Ditemukan 15681 data
35 — 2
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
8 — 5
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harushalaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1744/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam
16 — 8
ketentuan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiHalaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/PA JprNegeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN untukmelakukan perceraian telah mendapatkan Surat Izin dari Atasan atau Pejabatyang berwenang, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di rubah
17 — 9
Bahwa ketiga alasan tersebut diatas sudah Penggugat ingatkankepada Tergugat, berusaha untuk saling mengerti, namun kemudiantidak pernah bisa di rubah oleh Tergugat sehingga ketiga alasantersebut diatas sebagai dasar Percekcokan dan Pertengkaran dalampermasalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;6.
18 — 1
orang atau badan yang dalamkenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, melihatketentuan tersebut kedudukan Pemohon adalah juga sebagai ibu kandung sendiri yangsejak lahir merawatnya, maka dihubungkan dengan keterangan para saksi yangmenyatakan bahwa Pemohon dapat bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan,pendidikan dan perawatan terhadap anak tersebut di atas, sedangkan permohonantersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 49 UU no. 7 tahun 1989 yang telahdi rubah
47 — 18
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
7 — 5
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
70 — 24
angka 37 Pasal 49huruf (a) angka (9) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanpertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, makaperkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan suratgugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai7ketentuan pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3tahun 2006 dan di rubah
17 — 7
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yangdijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendakiketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah
28 — 12
XXXXXXX,maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RINomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama xxxxxxxxXx Xxxxxxx, Kabupaten Mamuju Tengah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
14 — 4
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
13 — 9
Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon danPemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawaipencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang KabupatenBulukumba, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempatkediaman Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya
24 — 13
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1984 di Kecamatan Papalang,Kabupaten Mamuju tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
44 — 12
berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada Tahun 2012 di xxxxxxxxx XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, tersebutpatut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
14 — 0
tempat tanggal lahir, Kebumen, 29051959 dan untuk seterusnya Sesuai dengan KTP Pemohon II;Bahwa permohonan ini sebagai sarat untuk pembuatan akta lahir anakpemohon, karena Nama Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan AktaNikah para Pemohon berbeda, yaitu di dalam Duplikat Kutipan Akta NikahNo.192/Kua.11.05.02/Pw.01/X/2018 Tertanggal 26 Oktober 2018, TertulisPemohon Chanamu Bin Sanwikrama, tempat tanggal lahir, 20 Tahun danPemohon II tertulis Mursiti binti Madsocheh,tempat tanggal lahir, 17 Tahun,di rubah
75 — 43
Sebelah Timur : Kali, Jalan Raya StanggorRumbuk.Bahwa dari luas serta batasbatas sebagimana tersebut diatas sebagiannyayaitu seluas + 56,5 Are oleh Pemerintah Desa Setanggor telah di rubah daritanah sawah menjadi Lapangan Desa, di Desa Setanggor dan sebagiannyayaitu seluas + 5 Are masih tetap menjadi tanah Sawah.Yang selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETABahwa pada saat Almarhum AMAQ RAWA (orang tua Penggugat)menguasai dan mengerjakan Tanah Obyek Sengketa, AMAQ RAWA (alm)orang tua
Sebelah Timur : Kali, Jalan Raya StanggorRumbuk.Bahwa dari luas serta batasbatas sebagimana tersebut diatas sebagiannyayaitu seluas + 56,5 Are oleh Pemerintah Desa Setanggor telah di rubah daritanah sawah menjadi tanah Lapangan Desa di Desa Setanggor dansebagiannya yaitu seluas + 5 Are masih tetap menjadi tanah Sawah ;adalah merupakan hak milik dari Almarhum AMAQ RAWA yang selanjutnyamenjadi hak milik keturunan Almarhum AMAQ RAWA yaitu Penggugat.4.
LALU Zaini Abdul Halim(Alm)yang di kelola/dikuasai oleh anaknya Haji LaluHusni Wardi, SH, Sawah milik Haji Azahari Badri.Sebelah Selatan : Parit, Sawah milik Astam(Alm) yang di kerjakanoleh Lalu Supriadi dan Lalu Sanusi Sebelah Barat : Parit, Sawah Lalu Moh Nasip (Alm) yang di belioleh Haji Azahari Badri.Sebelah Timur : Kali, Jalan Raya StanggorRumbuk.Bahwa dari luas serta batasbatas sebagimana tersebut diatas sebagiannyayaitu seluas + 56,5 Are oleh Pemerintah Desa Setanggor telah di rubah daritanah
saksi pernah di bidang Aset pada tahun 2008, selanjutnyasaksi di mutasi selama 3 (tiga) tahun selanjutnya kembali ke bagianAset;Bahwa saksi tahu Pada tahun 2003 mulai penertiban pendataantanah pecatu untuk menjadi Aset Daerah;Bahwa saksi tidak pernah melihat berkas tanah pecatu DesaSetanggor yang sekarang menjadi tanah sengketa;Bahwa saksi pernah melihat berkas tentang tanah pecatu DesaSetanggor menjadi lapangan ;Bahwa saksi tidak pernah melihat asal perolehan tanah pecatu Desasetanggor yang di rubah
Yamin Mufrod bin Sapturi
20 — 0
kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga HALIMAH, sebagimana nama dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3911/Pm. 043.3/1979 yang Lahir di Serang, tanggal 20 Juni 1977, Anak Ke Satu dari seorang Ayah seorang ibu bernama HALIMAH dan seorang Ayah bernama SAPTURI BAIDAWI dan seorang Ibu bernama SITI SAHARIYAH, semula dalam KK Pemohon atas nama Kepala Keluarga HALIMAH nama Pemohon tertulis dan di baca YASIN M akan di ganti dan akan dirubah
Terbanding/Terdakwa : ANGGA DWI SAPUTRO bin JUMALI
78 — 16
MENGADILI:
- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum ;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 300/Pid.B/22PN Jbg , sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut
- Menyatakan Terdakwa ANGGA DWI SAPUTRO BIN JUMALI tersebut diatas, terbukti secara
7 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
9 — 7
terpisahkan dariRUUEUIS UI TIT, ees neers cere rene terete recrmiTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa P otokopi KartuTanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Termohon telah nyataterbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Wilayah hukumPengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat(1) hurup a dan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang di rubah