Ditemukan 11743 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menambang manambung manampang menyambung marampung mampung
Pengadilan PN CILACAP Pidana Umum Penipuan
Register : 03-06-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN CILACAP Nomor 94/Pid.B/2013/PN Clp
Tanggal 22 Agustus 2013 — SETIYONO Bin SUKAYAT (Alm)
63 — 5
  • Dulu ditumbuhi alangalang kemudian ditanami pohon karet, selamamelihat pohon karet saksi tidak mendengar ada percakapan.Bahwa pohon karet yang saksi lihat siap untuk disadap ada bekas sadapan dan adamangkok untuk menampung getah karet.Bahwa terdakwa tidak memperlihatkan apaapa lagi kepada H. Wajri hanya adapetugas yang ikut mengantar yang memperlihatkan alat sadap.Bahwa tidak ada petugas yang memakai baju dinas dan saksi bermalam satumalam, setelah itu saksi, sopir dan H.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 05-10-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 28-12-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 23/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat:
ERMAN
Tergugat:
Bupati Kerinci
248 — 137
  • sedangkan di dalam Bukti P3namanya FATTU RAHMAN; Bahwa Bukti P3, diakses tanggal 20 April 2021, sedangkan pemilihankepala desa tanggal 6 April 2021; Bahwa saksi mengetahui adanya sanggahan dari Penggugat kepadaKetua Pilkades, tanggal 9 April 2021, yang isinya mempertanyakan sidik jaridibawah Foto ijazah dan perbedaan nama pada nomor induk siswa, dantanggal lahir yang berbeda pada Ijazah dengan KTP/KK; Bahwa tugas BPD adalah membentuk Panitia Pemilinan Kepala Desa,mengawasi Pemilihan Kepala Desa, dan menampung
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-08-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL
Tanggal 10 September 2013 — Pembanding/Terdakwa : MATRIYADI, SE Diwakili Oleh : ZURHENDRI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
60 — 33
  • titik tetapi tidak menyebut wilayah ke 50 titik tersebut.Menimbang bahwa Pembentukan Panitya Pengadaan barang danPenandatanganan Perjanjian Kerja yang dilakukan oleh Terdakwa Dan IrBambang HR St.Msi adalah cacad Hukum karena dalam perjanjian tersebut adapenyebutan 50 titik namun ke 50 titik dimaksud tidak pernah ada sampai perkaraaquo disidangkan.Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan tidakditentukan nya wilayah 50 titik dan tidak adanya Pembangunan gudang yangdiperuntukkan untuk menampung
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 26-03-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat:
1.KASMAWATI, S.Pd
2.ELYATI, S.Pd
3.MERI EMIRIATI, S.PD
4.HERMILINDA, S.Pd
5.ASRAN, S.Pd
Tergugat:
BUPATI LAHAT
226 — 124
  • Jarai lebih banyakdikarenakan banyak yang suka bersekolah disana;Bahwa alasan masyarakat suka sekolah di SMP Negeri 1 Jaraidikarenakan kinerja dari guru yang baik dan disiplin sehingga menjadikanSMP Negeri 1 Jarai sebagai sekolah pavorit dan didalam penerimaanpada waktu itu tidak dibatasi karena menggunakan sistem rayon berbedadengan sekarang yang menggunakan sistem zonasi dan juga kami padawaktu itu sempat mengadakan seleksi penerimaan siswa dikarenakanjumlah kelas di SMP Negeri 1 Jarai tidak bisa menampung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1526/K/Pid.Sus/2013
Tanggal 18 September 2013 — DEVI SANTANA alias UDEP
74 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FAJAR JUNAEDI yang akan menentukan target,jumlah uang yang akan diambil dan mencari nomor rekening yang akandijadikan untuk menampung uang serta mencari orangorang untukmembantu kelancaran pengambilan uang yang akan dipindahbukukan olehsaksi SYOFRIGO, kemudian pada tanggal 7 Februari 2012 saksi MOH.FAJAR JUNAEDI menghubungi saksi DJUNAEDI dan minta tolong supayapada tanggal 08 Februari 2012, saksi DJUNAEDI mengantar saksi MOH.FAJAR JUNAEDI ke Jalan Sabang Jakarta dan saksi DJUNAEDImenyanggupinya;
Pengadilan PN KISARAN
Register : 22-08-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN KISARAN Nomor 67/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis
Tanggal 27 September 2016 —
82 — 57
  • Hal tersebut dapat dilihatdalam tugas dan wewenang BPSK di PasalKepMenPerindag No.350Kep/MPP/12/2011 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK.Namun demikian pemohon keberatan perlu menjelaskan pertimbanganmajelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 UU Notahun 1996 tentang hak tanggungan tersebut;Munculnya UU hak tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannyadidasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yangbelum mampu menampung perkembangan yang terjadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 27-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/PDT.SUS/2011
PT. KERETA API INDONESIA; 1. ENTAH TAHMA, DKK. 2. PT. KENCANA UMA, 3. KOPERASI WAHANA USAHA JABOTABEK, 4. PT. KAI COMMUTER JABODETABEK
171 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kereta Api Indonesia(Persero) yang tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja dengan paraTermohon Kasasi / para Penggugat DK / para Tergugat DR (Entah Tahmadkk) kemudian dibebani tanggung jawab untuk menampung ataumempekerjakan para Termohon Kasasi / para Penggugat DK / paraTergugat DR (Entah Tahma dkk), sehingga jelas bahwa Majelis HakimTingkat pertama (Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat) Dalam Perkara No. 246/PHI.G/2010/PNJKT.PST tersebuttidak memeriksa dan mempertimbangkan
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-07-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN SINGKEL Nomor 42/PID.SUS/2015/PN.SKL
Tanggal 23 September 2015 — -SARUL KARIM ZALUHU bin. KARIM dan POSMA HUTAGALUNG,;
129 — 24
  • dan sebagainya sedangkan mengoperasikan adalah suatu tindakanyang menggerakkan atau mengendalikan benda agar sesuai dengan keinginan;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI No. 57 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kelautan danperikanan nomor per.30/men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaanperikanan negara Republik Indonesia kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untukmenangkap ikan, termasuk menampung
Pengadilan PN Dataran Hunimoa Pidana Khusus
Register : 25-02-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN Dataran Hunimoa Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth
Tanggal 12 Maret 2020 — Pemohon:
1.STEVANUS AHWALAM
2.KHALEB YAMARUA
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Werinama
183 — 100
  • Mendengar perintah tersebut anggotajaga Polsek Werinama segera mempersiapkan rumah Dinas Kapolsekuntuk menampung 25 (dua puluh lima) orang tersebut. Keesokan harinyapada tanggal 18 Februari 2020 saudara Alfian Ahwalam datang melaporke polsek Werinama kemudian bergabung bersamasama denganrekannya di rumah Kapolsek.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 04-05-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Kdr
Tanggal 4 Mei 2017 — - Drs. Ec. BASANTO YUDOYOKO lawan - H Abdul Mukti dkk
71 — 26
  • Bahwa untuk menampung Karyawan Pabrik/Perusahaan Minyak N.V.Oliefabrieken Inlindie Belanda mendirikan bangunan Rumah 42 Unit,dengan luas bangunan + 2.142 M2, digunakan untuk RumahDinas/Rumah Negara Karyawan Pabrik N.V.
