Bahwa pada tahun 2006 Pemohon di PHK dari tempat kerja karena tempat kerjaPemohon mengalami kebangkrutan, namun Pemohon mendapat uang pesangon;b. Bahwa sejak Pemohon di PHK tersebut, Pemohon bekerja sebagai tukang ojek,sehingga penghasilannya tidak menentu waktu dan jumlahnya, sehingga untukmencukupi kebutuhan rumah tangga bersama diambilkan dari uang pesangontersebut;c.

ketidakdisiplinan Penggugat dalammemenuhi Tata Tertib dan Peraturan Perusahaan serta disiplin kerja, danatas ketidakhadiran Penggugat tersebut telah dilakukan Pemanggilansebanyak 3(tiga) kali, yaitu Surat Pemanggilan pertama Nomor 2541HR/WSI/VIII/18, tanggal 8 November 2018, Surat Pemanggilan keduaNomor 2542HR/WSIAVIII/18, tanggal 10 November 2018 dan SuratPemanggilan Ketiga Nomor 2543HR/WSI/VIII/18, tanggal 13 November2018, sebagaimana Daftar Absensi Karyawan bulan November 2018Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Nomor 243 K/Pdt.SusPHI/2021mengundurkan diri dari Perusahaan, oleh karenanya Penggugat berhakmemperoleh Uang Kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3)undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaituUang Pisah dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar olehJudex Facti Bahwa lagi pula alasanalasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, haltersebut

Nomor 1020 K/Pid/2011dalam Pasal 231 KUHP, bersalah dijatuhi hukuman penjara selama 10bulan, dengan masa percobaan selama 12 bulan; Turunan Putusan P4P Pusat tanggal 15 Oktober 1996 nomor923/582/102/PHK 101996, tentang PHK 160 orang pekerja denganPT. Darko, beserta daftar namanama pekerja/karyawan PT. Darkoyang dinyatakan putus hubungan kerja dengan PT.

Soasio untuk mengeksekusi Putusan P4P Pusat Nomor923/582/102/PHK 101996; Surat Pelimpahan Hasil Penetapan Ketua PN Jakpus tanggal 16Desember 1997 ke PN Soasio, beserta fotocopy berkas dan suratsuratlainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; Berita Acara Penyitaan Eksekusi (executorial beslag) tanggal 05 Januari1998 yang dilaksanakan oleh saudara Ferry Leunufna, Sm.Hk selakuWakil Panitera PN.

/PT.Mdotertanggal 23 Januari 2001;Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Kasasi PerdataNomor: 1543K/Pdt/2002 tertanggal 9 September 2002;Putusan Mahkamah Agung RI perkara Peninjauan Kembali PerdataNomor: 249 PK/Pdt/2006 tertanggal 24 April 2007;Berita Acara Nomor: 01/BA.Pdt.G/2005/PN.Btg tertanggal 14 April 2005;Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 179/Pid.B/2007/PN.Bigtertanggal 22 Nopember 2007;Turunan Putusan (Pemberitahuan Putusan) P4Pusat, dengan PutusanNomor 923/582/102/XXV/PHK

(enam) bulan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UndangUndang Ketenagakerjaan), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidakdapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja;Bahwa dengan demikian, TERBUKTI bahwa Penggugat adalah TenagaKerja Tetap atau Permanen pada Tergugat; LATAR BELAKANG PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN 12.13.14.15.Bahwa pada tanggal 31 Maret 2016, Tergugat telah melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK

) secara sepihak terhadap Penggugat melalui SuratNomor: 001/PT SMART/III/2016 (Surat PHK) yang dibuat danditandatangani oleh Richard Ho selaku Direktur Perusahaan Tergugat,dimana Pemutusan Hubungan Kerja tersebut terhitung sejak tanggal 31Maret 2016;Bahwa pada tanggal 1 April 2016, telah diadakan perundingan bipartitantara Penggugat dan Tergugat, dimana pada akhirnya Para Pihak tetapmempunyai sikap dan pendirian masingmasing sesuai dengan RisalahPerundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Nomor 1421 K/Pdt.SusPHI/201717.Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan hubungan industrial melaluimediasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakartatidak mencapai kesepakatan, maka Penggugat mengajukan gugatan a quokepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang; PHK BERTENTANGAN DAN MELANGGAR KETENTUAN HUKUM DANPERATURAN KETENAGAKERJAAN 18.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja merupakan perbuatan hukum yangharus dilakukan dengan penuh kehatihatian, bertanggung

Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah), yang mana hal ini sudah tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yangmencantumkan dan menetapkan gaji Penggugat sebesar Rp12.500.000,00(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;38.Bahwa oleh karenanya, terhitung sejak bulan Juli 2013 hingga Maret 2016,yang apabila diakumulasikan menjadi 32 (tiga puluh dua) bulan, Tergugatmemiliki kKewajiban untuk membayarkan kekurangan pembayaran gajisebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PHK

PHK atas nama Derita Wany L. Tobing) dan No.789/UP/BPNM/VII/2007 tertanggal 10 Juli 2007 (Ic.PHK atas nama MartupaSitorus), maka terbukti secara hukum Surat Permohonan Izin PHK dariBadan Perguruan Nasrani Medan adalah TIDAK SAH dan CACAT HUKUM ;Bahwa para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo ini untuk menghukum Tergugat agarmembayar hakhak para Penggugat secara keseluruhan kepada Penggugat (Ic.

PHK atasnama Derita Wany L. Tobing) dan No. 789/UP/BPNM/VII/2007 tertanggal 10Juli 2007 (Ic. PHK atas nama Martupa Sitorus) yang dimohonkan olehTergugat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan adalah ERORRPROSEDURAL HUKUM dan TIDAK SAH DEMI HUKUM ;Berdasarkan dalildalil gugatan yang beralasan hukum, makaselanjutnya para Pengugat memohon kepada Majelis Hakim PerselisinanHubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini agarberkenan memberikan putusan sebagai berikut :a.

Bukti P 33.DARI PERBANTUAN DIUBAH MENJADI PHK (MUTASI KEPADA PIHAK KETIGA)19.Pada tanggal 6 Januari 2017, PARA PENGGUGAT, para pegawai lainnya yangmengalami hal serupa, SP dan TERGUGAT yang diwakili oleh Nia Agustiniselaku VP Human Capital & General Affair dari TERGUGAT kembalimengadakan pertemuan.

Bahwa benar Pasal 151 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan bahwa PHK hanya dapat dilakukan setelahmemperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial. Dan PHK tanpa penetapan batal demi hukum (vide Pasal 155 ayat 1UU No. 13 tahun 2003).

Sehingga telah tepat apabila demi kepastian hukumatas pengakhiran hubungan kerja ini Para Penggugat mengajukan gugatanPHK ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat agar ditetapkan PHK dan besaran hakhak yang diperolah ParaPenggugat karena faktanya Para Penggugat telah menyatakan bersediadiakhiri hubungan kerjanya apabila dipindah ke PT Aero Globe Indonesia (PTAGI)..

Bahwa tidak benar apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa dariSurat Keputusan Perbantuan diubah menjadi PHK. Para Penggugatpenuh dengan asumsi dan penafsiran yang negatif dengan terbitnyaSurat Keputusan Tergugat tentang pemindahan pegawai atau mutasiPara Penggugat ke PT Aero Globe Indonesia.

Sehingga terbit Anjuran yang bahwasurat mutasi perlu diperbaharui, karena Para Penggugat tetap tidak maumutasi dan tidak mau PHK maka ada mediasi ke II kKemudian terbit Anjuranyang ke II tentang PHK Para Penggugat.

