Engkus Prihatin, AMK115K/TUN/ 2006200620090105 0000:00:00200901050000:00:00MAtunkProf. DR. Paulus E. Lotulung,SH.Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc. ;Prof.Dr.Ahmad Sukardja, SHSamirErdy,SH.MH.MARI1inl'), ('e3df22e 6bdd44ce31f780ab0e812df07', 'e3df22e6bdd44ce3 178 0ab0e812df07',1,'Putusan Mahkamah Agung Nomor25PK/KPUD/2008 Tahun 2008 AMPERA A. Y. MEBAS, SE. ; EDI SUHARTO, S.Sos.,vs.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENMAROS< /metafixedTitle>Tanah HARIS PAEWA ; KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATENMAROS< /metaptsPihak>2 4K/TUN/20082008200807210000:00:00200807210000:00:00MAtunkTiti Nurmala Siagian,SH.MH.Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc danMarina Sidabutar, SH.MH.BenarSihombing,SH.MH.MARI1inx /metafixedLanguage>1l') , ('004b8622e330c42d8879750cflcc8dcl', '00468622e330c42d887975Ocflcc8dcl',1,'24KTUN2008 .pdfPutusan Mahkamah Agung No 24K/TUN/2008004b8622e330c42d8879750cf1cc8dcl .dat24

Rehngena Purba, SH.MS.IMade Tara, SH. ; Andar Purba, SH.BudiSantoso,SH.MARI1inx/metafixedLanguage>1l'), ('a465b6c008 49 080 ded8ea82fa5700eE77', 'a465b6c0084908 0ded8ea8 2fa5700e77',1, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor192K/TUN/2007 Tahun 2007 PT. RUMINDO PRATAMA vs. PANITIA PENYELESATANPERSELISIHAN PERBURUHANPUSATBuruh PT. RUMINDO PRATAMA ;PANITIA PENYELESATAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT192K/TUN/20072007200805080000:00:00200805080000:00:00MAtunkProf. DR. Paulus E.

,M.H.MARI1in1l'), ('182a4780e41 9cd5dc6dcf334cab39fb2', '182a4780e419cd5dcdcf334cab39fb2',1,'822KPID2007 .pdfPutusan Mahkamah Agung No. 822K/PID/2007182a4780e419cd5dc6dcf334cab39fb2 .dat822KPID2007.pdf45069application/pdf< /metadocNumTime sDownloaded>'), ('182a4780e419cd5dc 6dcf334cab39fb2"', 'ab26404a44998 14 6bo6be 74d fbbO0dd06f',2,NULL) , ('b458317d89bce749eb3 5c6e2bfb821e', 'b458317d8 9bce7 49eb3 5c be2bfb821le',1,'192KTUN2007 .pdfPutusan Mahkamah Agung No 192K/TUN

MUCHSIN, SH. ; I MADETARA, SH.RITA ELSY,SH.MARI1inx/metafixedLanguage>1l'), ('c366c86659b1 99aealc433eedc2d7e20', 'c366c86659b199aealc433eedc2d7e20',1, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor193K/TUN/2007 Tahun 2007 PT. PERTAMINA vs. PANITIA PENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P)Buruh PT. PERTAMINA ; PANITIAPENYELESATAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P)193K/TUN/20072007200806180000:00:00200806180000:00:00MAtunkProf. DR. Paulus E. Lotulung,SH.Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc ;Prof. DR.

dikeluarkannya produk hukum berupa IzinMendirikan Bangunan oleh Walikota Bekasi, dan yang kedua berkaitan dengan tidakdilaksanakan sebagaimana mestinya ketentuan perundangundangan yangmenyangkut perijinan untuk mendirikan sebuah bangunan (pelanggaran mengenaiperizinan) oleh para Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang pertama adalahmenyangkut sah tidaknya IMB yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi, seperti telahkita ketahui bahwa Bupati/Walikota adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN

).Keputusan TUN (beschiking) in cassu IMB yang merupakan salah satu instrumentyang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN adalah merupakan Penetapan Tertulisyang berisi Tindakan Hukum TUN dilapangan hukum TUN berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan Final (KIP).Pembatalan dan atau menyatakan tidak syah dan tidak berlakunya Keputusan TUNyang dikeluarkan oleh Pejabat/Badan TUN yang merupakan organ penyelenggaraurusan pemerintahan bukanlah wewenang Pengadilan

terhitung 30 hari sejaktanggal dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Pemerintah Daerah Bupati/Walikota dapat melakukan pembongkaran atas bangunan tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian kedua permasalahan hukum tersebut diatas,sudah jelas bahwa bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk menilai sahtidaknya suatu proses tata kerja administrasi Negara yang eksistensinya merupakanKeputusan Tata Usaha Negara (beschikking), pembatalan dan atau menyatakan tidaksyah dan tidak berlakunya Keputusan TUN

Tentang Risalah Lelang atau Kutipan Risalah Lelang Bukan MerupakanObyek Tata Usaha Negara (TUN); a. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah KutipanRisalah Lelang Nomor: 190/14/2018 Tentang Lelang Eksekusi HakTanggungan Atas Sebidang Tanah Seluas 4.750 M* BerikutBangunan dan Segala Sesuatu Di Atasnya Sesuai Sertifikat HakMilik No. 1092 Tanggal 14 September 2007, Surat Ukur No.466/Sungai Lilin/2007 Tanggal 05 September 2007 Atas Nama EkoAmrullah Bin Abastomi, Terletak di JI.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal26 Januari 1998 disebutkan bahwa : RISALAH LELANG bukanmerupakan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, tetapimerupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak adaunsur bes/lissing maupun pernyataan kehendak dari KantorLelang; 29222 on nnn nnn nen nn nnn nnn nen nn nnn cnn nen een ee cence neeh. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Risalah Lelangatau Kutipan Risalah Lelang bukan merupakan objek Tata Usaha3.

Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat NegaraPengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa produkhukum yang dikeluarkan Pejabat lelang, karena Pejabat lelang bukanPejabat TUN, hal ini di dasarkan pada: a.

Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No.100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwa:Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yangbersifat kKeperdataan yang bukan merupakan objek sengketa TataUsaha Negara... (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.245KTUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 dan No. 150K/TUN/1994tanggal 7 September 1991); d.

Bahwa sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepadaKetua Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenanmemutuskan bahwa gugatan a quo ditolak atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima karena bukan merupakanobyek TUN sesuai dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 51 Tahun 2009; 5. Eksepsi Kurang Pihak; a. Bahwa dengan adanya gugatan ini tidak menarik PT.

TUN. MKS

TUN. MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatukan putusansebagai berikut dalam perkara antara ; NURKA/YA, Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,bertempat tinggal di Jalan R.

Suprapto No. 91Kelurahaan Mandonga, Kecamatan Mandonga,Kota Kendari, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 01/PEN.KI/TUN/2014/PTUN.Kdi tanggal 28Januari 2014 tentang Izin Khusus untuk KuasaInsidentil ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, Berkedudukan diJalan H.E.A. Mokodompit No. 9 Kota Kendari,Provinsi Sulawesi Tenggara ; Dalam halini memberikan Kuasa Kepada : 1.

TUN. MKS, tanggal 15 September 2014 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 01/G/2014/PTUN.Kdi., tanggal19 juni 2014 ; 3. Berkas perkara sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sertasuratsurat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknyaperkara seperti terurai dalam Putusan Nomor: 01 /G / 2014/ PTUN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yangmendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4)huruf a UndangUndang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonanpenundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan a quo yang dimohonPenggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;Il.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

itu harus bersifat pribadi;c. kepentingan itu harus bersifat langsung;d. kepentingan secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luasmaupun intensitasnya;(ii) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta

Selanjutnya dalamPenjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akanmengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebuthanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugianyang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding denganmanfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara tersebut;2.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

(li) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luasmaupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objeksengketa;Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tegas

PENETAPANNomor 0816/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Sukarnain bin Beddu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Rozanah binti Benjamin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagaiPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Emmang bin Sappo, 24 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 13 Maret 2013, di Bungalio, kunak dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Ust Imam Syaripuddin / ayah kandung Kristen dan maharberupa RM.

