukum;Pokok Sengketa (Materi)bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanAgustus 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah dikemukakan di atas, makaPemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Nomor 00021/207

Putusan Nomor 124/B/PK/PJK/2017Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP781/WPuJ.29/2012, tanggal 25 Juli 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2005 Nomor 00021/207/05/734/11tanggal 13 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanPembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP110/WPJ.29/KP.06/2012tanggal 14 Juni 2012, atas nama Yandi Kamitono, NPWP 07.045.645.4734.000

14.451.015,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP781/WPJ.29/2012, tanggal 25 Juli 2012, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Agustus 2005 Nomor 00021/207

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahanmenurut agama Islam di wilayah Dusun Jorok, RT.005/RW.003, Desa Jorok Luar,Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;Halaman dari 11 Penetapan Nowor (207/PUtPQ01W/PA.TLG2.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor 474/207/1X/2016, tanggal28 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sckongkang Bawah,Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telahditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisiroleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;3.

Makawaru bin Patau, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan halhal sebagai berikut :Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah sepasang suami isterimenikah pada tanggal 10 Maret 2012 di Dusun Jorok, RT.005/RW.003, DesaJorok Luar, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;Hatemee 4 dari 1) Penctapan Somer (207/Pdt.

Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan Matemen 11 dari 11 Pemetapan Nomor (207/Put.P/20GPATLG

Putusan Nomor 3860/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00177/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 22Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2011 Nomor: 00064/207/11/507/15 tanggal 12 Oktober 2015, denganperincian sebagai berikut

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 06 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111445.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00177/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 22 Desember 2016,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor:00064/207

Malang, tercatat atasnama FERRY NOVIANTO.( Anak Kandung TERGUGAT 1 )Sebidang tanah, SHM No.207, surat ukur no.00022/2002. Luas: 2.028 m2terletak di Desa Ngebruk, Kec.Sumber Pucung, Kab.Malang, tercatat atasnama : FERRY NOVIANTO.

(Anak Kandung TERGUGAT 1 )Bahwa TERGUGAT1 dan TERGUGAT2 mengakui adanya PutusanPerkara Perdata No.07/Pdt.G/2005/PN.Kpj ditahun 2005 mengakibatkankerugian bagi PENGGUGAT sebagai Pembali yang beritikat balk, karena 3bidang tanah (SHM: 205, 206, 207 ) diantara 4 SHM obyektanah yang telahHal. 2 dari 6 hal.