Ditemukan 4062817 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Perdata atau padepok Kekhilafan atau kekeliruan
Pengadilan PN BARABAI Pidana Khusus
Register : 03-05-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan PN BARABAI Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Brb
Tanggal 21 Mei 2018 — Pemohon:
Dr. Ir. HARUN NURASID, MM, MT.
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH
83 — 2
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-08-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 21-10-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 32/Pid.Pra/2022/PN Mdn
Tanggal 27 September 2022 — Pemohon:
MHD YOHANDI NASUTION
Termohon:
1.NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
26 — 8
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Khusus
Register : 20-07-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 22-08-2023
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Kag
Tanggal 15 Agustus 2023 — Pemohon:
Cindra Haspih
Termohon:
POLRES OGAN ILIR
20 — 8
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus
Register : 30-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 12-03-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp
Tanggal 21 Mei 2018 — Pemohon:
ARMIZA ALS AR BINTI ZABIR
Termohon:
Polsek Rokan IV Koto Kab.Rokan Hulu
80 — 40
  • Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan.b. Ganti kerugian dan atau rehablitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
    Pasal 79 KUHAP menyatakan Permintaan pemeriksaan tentang sahatau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan olehTersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeridengan menyebutkan alasannya.Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp Halaman 2 dari 25 halaman Pasal 1 butir (10) menyatakan Praperadilan adalah wewenangPengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yangdiatur dalam undangundang ini tentang *:a.
    Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasatersangka ;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c.
    Permintaan ganti kerugian atau rehablitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke pengadilan; Pasal 1 angka (2) KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaiantindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalamundangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadidan guna menemukan tersangkanya*.2.
    Sah atau tidaknya penetapan Tersangka atas namaPEMOHON (ARMIZABIN ZABIR), sebagaimana disangkakan telah melakukan Tindak PidanaMenyuruh melakukan pembakaran 1 (unit) Unit Mobil Toyota Agya WarnaBiru BM 1478 MJ;Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp Halaman 3 dari 25 halaman4. Sah Atau tidaknya bukti permulaan yang dijadikan dasar penetapan sebagaitersangka, yaitu : Laporan Polisi Nomor : LP/19/K/2017/RIAU/Res Rohul/Sek.Rokan IVKoto, Tanggal 03 April 2017; Berita Acara Pemeriksaan An.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 09-10-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 24/Pid.Pra/2017/PN Mks
Tanggal 25 Oktober 2017 — Pemohon:
1.H. ANDI MAPPANGARA, S.SOS
2.DRS. H. HARUN, M.M,
3.MUNANDAR WIJAYA, S.IP, M.AP
Termohon:
JAKSA AGUNG RI. CQ. KAJATI SULSELBAR CQ. ASISTEN PIDSUS KEJATI SULSELBAR
179 — 51
  • Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimanapenyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutanberkedudukan Atau jika merujuk pada hukum acara yang bersifat kontentiosa adalah ditempat TERMOHON berdomisili/oertempat tinggal. Dengan demikianpengajuan Permohonan Praperadilan a quo kepada Ketua Pengadilan NegeriKelas IA Knhusus Makassar, sudah tepat dan benar menurut hukum.B. DALILDALIL PERMOHONAN1.
    sebagai tindakpidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.b.
    Langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalampemborongan, pengadaan atau persewaan;C. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskanuntuk mengurus atau mengawasinya.Bahwa pada faktanya, para PEMOHON tidak pernah terlibat baik langsungmaupun tidak langsung dalam kaitannya dengan pekerjaan pemborongan,15pengadaan maupun persewaan.
    Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaantersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ataspermintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c.
    Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganyaatau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan.Lebih lanjut dalam Pasal 77 KUHAP ditegaskan :Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai denganketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang :a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananyadihentikan
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN SORONG Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Son
Tanggal 7 Oktober 2021 — Pemohon:
1.ABDUL RAHMAN UMLATI
2.HENDRO KADAS
Termohon:
Kepolisian Resor Raja Ampat
129 — 0
  • Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsegala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohonyang berkaitan dengan Penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri para Pemohonyang dilakukan berdasarkan :

    - Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/24/III/2019/Reskrim, tertanggal 29 Maret 2019;

    - Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/11/II/2020/Reskrim, tertanggal 4 Februari 2020;

    - Surat

Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus
Register : 07-02-2023 — Putus : 21-02-2023 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN MARTAPURA Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mtp
Tanggal 21 Februari 2023 — Pemohon:
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA KALIMANTAN SELATAN Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJAR
39 — 21
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 12-08-2022 — Putus : 13-09-2022 — Upload : 13-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 69/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 13 September 2022 — Pemohon:
MANFRED ARMIN PIETRUSCHKA
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
57 — 33
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-09-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 8/Pid.Pra/2018/PN Jmb
Tanggal 4 Oktober 2018 — Pemohon:
JUMADI Als JUM Bin CEK MID
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Jambi Cq.Kepolisian Sektor Jelutung
82 — 13
  • BapacandikdildertajdarpacanpiddeitajDaUndismepidselditeTitik pm ae PUY, OUR I TE RR PR Tyee LCE Lemelakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 8 /Pid.Pra/2018/PN Jmb.Dengan demikian sah dan wajar menurut hukum adanya peristiwa tertangkaptangannya Pemohon melakukan tindak pidana berupa membawa senjatatajam tanpa hak atau melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangDarurat Nomor 12 Tahun 1951, maka pihak Termohon langsung melakukanpenangkapan.Perlu pula
    termohon jelaskan bahwa penangkapan dan atau penahananPemohon dalam perkara a qua bukanlah dalam perkara tindak pidanapencurian atau tindak pidana lain, melainkan atas tindak pidana berupamembawa senjata tajam tanpa hak atau melanggar ketntuan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;Bahwa terhadap dalil Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohonpada Bagian II.
    Saksi dan anak mencari barang bukti tersebut, namun yangHalaman 22 dari 37 Putusan Nomor 8 /Pid.Pra/2018/PN Jmb.ditemukan hanya celana dan sendal yang sudah lama tidak terpakai,kemudian barang tersebut dibawa oleh Polisi tersebut;Bahwa waktu Polisi tersebut menggeledah rumah Saksi, Polisi tidak adamenunjukkan atau memberikan Surat Penggeledahan atau Berita AcaraPenggeledahan kepada Saksi;Bahwa waktu itu Polisi tersebut menyuruh Saksi datang ke PolsekJelutung karena suami Saksi (Pemohon) telah ditangkap
    Dwi yang mengendarai sepeda motor, lalu Pemohonduduk ditengah, sedangkan Saksi duduk dibelakang, yang mana Saksilupa Pemohon diborgol atau tidak. Kemudian ketika kami melewati JalanBangka Pemohon memberontak sehingga sepeda motor tidak stabil danterjatuh, yang mana Saksi jatuh ditepi jalan, sedangkan Pemohon terjatuhdidalam parit, dan Sdr.
    memperlinatkan surat perintah penangkapan kepadaPemohon, padahal sebelumnya Pemohon sama sekali belum pernah dipanggilHalaman 30 dari 37 Putusan Nomor 8 /Pid.Pra/2018/PN Jmb.dan/atau diinterogasi oleh Penyidik Kepolisian Sektor Jelutung, bahkan saat itusepeda motor, dompet, uang, handphone dan pisau milik Pemohon dirampasTermohon.
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Khusus
Register : 15-04-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pbl
Tanggal 30 April 2021 — Pemohon:
MUHAMMAD ARIF BILLAH SH
Termohon:
1.Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Cq. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Cq. Penyidik Pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.
2.Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Cq. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Cq. Penyidik Pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.
3.Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo
202 — 38
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 11-12-2023 — Putus : 08-01-2024 — Upload : 15-01-2024
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Gto
Tanggal 8 Januari 2024 — Pemohon:
ROPLIN KONI
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Gorontalo Kota Cq. Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota
2.Kepala Kejaksaan Agung RI Cq. Kejati Gorontalo Cq. Kepala Kejaksaan Kota Gorontalo
17 — 20
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 05-04-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN PALU Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Pal
Tanggal 23 April 2024 — Pemohon:
AGUS
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PALU
11 — 5
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Khusus
Register : 18-08-2023 — Putus : 12-09-2023 — Upload : 14-09-2023
Putusan PN SITUBONDO Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sit
Tanggal 12 September 2023 — Pemohon:
SYAIFUL BAHRI, S.P.
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SITUBONDO cq. KASAT RESKRIM POLRES SITUBONDO
45 — 21
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 04-01-2021 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Ptk
Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
Thang Get Fui Alias Susianto
Termohon:
POLRESTA
68 — 7
  • Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanatas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan.c.
    Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yangdiatur dalamPasal 77 KUHAP diantaranya adalah:Pengadilan negern' berwenang untuk memenksa dan memutus, sesuai denganketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang:1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.d.
    Mencampuradukkankewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa pejabatpemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yangbukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badanlain. Menurut Sjachran Basah abus de droit (tindakan sewenangwenang), yaituperbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuanperundang undangan.
    Karena tidak setiapperkara selalu sama dalam konteks baik secara formil maupun materiilserta terjadinya suatu peristiwa atau permasalahan hukum baik secaraperdata maupun pidana. Artinya tidak ada suatu perkara atau kasus hukumyang sama persis sehingga tentunya proses hukum tentu akan berbeda danakan memperoleh putusan yang berbeda pula.
    Maka prinsip atau asas kepastian hukum terhadapperkara Pemohon tentunya akan dibuktikan dalam persidangan perkarapidana pokok yang diduga atau didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumnantinya ketika telah diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan dantuntutan pada tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 25-01-2024 — Putus : 01-02-2024 — Upload : 02-02-2024
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Rap
Tanggal 1 Februari 2024 — Pemohon:
APRIANTO BIN MISWAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT LABUHANBATU
9 — 6
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 23-10-2023 — Putus : 13-11-2023 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Mtr
Tanggal 13 Nopember 2023 — Pemohon:
MUHAMMAD HARHARAH
Termohon:
KAPOLDA NUSA TENGGARA BARAT
14 — 4
Pengadilan PN NGAWI Pidana Khusus
Register : 30-07-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN NGAWI Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Ngw
Tanggal 25 Agustus 2020 — Pemohon:
SRI DEWI SUDARSIH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES NGAWI Cq KASATRESKRIM POLRES NGAWI
146 — 42
  • Suprianto,S.H., M.H) sebagai tersangka sah atau tidak sah dinilai telah didukungdengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya atauHalaman 10 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Ngwtidak bukan perkara atau pasal yang dipersangkakan terbukti atau tidak.Penetapan tersangka terhadap suami Pemohon diawali dengan adanyainformasi dari masyarakat yang diterima oleh Termohon pada sekitar awalbulan Mei 2018 tentang adanya pengadaan
    Hal tersebut bertujuan untuk tegaknyahukum dan adanya perlindungan hak asasi manusia sebagaitersangka/terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP bahwaPraperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa danmemutus menurut cara yang diatur dalam undangundang ini, tentang : sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaantersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;Halaman 29 dari 34 Putusan
    Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Ngw sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ataspermintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganyaatau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP bahwa PengadilanNegeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam undangundang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan,
    penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
    Gantikerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikanpada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Khusus
Register : 21-09-2022 — Putus : 17-10-2022 — Upload : 19-10-2022
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Sdk
Tanggal 17 Oktober 2022 — Pemohon:
Renni Siswanty Pardede
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Dairi Cq Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Dairi
46 — 5
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-02-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bdg
Tanggal 23 Maret 2021 — Pemohon:
Mulyana Kintajaya
Termohon:
Satuan Reserse Kriminal Unit Jatanras Polrestabes Bandung
146 — 126
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 08-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 12-10-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 24/Pid.Pra/2023/PN Mks
Tanggal 10 Oktober 2023 — Pemohon:
MUHAMMAD IMRAN MUIN
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
24 — 0