Tergugat dengan memberikan kompensasi yang mampudiberikan oleh Penggugat dengan pertimbangan sesuai kondisi keuanganpenggugat pada 2 ( dua ) tahun terakhir ini, sebagaimana pemaparantersebut di atas, maka Penggugat sangat berat untuk melakukanHal. 3 dari 15 hal.Put.Nomor.255 K/Pdt.SusPHI/201415.16.17.18.19.20.permintaan Tergugat dengan pesangon 1 X PMTK apalagi kalauPenggugat harus menjalankan isi Anjuran yang dikeluarkan MediatorHubungan Industrial dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, dengan Nomor.70/PHK

SINAR ANGKASA RUNGKUT Glass Factory tentangPemutusan Hubungan Kerja yang terhitung mulai tanggal 16 Maret 2013;Bahwa oleh karena Penggugat menolak Anjuran yang dikeluarkan olehMediator Hubungan Industrial dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, denganNomor: 70/PHK/VII/ 2013 tertanggal 25 Juli 2013, yang dipandangPenggugat tidak memenuhi rasa keadilan;Bahwa karena Penggugat menganggap Tergugat telah melakukanPelanggaran Berat yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriildengan pemblokiran gerbang

hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat tidakmungkin lagi dilanjutkan maka berdasarkan Pasal 156 ayat 4 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Tergugat berhakmemperoleh Uang Penggantian Hak sebesar 15 % dari 1 X PMTK;Bahwa selama dalam proses mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya yang mana upaya Mediator hubungan industrial untukmenyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan para Tergugat tidakmembuahkan hasil, sekalipun telah dikeluarkan Surat Anjuran Nomor:70/PHK

Eko Sukrisyanto;Bahwa Penggugat Menolak isi Anjuran yang dikeluarkan oleh MediatorHubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor: 70/PHK/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013, karena tidak memenuhi Rasa keadilan, olehsebab itu Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukangugatan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya;Bahwa oleh karena Penggugat menganggap Tergugat melakukanpelanggaran berat sehingga perusahaan mengalami kerugian

: Jangka waktu skorsing yang sifatnya mendidik paling lama satu bulankecuali menunggu penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, danselama ijin PHK belum diberikan, upah dibayar 100% dari gaji".Untuk itu cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untukmenghukum Tergugat membayar upah proses kepada masingmasingPenggugat sebesar :a. Sdr.

PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 24 Juli 2009 s/d 24 Juli 2010, dandapat diperpanjang paling lama tanggal 22 Juli 2010 selama 1 tahun,namun dalam kenyataan diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Juli2012 selama 2 tahun, maka hubungan kerja menjadi Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak tanggal 24 Juli 2009 s/d tanggal 23Juli 2012 selama masa kerja 3 tahun berdasarkan Pasal 59 (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003.Bahwa dengan pendapat demikian, maka pemutusan hubungan kerja (PHK

)yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat Ahmad Solihin merupakanpemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa kesalahan dan Penggugatmenerima putusan pemutusan hubungan kerja (PHK), oleh karena ituHal. 11 dari 14 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.SusPHI/2013Tergugat wajib membayar 2 x uang pesangon, uang penghargaan masakerja, uang penggantian hak perumahan dan pengobatan 2 x Pasal 156(2); (3); (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diaturPasal 27 Kep.

untuk 3 orang pegawai yaitu dengan Nomor 71Tahun 2020 (Saudara Hermansyah Tanjung), Nomor 72 Tahun 2020(Saudara Samsuludin), Nomor 73 Tahun 2020 (Saudara MochamadSamsudin) yang mana SK PHK tersebut adalah SK PHK sepihak olehKepala Unit Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DK!

Jakarta;Dengan dikeluarkannya SK PHK sepihak oleh Kepala Unit AmbulansGawat Darurat Dinkes DKI Jakarta dan ditegaskan dengan SE Kepala UnitAGD Dinkes Nomor 50 Tahun 2020 Tentang PHK, maka mulai terhitungtanggal 16 Oktober 2020 kami (Samsuludin, Hermansyah Tanjung danHalaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUNJKT.Moch Samsudin) sudah tidak lagi bekerja di Ambulans Gawat DaruratDinkes DKI Jakarta;Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Bahwa Tergugat

terhadap Pegawai Non PNS;Bahwa Tergugat menerbitkan Objek sengketa pada tanggal 15 Oktober2020 yang memberikan hukuman disiplin PHK dengan hormat kepadaPenggugat, dan objek sengketa dimaksud segera dan langsungdiberikan kepada Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2020;Bahwa oleh karena seluruh prosedur pemberhentian pegawai Non PNStelah dijalankan, maka penerbitan Objek sengketa telah sesuai proseduryang berlaku;Substansi33.Bahwa sebagaimana tertuang dalam bagian Menimbang huruf a. s/dhuruf h. dari