Nurul Ain Natasya, 23 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bungalio, Kunak, pada tanggal 13 Maret 2013dan saksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Ust Imam Syaripuddin / ayah

TUN Medan itu Tergugat/Terbanding telahmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2001. Memori kasasidiajukan pada tanggal 11 September 2001. Berdasarkan UndangUndang No.14 Tahun 1985 Pasal 47, memori kasasi haruslah disampaikan dalam tenggangwaktu 14 hari sejak permohonan pengajuan kasasi.

Dengan demikiansengketa TUN dimaksud secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum tetapdengan kata lain Sertifikat Tanah Wakaf No. 00009/Padang Jati tanggal 14September 1999 sudah dinyatakan batal, dengan demikian Yayasan Al HidayahBengkulu tidak mempunyai alas hak lagi diatas tanah sengketa, Kembali beradadalam penguasaan Penggugat berdasarkan alas hak yang kuat yaitu Surat IzinHak Usaha Membuka Tanah Rawa dalam Wilayah IV Kota Bengkulu No.

/2001 tanggal 31 Juli 2003dengan No. 2282 K/PDT/2003 tanggal 18 Januari 2006 disharmonis,tidak sinkron bertentangan satu dengan yang lain ;Perkara yang dimohon Peninjauan Kembali (P.K) ini ada titik singgungannya(Aanknopping punt ) dengan perkara No.455 K/TUN/2001 tanggal 31 Jull2003 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Gugatan perdatatanggal 16 Oktober 2001 ;Pemohon P.K dalam sengketa TUN tersebut statusnya adalah semulaPenggugat, kemudian Pembanding, kemudian Termohon Kasasi dalamKasasi yang

diajukan oleh Kepala BPN Kota Bengkulu ;Dalam sengketa T.U.N itu Pemohon sekarang ini, menggugat kepala BPNKota Bengkulu ke Pengadilan T.U.N Bengkulu Nomor 3/G/PTUN/BKL/2000Petitum Gugatan adalah bahwa obyek sengketa dalam perkara TUN tersebutadalah sertifikat tanah wakaf No : 00009/Padang Jati Tahun 1999 tanggal 14September, Surat ukur No.06/1999 tanggal 26 Juli 1999 Kepala BadanPertanahan Kotamadya Bengkulu atas tanah perkara hak Pemohon P.Kdalam perkara Perdata yang didaftarkan pada Pengadilan

No. 423 PK/Pdt/2009Riwayat singkat perkara T.U.N No.455.K/TUN tanggal 31 Juli 2003 tersebutadalah sebagai berikut :Pemohon P.K terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.Nomor : 2282 K/Pdt/2003 pada perkara Tata Usaha Negara Nomor : 455 K/TUN tanggal 31 Juli 2003 adalah selaku Penggugat ;Tergugat adalah Kepala Badan Pertanahan Kotamadya Bengkulu, Inti Positagugatan adalah bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanahberdasarkan surat ijin Hak Usaha membuka tanah rawa dalam wilayah IVKotamadya

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;1. PT. ESA SUWARDHANA THANI, Badan Hukum Indonesia berkedudukan diEsa Sampoerna Center Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor : 198,Surabaya. Berdasarkan Pasal 12 Akta Berita Acara RapatUmum Luar Biasa Nomor : 17, tanggal 14 Agustus 2008 jo.

Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat didalam surat gugatan pada angka 4 dan 5 sebagaimana telah dikutif secara utuhdan lengkap tersebut di atas, dinubungkan dengan teori hubungan kausal antaraKeputusan TUN

dalan sengeta Tata Usaha Negara dalam hukum administrasisebagai hubungan langsung dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat dibuat suaturagaan/gambaran hubungan antara obyek sengketa ( bukti bukti T Il Intervensi 10 = T1) dengan kerugian yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut; 222222 > nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nen neeKeputusan TUN KerugianKeputusan

TUN. SBY. berkesimpulan dan berpendapatTerbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa (bukti T Il Intervensi 10 = T 1);Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak mempunyaikepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa bukti T IlIntervensi 10 = T 1, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN.

