Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 12-05-2014 — Putus : 18-07-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 83/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 18 Juli 2014 — MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA dan KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA vs PASIRUDDIN DAULAY
61 — 29
  • Tentang kewenangan mengadili ( Kompetensi Absolut )Bahwa, berdasar Pasal 33 ayat (1),(2),(3) Undang Undang Nomor: 2 Tahun2011 tentang Partai Politik, dalam hal penyelesaian di Internal Partai Politiktidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri, dan sesuaikaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 502/K/TUN/2005tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44/K/TUN/2008tanggal 22 Julli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 591/K/TUN/2008tanggal 27 Januari 2009 dan
    Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, bahwa keputusan Pejabat yang berkaitan dantermasuk dalam lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan TataUsaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh kearena itu PengadilanTata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo;B.
    PartaiKebangkitan Bangsa ( PKB ) yang memberhentikan Penggugat / Terbanding sebagaiAnggota Partai, sehingga penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat I / Pembanding,Tergugat II / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding, yang bersifat peresmianpemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota DPRD ProvinsiSumatera Utara adalah tindakan Tergugat / Pembanding yang tercakup dalam bidangpolitik ketatanegaraan ( Taak Stelling ), dan sesuai kaidah hukum dalam putusannyaMahkamah Agung R.I Nomor: 482/K/TUN
    /2003 tanggal 18 Agustus 2004, Nomor:591/K/TUN/2005 tanggal 27 Januari 2009, Nomor: 44/K/TUN/2008 tanggal 22 Juli2008 dan Nomor: 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, bahwa Keputusan Pejabatyang berkaitan dan termasuk dalam lingkup politik tidak menjadi kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa bila dikaitkan anatara kaidah hukum dalam putusanMahkamah Agung tersebut dengan Pasal 32 dan 33 Undang Undang Nomor: 2 Tahun2008 sebagaimana telah dirubah dengan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-09-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 155/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
Ir. EDI PURBOWO, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
373 — 218
  • Asas Kepastian Hukum.Dapat dilihat dalam Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 danPutusan MA RI No. 99/PK/2010. Bahwa Hakim Agung memberikanmakna bahwa Asas Kepastian Hukum menghendaki agar Badanatau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) wajib mengutamakan landasan hukum yangdidasari oleh Kepatutan dan Keadilan.
    Asas Kecermatan.Yurisprudensi Makamah Agung yang memberikan arahan yangjelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalam PutusanMA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007dan Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014.
    Bahwa indikator asaskecermatan adalah Badan Administrasi Negara senantiasabertindak secara berhatihati, Untuk mempertimbangkan secaracermat pada waktu membuat keputusan TUN, dengan terlebihdahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukumrelevan, serta peraturan perundangundangan yang mendasarinyadan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidakmenimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;Namun pada kenyataannya apa yang telah dilakukan Tergugat telahmenimbulkan kerugian yang besar
    Asas tidak menyalahgunakan Kewenangan.Menurut Yurisprudensi Putusan MA RI no 34 K/TUN/1992 danPutusan MA RI no. 150 K/TUN/2001. Hakim Agung dalam Putusantersebut memberikan arahan bahwa Badan atau PejabatPemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak bolehuntuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya wewenangtersebut.Dengan dilakukannya pemblokiran Sertifikat No. 1217/KelurahanDukuh Pakis milik Penggugat maka Tergugat telah menodai AUPBAsas Tidak Menyalahgunakan Wewenang itu sendiri.d.
    Asas Keterbukaan.Berdasarkan asas keterbukaan, Pemerintah atau Pejabat TUN wajibMemberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakanHalaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 155/G/2020/PTUN.Sby.11.12.haknya menyampaikan tanggapan atau penilaian yang dapatditemui pada Putusan No. 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps dimanaPejabat TUN ketika membuat KTUN tidak mengkaji danmenggunakan tahapantahapan pendahuluan dalam melakukanevaluasi, sehingga dinyatakan melanggar asas keterbukaan;Dengan dilakukannya pemblokiran atas
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 84/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 1 Desember 2015 — KHOIRUL ANAM
MELAWAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG,Dkk
89 — 38
  • , apakah Tergugat I Fakultas Kedokteran UniversitasBrawijaya Malang sebagai subyek TUN ?, apakah Ijazah merupakan obyek keputusandaripada Tata Usaha Negara (TUN) ?, dan apakah subtansi gugatan Penggugat merupakansengketa Tata Usaha Negara ?
    hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata;49Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yangdapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :1 Penetapan tertulis;1 Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;Berisi tindakan hukum TUN;Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bersifat konkrit, individual dan final;na FF WwW WNMenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;Menimbang, bahwa dari keenam persyaratan tersebut bersifat komulatif, artinyauntuk
    dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, keputusan TUN harus memenuhikeenam persyaratan tersebut ;Menimbang, bahwa selain itu kompetensi Peradilan TUN termasuk pula ketentuanyang terdapat dalam ketentuan pasal 3 Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitudalam hal Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkankepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya ;Menimbang, bahwa yang termasuk keputusankeputusan badan/Pejabat TUN,diantaranya adalah ;1 Keputusan tentang
    ;Menimbang, bahwa selain dari Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatanPeradilan TUN, terdapat pula keputusan TUN yang tidak termasuk obyek gugatan PeradilanTUN, terhadap hal tersebut sebagaimana disebutkan secara tegas dalam penjelasan pasal 2Undangundang Peratun yaitu :1234Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan ;Keputusan tata usaha negara
    Fakultas Kedokteran) adalahmerupakan Badan/Pejabat Negara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal angka8, sedangkan Ijazah adalah merupakan keputusan TUN sebagaimana dimaksud pasal 1angka 9 Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keberadaan Tergugat I (UnversitasBrawijaya Malang) sebagai subyek TUN dan Ijazah merupakan obyek keputusan TUN,maka selanjutnya apakah subtansi gugatan Penggugat tersebut termasuk sengketa yangmenjadi kewenangan dalam ranah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-05-2015 — Upload : 01-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2569 K/Pdt/2014
Tanggal 29 Mei 2015 — SUFIAH, DKK VS SWANDONO ADIJANTO, Dk
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan yang terakhir atas nama Swandono Adijanto (Tergugat).Dimana pertimbangan hukum putusan tersebut karena penerbitan SertifikatHak Milik Nomor 1347 mengandung cacat yuridis;Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak sebagaimana posita 6 di atas, kemudian Tergugat mengajukanupaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimanadalam putusan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 92/B/2007/PT TUN
    Kemudianatas putusan banding tersebut, Penggugat mengajukan kasasi kepadaMahkamah Agung RI, dan putusan kasasi tersebut pada tanggal 7 Oktober2008 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, tanggal 6 Agustus 2007,serta mengadili sendiri: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima, dengan pertimbangan hukumnya terdapat masalah kepemilikanyang harus diselesaikan lebih dulu melalui pengadilan negeri;Bahwa atas dasar dan alasan tersebut
    Nomor92/B/2007/PT TUN JKT, Jo. Nomor 184 K/TUN/2009., yang diajukan olehsuami/ayah Para Penggugat selaku Penggugat melawan SwandonoAdijanto (yang kemudian digugat lagi dalam perkara a quo) selakuTergugat serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak selakuTergugat (bukti T3);2. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo setelahsuami/ayahnya meninggal dunia, dimana objek dan materi serta pihakyang digugat adalah sama sehingga merupakan pengulangan;3.
    Nomor 2569 K/Pdt./2014Tergugat Konvensi sebagai miliknya padahal bukan, sebagaimana ternyatadalam Perkara Nomor 23/G/2006/PTUN Pik;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT,tanggal 6 Agustus 2007 gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para PenggugatKonvensi telah ditolak, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah AgungNomor 184 PK/TUN/2009., gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi juga dinyatakan tidak
    Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, Jo.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 17-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 131/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : HALIM SUSANTO Diwakili Oleh : Ana Husadani,SH
Pembanding/Tergugat II : MINTARYONO RATNOADJI Diwakili Oleh : Ana Husadani,SH
Pembanding/Tergugat III : TUNGGUL ARDIANTORO Diwakili Oleh : Ana Husadani,SH
Terbanding/Penggugat : SOEGIANTO alias ANDI SOEGIANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : MINTARYONO RATNOADJI
Turut Terbanding/Tergugat III : TUNGGUL ARDIANTORO
100 — 62
  • Putusan Kasasi TUN. MA.RI No. 230 K/TUN/2016 tanggal 11Agustus 2016 ;d.
    Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/TUN/2010, tanggal03 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 317 K/TUN/ 2007, tanggal 24 November 2009 jo. Putusan PengadilanTinggi TUN Surabaya No. 15/ B/ TUN/ 2007 PT.TUN.Sby, tanggal5 Maret 2007 jo. Putusan PTUN Semarang No. 52/ G/ TUN/ 2006/PTUN.SMG, tanggal 14 Desember 2006 ;2. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 98 PK/PDT/2011, tanggal14 Desember 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1893K/ PDT/ 2008, 30 September 2009 jo.
    Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 143/ Pdt.G/2006/ PN.SMG, tanggal 24 April 2007 ;(2) Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/TUN/2010, tanggal03 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 317 K/TUN/ 2007, tanggal 24 November 2009 jo. Putusan PengadilanTinggi TUN Surabaya No. 15/ B/ TUN/ 2007 PT.TUN.Sby, tanggal5 Maret 2007 jo. Putusan PTUN Semarang No. 52/ G/ TUN/ 2006/PTUN.
    Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 143/ Pdt.G/2006/ PN.SMG, tanggal 24 April 2007 ;(2) Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/ TUN/ 2010,tanggal 03 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No.317 K/ TUN/ 2007, tanggal 24 November 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 15/ B/ TUN/ 2007PT.TUN.Sby, tanggal 5 Maret 2007 jo.
    Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 143/ Pdt.G/2006/ PN.SMG, tanggal 24 April 2007 ;(2) Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/ TUN/ 2010,tanggal 03 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No.317 K/ TUN/ 2007, tanggal 24 November 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 15/ B/ TUN/ 2007PT.TUN.Sby, tanggal 5 Maret 2007 jo. Putusan PTUN SemarangNo. 52/ G/ TUN/ 2006/ PTUN.SMG, tanggal 14 Desember 2006 ;(3) Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 16-07-2024 — Putus : 01-08-2024 — Upload : 01-08-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 1539/Pdt.P/2024/PN Sby
Tanggal 1 Agustus 2024 — Pemohon:
MERRY DIAHNA SARI
0 — 0

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
    2. Menyatakan bahwa nama HALIMAH TOENSYAKDIAN yang tertulis pada kutipan Akta Kematian No : 3578-KM-10062024-0065, nama HALIMAH TUN SAKDIJAH yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No : 441/1/1973, nama HALIMAH TOENSYAKDIAH yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3578-LT-20062024-0122 tertanggal 20 Juni 2024, nama HALIMAH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 30-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — JOKO HARTONO, S.Pd.,S.H Melawan BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 211 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 211 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:JOKO HARTONO, S.Pd.,S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, Gang Sepakat 6 Nomor 1Rt.004/Rw.020 Kelurahan. Sei Jawi, Kecamatan.
    Putusan Nomor 211 K/TUN/2014101983 Juncto PP. Nomor 45 Tahun 1990) dan atau Penggugat juga tidak melakukanberistri lebih dari seorang (Pasal 4 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 Juncto PP.
    Putusan Nomor 211 K/TUN/2014tidak ada lembaga mereka apakah Dewan Adat dll yang mau membela yangbersangkutan, barangkali karena Sdri Marini alias ayang seorang pecandu Narkoba,sehingga dirasa tidak patut untuk diberikan pembelaan dan mungkinkah seorangyang pecandu narkoba masih perawan ?, untuk diketahui bahwa hubungan antaraPemohon Kasasi dengan Sdri Marini alias ayang tidak benar jika dilakukan berkalikali.
    Putusan Nomor 211 K/TUN/2014Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagaiberikut:e Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi sudah benar dan tidak salahmenerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidakmengandung cacat yuridis (ex.
    Putusan Nomor 211 K/TUN/2014
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-08-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 303/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 20 September 2021 — Pembanding/Penggugat : DR. TA KING HO Diwakili Oleh : DR. TA KING HO
Terbanding/Tergugat : KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
50 — 25
  • Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 303/Pdt/2021/PT MDNBahwa kemudian ketentuan pasal 62 ayat 2) UU No. 5 tahun 1986 tentangPengadilan TUN menegaskan:a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalamrapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan denganmemanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;b.