) karena telah melalui proses panjang danPenggugat telah dipanggil, dilakukan pemeriksaan, lalu dibentuk tim danakhirnya dilakukan PHK;Bahwa jabatan Saksi di Pelayanan Ambulans Gawat Darurat sebagai KepalaSub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, sejak 15 Januari 2020 sampaisekarang;Bahwa Saksi mengetahui kejadian orasi yang dilakukan oleh Penggugat padatanggal 18 Agustus 2020, pada saat itu Saksi melihat Penggugat ada di depansedang melakukan orasi yang isinya mempertanyakan kenapa harusmenandatangani

PHK.

Putusan No.273/Padt.G/2020/PA.Srog10.11.12.13.sudah tidak bekerja karena di PHK oleh Perusahaan, jarang memberikannafkah kepada Penggugat beserta anakanaknya, oleh karena Tergugatjarang memberikan uang dan nafkah kepada Penggugat, Penggugatberinisiatif membuka usaha warung/kios sembako dengan modal awalpinjaman Bank Arfindo dengan jaminan Sertifikat rumah milik Penggugat(rumah milik Penggugat dengan mantan suami pertama);Bahwa Sejak saat usaha warung/kios berjalan dan dikelola oleh Penggugat,Tergugat

ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masingmasing bernama ANAK KANDUNG dan ANAK KANDUNG Il, yangsaat ini Keduanya berada dalam asuhan orang tua Penggugat karenaPenggugat bekerja Kabupaten Teluk Bintuni; Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatawalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selaludiwarnail perselisinan dan pertengkaran, yang disebabkan karenaTergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anakanak,karena Tergugat telah di PHK

Putusan No.273/Padt.G/2020/PA.SrogTergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anakanak,karena Tergugat telah di PHK dari tempat kerjanya;Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugattersebut, kKemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tersebut, antara Penggugat danTergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah salingmengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumahtangga kembali;Bahwa keluarga

Putusan No.273/Padt.G/2020/PA.Srogjarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anakanak, karena Tergugattelah di PHK dari tempat kerjanya sehingga kemudian bekerja serabutan, dansaat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, danselama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikannafkah kepada Penggugat;Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksisaksi di atas,didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, danketerangannya saling

suami isteri yangsah, bada dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masingmasingbernama ANAK KANDUNG dan ANAK KANDUNG Il, yang saat inikeduanya berada dalam asuhan orang tua Penggugat karena Penggugatbekerja Kabupaten Teluk Bintuni; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonislagi, di antara mereka sering terjadi perselisinan dan pertengkaran secarateruS menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkahkepada Penggugat dan anakanak, karena Tergugat telah di PHK

Bahwa TERGUGAT membantah pernah melakukan PHK ataupemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT, karenaTERGUGAT tidak pernah memberikan surat PHK atau pemutusanhubungan kerja terhadap PENGGUGAT.

Terhadap PHK dimaksud sesuai ayat (3) pekerja/buruh tidak mendapat pesangon, tetapi hanya menerima uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) jo pasal 162 ayat(1).

Sesuai pasal 162 ayat (4) PHK dengan kwalifikasi mengundurkandiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial;11.Bahwa oleh sejak bulan Juni 2016 sampai dengan PENGGUGATmengajukan gugatan a quo tidak pernah masuk kerja di kantor PT.Garuda Graha Indah Cabang Semarang, maka tuntutan PENGGUGATagar TERGUGAT membayar gaji/upah sejak bulan Juni 2016 sampaidengan keputusan Pengadilan, haruslah dikesampingkan dan ditolakkarena tidak berdasar.

Bahwa tanggal. 4 penggugat masuk tidak bisa melakukan finggel printsasksi tidak masuk lagi;e Bahwa setelah surat disampaikan yang terjadi apa saksi tidak tahu;e Bahwa proses penyelesaianya saksi tidak tahu; Bahwa penyebab dimutasi karena Andita tidak cocok denganpenggugat katanya Penggugat suka marah marah ;e Bahwa saksi dengar dari mbak luxi Karena mbak luxi dapat email samaPak Budi;e Bahwa kalau menurut saksi Luxi tidak marahmarah memang kalaubicara ya seperti itu;e Bahwa saksi tidak tahu ada SK,PHK

Terakhir, Penggugatdan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telahmelakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul),dan telah dikaruniai satu orang anak bernama: ANAK, lahir pada tanggal 10Maret 2001, sekarang dalam asuhan Penggugat;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan rukun, akan tetapi setelah Tergugat di PHK dari tempat kerjaTergugat, sekitar bulan April tahun

2003, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan yangdisebabkan: masalah ekonomi kurang karena semenjak Tergugat di PHK,Tergugat sulit mendapatkan pekerjaan dan selama Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Pekalongan, Tergugat tidak bekerja;Bahwa kirakira pada bulan November tahun 2004 Tergugat pamit kepadaPenggugat untuk mencari pekerjaan di kampung Tergugat di KabupatenKarawang, ternyata setelah itu.

Bahwa setelah akad nikah Penggugat danTergugat hidup bersama dirumahTergugat di krawang selama 3 tahun dan karena Tergugat di PHK darikerjanya, Penggugat dan Tergugat menetap dirumah orang tua Penggugatselama 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak, ikut Penggugat ;3.

sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dalampersidangan yang tertutup untuk umum;Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatanyang isinya terdapat perubahan secara lisan oleh Penggugat mengenai awaldan penyebab konflik sebagai berikut : awal konflik terjadi sejak tahun 2010 yang disebabkan karena Tergugatsebagai karyawan PJTKI mendapat PHK

menikahsekitar tahun 2007 di Bandar Lampung dan dari pernikahan mereka belumdikaruniai keturunan; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumahtangga di Jakarta;Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak 4 atau 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidakdapat memberikan nafkah kepada Penggugat, karena mendapat PHK

Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernahhadir di persidangan;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untukmelakukan perceraian adalah didasarkan atas adanya perselisihan yang terusmenerus antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2010yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, danTergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugatsebagai karyawan PJTKI mengalami PHK

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaanrukun, namun sejak tahun 2005, Penggugat dengan Tergugat mulai seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terkena PHKdari tempat kerja sehingga Tergugat sudah tidak dapat memberi uang nafkahkepada Penggugat karena setelah Tergugat terkena PHK, Tergugat sudahtidak mau bekerja/ malas bekerja;.

sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugatadalah adik kandung saksi; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 dan telahdikaruniai dua anak; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama; Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat denganTergugat sering bertengkar yang disebabkan sejak tahun 2005Tergugat kena PHK

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugatadalah tetangga dekat saksi;Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 dan telahdikaruniai dua anak;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamaterakhir di rumah bersama;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat denganTergugat sering bertengkar yang disebabkan sejak tahun 2005Tergugat kena PHK

ayat (1) dapat diperpanjangmasa berlakunya paling lama (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antarapengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh.Bahwa setelah tanggal 31 Mei 2010 tidak ada kesepakatan tertulis antara pengusahadengan serikat pekerja mengenai perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat 1 (satu) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, PKB telah berakhir pada 31 Mei 2010, dan batal demi hukum, sertatidak dapat dijadikan dasar hukum PHK

Bahwa Bukti P7 adalah berita acara Bipartit yang membahas mengenai Demositerhadap Pemohon Kasasi, dan bukan membahas PHK sebagaimana yangdimohonkan ijin oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat). Sehingga tidak terbuktidan tidak dapat dibuktikan bahwa perkara a quo telah dibicarakan secara bipartit.Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, UndangUndang No. 2 Tahun 2004,tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Majelis Hakim diHal. 7 dari 11 hal. Put.

Oleh karena jarak panggilan tidak memenuhi pasal 168 maka PHK terhadap pekerja1x pesangon pasal 156 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagaiberikut : 9xRp. 1.750.410, =Rp. 15.753.640, 4xRp. 1.750.410, = Rp. 7.001.640,Rp. 22.755.280, Rp. 22.755.280, x 15 % = Rp. 3.413.292.Total Rp. 26.168.572,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIDIK HENDRASUCAHYO tersebut, dan membatalkan putusan

selama 5 tahun,kemuidan pindah di rumah sendiri 9 tahun 3 bulan;Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri badadukul dan telah di karuniai 2 oranganak masingmasingmasing bernama BIMA AGIA MAHIYUDIN, umur 20tahun dan ADI TYAR PRASETYA PUTRA, umur 18 tahun , .Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalanharmonis, namun sejak Desember 2010 rumah tangganya selalubertengkar karena;Pemohon sudah tidak bisa mencukupi nafkah, karena di PHK

Putusan No.2058/Pat.G/2017/PA.Jbg.tuntutan nafkah Termohon, karena Termohon jarang bekerja, Pemohondulu bekerja di Pabrik lalu di PHK;Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kKemudian mereka berpisahtempat tinggal selama 6 tahun 9 bulan, Termohon pulang ke orangtuanya;Bahwa Selama berpisah, Pemohon dan Termohon dan sudah tidak adakomunikasi lagi;Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namuntidak berhasil;Bahwa Saksi tidak Sanggup merukunkan mereka lagi;Saksi II: SITI binti

Pemohon sudah tidak bisa mencukupi nafkah, karena di PHK, dulummemberi nafkah sebulan sebesar Rp. 1.500.000, sekrang hanya bisamemberi nafkah satu bulan Rp. 1.000.00 bila ada pekerjaanb.

Tahun 2014(3,7% x Rp1.069.000,00) x 6 bulan =Rp237.318,00(3,7% x Rp1.118.000,00) x 12 bulan =Rp496.392,00(3,7% x Rp1.291.000,00) x 12 bulan =Rp573.204,00(3,7% x Rp1.529.150,00) x 12 bulan =Rp678.948,00(3,7% x Rp2.200.000,00) x 12 bulan =Rp976.800,00(3,7% x Rp2.441.000,00) x 12 bulan =Rp361.268,00+Subtotal =Rp3.323.930,00Total uang kompensasi PHK =Rp66.473.730,00Tergugat terbilang = enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tigaSubsidair:Atau,ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah;Apabila Majelis Hakim

Pasal 155 ayat (1) karena tindakan PHK spihak oleh Tergugat tanggal 19Juni 2013 terhadap hubungan kerja yang telah demi hukum menjadiperjanjian/nubungan kerja waktu tidak tertentu a quo adalah batal demihukum;Hal. 9 dari 11 hal.Put.Nomor 400 K/Pdt.SusPHI/2015bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Agustus 2014 dan kontramemori kasasi tanggal 22 September 2014 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja/PHK secara sepihak yangdilakukan oleh Tergugat pada tanggal 19 Juni 2013 terhadap hubungan kerjayang ada, yang berdasarkan atas perjanjian hubungan kerja untuk waktu tidaktertentu adalah bertentangan denga UndangUndang, oleh karenanya bataldemi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan

dirumahkan oleh Tergugat ;Bahwa Tergugat melakukan Skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) TerhadapPara Penggugat sebanyak 178 (seratus tujun puluhdelapan) orang yang merupakan anggota Serikat Pekerja PUK SP BUMNUnit Pabriteks Tegal ;Bahwa sebelum melakukan skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja(PHK), Tergugat telah melakukan pembicaraan rencana tersebut kepadaPengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang diikuti oleh Para Penggugatdan atau wakilnya, bahwa sesuai ketentuan Pasal 151 ayat

hubungankerja (PHK) Para Penggugat baru dinyatakan sah setelah putusanmempunyai kekuatan hukum tetap* ;8.

Bahwa Para Penggugat sejak diskorsing menuju Pemutusan HubunganKerja (PHK) oleh Tergugat upah/penghasilan Para Penggugat dan HakHaklainnya yang biasa diterima tidak dibayarkan oleh Tergugat sejak tanggal28 Juli 2010;9.