TUN.

Jakartadalam perkara gugatan Nomor : 21/G/2012/ PTUNJKT tanggal 20 Pebruari2012 berbunyi sebagai berikut : MENETAPKAN1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah): 2 Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendasarkanpenetapannya atas pertimbanganpertimbangan antara lain sebagai berikut : 1 Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Vide PutusanMA RI No. 62 K/TUN

/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang berbunyi bahwaAkta PPAT adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud Pasal 1 sub 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sehinggatidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, namun dalamhal ini pejabat tersebut bertindak sebagai pejabat umum dalam bidangperdata; 2 Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/TUN/1999tanggal 8 Pebruari 2000 bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifatbilateral

(fotocopy sesuai dengan asli);5 Bukti P5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 418K/TUN/2002 tanggal 23 Maret 2006 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia). (fotocopy sesuai dengan fotocopy); 6 Bukti P6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 536K/TUN/2003 tanggal 12 Maret 2007 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia).

2199/176/Kebon Jeruk/1983 tanggal 30Nopember 1983, tidak diterima; Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakarta No. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012yaitu karena Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan berita acara hasilpenjualan tanah antara penjual dan pembeli yang bersifat perdata yaitu jual beli, sertatidak ada unsur pernyataan kehendak (Willsvorming) dari PPAT itu sendiri, denganmerujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 62 K/TUN

Unilateral maka bukanlah merupakantindakan hukum Tata Usaha Negara yang selalu memiliki karakter sepihak; Menimbang, bahwa dengan demikian Akta PPAT tidak memenuhi unsurtindakan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, karenanya Majelis Hakim sependapat denganseluruh pertimbangan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012; Menimbang, bahwa adapun putusan Mahkamah Agung RI No. 418 K/TUN

Tergugat menyarankan Penggugat menempuh jalur hukum kejalur pengadilan (sebagaimana surat Tergugat nomorMP.02.01/111.A52.07/III/2020) sebagaimana telah diuraikan di atas.Keputusan tentang penerbitan sertifikat Obyek SengketaBertentangan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.Beberapa asas yang dilanggar oleh Tergugat dalammemberikan keputusan obyek sengketa adalah sebagai berikute Asas kepastian hukum yaitu asas yang menghendakiagar Badan atau Pejabat TUN

No. 10/B/TUN/ PT.TUN SBY jo. PutusanMA RINo. 373 K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No.99/PK/2010 dimana Majelis Hakim menekankan padapentingnya penghormatan hak seseorang yang telahdiperoleh secara benar menurut UU.Tergugat telah melanggar asas kecermatan dalammenerbitan obyek sengketa. Dalam UU No 30 tahun 2014tentang administasi pemerintahan.

Terhadap asas kecermatanini, Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikanarahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatanterdapat dalam Putusan MARI No.150K/TUN/1992, PutusanMARI No.213 K/TUN/2007, Putusan MA RINo.101K/TUN/2014, dan Putusan No.02/G/2013/PTUN JKT.Indikator asas kecermatan adalah Badan atau PejabatAdministrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktumembuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulumencari gambaran yang jelas mengenai

Pertanahan Nasional Nomor9 tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian danPembatalan Hak Atas tanah Negara dan hak pengelolaansehingga berdasarkan keseluruhan uraian diatassebagaimana dimaksud diatas, maka sangat terang dan jelasbila terbitnya Sertifikat Hak Wakaf No 1 (sertifikat ObjekSengketa) telah bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.e Tergugat juga telah melanggar asas proporsionalitassebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No.81K/TUN

Penerapan asas proporsionalitas juga munculdalam Putusan MARI No.81K/TUN/2006 dan Putusan NomorMARI No.31K/TUN/2014.

243 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 243 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:POLTAK TAMBUNAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanCimandiri VII No. 212 RT.006, RW.003, Depok, Jawa barat, Pekerjaan EXPegawai Negeri Sipil BKN Pusat, Jabatan Operator Komputer pada DirektoratPengendalian Kepegawaian IIL ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;melawan:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015Jabatan : Penelaah Permasalahan Hukum ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, berkantor di Gedung 3Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara Jl.

