Ditemukan 17730 data
34 — 5
. : 492).
115 — 29
Amrhukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak secara jelasdicamtukan dalam posita gugatan maupun petitumnya.Bahwa gugatan Penggugat dalam posita dan petitumnya hanyamenyebutkan menghukum para Tergugat atau siapapun, tanpamenyebut perbuatan Melawan hukum mana yang dimaksud olehPenggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga dalam halini jelasjelas gugatan Para Penggugat cacat hukum dan kabursebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973dan Putusan Mahkamah Agung No. 492
220 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RINo. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, yangmenyatakan: putusan PT harus dibatalkan, karena kurang cukuppertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalamputusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkankeberatankeberatan yang diajukan dalam memori banding tanpaHal. 5 dari 15 hal. Put.
32 — 11
TU'A datang langsung ke rumahsaksi BAHRUL ULUM (Dalam berkas tersendiri) tepatnya di Jalan NusaIndah VII No. 191 Lingkungan Krajan RT. 03 / RW. 07 Kelurahan JemberLor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan maksud membelinomor judi togel kemudian terdakwa menulis nomor judi togel yangdipesannya pada selembar kertas dengan nomor 301, 311, 231, 991,582, 492, 942, 441, 281, 572, 74, 89, 26, 183, 83, 1731, 73, 184, 93beserta jumlah uang tombokan sebesar Rp. 23.000.
ASRIAMAN ZEGA
Tergugat:
Bupati Aceh Singkil
295 — 171
KK. 1224020107740001.Baru 1 bulan berdomisili di Kampong Ujung Sialit;Daftar Pemilin Tetap (DPT) No Urut 492, atas nama : ATOZANEMA LAIANik. (TIDAK ADA SYTEM DISDUKCAPIL ACEH SINGKIL). No. KK.(TIDAK ADA SYTEM DISDUKCAPIL ACEH SINGKIL).Daftar Pemilih Tetap (DPT) No Urut 492, atas nama: FIKIR HATI LAIANik. (TIDAK ADA SYTEM DISDUKCAPIL ACEH SINGKIL). No. KK.(TIDAK ADA SYTEM DISDUKCAPIL ACEH SINGKIL).Data Non Aktif atas nama : SANONGONI ZAI Nik. 1110011802640001No. KK.
DPTPemilihan Umum (Pemilu) April 2019 yang kemudian dijadikan dasar pembuatanDPT bagi Pemilihan Kepala Kampung Ujung Sialit (vide Bukti T16 = P17), MajelisHakim menemukan 2 (dua) Nama yang sesuai dan terdaftar pada kedua DPTtersebut (vide Bukti T16 = P17 dan vide Bukti T15), yaitu atas nama Adilia Ziliwu(Nomor Urut 68 dalam DPT Pemilihan Kepala Kampung Ujung Sialit, serta NomorUrut 67 dalam DPT Pemilu April 2019, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :1110160604110055), dan Atozanema Laia (Nomor Urut 492
123 — 37
meninggal tahun 1983, maka seharusnya ketika InaqIsne meninggal Amaq Macih adalah termasuk salah satu ahliwarisnya,termasuk Amaq Macih bin siapa dan Inaq Macih binti siapa juga perludisebutkan tetapi tidak disebutkan oleh karena itu gugatan Penggugat menjadikabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas oleh karena dalam gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalambentuk gugatan yang kabur (abscuur libel), maka Sesuai dengan YurisprodensiMA RI Nomor 492
58 — 5
bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksamadalil gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim posita gugatanPenggugat tentang adanya pemberikan pekerjaan kepada Tergugat untukmengawasi pekerjaan Pembuatan Shelter Padang Penggembalaan diLimpakuwus dan Menggala (3 unit) meskipun tidak tertulis hal tersebut adalahmendasarkan pada suatu perjanjian, akan tetapi dalam petitumnya Penggugatmenuntut mengenai Perbuatan Melawan Hukum,Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.INomor : 492
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketidak cukupan alasan, bahkan tanpa alasanmemadai, membuat suatu) putusan Hakim batal demi hukum.Setiap putusan Hakim harus dan terikat serta berpedomanpada asas berlandaskan pertimbangan yang cukup, apabilakurang pertimbangannya maka harus~ dibatalkan (Mohonperiksa Yurisprudensi MA No.6388 K/Sip/1969 tanggal 22Juli 1970 dan MANo. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember1970).Kekhilafan Mahkamah Agung RI semakin nyata dalammengupas hal halyang termuat di dalam keberatan ad b.
