Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dand.

Keberatan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesiatertanggal tanggal 7 Maret 2019 (Pos tanggal 23 Maret 2019 dankemudian telah diterima pada kantor Presiden Republik Indonesiapada tanggal 25 Maret 2019;13.

Fotocopy Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepadakepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 7 Maret 2019,selanjutnya diberi tanda (Bukti P9);10. Fotocopy Pengiriman PT.

POS Indonesia No.Barcode 15250942156 yangditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, selanjutnyadiberi tanda (Bukti P10);11.Fotocopy Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepadaBadan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 7Maret 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti P11);12.Fotocopy Pengiriman PT.

POS Indonesia No.Barcode 15250942130 yangditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, selanjutnyadiberi tanda (Bukti P12);13.Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat SumateraUtara Nomor 813.2/587.P/86, ditetapkan tanggal 12 Juni 1986,selanjutnya diberi tanda (Bukti P13);14. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat SumateraUtara Nomor : 821.12/1090.P/88 ditetapkan tanggal 30Januari 1988, selanjutnya diberi tanda (Bukti P14);15.

Bahwa Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkanPeraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang PercepatanPelaksanaan Proyek Strategis Nasional ("Perpres 3/2016") joPeraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang PercepatanPelaksanaan Proyek Strategis Nasional ("Perpres 58/2017")yangdalam lampirannya menetapkan bahwa upgrading (pengembangan)kilang kilang eksisting (RDMP) yang salah satunya Pertamina RU IVyang berada di Propinsi Jawa Tengah

Undangundang Nomor 2 Tahun 2012;b Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;Cc Peratiran Presiden Nomor 40 Tahun 2014;d. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;e Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;f Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 2012 jo Nomor 6 Tahun 2016;h. Peraturanperaturan lain yang terkait;13.

Foto copy Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum. setelah dicocokan surat bukti tersebut merupakanfotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberitanda P55 ;56. Foto copy Rekaman proses musyawarah pada tanggal 20 Agustus2018. Telah diperdengarkan dipersidangan dan telah dimasukan kedalamflash disk, selanjutnya diberitanda P56 ;57.

Dalam hai ini PeraturanMenteri di bawah Peraturan Presiden dan Peraturan Presiden juga harusmelihat UndangUndang / peraturan yang lebih tinggi; Bahwa terhadap Pasal 37 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012saksi menafsirkan bisa melakukan lebih dari 1 (Satu) kali musyawarahyang penting masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari; Bahwa terhadap rencana bisnis bisa dimasukkan dalam kategor!

Peraturan Presiden No.58 Tahun 2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang PercepatanPelaksanaan Proyek Strategis Nasional. setelan dicocokan surat buktitersebut merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberitanda TTK.1;2.

Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UndangUndangRI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandungcacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatansebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden

Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, sertaalat bukti P., sehingga dengan alatalat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuanPasal 7 ayat (1) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1(satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehinggaantara Penggugat

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa ayat 130sebagai berikut: a Ulol 85 asa Yo 4 UI abe olsArtinya:"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepadamasingmasing dari

Pasal 116 huruf (f) Buku Kompilasi Hukum Islam16(Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secarakhusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terusmenerus antara suamiistri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

Tahun 1974, yang menyatakanbahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak merekasebaikbaiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri,kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kedua18orang tua putus, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi,mengajak jalanjalan dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebutsebagaimana layaknya antara ayah dan anak dengan sepengetahuanPenggugat;Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 angka (1) instruksi Presiden

tersebut telah terbuktimenurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikatdalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon danTermohon dalam kapasitas sebagai pihakpihak (persona standi in judicio)dalam perkara ini dapat diterima.Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohontelah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohontelah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 jo pasal 138 Instruksi Presiden

dalildalil permohonan Pemohon benaradanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus(lex specialis derogat lex generalis), maka Majelis Hakim tetap perlumendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orangorang dekatPemohon serta saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon agar tidak terjadikebohongan besar (de grote langen) (vide pasal 208 Burgerlijk Wetboek), hal inijuga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 tahun 1975 dan pasal 184 Instruksi Presiden

Putusan Nomor 23/Pat.G/2016/PA.WMenimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginanuntuk memperbaiki kembali rumah tangganya dan secara sadar melakukanpisah rumah, tidak pernah kumpul dan atau saling mengunjugi sertaberkomunikasi, maka berdasarkan pasal 30 Undangundang Nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon danTermohon sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masingmasing

sesuai denganFirman Allah Swt dalam A/Quran surah AlBagarah ayat 227 yang berbunyi:Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbuktiserta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jopasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden

Putusan Nomor 23/Pat.G/2016/PA.WMenimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan.Menimbang bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohonadalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan olehPemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj sebagaimana yang diaturdalam pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam.Menimbang bahwa untuk tertiobnya

Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskanidentitas diri seseorang bernama Tamyani yang bertempat tinggal di wilayahKabupaten Lampung Barat.

Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah denganTermohon secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor urusan AgamaKecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat.

