industrial..."

Nomor 02 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihnan Hubungan Industrial (Undang Undang 02/2004), yang menyatakan:1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atausalah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah

satu pihak diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat... "9.

tersebut memulai kembali dari awal penanganan penyelesaianperselisihan hubungan industrial yaitu penyelesaian tingkat mediasi padaDISNAKERTRANS Kota Semarang.

tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 14/Pdt.SusPHI/G/2015/PN SMG., tanggal 4 Juni 2015;MENGADILI SENDIRI1.

PUTUSANNomor 989 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:1. MOCHAMAD RIZKI, bertempat tinggal di Jalan PetemonKali Nomor 65, Surabaya;2.

Industrial padaHalaman 1 dari 14 hal.

Nomor 989 K/Padt.SusPHI/2017kerja;Tidak mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja kepadaPengadilan Hubungan Industrial;14. Bahwa oleh karenanya pemutusan hubungan kerja yang telah di lakukanoleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;15.

Industrial padaHalaman 8 dari 14 hal.

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009Halaman 13 dari 14 hal.

PUTUSANNomor 197/PDT.SUSPHI/201 4/PN.BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrialpada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:DEDEK SAPTA LINDA MURDIANINGSIH, beralamat di Perum Bumi CikarangMakmur Blok G 10 No. 8 Rt 5/ 14 Ds.

di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung di bawah register No. 197 / Pdt.Sus PHI / 2014 / PN.

Industrial pada Pengadilan NegeriBandung dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan.DALAM PROVISI1.

industrial yang berkekuatan hukumtetap.

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 829.000,(delapan ratus duapuluh sembilan ribu rupiah) kepada Negara ;Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari :Rabu, tanggal 22 April 2015, oleh kami : SUWANTO,SH, selaku Hakim KetuaMajelis, RAHARDJA SUTEDJO,SH dan H.

PUTUSANNomor 44/Pdt.SusPHI/2015/PN.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan memutus perkara perdata hubungan industrial pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:1.Sulistyowati, Jabatan Terakhir: Embro; Tempat/ tanggal lahir: Surakarta,9 Februari 1966; Alamat; Ngoresan Rt 01 Rw 22 Jebres, Surakarta,selanjutnya disebut sebagai.............

Industrial Nomor 44 /Pdt.SusPHI/2015/PN.Smg28.

Mugiyanto dan KetuaHalaman 9 dari 165 Putusan Hubungan Industrial Nomor 44 /Pdt.SusPHI/2015/PN.SmgPSP SPN PT. Dewi Samudra Kusuma Bp. Eko Wahyudi membahasmasalah tersebut dan belum menemui titik temuBahwa pada tanggal 1 Mei 2014 PSP SPN PT.

Sehinggagugatan Para Penggugat yang demikian menimbulkan ketidakpastian bagiMajelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk mengklasifikasikan gugatanyang diajukan dalam Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial itugugatan apa. Hal ini dikarenakan pemeriksaan pada PengadilanPerselisihan Hubungan Industrial memiliki akibat hukum yang berbedabeda(vide Pasal 56 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

,M.HumPerincian Biaya:Administrasi rene Rp. 50.000,Panggilan wenn n= Rp. .000,RedakSi wenn Rp. 5.000,Materal wen nn Rp. 6.000,Jumlah Rp.186.000Halaman 165 dari 165 Putusan Hubungan Industrial Nomor 44 /Pdt.SusPHI/2015/PN.Smg

PUTUSANNomor 143 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapeninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT RENOIR CONSULTING INDONESIA, yang diwakili olehHerry Alexander Rindengan (Direktur), berkedudukan diGedung Ariobimo Central, Lantai 4, Jalan H.R.

Nomor 143 PK/Pdt.SusPHI/2018Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 18Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2017diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 23

Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 42/Srt.PK/Pdt.Sus/201 7/PHI.PN.JKT.PST juncto Nomor 212/Pdt.SusPHI/2016/PN.JKT.PST, tanggal 23Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti dengan alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidakmengatur

Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 212/Pdt.SusPHI/2016/PN.JKT.PST tanggal 18 Januari 2017Halaman 7 dari 9 hal.

Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan' peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT RENOIR CONSULTING INDONESIA tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri

PUTUSANNomor 546 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT RAMAMUZA BHAKTI HUSADA, yang diwakili oleh DirekturUtama Danial Aldriansyah, berkedudukan di Jalan RayaPara TermohonKalirungkut Nomor 5 (Rungkut Megah Raya Blok J 17), KelurahanKalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya Jawa Timur;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;1.Lawan:RINI

Bahwa karena Tergugat hingga gugatan ini diajukan tidak melaksanakanPengadilan Hubungankewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 155 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan NegeriSurabaya untuk melakukan sita terhadap barangbarang lainnya yangbergerak dan atau yang tidak bergerak yang berada di dalam bangunanserta tanah dan bangunan perusahaan yang terletak di Jalan Kali RungkutNomor 5 (Rungkut Megah Raya

Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugatpada tanggal 11 Oktober 2016 terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dariHalaman 5 dari 8 hal.

Nomor 546 k/Pdt.SusPHI/2017Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Kas/2016/PHI Sby. juncto Nomor 121/G/2016/PHI Sby. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 November 2016;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasidahulu Para Penggugat pada tanggal 10 November 2016 kemudian Para

, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

PUTUSANNo. 702 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, bertempat tinggal di JI. Jl.Sriwijaya No. 258 Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Lalu Kusnardi, SH. ; Jabatan Senior Reps. Emp. Rels DisputeSettlement PT NNT, alamat di Desa Buin Batu Sekongkang,Sumbawa Barat NTB;2.

Biaya perkara yang adil menurut hukumSUBSIDAR :Mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.04/GUGATAN/2011/PHILPN.MTR tanggal 5 Juli 2011 yang amarnya sebagaiberikut :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menetapkan agar Penggugat memperkerjakan kembali Tergugat;3.

Bahwa terhadap Putusan No. 4/G/2011/PHLPN.MTR tanggal 14 Juli 2011yang amarnya seperti tersebut diatas, Pemohon Kasasi telah menyatakanPermohonan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Mataram sesuai Akta Pernyataan Permohonan KasasiHal. 4 dari8 hal. Put.

No. 702 K/Pdt.Sus/201 1No. 4/G/2011/PHLPN.MTR tanggal 14 Juli 2011, pernyataan mana masihdalam tegang waktu sebagai disyaratkan UndangUndang No. 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehinggaPermohonan Kasasi tersebut adalah sah dan benar menurut hukum..

No. 702 K/Pdt.Sus/201 1Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Mataram 04/GUGATAN/2011/PHI.PN.MTR tanggal 5 Juli 2011 ;Mengadili Sendiri1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2. Menghukum Penggugat memepekerjakan kembali Tergugat pada posisisemula;Menghukum tergugat mendapat Surat Peringatan dari Penggugat;Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi sebesar Rp 500.000.

PUTUSANNo. 182 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisinan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :VIANA LIMAN KUSWANTO Pemilik BENGKEL MING,bertempat tinggal di Jalan Margomulyo Indah 17 B / BtSurabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada ORONG SABONHENDRIKUS, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jedong No. 35Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20Nopember 2011;Pemohon Kasasi dahulu

Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada buktibukti yang sangat kuatdan tidak dapat dibantah, sehingga adalah wajar apabila Penggugatmohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugatmenyatakan banding maupun kasasi (uitvoorbaar bij vorraad) ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agarmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISI ;1.

No. 124/G/2011/PHISBY yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 6 Desember 2011 ;Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 12 Desember 2011telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Desember 2011 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :.

Industrial, makabiaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009tentang Mahkamah Agung, Undangundang No.2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial, UndangUndang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundangundangan

PUTUSANNomor 71 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT DUTA PALMA NUSANTARA, yang diwakili oleh David Tarigansebagai Direktur Utama, berkedudukan di Jalan OKM Jamil Nomor 1(Belakang Lokasi MTQ), Kelurahan Tangkerang Labuai, KecamatanMarpoyan, Kota Pekanbaru, lokasi Kebun di Kabupaten KuantanSingingi, dalam hal ini memberikan

Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:1.