57 — 18
;Bahwa terhadap gugatan angka 9, 10 dan angka 11 gugatan Penggugat, ParaTergugat TOLAK karena: Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 300/Pdt/2015/PT.SMGPara Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap/kepada Penggugat, karena itu tiada kerugian2 yang diderita. olehPeng gugat;Tuntutan Penggugat meminta uang ganti kerugian dinyatakan dengan angka2yang fiktif tanpa disertai bukti2 karena itu tidak ada dasarhukumnya :Vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No.492
95 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
(onvoldoende gemotiveerd)Bahwa Putusan Judex Facti tingkat banding tidak cukup dipertimbangkan(onvoldoende gemotiveerd) karena pertimbangan Judex Facti tingkatbanding hanya mengambil alih pertimbangan Judex Facti tingkat pertamatanpa membuat pertimbangan yang didasarkan pada faktafakta yuridisperkara ini;Bahwa putusan Judex Facti yang tidak cukup dipertimbangkan(onvoldoende gemotiveerd) menurut ketentuan hukum acara haruslahdibatalkan ditingkat Kasasi, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RINomor 492
25 — 10
Penuntut umum tanggal : 04 Juni 2015 Nomor : PRINT 492/Q.4.17/Euh.2/06/2015, sejak tanggal O04 Juni 2015 sampaidengan tanggal 23 Juni 2015 ; Putusan Perkara No: 102/Pid.Sus/2015/PN.Nnk5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 23 Juni2015 Nomor : 90/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 24 Juni2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 ;6.
40 — 4
Tegal;Agama : Islam ;Pekerjaan : Swasta;Pendidikan : SLTA;Terdakwa ditahan oleh :1Penyidik tanggal 22 Maret 2013 No Pol: Sp.Han/37/III/2012/Reskrim : sejaktanggal 22 Maret 2013 sampai dengan 10 April 2013;Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 April 2013 Nomor: SPP46/03.43/Epp. 1/04/2013 sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2013 Nomor : Print 492/03.43/Ep. 1/05/2013sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;Hakim Pengadilan Negeri
Terbanding/Penggugat I : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Terbanding/Penggugat II : PT. Agung Podomoro
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. NARPATI ESTATE
76 — 890
Perlawanan a quo tidak berdasar hukum;Bahwa dalam gugatannya poin B halaman 5 sampai 7, para Pelawan padapokoknya menyatakan bahwa perlawanan a quo didasarkan padaketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 378, 379 dan 382 RV sertapraktek peradilan dalam Perkara No. 492/PDT.PLW/2010/PN.DPS.Hal. 37 Putusan Nomor 373/PDT/2019/PT.DKIKEBERAITAN :Terlawan membantah dengan tegas dalildalil tersebut dan menyatakanbahwa perlawanan a quo tidak berdasar hukum, karena alasanalasan,sebagai berikut :a.Bahwa amar
Adapaun ketentuanyurisprudensi tersebut, dikutip, sebagai berikut :Suatu gugatan yang tidak berdasar hukum harus dinyatakan tidakdapat diterimaBahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.492/PDT.PLW/2010/PN.DPS. yang dijadikan rujukan oleh para Pelawanguna mencari pembenaran atas upaya hukum a quo, ternyatabukanlah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,karena telah dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi berdasarkanPutusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 41/PDT/2012/PT.DPStertanggal
13 Juni 2012 yang amarnya antara lain dikutip, sebagaiberikut :MENGADILI :e Menerima permohonan banding dari Terlawan I/Pembanding;Hal. 38 Putusan Nomor 373/PDT/2019/PT.DKIe Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22Agustus 2011 Nomor 492/PDT.PLW/2010/PN.DPS yang dimohonkanbanding tersebut.DENGAN MENGADILI SENDIRI :e Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;e Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan/Terbanding tidak dapatditerima;e Membebankan biaya perkara kepada Pelawan
Bahwa adapun pertimbangan yang menjadi alasan pembatalan PutusanPengadilan Negeri Denpasar No. 492/PDT.PLW/2010/PN.DPS yaknikarena gugatan perlawanan yang diajukan dalam perkara tersebut tidakberdasar hukum.
131 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
gugatana quo sehingga antara posita dengan petitum saling bertentangan;Bahwa dengan uraian di atas, menurut hukum gugatan Penggugat tidakjelas dan menjadi kabur (obscuur libel) yang menyebabkan gugatan tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);ini didukung: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal28 November 1956, Nomor 195 K/Sip/1955 yang menyatakan dalampertimbangannya: Surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakantidak dapat diterima;Hal ini didukung: Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 492
21 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor:492.K./Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, yaitu suatu gugatan yang obyekdan atau subyek hukumnya tidak jelas, maka sudah seharusnya gugatandinyatakan tidak dapat diterima;Dalam Rekonpensi :Bahwa eksepsi dan jawaban Tergugat Konpensi untuk dapat dianggapdan dimasukkan ke dalam Rekonvensi ini seluruhnya;Bahwa para Tergugat Rekonpensi dengan tindakannya tersebut telahmelakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak nama baik perusahaanPT.
Terbanding/Penggugat : Saparudiin bin Sainuddin
93 — 36
Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya HukumAcara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan, halaman 492, yang selanjutnya diambail alih menjadipendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyebutkan bahwa: Jika dalamproses pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi, haltersebut tidak dapat diajukan dalam tingkat banding, kebolehan dankesempatan mengajukan gugatan rekonvesi hanya pada tahap pemeriksaantingkat pertama, gugatan rekonvensi yang diajukan
DEWI OKTAFIA
Tergugat:
1.PT BPR DANA NUSANTARA KANTOR CABANG BATAM KOTA
2.PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq KANWIL DJKN RIAU
21 — 9
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970, dalampertimbangan hukumnya dinyatakan:Mengenai tuntutan konvensi:Sub b: segala perbuatan Terlawan terhadap Pelawan harusdinyatakan tidak sah (onrechtmatige), akan tetapi juga tidakdijelaskan perbuatanperbuatan yang mana yang onrechmatigitu;Sub c: karena tuntutantuntutan sub b tersebut tidak jelas, makadengan sendirinya tuntutan sub c juga tidak dapat diterima;Sub d: karena tuntutan ini tergantung pada dikabulkannyatuntutan
56 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 21 November 1970 yangmenyatakan: "Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslahditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima,Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka kamimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakanGugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas, dengan demikian makaGugatan Penggugat patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijk)..Gugatan Penggugat Kurang Pihak :Halaman 5 dari
62 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 492 K/Sip/1970Terbit : 1971Hal. 391399Kaidah hukum:Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusanPengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukupdipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd).b.
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tinggisama sekali tidak mempertimbangkan fakta dan bukti Tergugat/Pemohon13Kasasi DAN bersamaan dengan pengajuan Memori Banding, Tergugat/Pemohon Kasasi TELAH MENGAJUKAN buktibukti yang belum pernahdiajukan pada persidangan di tingkat Pengadilan Negeri, NAMUN seluruhnyasama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti pada tingkat PengadilanTinggi.Bahwa putusan Judex Facti yang sedemikian tersebut di atas adalah TIDAKBERSESUAIAN dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 492