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Majelis dapatHal. 20 dari 25 halaman putusan No. 0323/Pat.

Kr.menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Krui;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3, bahwaTermohon sering marahmarah kepada Pemohon ditambah keterangan adikipar Pemohon bahwa Termohonn telah sering meninggalkan rumahkediaman bersama maka Majelis menilai Termohon telah nusyuz, olehkarenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,maka

Majelis berpendapat Termohon tidak berhak untuk mendapatkannafkah iddah, maskan maupun kiswah dari Pemohon;Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a KompilasiHukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, suami yangmenjatuhkan talak kepada istrinya wajib memberikan mut'ah kepada bekasistrinya tersebut, akan tetapi dalam hal ini oleh karena Termohon tidak hadirdi persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, makaberdasarkan hadits sebagai berikut:bye SIS Goll ged

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) dalildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa perubahan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkandengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnyaTergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;Hal. 9 dari 18 Hal. Put.

dianggapTergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas,sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dantidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Hal. 15 dari 18 Hal. Put. Perkara No. 128/Pdt.G/2014/PA Slp.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

(ESDM) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23UU RI nomor: 22 tahun 2001 tentang Migas ;Bahwa sesuai dengan UndangUndang MIGAS tidak dibenarkan setiap orang/badan usaha membeli bahan bakar minyak dari penyalur baik itu SPBU maupunyang lainnya dengan menggunakan jerigen karena pengguna sektor transportasiyang berhak memperoleh BBM bersubsidi dari penyalur adalah angkutanumum, kendaraan bermotor milik instansi pemerintah/swasta dan milik pribadisebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Presiden

RI Nomor :15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBMtertentu ;e Bahwa sesuai dengan UndangUndang MIGAS setiap orang /badan usaha yangmenyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yangdisubsidi Pemerintah adalah tindak pidana, seperti halnya kegiatan pembelianBBM yang bersubsidi di penyalur (SPBU) yang tidak termasuk konsumenpengguna sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor:15 tahun2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis

,SSI.MT Bin Syahril menjelaskan tidak diperkenankanmelakukan pengecoran bahan bakar minyak bersubsidi untuk diperjual belikankembali tanpa dilengkapi izin usaha yang dipergunakan sebagai usahapengangkutan maupun niaga karena BBM subsidi yang ada di SPBU hanyadiperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak mendapatkan BBMsubsidi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.15 Tahun 2012tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian

,SSI.MT Bin Syahril menjelaskan tidak diperkenankanmelakukan pengecoran bahan bakar minyak bersubsidi untuk diperjual belikankembali tanpa dilengkapi izin usaha yang dipergunakan sebagai usahapengangkutan maupun niaga karena BBM subsidi yang ada di SPBU hanyadiperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak mendapatkan BBMsubsidi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.15 Tahun 2012tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu ;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan

;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 135 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, menyebutkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor : 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlakusejak tanggal 1 Januari 201 1.; 2 220 sen one en eneBahwa perkara sengketa informasi yang diajukan PemohonKeberatan/Pemohon

;Bahwa menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, jangka waktuPengadaan Barang/Jasa di instansi Pemerintah berlangsung, sejakperencinaan sampai selesainya selurun kegiatan untuk memperolehbarang, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan"Pengadaan Barang/JJasa Pemerintah adalah kegiatan untukHalaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUNBDGmemperoleh barang/jasa oleh Kementerian/LembagalSatuan KerjaPerangkat

;Menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi maksud kata rahasiadi dalam rincian harga penawaran sendiri, menurut penjelasan Pasal 66ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 adalah sebelumdilakukan pembukaan penawaran peserta lelang oleh panitiapengadaan, Panitia belum boleh melihat isi rincian harga penawaransendiri, rincian harga penawaran sendiri dilarang, dikirim ke anggotapanitia secara perorangan, karena apabila dikirimkan, makadikhawatirkan terjadi kebocoran rincian harga penawaran sendiri

saatdibuka, dokumen penawaran sudah diperlihatkan kepada Panitia,kepada saksi dan kepada peserta lelang yang hadir, dan apabilapengadaan Barang/Jasa di instansi Pemerintah, diadakan secara Etendering melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik),Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUNBDGdokumen penawaran dan rincian harga penawaran sendiri, tidak rahasia(terouka) setelah penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa, haltersebut sesuai dengan Pasal 48 ayat (6) Keputusan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaanbarang/jasa Pemerintah yang menyatakan Transparan, berarti semuaketentuan dan informasi mengenai Pengadaan barang/Jasa bersifatjelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yangberminat serta oleh masyarakat pada umumnya, hal ini sesuai denganpertimbangan hukum Majelis Komisioner yang memeriksa, mengadilisengketa informasi ini halaman 18 point 4.201 bagian d tentangtransparansi.; 2222 non nn nnn nn nnn nnn nnn ne nen nnnLampiran Il Peraturan Presiden