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat pada Tanggal 10 Februari 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat diajukan permohonankasasi secara lisan pada Tanggal 23 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 22/G/2014/PT.TUNJKT yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015menjelaskan hari per hari kehadiran maupun ketidak hadiran penggugat, sangatjelas bahwa Pemohon Kasasi mengisi absen dengan keterangan A1 yang berartiabsen hanya satu kali dan bukan berarti tidak masuk bekerja, hal ini pun tidakdijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim;7 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidakmempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehinggakeputusannya dirasakan oleh Pemohon Kasasi berat sebelah

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko AgusSugianto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis:ttd/.Is Sudaryono, SH.,MH.ttd/.Dr. Irfan Fachruddin, SH., C.N. Biayabiaya1. Meterai Rp 6.000,002.Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanKetua Majelis,ttd/.H. Yulius, SH.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor42/G/2008/PTUN.SMD tanggal 3 Juni 2009 dalam sengketa tata usahanegara antara Pembanding semula Penggugat /awan Terbanding semulaTergugat di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa objek sengketa tata usaha negara dalam pokok perkara tersebutadalah Keputusan Terbanding semula Tergugat sebagai Badan atauPejabat TUN terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah, yaitu (1)Sertipikat Hak Milik (SHM) No 154 Tahun 1982 atas nama ABD.

ISMAILyang tercatat terakhir atas nama SYAMSUL RASUL yang sudahdibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 106K/TUN/2010 tanggal 14 Juli 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 208/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 10November 2009 jo.

Muisyang berkaitan dan tercatat terakhir SHM Nomor 1220 atas nama INDRAGUNAWAN (Turut Tergugat I), dan SHM Nomor 155 Tahun 1982 atasnama ALI WASBAR yang berkaitan dan tercatat terakhir Sertipikat HakPakai (SHP) Nomor 142/Kelurahan Pamusian atas nama AdministratorPelabuhan Tarakan (Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II);Bahwa digugatnya pihak Terbanding semula Tergugat a quo yangdihukum melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana maksudamar Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/TUN/2010 tanggal

MUIS, dan SHM No. 155Tahun 1982 atas nama ALI WASBAR tersebut menunjukkan menuruthukum bahwa sengketa gugatan perkara ini merupakan sengketa tatausaha negara yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan olehTerbanding semula Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Bahwa hukum prosedural atau prosedur tata cara pelaksanaan putusanPengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetapdalam hal pihak Badan/Pejabat TUN sebagai Tergugat tidakHalaman 7 dari 10 Putusan Nomor 186/PDT

Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf b dan huruf c UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa seharusnya Pembanding semula Penggugat dalam pokok perkaraini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang karenaternyata masih berkenaan dengan eksekusi yang tidak atau belum tuntasdilaksanakan oleh Terbanding semula Tergugat terhadap pelaksanaanPutusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/TUN/2010 tanggal 14 Juli

TENTANG KEWENANGAN LEMBAGA TATA USAHA NEGARA(TUN);1.

suatutindakan hukum TUN (administratieve rechtshandeling).

Suatu tindakanhukum TUN yang selalu menciptakan atau menentukan mengikatnya ataumenghapuskan suatu hubungan hukum TUN yang telah ada.

Sedangkansuatu hubungan hukum TUN itu dapat berisi kewajiban untuk menuntutsesuatu, memberikan ijin untuk berbuat Sesuatu kompleks hubunganhubungan hukum yang dilahirkan oleh suatu status yang terjadi karenakeputusan TUN yang bersangkutan, dengan demikian untuk dapat dianggapsebagai suatu beschikking, maka suatu Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara (TUN) yang bersangkutan tersebut harus merupakan suatutindakan hukum.

Apabila suatu keputusan Badan/ Pejabat TUN yangmerupakan suatu. tindakan hukum yaitu. yang dimaksudkan untukmenimbulkan suatu akibat hukum, maka hak tersebut harus digugat dimukaPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);Menimbang, bahwa terhadap sertifikat HGB Nomor 11 tanggal 14Oktober 2003 atas nama PT.

Tun Abdul Razak Kec.SombaQOpu Kab.

Tun Abdul Razak Kec. Somba Opu Kab.

Tun Abdul Razak dan saat itu saksi melihatada mobil mini bus (petepete) warna biru yang sementara parkir di pinggirjalan selanjutnya saksi bersama temannya yang bernama SUDIRMAN,mendatangi mobil petepete tersebut;Saksi melihat diatas mobil petepete tersebut ada dua orang.

Tun Abdul Razak dan saat itu saksi melihatada mobil mini bus (petepete) warna biru yang sementara parkir di pinggirjalan selanjutnya saksi bersama temannya yang bernama AKBAR,mendatangi mobil petepete tersebut; Saksi melihat diatas mobil petepete tersebut ada dua orang.

) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifatkonkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum2 Bersifat, individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum,tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 9 UndangUndang PERATUNkarena tidak bersifat individual, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;B Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkaraa quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum BersifatFinal Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha1Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada huruf A angka1 tersebut Keputusan Tata Usaha Negara (TUN

) adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuyang bersifat konkret, individual, dan final, sertamenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukumperdata; Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum.

atas, maka obyek sengketa a quo yaituLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyalahgunaanAnggaran Operasional Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 tanggal 6Mei 2013 (LHPKKN) merupakan keterangan Ahli yang merupakanrangkaian proses pidana dan akibat hukum sesungguhnya baru timbulapabila ada hasil akhir dari pemeriksaan pidana, sehingga bukan merupakanKeputusan TUN

;+Dengan demikian, LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena belumbersifat final, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.; C Pengadilan TUN Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo KarenaObyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk DalamPengertian Keputusan TUN Sebagaimana~ diatur dalam UUPERATUN .3 nne1 Bahwa, kronologis terbitnya obyek sengketa a quo yaitu LaporanHasil

Nomor 1409 kK/Pdt/2016Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugatsekarang Para Pemohon Kasasi dan II dahulu sebagai Tergugat , Il, III/Pembanding , Il, Ill di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasapada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan yang terletak diJalan Tun Abdul Razak (dahulu Jalan Hertasning Baru

), KelurahanPaccinongan, Kecamatan Sumbo Opu, Kabupaten Gowa/Sungguminasa,berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat dan di hadapan NotarisMakassar Hj. lra Adriana Adnan, S.H. di bawah Akta Nomor 31 tanggal 14 Juni2010;Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tun Abdul Razak(dahulu Jalan Hertasning Baru), Kelurahan Paccinongan, Kecamatan SumboOpu, Kabupaten Gowa/Sungguminasa, luas 90 m* (sembilan puluh meterpersegi) tersebut telah bersertifikat dan masih atas nama Tergugat ,sebagaimana

berbatasan dengan tanahmilik tuan Dokter Kasim (masih kosong), sebelah Barat berbatasan dengan rukokosong (Tuan Alfian), sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan Jalan TunAbdul Razak, sebelah Timur berbatasan dengan ruko kosong (Tuan Alfian);Bahwa Penggugat telah menyelesaikan pembayaran dengan caramengangsur dan kini pembayaran angsurannya telah mencapai sebesarRp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta) kepada Tergugat dan TergugatIl, dimana harga yang disepakati dari ruko terletak di Jalan Tun

terdapat bukti yang kuat Tergugat dan Tergugat Il telah cidera janji kepada Penggugat dan melanggarkesepakatannya sendiri yang telah dibuat dan disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 31, makaadalah adil dan bijaksana apabila Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;Bahwa ternyata Tergugat dan Tergugat Il yang telah melakukanpenyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 2078 atas tanah dan bangunan terletakdi Jalan Tun

Penggugat mohon kepada Pengadilan untukmeletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan terletakdi Jalan Tun Abdul Razak (dahulu Jalan Hertasning Baru), KelurahanPaccinongan, Kecamatan Sumbo Opu, Kabupaten Gowa/Sungguminasa, luas90 m* (sembilan puluh meter persegi), seraya menyatakan sah danberharganya sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan NegeriSungguminasa;Bahwa terhadap gugatan ini terdapat halhal yang sangat urgent danmendesak atas perkara ini selain

Sukarta Indrafachrudi,tanggal 11 Mei 2009; o9bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi terhadap semua ... dasargugatan beserta alasanalasannya ... dalam surat gugatan pada angka 1 s/d angka 10yang menyangkut mengenai pokok sengketa; untuk itu mohon dikesampingkan saja;bahwa namun demikian, pertamatama mohon perhatian dan dimohon akte,ketentuan esensial TUN sebagai peraturan dasar dalam sengketa TUN, sebagaiberikut: 2.1. bahwa secara hirarkis tata aturan dan struktur kelembagaan, Rumah Negaraadalah

(mandaatsverlening) pengelolaannya dilimpahkan kepada Universitas NegeriMalang untuk melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta17mengeluarkan keputusankeputusan TUN tertentu; satu dan lain hal tercermindalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, Pasal 6 ayat(1) Keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunianRumah Negara Golongan II diterbitkan oleh: a. Pemimpin Unit Utama untukkantor pusat Departemen; b.

sekarang ini;bahwa pemahaman dari sisi keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNo.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan DepartemenPendidikan Nasional, norma pengaturan yang bersifat umum berlaku asas vermoedenvan rechtsmatigheid, esensial sebagai peraturan dasar yang rechtsmatigheid dalampenyelesaian sengketa TUN sekarang ini; sebagai dasar dan regulatif dalammelakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusankeputusan TUN tertentu, dalam rangka

Rumah Negara dilingkungan.....lingkungan Universitas Negeri Malang ...; yang bukan kapasitasnya dalamperkara TUN ini;bahwa landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan, kepatutan, dankeadilan dalam kebijakan pengelolaan Rumah Negara di lingkunganUniversitas Negeri Malang, dengan mendahulukan kesejahteraan dankepentingan umum yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; menunjuk padaRencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang (UM) 20082012,Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor

Drs.Sukarta Indrafachrudi, tanggal 11 Mei 2009; tidak saja sesuai asas manfaat,asas keadilan, asas kepastian hukum, melainkan juga telah melandaskan asasumum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme; bahwa, penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang dimohonkan Penggugat dapatberimplikasi tidak baik dalam skala nasional, melanggar tertib administrasi dalampengelolaan Rumah

51K/TUN/2000

PUTUSANNo. 51 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : Seuwito, beralamat di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / TerbandingMelawan: Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jombang, berkedudukan di Jin.

; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor141/01/405.18/1999 tanggal 4 Januari 1999 tersebut ; Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kinidiperhitungkan sebesar Rp. 87.000, (delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya tanggal 13 Nopember1999 No. 127/B/TUN

TUN.

PANITERAPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754PUTUSANNo. 51 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : Seuwito, beralamat di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / TerbandingMelawan: Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jombang, berkedudukan di Jin.

Tun Abd. Razak Kec. Somba Opu,Kab. Gowa Bahwa awalnya saya tidak mengetahuinya nanti setelah di kantor Polisi lalusaya disampaikan kalau yang mencuri adalah Saharuddin alias Saru laludijual kepada Heryanto (terdakwa); Bahwa pada saat itu Saya sedang berada didalam rumah keluarga sayayang bernama Ludia.

Tun Abd. Razak Kec. Somba Opu,Kab. Gowa;Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol. DD 2739 ODBahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol.

Tun Abdul Razak kemudianAcan minta berhenti dengan alasan ingin buang air kecil tetapi ternyata diamengambil motor yang terparkir pada pinggir jalan setelah itu kami lalupergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Acan di Desa TindangBontonompo Selatan; Bahwa Sepeda motor yang saya curi adalah Yamaha Jupiter Z warnamerah hitam.

Tun Abd. RazakKec. Somba Opu, Kab.

Tun Abd. RazakKec. Somba Opu, Kab. Gowa, dan Setelah Saharuddin (perkara terpisah)Halaman 10 dari 14 putusan NO.302/Pid.B/2014/PN.SGMmendapatkan motor tersebut kKemudian Acan bersama dengan Sandi lalumembawa motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual.