mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 11 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115627.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 04 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00898/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014 Nomor001 19/207

:a.Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Pemohon Banding) ataskoreksi a quo terhadap Koreksi Koreksi DPP Penyerahan sebesarRp. 223.553.042 dan koreksi Pajak MasukanFaktur Pajak TidakLengkap dengan nilai sebesar Rp. 329.008.094 dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00898/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor00119/207

Juni 2019;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00898/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014Nomor 00119/207

atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90215/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00281/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03Oktober 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00077/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00281/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03 Oktober 2016, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00077/207/11/063/15tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak Juli 2011, yang terdaftar dalamberkas perkara Nomor 161092512011, atas nama PT RIMCapital, NPWP 02.549.383.4063.000, beralamat di Menara GlobalLantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto kav. 27, Setiabudi, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan

PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00281/KEB/ WPJ.04/2016 tanggal 03 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011Nomor 00077/207

mengajukansurat uraian banding tanggal 5 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT83613/PP/M.XA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00048/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2013 Nomor 00007/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00048/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 27 April 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor00007/207/13/331/15 tanggal 26 Februari 2015 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00013/WPJ.27/KP.0103/2015 tanggal 2 Juli 2015 atas namaPT Budi Nabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6.331000,beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 34,

;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00048/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 27April 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013Nomor 00007/207

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT084062.16/2011/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 16 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1836/WPJ.07/2014 tanggal18 Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor00328/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP1836/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juli 2014, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011Nomor: 00328/207/11/054/13 tanggal 24 Mei 2013, atas nama PTBentoel Internasional Investama Tbk., NPWP 01.329.700.7054.000, alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30 Jalan M.H.Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, adalahtelah sesual dengan ketentuan peraturan

Putusan Nomor 747/B/PK/Pjk/2021Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011Nomor 00328/207/11/054/13 tanggal 24 Mei 2013 atas nama PemohonBanding, NPWP 01.329.7007.054.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp20.455.829.936,00; adalan sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut78523/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 7 Desember 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP690/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2007 Nomor 00046/207

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP805/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 7 September 2011 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00371/207/08/091/10 tanggal 17September 2010 dan menetapkan kembali Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN Masa Pajak Oktober 2008, sesuai denganperhitungan Pemohon Peninjauan Kembali menjadi sebagai berikut: Keterangan Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 67.637.114.001PPN terhutang 6.763.711.408Kredit

Putusan Nomor 4288/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP690/WPJ.19/BD.05/2011tanggal 5 Agustus 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2007 Nomor 00046/207/07/091/10 tanggal

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT77993/PP/M.XA/16/2016, tanggal 28 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1498/WPJ.02/2014 tanggal17 Desember 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:001 76/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1498/WPJ.02/2014 tanggal 17 Desember 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00176/207/11/218/13tanggal 7 Oktober 2013 Masa Pajak April 2011, atas nama PTCerenti Subur, NPWP 01.062.194.4218.000, alamat Jalan OKMJamil Nomor 1 Pekanbaru, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1498/WPJ.02/2014 tanggal 17Desember 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00176/207

Putusan Nomor 3408/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00133/207/11/054/14 tanggal 25 November 2014,dengan perincian menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00;(nihil) dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 661.545.610b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 54.831.077.751c

mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.102383.16/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00046/KEB/WPJ.07/2016tanggal 15 Februari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00133/207

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00046/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 Februari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00133/207

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak = NomorKEP00022/NKEB/WPJ.05/2017, tanggal 14 Februari 2017, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor00009/207/14/039/16, tanggal 21 Januari 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112763.16/2014/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang

telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00022/NKEB/WPJ.05/201 7tanggal 14 Februari 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00009/207/14/039/16 tanggal 21 Januari 2016, atasnama PT Anta Tirta Karisma, NPWP 03.206.561.7039.000, beralamat diRuko Green Garden Blok Z.4 Nomor 21 RT.005 RW.008, Kedoya

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00022/NKEB/WPJ.05/2017 tanggal 14 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2014 Nomor 00009/207

Putusan Nomor 4240/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114119.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikutMengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap KEP00745/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 April 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2013Nomor 00002/207/13/058/16 tanggal 3 Februari 2016 atas

Menolak permohonan Banding Termohon PeninjauanKembali;3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00745/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 April 2017 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2013 Nomor 00002/207/13/058/16 tanggal 3 Februari 2016atas nama PT Agro Bukit, NPWP 02.275.446.9058.000,beralamat di Menara Global Lantai 5 Jalan Jenderal GatotSubroto Kavling 27, Kuningan Timur, Setiabudi, JakartaSelatan,