;Bahwa Penggugat adalah Rektor yang dipilih secara demokratis melalui RapatSenat Universitas Syiah Kuala sesuai ketentuan yang diatur dalam StatutaUniversitas Syiah Kuala (UNSYIAH) untuk masa jabatan tahun 20102014berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/M Tahun 2010tanggal 16 September 2010;Bahwa Penggugat sebagai putra daerah yang memiliki visi dan misi membangunProvinsi Aceh mengajukan diri sebagai Calon Gubernur Provinsi Aceh periode20122017;Bahwa meskipun Komisi Independen

Tindakan ini jelasjelas melanggarketentuan yang diatur dalam Bab VI Pemberhentian Sementara Dari JabatanNegeri, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63Tahun 2009, yang menyebutkan: Presiden menetapkan pemberhentiansementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatanstruktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau

jabatan lain yangpengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, kecualipemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yangmenduduki jabatan struktural eselon I di lingkungan Pemerintah DaerahPropinsi.

Putusan Nomor 63 PK/TUN/2014Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, yangmenyebutkan: Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselonI, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, kecualipengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural

Dengan demikian pejabat yang berwenang menerbitkankeputusan pemberhentian maupun pengangkatan Rektor UNSYIAH adalahPresiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden, bukannya MenteriPendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusannya. Karena itu,pemberhentian Penggugat sebagai Rektor UNSYIAH periode 20102014 denganObjek Sengketa adalah tidak memenuhi prinsip keadilan hukum dan melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Objek Sengketa adalah cacat hukum, maka batal demi hukum.

Pasal 115 dan Pasal 131ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 154 R.Bg. jo. PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan telah dilakukan proses mediasi terhadap Penggugat danTergugat dengan seorang mediator bernama Tri Hasan Bashori, S.HI.

Pasal 2 danPasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia,karena itu.

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhnkan olehPengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf cInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapetitum 2 (dua) Penggugat agar menjatuhkan talak satu, patut dikabulkandengan

mapandibanding dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa kewajiban seorangayah untuk memberi nafkah kepada anaknya tidak gugur akibat dari adanyaperceraian dan penetapan hak asuh (hadhonah) anak kepada ibunya dan ataukepada orang lain, sehingga meskipun antara Penggugat dengan Tergugattelah bercerai dan hak asuh (hadhonah) anak berada pada Tergugat tidakmenggugurkan kewajiban Penggugat sebagai ayah untuk memberi nafkah danmencukupi kebutuhan anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf(d) Instruksi Presiden

Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf aInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakimberpendapat demi kepentingan anak maka hak asuh (hadhonah) atas anaktersebut harus ditetapbkan kepada Tergugat hingga anak tersebut mumayyiz(berumur 12 tahun) dan untuk selanjutnya anak tersebut dapat menentukansendiri untuk ikut dan di asuh oleh siapa yang dia inginkan;Halaman 17 dari 20 him., Putusan PA.

kedudukanhukum (/egal standing) Pemohon dan Pemohon II dalam mengajukan perkaraa quo;Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0010/Padt.P/2016/PA.Kr.Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkanpernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dilakukan sesuai aturanpernikahan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf aUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danmemahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden

Kruimemiliki kompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Krui dan perkara yangdiajukan Pemohon dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, makaPengadilan Agama Krui memiliki Kompetensi relatif memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri, maka sesuaiketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

Pasal 14 dan 30Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0010/Padt.P/2016/PA.kr.Menimbang, bahwa majelis hakim juga tidak menemukan adanyaunsurunsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapathukum dalam Kitab lanatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil

Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia jis.

kedudukanhukum (legal standing) Pemohon dan Pemohon II dalam mengajukan perkaraa quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mendalilkanpernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dilakukan sesuai aturanHalaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA.Krpernikahan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf aUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danmemahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden

memilikikompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Krui dan perkara yangdiajukan Pemohon dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, makaPengadilan Agama Krui memiliki kKompetensi relatif memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri, maka sesualketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

Pasal 14 dan 30Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa majelis hakim juga tidak menemukan adanyaunsurunsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat hukum dalamKitab laanatuth Thaalibiin halaman 254:ly 9%) Yo aby) wg aino 55 dl pol We cSt sos dsJ9rF yrpliyArtinya, Dalam pengakuan seseorang

Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia jis.

Hakimberpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, maka gugatan Penggugat untukbercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,Instruksi Presiden

Republik Indonesia nomor tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, jo.Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia, tentang KompilasiHukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fiqhul Islami WaAdilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu mendamaikan kdua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikan

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia,tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab AlFighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya: Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakimsudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengantalak satu bain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas

sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahpihak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumIslam; 52 neonMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Hal. 5 dari 10 hal. Put.

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

92Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperekaman KTPel perihal identitas dan status kependudukan Pemohon yangberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum PengadilanAgama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat

telahdilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidupberpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari Susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

Ul> ule prio awArtinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harus mengirimkansalinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawai pencatatnikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti Surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

dilakukan namun gagal bahkanantara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari sSusSunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0882/Pdt.G/2018/PA Spg.Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harus mengirimkansalinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperinal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0925/Pdt.G/2017/PA Spg.Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.