Industri SandangNusantara (Persero) Pasal 72, jo Pasal 73 jo Pasal 74 ditentukan, bahwaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau berhenti bekerja karenakerugian Perusahaan selama 2 (dua) tahun berturutturut atau keadaanHal. 28 dari 164 hal. Put. No.434 K/Pdt.sus/2001 1 14.memaksa dan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi danatau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, makapekerja diberikan :1.

Bahwa karena Tergugat telah melakukan skorsing menuju PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugatberhak atas Cuti Besar sebesar 3 (tiga) bulan gaji yang diterimakan padaHal. 48 dari 164 hal. Put.

Penggugat Adalah Prematur Karena :Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Nomor : 11/G/2011/PHI.PDG, tanggal 3 Oktober 2011, Tergugat sudah terlebin dahulumelaporkan Penggugat pada Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Baratsebagaimana yang termaktub dalam Laporan Polisi Nomor : LP/117.A/VIII/2011/Spkt Sbr, tanggal 04 Agustus 2011, tentang Tindak PidanaPenggelapan yang di duga dilakukan oleh terlapor Ir.Herwandi.MP dalamHal ini selaku) Penggugat, karena Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK

jelas Tergugat Rekonpensi telahmelakukan kesalahankesalahan yang tidak dapat di tolelir;Bahwa berdasarkan dalildalil Gugatan Rekonpensi diatas makaPenggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Kami Muliakan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang, yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan Amar putusansebagai berikut :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;Mengijinkan Penggugat Rekonpensi untuk melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK

) terhadap Tergugat Rekonpensi karena telahmelakukan Kesalahan Berat ;Membatalkan SK Nomor : 002/KEP/VI/2008, atas nama IR.Herwandi,MP, tentang Pengangkatan Tergugat Rekonpensi sebagai Direktur ;Menyatakan sah dan berdasar hukum Surat Pemberhentian Nomor :007/SKPeg/Apperta/Mei/2011 atas Pemutusan WHubungan Kerja( PHK ) yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi terhadapTergugat Rekonpensi;Menyatakan bahwa Semua Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan olehTergugat Rekonpensi tanpa seijin dan Sepengetahuan

Menyatakan bahwa telah terjadi PHK antara Penggugat denganTergugat sejak tanggal putusan dibacakan yaitu tanggal 3 Oktober2011;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa ;a. Uang Pesangon = 9x2x Rp 8.000.000, = Rp. 144.000.000,Uang penghrg ms kerja = 6xRp 8.000.000,= Pipe 46.000.000,Uang Ganti kerugian Perumahan dan pengobatan 15 % x Rp192.000.000, = Rp. 28.800.000,Jumlah = Rp. 220.800.000,b.

dasar surat Penggugat maka kepalaDinas Sosial PMD dan Naker Kabupaten Wajo meminta bantuan Pegawai mediator Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2009 DinasSosial PMD dan Naker Kabupaten Wajo menyurat kepada kedua belah pihak yaitu Penggugatdan Tergugat perihal panggilan, namun pihak Tergugat tidak mau menghadiri pertemuantersebut, lalu pada tanggal 15 Oktober 2009 Dinas Sosial PMD dan Naker Kabupaten Wajomelimpahkan penyelesaian perselisihnan PHK

Timur Asri Lestari dan Penggugatperihal panggilan ketiga yang mana pertemuannya pada tanggal 9 Nopember 2009 dilakukanperundingan tersebut tidak ada hasil ;Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2009 Pegawai Mediator mengeluarkan Ajuran yangbunyinya di PHK dan diberi hak 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan Pasal 156ayat 3 serta 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 4, lalu kemudian Penggugat menjawab anjurantersebut pada tanggal 7 Desember 2009, kemudian keluarlah risalah perundingan pada 22Desember

Namun karena PHK beralasan sesuai hukum, maka selama proses PHK apabila kedua belahpihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai hukum diberikan upah proses, bukan upahyang biasa diterima.