    UU RI NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TUN;Bahwa dalam pertimbangannya halaman 25 dari 27 alinea 7, 8 dan9 JudexFactie tertulis :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 UndangUndang No. 5 tahun1986 yo Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara bermakna bahwa Ketua Pengadilan tata Usaha Negara melakukanproses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yangdiajukan penggugat layak diajukan atau tidak.
    Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidakmempertimbangkan apakah gugatan MANUMPAK TONGGO OLOANSIMORANGKIR diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktu;Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;3.
    Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 2 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidak memanggil keduabelah pihak termasuk PEMBANDING untuk didengarkan sebelummenerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020tersebut; Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;4.
    Bahwa terbukti TERBANDING tidak memberikan salinan atau fotocopyPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020 kepadaPEMBANDING meskipun telah dimohonkan secara resmi melalui suratPEMBANDING sebagaimana Bukti P10 berupa Surat berkop KantorHukum Marwan, SH & Rekan No. 198/KHMR/XII/2020 tanggal 10Desember 2020 tentang Mohon Salinan/Fotocopy Penetapan Dismissalditujukan kepada Ketua Pengadilan TUN Medan (ic.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-11-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
PT. ETAM MANUNGGAL JAYA
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
267 — 125
  • /2003, joPutusan Peninjauan Kembali Nomor 59.PK/TUN/2005 tanggal 18Maret 2009.
    Jkt jo Putusan MA Nomor 275.K/TUN/2003,jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 59.PK/TUN/2005tanggal 18 Maret 2009.
    PadaKarya (koordinat IUP Ekplorasi berada diluar IUP OperasionalProduksi), yang merupakan perbuatan melanggar hukum danbertentangan dengan perundang undangan,; Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini tidak berdasar danberalasan hukum, karena berdasarkan pada pertimbanganhukumPeninjauan kembali Mahkamah Agung RI disebutkan : 47Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan PK59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009, disebutkan59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009, KP.
    PK/TUN/2005 yang menyatakan bahwa masalahtersebut telah selesai artinya sudah tidak ada masalah lagidengan IUP OP KUD Padat Karya, dan upaya hukum PK inimerupakan upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh olehPenggugat.
    Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 59 PK/TUN/2005tanggal 18 Maret 2009 Tentang Permohonan PeninjauanKembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275K/TUN./2003 tanggal 14 Juni 2005 Sengketa/PerkaraTata Usaha Negara antara Menteri Energi Dan SumberDaya Mineral RI (dh. Menteri Pertambangan Dan EnergiRI), selaku Pemohon Peninjauan Kembali (PK) melawanPT.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 15-05-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 64/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
1.PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI diwakili oleh SAMSUAR ADI
2.PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA
422 — 254
  • angka (12) UUNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikantindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual danfinal, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN
    bersifat definitif dan olehkarenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat,yaitu hak dan kewajiban dari Penggugat untuk melaksanakan tugasdan fungsinya sebagai pemenang tender menjadi tidak dapatdilakSanakan 5 222 22 n nnn nn nnn nnn cence nnn nnnb) Tergugat dalam perkara a quo adalah termasuk dalam kualifikasisebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan TataUsaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (12) UU Peradilan TUN
    Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata UsahaNegara (beschikking) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan termasuk dalamyurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sebagaimanaketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN;Legal StandingBahwa Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa olehTergugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 26-03-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/TUN/2013
Tanggal 26 Maret 2013 —
110 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 100 K/TUN/2013
    No.100 K/TUN/20132 Nawari, SH., Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Sidoarjo ;3 Nanik Chamroh, SH.
    No.100 K/TUN/2013Sebelah Selatan : Tanggul ;Sebelah Barat : Tanah milik Suriati ;Bahwa, Penggugat adalah sebagai penerima kuasa dari Muradi bin Wirdiberdasarkan Akte Notaris No. 73 tertanggal 20 Juli 2011 yang dibuat danditandatangani dihadapan Ria Dewanti, SH.
    No.100 K/TUN/2013kekuatan hukum tetap, sehingga bersama dengan gugatan ini Para Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq.
    No.100 K/TUN/2013layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yangdimaksud ;4.