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-02-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 18-03-2014
Putusan PN BATAM Nomor 32/PDT.G/2013 /PN.BTM
Tanggal 22 Januari 2014 — 1. AYI AFRIANTO, DKK; 1. Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia, DKK
170 — 95
  • Sehinggadalam prakteknya pendidikan dasar pada lembaga penyelenggara pendidikanswasta dan atau yang berada di bawah naungan Kementrian Agama pada tataranberikutnya kemudian hanya menampung siswa yang tidak diterima di sekolahnegeri dibawah Departemen Pendidikan, dan dalam konteks mi siswa yangmengenyam pendidikan dasar diluar sekolah negeri dibawah DepartemenPendidikan menjadi terbebani untuk membayar standard pendidikan dasar yangseharusnya diperoleh secara gratis, hal ini tentulah sangat ironis
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 01-07-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN AMBON Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
ABDULLAH HATALA
Tergugat:
1.WALIKOTA AMBON
2.PENJABAT KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI BATU MERAH
3.SANIRI NEGERI BATUMERAH
4.KEPALA MATA RUMAH HATALA
5.CAMAT SIRIMAU
6.AMIR HATALA
130 — 60
  • Negeri adalah Penyelenggaraan urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistemHalaman 2 dari 60 Putusan Perdata Nomor 133/Pdt.G/2020/PN AmbPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputiPemerintah Negeri dan Saniri Negeri;e Bahwa Pemerintah Negeri adalah Penyelenggara urusan Pemerintahandi Negeri sedangkan Saniri Negeri adalah badan legislative negeri yangmelaksanakan fungsi pemerintahan bersamasama kepala pemerintahnegeri membahas dan menyepakati peraturan negeri, menampung
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-06-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN BENGKALIS Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bls
Tanggal 31 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ERIZA SUSILA, SH
Terdakwa:
SARIO BIN ADI SUWARNO
93 — 52
  • , maka Majelis Hakim akanlangsung membuktikan pada perbuatan menerima Narkotika Golongan 1;Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari Menerima tidakdisebutkan dalam Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring, disebutkanbahwa yang dimaksud dengan menerima memiliki arti menyambut,mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan,dikirimkan, dan sebagainya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 29-03-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — YUNI (AHLI WARIS/ISTRI DARI ALMARHUM BORIAN) VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., RANTAUPRAPAT, diwakili oleh Kholis Syafroni, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Rantauprapat
274 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hal tersebut dapat dilihatdalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 Kepmenperindag Nomor350/Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK,namun demikian Pemohon Keberatan perlu menjelaskan pertimbanganMajelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan tersebut;Munculnya undangundang hak tanggungan, yang bisa dilihat di dalampenjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentangtanah) yang belum mampu menampung
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA CIKARANG Nomor 2240/Pdt.G/2020/PA.Ckr
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 45
  • Replik Penggugat No 14 : Dalam Replik Penggugat menyampaikanadalah pemilik tanah yang telah diwakafkan yang menjadi Object dalamperkara ini, perlu dijelaskan bahwa ketika seorang muslim sudahmenginfakkan/mendonasikan sebagian uang/harta maka secara hukumIslam jelas bahwa uang yang di infaqkan/didonasikan/diwakafkan adalahbukan lagi menjadi milik orang tersebut dan juga bukan milikbadan/lembaga/organisasi yang menampung/menyimpan sementarauang/harta tersebut melainkan adalah sudah menjadi milik ALLAH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2013 — Upload : 28-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1889 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 17 Desember 2013 — DIDI NURDIANSYAH, S.Ip.
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk menampung dana Belanja Hibah dari Pemerintah KabupatenSanggau, Terdakwa Didi Nurdiansyah, S.Ip. selaku anggota merangkapKetua Panwaslu membuka rekening tabungan pada Bank Kalbar CabangSanggau dengan nomor rekening 3021090203 atas nama Panwaslu denganspecimen tanda tangan hanya satu orang saja yaitu Terdakwa.Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Nomor : 270/1275.1/Kesbanglinmas/2008, 04/Panwaslu/Sgu/IX/2008 tanggal 23 September 2008,dicairkanlah dana sebesar Rp350.000.000,00
    mengadakan perjanjian hibah dengan Pemerintah Kabupaten Sanggautentang besarnya hibah, yaitu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluhjuta Rupiah), dan tidak melibatkan anggota Panwas lainnya.Bahwa kemudian Terdakwa Didi Nurdiansyah, S.Ip. menandatangani NaskahPerjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan PanitiaPengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Sanggau dengan NPHNomor : 270/1275.1/Kesbanglinmas/2008, 04/ Panwaslu/Sgu/IX/2008 tanggal 23September 2008.e Bahwa untuk menampung
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 29 Juni 2016 — ADE AZIZ SUJADI Bin DARDJA
71 — 23
  • Menteri Pertanian Nomor :05/Permentarn/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang PedomanPengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial KementrianPertanian Tahun 2013 Lampiran Bab IV Mekanisme Penyaluran BelanjaBantuan Sosial Melalui Transfer Uang, Terdakwa ADE AZIZ SUJADI dan saksiSAEPUDIN berkewajiban untuk melakukan sosialisasi secara keseluruhandalam rangka :1. penyamaan persepsi,2. membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas,Hal.13Putusan No.36/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.3. menampung
    BelanjaBantuan Sosial Melalui Transfer Uang, Pedoman Teknis Pengelolaan ProduksiUbi Kayu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun2013 tertanggal Januari 2013, dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan UbiKayu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013tertanggal Februari 2013, Terdakwa ADE AZIZ SUJADI dan saksi SAEPUDINberkewajiban untuk melakukan sosialisasi secara keseluruhan dalam rangka :1. penyamaan persepsi,2. membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas,3. menampung
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Perbankan
Register : 20-04-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN PATI Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Pti
Tanggal 14 Agustus 2017 — I. BERNADOTTE REGAR alias BENY bin GOTTFRID YOHANE REGAR dan II. ABDUL MUID bin ASHANI
218 — 47
  • BIG sebanyak 4rekening yang dipergunakan untuk menampung dana dari masyarakatyang diterima, kemudian setelah berada di rekening maka oleh TerdakwaABDUL MUID disetorkan ke rekening Terdakwa BERNADOTTE REGARalias BENY, dengan alasan dana disetorkan ke pusat, yang dimaksudpusat ini sepengetahuan saksi adalah di Jakarta yang ternyata itu adalahrekening dari terdakwa BERNADOTTE alias BENNY;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ill ABDUL MUIDmembenarkannya, sedangkan Terdakwa menyatakan ada yang tidak
    BIG mempunyai 4 rekeninguntuk menampung dana dari nasabah, dan untuk mencairkan dana dari 4rekening tersebut harus ada tandatangan dari 2 orang dari 3 orangpimpinan, yaitu antara terdakwa BERNADOTTE REGAR, terdakwaABDUL MUID dan TAN DENY ADI SAPUTRA;Bahwa uang transferan dari PT. BIG ke terdakwa tersebut digunakanuntuk membayar tanah terdakwa yang dibeli PT. BIG, dan kurang lebih 3bulan setelah membeli PT. BIG terdakwa mulai menerima transferandana tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-05-2006 — Upload : 14-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 746K/PID/2006
Tanggal 31 Mei 2006 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO ; Ir. AHMAD SOELEMAN ; Ir. HAMZAH YUSUF ; Ir. KALSUM YUSUF
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 746 K/Pid/2006layak, bersedia menampung hasil panen bawang rnerah sertamemasarkan hasil panen komoditi bawang merah ; Manaf Hamzah dengan surat kesepakatan kemitraan nomor02.SKK/UmBP3D/Bersemi/Grtlo/1999, untuk suplai bawang merahsebanyak 8.000 ton dengan perjanjian yang sama seperti pada pointdi atas ; Fahmi Monoarfa dengan surat kesepakatan kemitraan nomor 03.SKK/UmBP3D/Bersemi/Grtlo/1999, untuk suplai bawang merah sebanyak25 ton dengan perjanjian yang sama seperti pada point di atas ; Tune
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Mlg
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
WANTO HARIYONO, SH
Terdakwa:
SASONGKO JATI Bin PURNOMO
32 — 7
  • Pialang, makelar, calo Menyerahkan adalah memberikan (kepada) ; menyampaikan (kepada) ;Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung,dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitutidakan atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari alas hak yang sahatau tanpa berdasarkan undangundang ;Bahwa didalam persidangan didapatkan fakta yaitu Bahwa awalnyasekitar akhir bulan Juli 2018 sekira jam 15.00 WIB, saat terdakwa berada dikosnya