Ditemukan 40600 data
5 — 1
Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni2004, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta NikahNomor : 207/19/V1/2004 tertanggal 11 Juni 2004 ;.
Menikah padatanggal 11 Juni 2004, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sesuai KutipanAkta Nikah Nomor : 207/19/V1/2004 tanggal 11 Juni 2004 . Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumahrumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah dirumahorang tua Tergugat selama 6 tahun 5 bulan dan dikaruniai 1 orang anakbernama : ANAK 1 umur 9 tahun.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBrondong Kabupaten Lamongan Nomor: 207/19/V1/2004, tertanggal 11 Juni2004, dan alat bukti pertama tersebut dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu olen Ketua Majelis diberi parafdan tanggal serta diberi tanda P.1;b.
Penggugat.Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, di manaberdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan.Maka, sebelum mempertimbangkan tentang perceraiannya Majlis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwaPenggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alatbukti surat yang berupa foto copy kutipan akta nikah nomor : 207
20 — 4
Pulusan Perkara Nomor 0460Pot 6/207 rvPA, hersudah menyerahkan sepenuhnya kepada kedua pihak apapun oeyang akan diambil;9 Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, Penggugat menilai sudahterpenuhi syarat tejjadinya perceraian,Berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat diatas, mohon kiranya KetuaPengadilan Agama Koto Baru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat,2.
sering berselisihdan bertengkar Karena sikap Tergugat yang suka meneleponperempuan lain, ketika Penggugat bertanya siapa yang Tergugattelepon, Tergugat marah pada Penggugat, kejadian tersebut sangatsering terjadi bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat karenaemosi pada Penggugat yang selalu bertanya tentang siapa yangditelepon Tergugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempatkediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;Hel S dad 73 hal Putusan Pertara Nomer O460/P alg. /207
Putusan Perkara Nomor 0460/Pot. 6/207 PA, KBrfh aw Ab hia 34 9 ps ay,Artinya: Ketika istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakimdiperkenankan menjatuhkan talak si suami,Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perselisinan dan pertengkaranyang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka cukup alasanbagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesualdengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1995 tanggal 17Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok
FAKHRURAZI, MHHal 13 dan 73 hal Putusan Perkara Nomor O46Q/Pdt G 207 PA. KBr.
8 — 3
atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidakmemberikan jawaban karena tidak hadir ke persidangan;Bahwa pada sidang kelima (tanggal 22 Mei 2017) dan selanjutnyaPemohon tidak pernah hadir di muka sidang, sedangkan panjar biaya perkarauntuk pemanggilan telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Kisaran untuk menegur Pemohon agar menambah panjarbiaya perkaranya;Bahwa Panitera Pengadilan Agama telah mengirimkan surat tegurankepada Pemohon dengan Nomor W2A.11/746/HK.05/V1/207
Penetapan No 235/Pdt.G/2017/PA.kKis.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka cukuplahmerujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telahhabis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patutberdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor W2A.11/746/HK.05/V1/207
24 — 2
Fotocopy Akta Nikah Pemohon No ; 207/4/VII/2006 ;4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran an. REBIN SATIAWAN ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya berkenan memeriksa permohonanPemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2.
Fotocopy Akta Nikah Pemohon No ; 207/4/VII/2006, diberi tanda(P3) ;4. Fotocopy Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran an.
17 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097027.16/2012/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2365/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00182/207
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2365/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00182/207/12/058/14 tanggal 28 April 2014 Masa Pajak Juli 2012,atas nama: PT Axis Telekom Indonesia, NPWP02.015.460.5058.000, beralamat di Menara Axis, Dea TowerComplex, Kawasan Mega Kuningan JI.
Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2365/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015, mengenaikeberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor :00182/207
131 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1743/B/PK/Pjk/2020 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004234.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00677/KEB/WPJ.07/2018,tanggal 15 Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2014 Nomor 00043/207
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00677/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Maret 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014Nomor 00043/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atas namaPT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, Jalan Buncit RayaNomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510terkait sengketa
peninjauankemball:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00677/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor00043/207
117 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 4388 B/PK/Pjk/2020Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor 00044/207/14/058/16 tanggal 4 Agustus 2016, atasnama PT Indo Cafco, NPWP 01.868.999.2058.000, beralamat di Jalan P.Tirtayasa Kampung Galih LK II RT 002 Campang Raya, Bandar Lampung,sehingga PPN yang terutang Masa Pajak Januari 2014 dihitung kembalimenjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah Rupiaha.