    No.100 K/TUN/201320Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 28-10-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274 K/TUN/2011
Tanggal 28 Oktober 2011 — FATIMAH, DKK VS HONGORIATY, DKK
145 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 274 K/TUN/2011
    PUTUSANNomor 274 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1 FATIMAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Iburumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sukarela Rt. 12/ Rw.04, kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami Palembang;2 SURATMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaantani, tempat tinggal di Jalan Sukarela Rt. 12 / Rw. 04,kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami Palembang
    Putusan Nomor 274 K/TUN/20116 Sertifikat Hak Milik No. 8353/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 150/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m? atas nama JapTien Lai;7 Sertifikat Hak Milik No. 8354/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 151/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m2 atas nama Helmi;8 Sertifikat Hak Milik No. 8355/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 152/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m?
    Putusan Nomor 274 K/TUN/20111011 Sertifikat Hak Milik No. 8358/Kel.Sukarami dengan Surat UkurNo. 155/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m2atas nama Muhammad Hazairin;12 Sertifikat Hak Milik No. 8359/Kel.Sukarami dengan Surat UkurNo. 156/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m2atas nama K.M.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2011162. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yaitu berupa :1 Sertifikat Hak Milik No. 8348/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 145/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 679 m? atas nama Fatimah;2 Sertifikat Hak Milik No. 8349/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 146/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m?
    Putusan Nomor 274 K/TUN/201120Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterati.............00. Rp 6.000,00 ttd./2.RedaksS1................ Rp 5.000,00 Fitriamina, S.H.,M.H.3. Administrasi..................+ Rp489.000,00Jumlah ...........c2222 Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 19-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor TUN. SBY
Tanggal 23 Mei 2018 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO. dan HANDOYO ADI SAPUTRO. vs PUDJIANTO ALISANTOSO
61 — 21
  • TUN. SBY
    TUN. SBY.DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ==" KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukandi Jalan PB Sudirman Nomor 22 A Kabupaten Situbondo,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarso EdiPurwanto, S.H. Warganegara Indonesia, NIP19660329198903 1 004, Pangkat / Golongan Penata Tk.
    TUN. SBY tanggal 23 April 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :77/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 23 April 201 8;2. Berkas Pekara Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel A) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya; ==3. Berkas Perkara Nomor : 77/B/2018/PT. TUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;=Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.77/B/2018/P T.TUNS BY4.
    Int. 7 yang baru di putus dandiucapkan pada persidangan tanggal 10 Januari 2017, belum proses pengirimanke Pengadilan Pengaju dan pemberitahuan kepada para pihak, menggunakanasas pengujian exnunc yang tidak dianut oleh Hakim Pengadilan TataUsaha Negara/Adminsitrasi;Ragaan Pengujian Hakim Peradilan TUN/Administrasi Pengujian Ex Tunc Pengujian Ex NuncObjek Sengketa(T.IL Int.1)P6= T.ll.Int.6 jo bukti T. II. Int.8 09 Januari 2017 P.14=T. Il.
    Int. 7Pengujian Oleh Hakim TUN Tidak Dianut Oleh Hakim TUNMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di ataseksepsi yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat dan Pembanding Il /Tergugat Il Intervensi bahwa objek sengketa merupakan pelaksanaan dariputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak termasukdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-09-2014 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN BATAM Nomor 178/PDT.G/2014/PN Btm
Tanggal 21 Mei 2015 — LING HING PING, 1. PT. KARYA SUMBER DAYA, 2. PT. BATAMITRA SEJAHTERA, 3. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
82 — 38
  • Hal ini sesuaidengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 14K/TUN/1993 tanggal12 Juli 1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 132 K/Pdt/1993 tangga/ 26 /anuari 1993, sehingga dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis HakimYang Terhormat untuk menyatakan tidak berwenang mangadili secara absoluteatas perkara a quo dan oleh karenanya memutuskan menolak GugatanPenggugat atau setidak tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapatditerima.ll.
    Ahli waris pada umumnya.Menimbang bahwa Perbuatan Melawan dapat di diajukan melaluiPeradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 53 UU No 5 tahun1986 yang sudah dirubah dengan UU No 9 tahun 2004 tentang pengadilan TUN,makaseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepadapengadilan yang berwenang agar keputusan TUN tersebut dinyatakan batal/tidaksyah dengan atau tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi
    Inti tuntutan :Pernyataan batal/tidak syah Keputusan TUN + ganti rugi + Rehabilitasi4. Ganti rugi : Maksimal 5 jutaPeradilan Umum :1. Subjeknya : Orang dan Badan Hukum privat melawan orang dan BadanHukumprivat serta Badan Hukum publik yang melakukan perbuatanperdata2. Subyeknya : Diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata3. Inti tuntutan : Ganti rugi baik materiil dan immateriil yang dinilai dengan uang4.
    Dengan demikian ukuran untukdisebut badan atau jabatan TUN adalah siapa saja yang berdasarkan peraturanperundang undangan yang berlaku melaksanakan urusan pemerintahan,sehingga selain instansi atau jajaran pemerintah dibawah presiden, instansi laindapat juga disebut badan/jabatan TUN apabila melakukan urusan pemerintahanbahkan pihak swasta sekalipun seperti BUMN, BUMD, Universitas, Rumah sakitdan lain lain ;Halaman 63 dari 69 Putusan No.: 178/Pdt.G/2014/PN Btm64Menimbang bahwa rumusan berdasarkan
    Kewenangan dari MandatYaitu pemberian wewenang pemerintah berdasarkan hubungan intern sepertiMenteri menugaskan Dirjen atau Irjennya untuk atas nama Menteri melakukantindakan hukum mengeluarkan keputusan TUN tertentu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 27-07-2011 — Putus : 28-09-2011 — Upload : 15-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/TUN/2011
Tanggal 28 September 2011 — PT. KAMUNDAN RAYA vs MENTERI KEHUTANAN RI.
86 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 104 PK/TUN/2011
    PUTUSANNo. 104 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :PT. KAMUNDAN RAYA, diwakili AGUSTINUS ISWAHJUDI,selaku Direktur PT. Kamundan Raya, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Djajanti Plaza Lantai 6, Jalan H. Fachruddin No. 19,Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Hakim Tua Harahap, SH., MH.2. Yani Mirsal P. Rajagukguk, SH.3.
    Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto,Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKS.12/MenhutII/2011 tanggal 12 Mei 2011;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 295 K/TUN
    :e Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;e Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 93/G/2008/PTUNJKT. tanggal 3 Desember 2008 yang dimohonkan banding;e Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di keduatingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 124.000,(seratus dua puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi atas permohonan Tergugat/Pembanding, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dengan perkara No. 295 K/TUN
    Tentu hal ini dimaksudkan diantaranyamenghindarkan kesewenangwenangan semisal sehari menerbitkan 3 kaliperingatan atau 5 tahun jarak I dan II atau peringatan II dan III;Bahwa pada halaman 22 dari putusan Judex Juris No. 295 K/TUN/2009diuraikan peringatan Termohon Peninjauan Kembali kepada PemohonPeninjauan Kembali sebanyak 3 kali yaitu dengan Surat Menhut No.
    Tentang kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tentangpenerapan Pasal 73 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008e Bahwa tentang perwujudan Pasal 73 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3Tahun 2008 Judex Juris memberi pertimbangan pada halaman 22 alinea ke 3Putusan No. 295 K/TUN/2009 yang berbunyi sebagai berikut:Atas dasar hal tersebut
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 04-06-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 07/G/2014/PTUN.PLK
Tanggal 13 Agustus 2014 — - PT HAMPARAN MITRA ABADI Melawan - BUPATI KAPUAS
136 — 93
  • Putusan 07/G/2014/PTUN.PLKPerkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas(untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN). DALAM POKOK PERKARA1.Tergugat menolak seluruh dalildalil yang diajukan oleh Penggugatdalam Gugatannya kecuali yang diakui oleh Tergugat dan terbukti kebenarannya menurut hukum.Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa TUN yangmencabut Izin Lokasi Nomor 590/ADMINSDA TAHUN 2013 TentangPemberian lIzin Lokasi Kepada PT.
    Hamparan Mitra Abadi UntukKeperluan Perkebunan Kepala Sawit Di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas (Izin Lokasi 590/ 2013).Adapun alasan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa TUN adalahsematamata untuk memperbaiki dan menyesuaikan prosedurpenerbitan Izin Lokasi 590/2013 dimana dalam proses penerbitanIzin Lokasi 590/2013 ternyata bertentangan dengan: a.
    Dengan demikian tindakan penerbitan ObjekSengketa TUN oleh Tergugat bukan merupakan tindakan yang dibuat secara sewenangwenang dan tanpa hak.Tergugat Justru menerbitkan Objek Sengketa TUN yang mencabut IzinLokasi 590/2013 milik Penggugat sematamata demi menjaga kepastianhukum semua pihak mengingat pemberian Izin Lokasi 590/2013 perludisesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danarahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam SK Menhut 377/2013.Tergugat
    telah memberitahukan Objek Sengketa TUN kepadaPenggugat dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Maret2014 sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwaTergugat tidak pernah memberitahukan secara resmi kepadaPenggugat.
    Putusan 07/G/2014/PTUN.PLK16.DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN17.18.Tergugat perlu mencabut keputusan yang diterbitkannya karena tidakmemenuhi aturan perundangundangan yang berlaku.Meski Tergugat telah mencabut Izin Lokasi 590/2013 dalam penerbitanObjek Sengketa TUN namun Tergugat tetap memberikan hak kepadaPenggugat untuk mengajukan kembali Izin Lokasi sematamata demipenyesuaian dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danmenjalankan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-06-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 11/PID.B/2013/PN.LP
Tanggal 24 Juni 2013 —
118 — 32
  • Nilawati dan BPN oleh Terdakwa NormalisSinulingga dengan Telista Sinulingga atas terbitnya Sertipikat HakMilik No. 286, 288, 289, namun dari Putusan Hakim TUN MedanSampai dengan Putusan Peninjauan Kembali pada tahun 2011,gugatan Terdakwa Normalis Sinulingga dengan Telista Sinulinggaditolak oleh Mahkamah Agung RI.eBahwa ketika Saksi membeli tanah tersebut sudah ada SertipikatHak Milik atas nama Handoko.eBahwa luas tanah yang saksi beli ada 8 Ha (delapan hektar) yangSaksi beli tahun 1996.eBahwa sejak
    Saksi beli tanah tersebut dikuasai dan dijaga olehHardip peternak lembu.eBahwa selain tanah tersebut berperkara di TUN, masih adaperkara perdata, sekarang masih dalam mediasi, dan Saksisebagai Tergugat.eBahwa sewaktu perkara di PTUN tahun 2008, yang digugatadalah Badan Pertanahan Deli Serdang, Makmur Wijaya, Hj.Nilawati, dan Saksi sendiri (Drs, H.
    Fauzi Usman ; e Foto copy Putusan TUN Nomor 08/G/2008/PTUNMDN tanggal26 AQuUStUS 2008 ; 22m nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncnse Foto copy Putusan PT.TUN Medan Nomor 106/BDG/2008/PT.TUNMDN tanggal 22 Januari 2009 ; e Foto copy Putusan Kasasi MA RI Nomor 187 K/TUN/2009 tanggal02 Desember 2009 ; e Foto copy Putusan PK MA RI Nomor 07 PK/TUN/2011 tanggal 16Maret 2011 222202 nn neon nnn nn nn none scence nnnncecnneMenimbang, bahwa selanjutnya di persidangantelah didengar keterangan Terdakwa sebagai
    (vide surat bukti Putusan PTUN Medan Nomor08/G/2008/PTUNMDN tanggal 26 Agustus 2008, Putusan PTTUN MedanNomor 106/BDG/2008/PT.TUNMDN tanggal 22 Januari 2009, PutusanKasasi MA RI Nomor 187 K / TUN / 2009 tanggal 02 Desember 2009, danPutusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 07 PK/TUN/2011 tanggal 16Maret 2011), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secarajuridis bahwa saksi Drs. H.
    Fauzi Usman ke Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana surat bukti Putusan PTUN Medan Nomor 08/G/2008/PTUNMDN tanggal 26 Agustus 2008, Putusan PT.TUN Medan Nomor 106/BDG/2008/PT.TUNMDN tanggal 22 Januari 2009, Putusan Kasasi MA RINomor 187 K / TUN / 2009 tanggal 02 Desember 2009, dan PutusanPeninjauan Kembali MA RI Nomor 07 PK/TUN/2011 tanggal 16 Maret 2011,namun gugatan dari Terdakwa bersama dengan saksi Telesta Sinulinggadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karenadiajukan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Tanah
Putus : 20-01-2016 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 183/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 20 Januari 2016 — Drs. Moch Soewandhy Dkk melawan 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, (dahulu sebelum ada pemekaran wilayah disebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya) Dkk
120 — 34
  • BPHTB : Rp. 42.703.200,0010.Fee Pengacara Gugatan TUN : Rp. 8.000.000,0011.Fee pembuatan memori banding TUN : Rp. 1.000.000,0012.Fee Kasasi TUN : Rp. 3.000.000,0013.Fee PK TUN : Rp. 3.400.000,0014.Fee Pengacara penanganan PK : Rp. 3.000.000,0015. Retribusi IMB : Rp. 1.806.700,0016.
    No. 255 K/TUN/2009Jo.
    No. 255 K/TUN/2009 Jo.
    No. 255 K/TUN/2009 Jo. No. 06 PK/TUN/2012 tetap pula dijadikan SALAH SATU DASARSEKALIGUS PERTIMBANGAN DALAM RANGKA PENERTIBAN RUMAH DINASTNI AD CQ. KODAM V/BRAWIJAYA TERLETAK DI JL.
    Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 255 K/TUN/2009 tgl. 9September 2009. Bukti TIIl 8363. Foto Copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali No. 06 PK/TUN/2012 tgl. 17April 2012.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-03-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 6 September 2016 — - Hj. ERNI LUBIS (PENGGUGAT I) - FEBRINA (PENGGUGAT II) - RANDHANI (PENGGUGAT III) - MARISKI, SE (PENGGUGAT IV) - ERWANZA, ST (PENGGUGAT V) - DAMOZA (PENGGUGAT VI) - DOLMAN SILALAHI (TERGUGAT I) - Ny. KAMALIA SARI LUBIS (TERGUGAT II) - Ny. ASNITA LUBIS (TERGUGAT III) - MUHAMMAD IDHAM LUBIS (TERGUGAT IV) - Ny, SYAFRINA LUBIS (TERGUGAT V) - PEMERINTAH RI c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA c.q. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. SU c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT VI)
42 — 10
  • Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2008 No.480K/TUN/2006.Dengan demikian penguasaan tanah tersebut dari Kamaruddin Lubis dan Ir.H. Nirwan adalah selama + 25 tahun ditambah + 12 tahun = + 37 tahun tidak adagangguan dari Tergugat I (i.c. Dolman Silalahi) atau dengan kata lain Tergugat I(i.c. Dolman Silalahi) tidak ada mengajukan keberatan atas penguasaan tanahselama + 37 tahun tersebut.. Bahwa, Ahli Waris Ir. H. Nirwan (i.c.
    PutusanMahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 karenamerugikan Ahli Waris Ir. H. Nirwan (i.c. Para Penggugat). Lagipula Ir.
    Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 tersebut tidak mempunyai KekuatanHukum yang mengikat terhadap perkara kepemilikan hak atas tanah objekperkara atau dinyatakan lumpuh.. Bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 13September 2005 No. 37/G.TUN/2005/PTUNMadn Jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan tanggal 20 Juli 2006 No. 23/Bdg/2006/PTTUNMdnJo.
    Putusan Mahkamah Agung RI tanggal30 Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 dilumpuhkan, karena alasanalasangugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Tergugat I (i.c. Dolman Silalahi)terhadap Tergugat III (i.c.
    kekuatan hukum yang mengikatdalam perkara ini, putusan pengadilan TUN No. 37/G.TUN/2005/PTUNMdntanggal 13 September 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan No. 23/Bdg/2006/PTTUNMdn, 20 Juli 2006 Jo Putusan MahkamahAgung RI No. 480 K/TUN/2006, 30 Desember 2008 adalah tidak beralasanhukum, sehingga harus dikesampingkan;e Bahwa dengan dibatalkannya oleh Pengadilan SHM No. 51 seb/Helvetia Timur,Surat Ukur No. 1878/1989 dan SHM No. 52 seb/Helvetia Timur, Surat ukur No.1879/1989 masingmasing
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-12-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 226 / B / 2017 / PT.TUN.SBY
Tanggal 28 Februari 2018 — KEPALA DESA SEMOYANG vs ABDURRAHMAN. dk
96 — 27
  • TUN. SBY. tanggal 20 Desember 2017 TentangPenunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Nomor : 226/B/2017/PT. TUN. SBY. tanggal20 Desember 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;2. Berkas Perkara Nomor : 142/G/2017/PTUN. MTR. (Bundel A) besertaseluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;3. Berkas Perkara Nomor : 226/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B) besertaseluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;4.
    TUN.