KontraMemori Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP00745/KEB/WPJ.07/2017tanggal 26 April 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2013Nomor 00002/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02018/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Desember2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2012 Nomor 00093/207/12/056/16 tanggal 27Oktober 2016, atas nama PT L'Oreal Indonesia, NPWP01.957.933.3056.000, beralamat di Jalan Prof Dr Satrio Kay.35Gd.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2012 Nomor 00093/207/12/056/16 tanggal 27 Oktober2016, atas nama PT L'Oreal Indonesia, NPWP 01.957.933.3056.000, beralamat di Jalan Prof Dr Satrio Kay.35 Gd. DBS BankTower Ciputra World 1 Lt.2930, Setiabudi Jakarta Selatan terkaitHalaman 4 dari 8 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02018/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Desember2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2012 Nomor 00093/207

Putusan Nomor 738/B/PK/Pjk/2021Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor:00069/207/10/081/12 tanggal 20 Juli 2012 atas nama : PT Baker AtlasIndonesia, NPWP 01.061.873.4081.000, beralamat di Garden Centre Suite607 Cilandak Comm. Estate, JI. Cilandak KKO, Cilandak Timur, JakartaSelatan, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak September 2010 yangmasih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor Rp. 173.220.647,00b.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP2139/WPJ.07/2013 tanggal 16 Oktober 2013, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010Nomor: 00069/207/10/081/12 tanggal 20 Juli 2012 atas nama : PTBaker Atlas Indonesia, NPWP 01.061.873.4081.000, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3. 3.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP2139/WPJ.07/2013 tanggal 16 Oktober 2013mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010Nomor: 00069/207

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 11 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT085082.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2172/WPJ.19/2014 tanggal 22 Oktober2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2011 Nomor: 00238/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2172/WPJ.19/2014 tanggal 22 Oktober 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2011 Nomor00238/207/11/091/13 tanggal 24 Oktober 2013, atas nama: PTNatarang Mining, NPWP 01.061.577.1.091.000, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2172/WPJ.19/2014 tanggal 22 Oktober 2014,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan WNilai Masa Pajak Februari 2011 Nomor00238/207

.07/KP.0600/0tanggal 11 Desember 2006 ; Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan, KPP PMA Lima membuatPemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : Pem242 III.3/WPJ.07/KP.0600/2007tanggal 7 Agustus 2007 dan Pemohon Banding memberikan tanggapan melalui suratNo. 010/MSDTax/VIII/07 tanggal 13 Agustus 2007 ; Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat Ref : 0276/0907/MSID/FA tanggal 25 September 2007 dan diterima oleh KPP PMA Lima pada tanggal5 Oktober 2007 terhadap SKPKB PPN Nomor 00153/207

dituangkan dalamPemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada butir di atas mengingatpada tahap proses penyelesaian keberatan, tidak pernah dilakukan undangancounseling/pengecekanJperneriksaan kembali atau dalam bentuk panggilan lainnyakepada Pemohon Banding ;Bahwa berikut adalah dasar pengajuan banding Pemohon Banding sebagaiberikut :Koreksi dan alasan Terbanding sesuai dengan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ;Bahwa total positif Terbanding sesuai dengan data pada SKPKB PPN Nomor :00153/207

Pemohon Banding sesuai dengan fakta dan bukti yangdiberikan yaitu sama dengan yang diuraikan pada sanggahan atas koreksi documentationdan clearance administration tersebut di atas karena sifat dan transaksi pada hakekatnyaadalah sama ;Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan sesuai ketentuan peraturanperpajakan yang berlaku maka dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak tepatdan karenanya sewajarnya ditinjau kembali menjadi tidak terdapat koreksi ;Bahwa penerbitan SKPKB PPN Nomor : 00153/207

lebih dibayar Rp. 711.114,00Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 20036/PP/M.XI/16/2009, tanggal 6 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut : Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP836/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 17 Juni 2008tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor : 00153/207

terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut,Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karenapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yangmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP836/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 17 Juni 2008tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor : 00153/207

Salinan Keputusan.Bahwa tanggal 16 Maret 2006 Pemohon Banding mengajukanpermohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00169/207/01/731/06tertanggal 20 =~ Januari 2006 dengan Surat Nomor:690/100/Keu/II1/2006 tertanggal 2 Maret 2006 kepadaTerbanding;Bahwa tanggal 6 Februari 2007 Pemohon Banding menerimaKeputusan Terbanding Nomor: KEP03/WPJ.29/BD.0403/2007tertanggal 6 Februari 2007 tentang penolakan ataspermohonan Keberatan Pemohon Banding terhadap SuratKetetapan

KEP03/WPJ.29/BD.0403/2007 tanggal 6 Februari 2007 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2001 No. 00169/207/01/731/06,tanggal 20 Januari 2006 atas nama: PD. Air Minum KodyaBanjarmasin yang dalam hal ini banding diajukan olehKuasa Hukumnya Drs. Hariyasin, BKP. NPWP: 01.249.076.9731.000, alamat : Jalan A.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.13116/PP/M.II1/16/2008 tanggal 18 Januari 2008,yang kami mohonkan peninjauan kembali, amar putusannyaberbunyi sebagai berikutMEMUTUSKANMengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP03/IWPJ.29/ BD.0403/2007 tanggal 6Februari 2007 tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001Nomor : 00169/207/01/731/06

KEP03/WPJ.29/ BD.0403/2007 tanggal 6Februari 2007 tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001No. 00169/207/01/731/06 tanggal 20 Januari 2006 atasnama : PD.

Januari2008 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.Vill.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis HakimPengadilan Pajak Nomor : Put.13116/PP/M.II1/16/2008tanggal 18 Januari 2008 yang menyatakanMengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP03/WPJ.29/ BD.0403/2007 tanggal 6 Februari2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor :00169/207

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Gsk tanggal 7 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
• Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
• Membebankan kepada

Setelahnmembacasuratsuratdalamberkasperkaraini;Setelahmendengarketeranganpemohondanmemperhatikansuratsuratbuktisertaketerangansaksisaksidalamperkaraini;TENTANG DUDUKNYA PERKARA:Menimbang, bahwaPemohondengansuratpermohonannyatertanggal2 1September 2016 yang terdaftar diKepaniteraanPengadilanNegeriKepanjendibawah RegisterNo.318/Pdt.P/2016/PN.Kpn.telahmengajukanpermohonanpenetapankelahirandenganalasansebagaiberikut : BahwaPemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernamaABDUL ROCHMANberdasarkan kutipan Akta Nikah No. 207

Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 207/24/ll/2002atas namaABDULROCHMAN dan LULUK YULIANI, diberitanda P3 ;4. Foto copy Kutipan Akta KelahiranNomor No. 3507.AL.2011.091367 atasnama ROHMATUL HIDAYAH, diberi tanda P4 ;5.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah diKabupaten Musi Rawas pada tanggal 17 April 2014, yang tercatat padaKantor Urusan Agama Kabupaten Musi Rawas dengan Kutipan Akta NikahHal. 1 dari 11 halaman 1038/Pdt.G/2016/PA.LLGNomor : 207/27/N/2014 tanggal 17 April 2014. Waktu menikah Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Surat :Hal. 3 dari 11 halaman 1038/Pdt.G/2016/PA.LLG Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/27/IV/2014 tanggal 17 April 2014,bermeterai cukup, dancap Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Musi Rawasselanjutnya disebut bukti P;B.

menguatkan dalildalilnya, Penggugatmengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Kutipan AktaNikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya.lsi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugatsebagai suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 April2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara KelingiKabupaten Musi Rawas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 207

mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87622/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP295/WPJ.07/2016, tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00049/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP295/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00049/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakSeptember 2010, atas nama PT. NAFASINDO, NPWP01.307.663.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP295/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010Nomor: 00049/207

207/Pdt.P/2014/PA.Pwl

PENETAPANNomor 207/Pdt.P/2014/PA.PwlBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkarapermohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:Rusman bin Nota, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanPetani, bertempat tinggal di Lingkungan Gernas,Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, KabupatenPolewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.Seriyanti

bertempat tinggal diLingkungan Gernas, Kelurahan Madatte, KecamatanPolewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebutPemohon Il.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il.Telah memperhatikan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon danPemohon Il.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II dalam suratpermohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewalidalam register perkara Nomor 207

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon penetapan yang seadiladilnyaBahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumumanPengadilan Agama Polewali dengan nomor 207/Pdt.P/2014/PA.Pwl olehJurusita, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telahditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikahyang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan

Namun Terbanding baru menerbitkan SuratPengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP pada tanggal 8 November 2012 melalui Surat Nomor:PEM 01989/WPJ.17/KP.0603/2012 tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;bahwa sebelum mengukuhkan Pemohon Banding sebagai PKP, Terbanding telah menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Kena Pajak Masa April 2009 Nomor :00103/207/09/906/11 tanggal 23 September 2011 dan menerbitkan Keputusan Nomor : KEP971/WPJ.17/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang

Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang danjasa Nomor: 00103/207/09/906/11 tanggal 23 September 2011 yang berisi menolak keberatan yangdajukan oleh Pemohon Banding;bahwa menurut Majelis setelah pemeriksaan selesai dilakukan, seyogyanya Terbanding menerbitkanSurat Pengukuhan sebagai PKP yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan SKPKB, untuk menjaminadanya tertib administrasi perpajakan dan memberikan kepastian hukum;bahwa menurut Pemohon Banding, karena baru dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal

0.00PPN yang masih harus (lebih) dibayar Rp 0,00 207