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01664/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Oktober2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2014 Nomor 00044/207/14/058/16 Tanggal 4Agustus 2016, atas nama PT Indo Cafco, NPWP 01.868.999.2058.000, beralamat di Jalan P.
Putusan Nomor 4388 B/PK/Pjk/2020mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01664/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26Oktober 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor 00044/207/14/058/16 tanggal 4 Agustus 2016, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.868.999.2058.000; sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalan sudah tepat dan benardengan pertimbangan
146 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Agustus 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT77354/PP/M.XIA/16/2016, tanggal 21 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP357/WPJ.29/2014 tanggal15 April 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor00003/207
Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP357/WPJ.29/2014 tanggal 15 April 2014, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor00003/207/09/734/13 tanggal 08 Maret 2013, atas nama: PT DeltaArrindosentosa, NPWP 02.393.986.1734.000, beralamat di diJalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 43 Kota Baru Tengah, PulauLaut Utara, Kota Baru dan alamat korespondensi di Delta SuzukiR2 Jalan A.
Putusan Nomor 2095/B/PK/Pjk/2019Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP35/7/WP4J.29/2014 tanggal 15 April2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2009 Nomor 00003/207/09/734/13 tanggal 08 Maret 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP 02.393.986.1734.000
8 — 4
207/Pdt.G/2014/PA.Sim
PUTUSANNomor 207/Pdt.G/201 4/PA.Sim.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan iburumah tangga, tempat kediaman di KabupatenSimalungun, sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dahuluwiraswasta
, tempat kediaman dahulun di KabupatenSimalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas danpasti di dalam maupun diluar wilyah RI (ghoib) sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksinya di muka sidang;DUDUK PERKARAHal. 1 dari 11 hal.Put. 207/Pdt.G/2014/PA.SimMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05Mei 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar diKepaniteraan
Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Sim tanggal 05 Mei 2014 dengan dalildalil sebagai berikut:1.
77 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Juni 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.61041/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 27 April 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP1872/WPJ.19/2013 tanggal 19 Desember 2013, tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00189/207
Dengan mengadili sendiri:3.1.Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding);3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1872/WPJ.19/2013 tanggal 19 Desember 2013, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00189/207/11/051/13tanggal 25 April 2013 Masa Pajak Juni 2011 sebagaimana telahdibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00061/WPJ.19/KP.0303/2013
Putusan Nomor 51 1/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP1872/WPJ.19/2013 tanggal 19 Desember 2013 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00189/207/11/051/13 tanggal25
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.90217/PP/M.XII.B/16/2017, tanggal 13 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00274/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03 Oktober 2016,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00079/207
Putusan Nomor 539/B/PK/Pjk/2019keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00079/207/11/063/15tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak September 2011, yang terdaftardalam berkas perkara Nomor: 161092532011, atas nama PT.RIM Capital, NPWP 02.549.383.4063.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
PeninjauanKembaliMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00274/KEB/ WPJ.04/2016 tanggal 03 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2011 Nomor 00079/207
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 31 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87341/PP/M.VA/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP380/WPJ.19/2015 tanggal 2Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2012 Nomor: 00054/207
Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP380/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012Nomor: 00054/207/12/091/14 tanggal 25 Maret 2014sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00015/WPJ.19/KP.0103/2015tanggal 9 Februari 2015 atas Nama: PT Newmont NusaTenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan
Putusan Nomor 3092/B/PK/Pjk/2018Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor00054/207/12/091/14 tanggal 25 Maret 2014 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00015/WPJ.19/KP.0103/2015tanggal 9 Februari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.061.573.0091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp166.713.408,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
38 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2613/B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87617/PP/M.XIVB/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP294/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00043/207/10/057/14 tanggal 24 November
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP294/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00043/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakMaret 2010, atas nama PT Nafasindo, NPWP01.307.663.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 4 dari 9 halaman
Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP294/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor00043/207
183 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 24 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096387.16/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2070/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor00062/207
Menolak permohonan Banding Termohon PeninjauanKembali;3.2 Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor Nomor KEP2070/WPJ.07/2015 tanggal25 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor00062/207/12/055/14 tanggal 11 Februari 2014, atas nama PTAlstom Power Energy Systems Indonesia, NPWP:Halaman 4 dari 10 halaman.
Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Baha alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP2070/ WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor 00062/207
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
uraian banding tanggal 6 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88005/PP/M.XB/16/2017, tanggal 25 Oktober 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan BandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00372/KEB/WPJ.07/ 2016 tanggal 8 April 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor00052/207
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00372/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 8 April 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2010 Nomor 00052/207/10/058/15 tanggal 30 Januari2015, atas nama PT Karya Makmur' Bahagia, NPWPHalaman 4 dari 8 halaman.
Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00372/KEB/ WPJ.07/2016 tanggal 8 April 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor : 00052/207
176 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
banding tanggal 8 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put096597 .16/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2104/WPJ.07/2015tanggal 30 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2012 Nomor 00063/207
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2104/WPJ.07/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2012 Nomor 00063/207/12/055/14 tanggal 11 April 2014, atasnama PT Alstom Power Energy Systems Indonesia, NPWP01.061.550.8055.000, beralamat di Jalan Panti Mulia Baru, Ujung,Semampir, Surabaya 60155 , terkait sengketa peninjauan kembaliHalaman 4 dari 9 halaman.
Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2104/WPJ.07/2015 tanggal 30 Juni2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2012 Nomor 00063/207
215 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put56949/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 6 November 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1175/WPJ.19/BD.05/201 1tanggal 30 Nopember 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakPebruari 2009 Nomor: 00059/207
Dengan mengadili sendiri:3.1.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.Menyatakan surat kKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1175/WPJ.19/2012 tanggal 30 November 2011, tentangkeberatan atas Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009Nomor. 00059/207/09/092/10 tanggal 6 Desember 2010, atas nama:PT.
Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1175/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 30Nopember 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakPebruari 2009 Nomor: 00059/207
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fotocopy Invoice No. 22/207/tanggal 17 Oktober2007;6. Fotocopy Packing List No. 22/207 tanggal 17 Oktober2007;7. Fotocopy = Bill Of Lading No. 2K7JKT10/150 INStanggal 20 Oktober 2007;8. Fotocopy Certificate Of Origin No. 1I02007 0082075tanggal 24 Oktober 2007;9. Fotocopy Official Certificate For Animal ProductNo. 1532/tanggal 19 Oktober 2007;10.
S009372/NOTUL/KPU TP/BD.02/207 tanggal 6 November 2007jo Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP340/BC.8/ 2008 tanggal 16 Januari 2008 tersebut harusdibatalkan demi hukum, karena tidak memenuhi unsuryuridis formal dalam penetapan penerbitannya;Berdasarkan uraian serta penjelasan, fakta fakta hukumdan ketentuan peraturan perundang undangan ~yangberlaku dapat ditarik kesimpulan hal hal sebagaiberikut1.
130 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan jawaban;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87350/PP/M.VA/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP384/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor: 00063/207
Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP384/WPJ. 19/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012Nomor: 00063/207/12/091/14 tanggal 25 Maret 2014 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00008/WPJ.19/KP.0103/2015 tanggal 9 Februari 2015 atasNama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP:01.061.573.0091.000, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan
Putusan Nomor 1390 B/PK/Pjk/2018Nomor 00063/207/12/091/14 tanggal 25 Maret 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00008/WPJ.19/KP.0103/2015 tanggal 9 Februari 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.061.573.0091.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp1.143.203.212,00;adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
18 — 7
Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2015/PN.Bpp.yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kota Sidoarjo,Jawa Timur Nomor : 207/54/IlI/2011 tertanggal 11 Maret 2011 ; Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu)oranganak.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/54/llV2011 tertanggal 11 Maret 2011ERWIN (sesuai dengan aslinya), diberitanda bukti P 4 ; 5. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Kota Balikpapan NIK : 647102.681088.0003tanggal 04 Juni 2012 atas nama SITI RABIAH (sesuai dengan aslinya),diben tanda bukti P 5 ; 29 nn nnn nnn nnnoo= Menimbang, bahwa disamping bukti surat surat tersebut, PemohonHal.3 dari 10 hal.
WIMPY DIANIS ANDRIANI NIK351518560283000 tertanggal 01 072015 ; Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor : 207/54/Ill/2011 tertanggal 11 Maret 2011; Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohonyang tercantum dalam Akte Kelahirannya yaitu dari RAKHA BILFAQIH PUTRADHERMAWAN menjadi ABDULLAH RAKHA BILFAQIH ; 222===Hal.5 dari 10 hal.