Nomor 71 K/Pdt.SusPHI/2016kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.3.Mengabulkan gugatan PenggugatPenggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah buktibukti PenggugatPenggugat;Menyatakan putus hubungan kerja PenggugatPenggugat dengan Tergugattanpa kesalahan berdasarkan Pasal 152 Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat membayar hakhak PenggugatPenggugat, yaknipesangon, penghargaan masa kerja, uang

penggantian pengobatan danperumahan, seluruhnya sebesar Rp82.275.600,00 (delapan puluh dua juta duaratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikanjawaban sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini menjadi satu kesatuandengan putusan ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.SusPHI/2015/PN Pbr, tanggal 28 Juli 2015 yang amarnya sebagai

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugatpada tanggal 28 Juli 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan melaluikuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015 mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dariAkta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Pbr, jo.Nomor 33/Kas/G/ 2015/PHI Pbr

PUTUSANNomor 408 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT ENCONA INTI INDUSTRI, berkedudukan di 18 Office ParkBuilding, Lantai 12, Jalan TB.

Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat danmemohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.

Membebankan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlahRp1.141.000,00 (satu juta seratus empat pulun satu ribu rupiah)dibebankan kepada Tergugat;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Desember2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 diajukanpermohonan kasasi

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pdt.SusPHI/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal16 Desember 2020:Mengadili Sendiri:1. Menerima jawaban Pemohon Kasasi (d.h. Tergugat) untuk seluruhnya;Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.SusPHI/20212. Menolak gugatan Termohon Kasasi (d.h. Para Penggugat) untukselurunnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan TermohonKasasi (d.h. Para Penggugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);3.

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

PUTUSANNomor 260 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:DODY CHRISTIAN, bertempat tinggal di Jalan M.

Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur;Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdengan putusan Nomor 48/Pdt.SusPHI/2019/PN Jkt. Pst. tanggal 15Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi; Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Provisi: Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;Dalam Pokok Perkara;1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tigaratus enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2019 kemudian terhadapnya olehHalaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.

Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebutdisertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13September 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut

, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Halaman 6 dari 7 hal.

PUTUSANNomor 547 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT. HOTEL CITI INN, diwakili oleh Direktur PT. Hotel Citi Inn,Tansri Chandra, berkedudukan di Jalan Sun Yat Sen Nomor 77Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Siregar,S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat pada Law Office TaufikSiregar, S.H., M.Hum.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini.Subsidair:Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medanberpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya: Tentang penerima kuasa tidak memiliki kualitas/tidak memilikikewenangan untuk mewakili pemberi kuasa/Penggugat di depanPengadilan (/egal standing);Bahwa, terhadap gugatan tersebut

Medan, permohonan tersebutdisertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 21 November 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamHalaman 4 dari 7 hal.

Industrial pada Pengadilan NegeriMedan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:PT.

HOTEL CITI INN tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkaradalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan

, yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal8 Februari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.SusPHI/2019/PN.Tte, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:1.

Kemuning, RT004 / RW 007, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, KotaTernate, Provinsi Maluku Utara, yang masih merupakan wilayahKompetensi Relatif Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Ternate;2.

Silahkan Penggugat membacakembali risalah dan anjuran dimaksud yang nyatanyata menganjurkanagar perselisihan hubungan industrial (perkara a quo) diselesaikan diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate.

Industrial, serta peraturan perundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hariJumat, 22 Maret 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H..

PUTUSANNomor 57 PK/Pdt.SusPHI/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam permohonanPeninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:YOSEPH, bertempat tinggal di Banaran RT 06 RW VII Ngringo(Palur) Jaten, Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. ENDAHR. ARYANI, S.H.;2. HERIHARTANTO, S.H., M.Hum.;3. M. NUR ISNAINI MEGANTARA, S.H.

Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uangpesangon dan penghargaan masa kerja sebesar:Rp.19.236.000, x 15% Rp. 2.885.400.Jumlah Pesangon Rp. 22.121.400.Bahwa atas tindakan Pengusaha (Tergugat) tidak membayar upahmenyebabkan perekonomian rumah tangga Penggugat sangat menderita,sehingga akan menambah penderitaan anakanak dan istri Penggugat;Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tersebut, mohon kepadaYang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan

Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) yangdiletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri/Niaga Semarang atas harta milik Tergugat adalah sah danberharga;Vl. Bahwabarangbarang tersebut adalah:Sebuah Mobil dengan Nopol: AD 1823 YA, Jenis: MBRG/Pick Up, Merk:Daihatsu, Tipe: Hijet Zebra 1,3/589, Nomor Mesin: 9032723, NomorRangka: 589032723, tahun 1990;Vil.

Membebankan semua biaya yang timbul dalam menyelesaikan perkara inikepada Tergugat;Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri/Niaga Semarang berpendapat lain, maka dalam peradilanyang baik mohon Putusan yang seadiladilnya;Bahwaterhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor14/G/2011/PHI.SMG. tanggal 13 September 2011 yang amarnya sebagaiberikut:DALAM PUTUSAN SELA: Menolak

Industrial padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07 Januari 2013, sebagaimanaHalaman 7 dari 14 halaman.

PUTUSANNomor 12/Pdt.SusPHI/2020/PN TjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang KelasIA memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara :FITRIANA WULANSARI, Jenis Kelamin: Wanita, Umur: 49 Tahun,Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Islam,Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Dr.

Permata Nomor 4Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota BandarLampung Propinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 28 Mei 2020 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriHalaman 1 dari 14 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.SusPHI/2020/PN TjkTanjungkarang Kelas IA pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, Nomor437/SK/2020/PN.Tjk, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat

yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 April 2020yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjungkarang Kelas IA pada tanggal 22 April 2020 dalam Register Nomor12/Pdt.SusPHI/2020/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :A.

Industrial dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI:DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA1.

Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negarasejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Halaman 13 dari 14 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.SusPHI/2020/PN TjkDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA,pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, Aslan Ainin, S.H., M.H., sebagaiHakim Ketua, Sahala Aritonang, S.H., AM.Pd, dan Maya Rieske J. Rumambi, S.H.

Oleh karenanya berkaitan dengan permasalahanJHT ini seharusnya diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakanpengadilan khusus yang menangani permasalahan yang berkaitan denganperselisinan hak antara pekerja dan pemberi kerja dan seharusnya gugatan inidiajukan ketika Para Penggugat masih terikat hubungan kerja dengan Tergugat.

Nomor 2394 kK/Pat/2014Bahwa mencermati uraianuraian di atas maka menjadi jelas siapasajakah yang menjadi pihak dalam sengketa perselisinan hubungan industrial(termasuk perselisinan hak), pihakpihak itu adalah:a. Majikan bisa berupa pengusaha, perusahaan berbadan hukum, termasukBUMN, BUMD baik sendirisendiri maupun secara kolektif, gabunganpengusaha;b. Pekerja atau karyawan baik secara kolektif maupun perseorangan;c.

Industrial;Bahwa terlebih pula pula patut dicermati ketentuan Pasal 86 UU Nomor 2Tahun 2004 yang berbunyi:Dalam hal perselisihnan hak dan atau perselisihan kepentingan diikutidengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka PengadilanHubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihanhak dan atau perselisihan kepentingan;Bahwa dari ketentuan Pasal 86 tersebut di atas, menyiratkan bahwaperselisihan hubungan industrial hanya terjadi pada saat hubungan hukummajikan buruh/pekerja

Nomor 2394 K/Pat/2014Termohon Kasasi , sudah berakhir, dan sudah tidak ada lagi hubungan hukumberupa: majikan karyawan/pekerja;Bahwa mengingat di antara Para Pemohon Kasasi selaku mantan pekerjapada satu sisi dengan Termohon Kasasi selaku mantan majikan di sisi lain,sudah tidak ada lagi hubungan kerja dan tidak lagi terdapat hubungan industrial,maka perkara ini bukan lagi menjadi kewenangan pengadilan khusus,Pengadilan Hubungan Industrial, sebaliknya menjadi kKewenangan PeradilanUmum in casu Pengadilan

Negeri Klas IA Bandung untuk memeriksa sertamemutusnya;Bahwa terlebih pula dalam perkara gugatan yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi, terdapat pihakpihak yang sejatinya bukanlah pihakpihakyang termasuk di dalam perselisinan hubungan industrial; Bahwa adalah jelasTermohon Kasasi Il serta Turut Termohon Kasasi bukan merupakan pihakpihakdi dalam perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang dinyatakan dalampenjelasan resmi atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, tercantum padaangka (romawi) ber

PUTUSANNomor 403 K/Pdt.SusPHI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkatkasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT BINAJASA ABADIKARYA, berkedudukan di Jalan Condet RayaNomor 27, Jakarta Timur, diwakili oleh Direktur Utama, ALBERTUSBAMBANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada HAUSLANDNADEAK, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Patra OfficeTower, 17" floor, Room 17021705, Jalan

Nomor 403 K/Padt.SusPHI/2015Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:.

Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugatpada tanggal 2 Februari 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melaluikuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2014 mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 13 Pebruari 2015, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 17/Srt.KAS/PHI/2015/PN.Jkt.Pst, yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, permohonan tersebut diikuti dengan

Memori Kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat pada tanggal 27 Februari 2015;Bahwa Memori Kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal11 Maret 2015, kemudian Penggugat mengajukan Konitra Memori Kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2015;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau LalaiMemenuhi SyaratSyarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan PerundangUndangan:1.1 Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusanPengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 188/PDT.SUSPHI/2014/PN.Jkt.Pst, pada halaman 19 yangmenyatakan:Halaman 9 dari 14 hal. Put.

PUTUSANNomor 624 K/Pdt.SusPHI/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT. MOUNT SCOPUS INDONESIA, yang diwakili oleh IndrajithSanjeeva Serasinghe Gunawaidena selaku Direktur PT.

Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat / perusahaan PT.

yang berlaku;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biayabiaya yangtimbul dalam perkara ini;Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mempunyai pertimbangan lain,mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo etbono);Hal. 7 dari 16 hal.Put.Nomor 624 K/Pdt.SusPHI/2013Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 118/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., tanggal 16 September 2013 yang

MOUNT SCOPUS INDONESIA tersebut dan membatalkanputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor118/PHI.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 16 September 2013 selanjutnya MahkamahAgung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam

MOUNT SCOPUSINDONESIA tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 118/PHI.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 16 September 2013;MENGADILI SENDIRI :DALAM KONVENSI: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;DALAM REKONVENSI:e Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:e Membebankan biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi pada semuatingkat pemeriksaan dan tingkat kasasi kepada Negara;Demikianlah diputuskan

Industrial tersebut;Membaca berkasberkas yang bersangkutan;Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Memperhatikan buktibukti yang diajukan kedua belah pihak;Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 68/Pdt.susPHI/2020/PN.PlgTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2020yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembangpada tanggal 3 Juni 2020 dalam nomor

Industrial (vide UU RI No. 02 tahun 2004tentang Pengadilan Hubungan Industrial);Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, maka jelas dan terang perbuatanTergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat secara sepihak dengan tidak memberikan uangpesangon kepada Penggugat bersamasama karyawan / pekerja lainnya dengansekarang adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihakterhadap Para Penggugat;Bahwa Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap

Industrial padaPengadilan Negeri Palembang.

Persilisihan Hubungan Industrial (UU No.2/2004).Dan dalam perundingan Bipartit yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugattersebut telah menghasilkan persetujuan bersama.

Industrial padaPengadilan Negeri Palembang berkenan untuk memutuskan :DALAM EKSEPSI :I.

PUTUSANNo. 844 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :10PT. Indonesian Alina Houtman Vegetables Trading Company Ltd. (PT.Inahovtraco Ltd.), yang beralamat di Jl.

Dengan demikian, Gugatan ini dapat diperiksa olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung;4. Bahwa Gugatan diajukan setelah melewati proses Bipartit antara Para Penggugatdengan Tergugat namun tidak tercapai kesepakatan;5.

Industrial Secara Bipartit.b.

Bahwa dikarenakan semenjak Perselisihan Hubungan Industrial ini terjadidan disepakati masingmasing sedang melakukan upayaupaya yangmemungkinkan dapat menyelamatkan perusahaan, akan tetapi pengusaha(Tergugat) tanpa adanya pemberitahuan telah melakukan PemutusanHubungan Kerja secara sepihak sebelum ada keputusan yang tetap dariPengadilan Hubungan Industrial dan Tergugat juga tidak melaksanakankewajibannya dengan tidak membayar upah yang biasanya diterima olehPenggugat. ini sangat bertentangan dengan

Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung,permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut padatanggal 22 September 2011 ;Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 30 September 2011telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung