Ditemukan 15681 data
16 — 6
hadirnyaTergugat;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarrukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil;Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara inidilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Majelis Hakimtelah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah
20 — 15
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
13 — 5
Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam mengharuskantiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perudangundangan yangberlaku, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon dan PemohonIl untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006
10 — 6
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
44 — 16
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 07 November 1982 di Desa Bantaeng, KecamatanBisapu, Kabupaten Bantaeng tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
19 — 6
tidakberdasar hukum, sehingga patut dinyatakan wali Pemohon adalah adhal(enggan), sehingga Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten untukmenjadi wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon ;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaPemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah
9 — 6
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
65 — 19
tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 03 April 1985 di Dusun Panappo, Desa Bela,Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
13 — 9
Mmjdilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1980 di Dusun Mapilli, Desa Mapilli,Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman. tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon
24 — 21
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2007 di KABUPATEN MAMUJU, PROVINSISULAWESI BARAT. tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
14 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
18 — 15
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2016 di KABUPATEN MAMUUJU tersebutpatut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
SYAMSIAH BINTI GOLLA
15 — 8
Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon danPemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawaipencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, KabupatenBulukumba, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempatkediaman Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya
23 — 8
MmjMenimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon II yang telahdilaksanakan pada tanggal 08 November 2020 di Dusun Suka Maju, DesaSalupangkang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, tersebut patutuntuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan kedua
13 — 11
2ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan penetapan inipara Pemohon dapat mencatatkan pernikahanya kepada Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkanya pernikahan ataupada Kantor Urusan Agama yanag mewilayahi domisili para Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
17 — 16
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
MISNATI
26 — 7
Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan yang di rubah dengan UU RI Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan UU Nomor 23. tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan , permohonan pergantian nama haruslahmendapatkan Ijin dan atau Penetapan dari Pengadilan Negeri setempatterlebih dahulu ;Maka berdasarkan hal hal tersebut di atas , Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Negeri Bojonegoro segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan Penetapan
42 — 47
XXXXXX,maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RINomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama xxxXxxXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
10 — 6
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
29 — 12
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 24 April 2015 di xxxxxxXxXxXXxX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXxXxX tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah