Nilawati dan BPN oleh Terdakwa NormalisSinulingga dengan Telista Sinulingga atas terbitnya Sertipikat HakMilik No. 286, 288, 289, namun dari Putusan Hakim TUN MedanSampai dengan Putusan Peninjauan Kembali pada tahun 2011,gugatan Terdakwa Normalis Sinulingga dengan Telista Sinulinggaditolak oleh Mahkamah Agung RI.eBahwa ketika Saksi membeli tanah tersebut sudah ada SertipikatHak Milik atas nama Handoko.eBahwa luas tanah yang saksi beli ada 8 Ha (delapan hektar) yangSaksi beli tahun 1996.eBahwa sejak

Saksi beli tanah tersebut dikuasai dan dijaga olehHardip peternak lembu.eBahwa selain tanah tersebut berperkara di TUN, masih adaperkara perdata, sekarang masih dalam mediasi, dan Saksisebagai Tergugat.eBahwa sewaktu perkara di PTUN tahun 2008, yang digugatadalah Badan Pertanahan Deli Serdang, Makmur Wijaya, Hj.Nilawati, dan Saksi sendiri (Drs, H.

Fauzi Usman ; e Foto copy Putusan TUN Nomor 08/G/2008/PTUNMDN tanggal26 AQuUStUS 2008 ; 22m nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncnse Foto copy Putusan PT.TUN Medan Nomor 106/BDG/2008/PT.TUNMDN tanggal 22 Januari 2009 ; e Foto copy Putusan Kasasi MA RI Nomor 187 K/TUN/2009 tanggal02 Desember 2009 ; e Foto copy Putusan PK MA RI Nomor 07 PK/TUN/2011 tanggal 16Maret 2011 222202 nn neon nnn nn nn none scence nnnncecnneMenimbang, bahwa selanjutnya di persidangantelah didengar keterangan Terdakwa sebagai

(vide surat bukti Putusan PTUN Medan Nomor08/G/2008/PTUNMDN tanggal 26 Agustus 2008, Putusan PTTUN MedanNomor 106/BDG/2008/PT.TUNMDN tanggal 22 Januari 2009, PutusanKasasi MA RI Nomor 187 K / TUN / 2009 tanggal 02 Desember 2009, danPutusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 07 PK/TUN/2011 tanggal 16Maret 2011), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secarajuridis bahwa saksi Drs. H.

Fauzi Usman ke Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana surat bukti Putusan PTUN Medan Nomor 08/G/2008/PTUNMDN tanggal 26 Agustus 2008, Putusan PT.TUN Medan Nomor 106/BDG/2008/PT.TUNMDN tanggal 22 Januari 2009, Putusan Kasasi MA RINomor 187 K / TUN / 2009 tanggal 02 Desember 2009, dan PutusanPeninjauan Kembali MA RI Nomor 07 PK/TUN/2011 tanggal 16 Maret 2011,namun gugatan dari Terdakwa bersama dengan saksi Telesta Sinulinggadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karenadiajukan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 168/SK/TUN/RSP/VI/2012,tanggal 25 Juni 2012 5 22+ 22202 222 ==2. Surat Kuasa Khusus Nomor : 169/SK/TUN/RSP/VI/2012,tanggal 25 Juni 2012 5 === 2222 nnn one n=3. Surat Kuasa Khusus Nomor : 170/SK/TUN/RSP/VI/2012,tanggal 25 Juni 2012 dan;4.

Surat Kuasa Khusus Nomor : 171/SK/TUN/RSP/VI/2012,tanggal 25 Juni 2012 ; === 202 noe nooselanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;MELAWANKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG,berkedudukan di Jalan Letnan Jidun Nomor 5 Serang ;Diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :1. Marwan, S.H. Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Kantor Pertanahan Kabupaten Serang ;2. lin Arsina, S.H. Plt. Kepala Sub Seksi Perkara PertanahanKantor Pertanahan Kabupaten Serang ;3. Herry Tri Cahyono, S.H. Plt.

Bahwa, lebih lanjut telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal53 ayat 1 UU tentang Peradilan TUN, bahwa Penggugatmerasa kepentingannya telah dirugikan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam objek perkara gugatan a quo, dan dapat mengajukangugatan kepada Pengadilan yang berwenang;7.

Bahwa, Tergugat berkedudukan di Jalan Medan MerdekaSelatan No. 8 9 Kota Administrasi Jakarta Pusat sehinggasesuai dengan asas Actor Sequuitur Forum Rei sertaketentuan Pasal 54 ayat 1 UU tentang Peradilan TUN makaPengadilan TUN Jakarta telah berwenang untuk mengadilidalam sengketa TUN atas Objek Perkara a quo yang dalamdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT .8.

diam karenamenunggu adanya undangan sosialisasi kedua sebagaimanadijanjikan oleh petugas pengukur tanah;24.Bahwa pada saat pertemuan tanggal 11 Desember 2015walaupun ditentang oleh warga termasuk Para Penggugatdan Warga Masyarakat petugas tetap membacahasilpenetapan harga tanpa mempedulikan keinginan wargameminta copy penetapan harga tersebut untuk dipelajari dirumah, akhirnya Para Penggugat dan Warga Masyarakatmelakukan aksi wa/kout dari pertemuan tersebut;Tergugat di dalam mengeluarkan Keputusan TUN

Tergugat telah melanggar larangan untuk berbuatPetitum .sewenangwenang, dikarenakan tidakmempertimbangkan semua kepentingan pihak yangtersangkut dengan keputusan TUN sehingga seharusnyatidak sampai pada pengambilan keputusan TUN/ObjekGugatan TUN dalam perkara ini tersebut (Vide: Pasal 53ayat 2 sub (c)) ;Hal 29 dari 53 hal Putusan Nomor: 270/G/2015/PTUNJKT.Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum gugatan dalamperkara ini, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha

tetapipihak Tergugat tidak hadir;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Januari 2016Tergugat dipanggil berdasarkan surat panggilan Nomor : W2.TUN.157HK.06/l/2016 tertanggal 18 Januari 2016 untuk hadir pada persidanganhari RABU tanggal 20 Januari 2016, Acara JAWABAN Tergugat danBUKTI SURAT para pihak (relaas Panggilan sidang diterima tanggal 18Januari 2016), telah hadir berdasarkan surat tugas nomor : 112/1.875tertanggal 19 Januari 2016 seorang bernama Denny Harnoko, S.H.

13 K/TUN/2010

No. 13 K/TUN/20101018.

No. 13 K/TUN/201018181.2."

No. 13 K/TUN/201022keperdataan antara Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat denganPara Tergugat II Intervensi (1, 3 s/d 19/Para Pembanding II s/d X)serta Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding;1.2.9.

No. 13 K/TUN/201024242.3. Bahwa dalam acara pembuktian kesaksian pada persidangan PengadilanTingkat Pertama, yaitu keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi yangbernama Zainal Abidin, SH, pekerjaan Notaris/PPAT (selaku Pembuat AktaJual Beli No.

No. 13 K/TUN/2010

/K/TUN/2009 tanggal 27 Oktober 2009.

Berdasarkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 08/G/2008/PTUN.SMD tanggal 29 Juli 2008,gugatan Pelawan tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya, danputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakartadengan Putusan Nomor 199/13/2008/PT.TUN.JKT tanggal 13Nopember 2008, dan Putusan Kasasi MARI Nomor 183/K/TUN/2009tanggal 27 Oktober 2009. (Bukti T.l: 7a, Bukti T.l: 7b), dan Bukti T.I:7c).

Demikian juga gugatan sengketa Tun yang diajukan olehPelawan Il, yaitu Sengketa Nomor 03/G/2008/PTUN.SMD, diputustanggal 26 Juni 2008 dengan amar putusan menolak gugatanPenggugat seluruhnya, kemudian dikuatkan dengan PutusanTingkat Banding (PT TUN Jakarta dengan Putusan Nomor 183/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008, serta dikuatkandengan Putusan Kasasi MARI Nomor 182/K/TUN/2009 tanggal 27Oktober 2009.

Jakarta dengan Putusan Nomor199/13/2008/PT.TUN.JKT tanggal 13 Nopember 2008,dan Putusan Kasasi MARI Nomor 183/K/TUN/2009tanggal 27 Oktober 2009.

Demikian juga gugatansengketa TUN yang diajukan oleh Pelawan Il, yaituSengketa Nomor 03/G/2008/PTUN.SMD, diputustanggal 26 Juni 2008 dengan amar putusan menolakgugatan Penggugat seluruhnya, kemudian dikuatkandengan Putusan Tingkat Banding (PT TUN Jakartadengan Putusan Nomor 183/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal11 Nopember 2008, serta dikuatkan dengan PutusanKasasi MARI Nomor 182/K/TUN/2009 tanggal 27Oktober 2009.

TUN / 2008 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca. : 1. Surat Gugatan dari Muh Sarbini, SH., kuasahukum Penggugat tertanggal 9 Juni 2008 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta tanggal 09 Juni 2008 denganRegister Nomor : 04/G/2008/PTUN.YK berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2008;2.

TUN/ 2007 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca :1. Surat Gugatan dari Halimah Ginting,kuasa hukum Para Penggugat tertanggal 10 Oktober2007 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 10 Oktober2007 dengan Register Nomor : 10/G.TUN/2007/PTUN.YKberdasarkan surat kuasa khusus tertanggalOktober 2007;2.

TUN / 2005 / PTUN. YK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca :Menimbang :Mengingat121. Surat Gugatan dari Bambang Supriyanto, SH.

TUN / 2008 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembacaMenimbang : Bahwa oleh karena perkara ini belum melalui1. Surat Gugatan dari Muh Sarbini, SH.,hukum Penggugat tertanggal 9 Juni 2008terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataNegara Yogyakarta tanggal 09 Juni 2008 denganRegister Nomor : 04/G/2008/PTUN.YK berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2008;2.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yangmendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4)huruf a UndangUndang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonanpenundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan a quo yang dimohonPenggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;Il.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

itu harus bersifat pribadi;c. kepentingan itu harus bersifat langsung;d. kepentingan secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luasmaupun intensitasnya;(ii) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta

Selanjutnya dalamPenjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akanmengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebuthanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugianyang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding denganmanfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara tersebut;2.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

(li) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luasmaupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objeksengketa;Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tegas

60 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 60 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.BASO DG. SIKKI BIN LAHAE, tempat tinggal di Jalan H. Kalla Il Nomor13. RT/RW C/003, Campagaiya, Kelurahan Panaikang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta;2.

,MH., Advokat/Konsultan Hukum, berkantordi Jalan Tun Abdul Razak Hertasning Baru Kompleks PaoPao Permai BlokC3 Nomor 19, Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober2012;I. Prof. Dr. HAJI MOHAMMAD NATSIR MAHMUD, MA.

,MH., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Tun Abdul Razak Hertasning BaruKompleks PaoPao Permai Blok C3 Nomor 19 Gowa, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2012;Termohon Kasasi I,JL,UI,.V dahulu PembandingPembanding/Tergugat,Tergugat II Intervensi 1,2,3;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugatsekarang Termohon

Bahwa bardasakan poin diatas Tergugat mempertegas hal tersebut diatasdengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwaMeskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan dariPejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hakkepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukanterlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketaPerdata dan ditambah dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menyatakanbahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalahwewenang dari pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutusnya;3.3.

III.D.IV KohirNo. 2546.5.3.Bahwa dengan demikian terbukti TIDAK ADA, TUMPANGTINDIH (OVERLAPPING) antara tanah milik PENGGUGATdengan tanah milik TERGUGAT I dan hal inidibenarkan oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARAberdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 09PK/TUN/1997 tanggal 6 Melt 1999 Jo. PutusanMahkamah Agung No. 126/K/TUN/1994 tanggal 6Februari 1996 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta No. 01/B/1994/PT.TUN.JKT.tanggal 11 Jul! 1994 Jo.

milik TERGUGAT Isendiri sehingga tidak memerlukan ijin dariPENGGUGAT, oleh karena itu dalil tersebut harustahditolak.Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil PENGGUGATbutir 12 sampai dengan butir 17 karena TERGUGAT IImenerbitkan sertifikat atas nama TERGUGAT Isudahberdasarkan ketentuan 15( 15 )berdasarkan ketentuan dalam PP No. 10 tahun 1961 Jo.PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan halini sudah dibenarkan oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARAberdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 09 PK/TUN

Putusan Mahkamah Agung No.126/K/TUN/1994 tanggal 6 Februari 1996 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 01/B/1994/PT.TUN.JKT. tanggalt 11 Juli 1994 Jo. PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 32/G/PTUNBDG/1993 tanggal 18 Oktober 1993, oleh karena itudalil PENGGUGAT haruslah ditolak.8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil PENGGUGATbutir 18 dan 19 karena TERGUGAT I mendirikanbangunan diatas tanah milik TERGUGAT I sendiriberdasarkan SHM No. 1604/Kel.

Bahwa tuntutan Sita Jaminan yang diajukan PENGGUGATatas tanah milik TERGUGAT I tidak berdasar olehkarenanya tuntutan sita jaminan haruslah ditolak.10.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 09PK/TUN/1997 tanggal 6 Mei 1999 Jo.

/1994tanggal 6 Februari 1996 ;T I 1d : Putusan Mahkamah Agung No. 09 PK/TUN/1997tanggal 6 Mei 1999 ;TI 2 : Surat dari Lurah Sukagalih tertanggal 31 Maret2011 ;T I 3a : Peta wilayah Kelurahan Sukagalih ;T I 3b : Peta wilayah Kecamatan Sukajadi ;TI4 =: Akta Jual Beli 27( 27 )TI4TI5TI6TI7: Akta Jual Beli No.319/V/Kec.Skd/1992 tanggal 28Nopember 1992 ;: Sertifikat Hak Milik No. 1604/Kel.

V Nomor 2M@KASSAl j =n nme nn nn nr nn cermin nen nnn nnn nnn nananncnmannannmnmannnnnannnnBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK/ASY/1/2014 tanggal 27Januari 2014 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 01 WK/TUN/2014/P.TUN.Mks, tanggal 13 Februari 2014,tentang Kuasa Izin Insidentil ; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENSI/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; Telah membaca ; 222 n= no nnn enn nnn nnn nnn nnn cc nn

Saleha mengajukan permohonan PeninjauanKembali terhadap Putusan Nomor : 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks yang telahmempunyai kekuatan Hukum Tetap sejak tanggal 31 Mei 2001 tersebut ; Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus2010 yang menyatakan ( amar nya ) 5 220m nn noe rene renee nen Mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh Hj.

dan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 88/G/2013/PTUN.Mks tanggal 20 Mei 2014, sebagaimana dalampertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada halaman55 pada aline ke 2 (dua) dengan demikian atas dasar PUTUSANPENINJAUAN KEMBALI Nomor 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (Vide buktiT Il Intv 4) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapatInce Kumala tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang di klaimsebagai miliknya dan

dijadikan dasar untuk menggugat di Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar dalam perkara Nomor : 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks, jonto PerkaraPeninjauan Kembali Nomor : 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap argumentasi dan dasar pertimbangan hukumyang diambil Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, maka Majelis Hakim( Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ) tidak sependapat dengan alasandan dasar hukum sebagai berikut : 20+ 27+ 0Hal. 9 dari 20 hal.

Saleha mengajukan Peninjauan Kembalisetelah lebih kurang 9 ( sembilan ) Tahun kemudian, yaitu pada bulan Januari 2010,mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terdaftar dalam register Nomor: 71PK/TUN/2010, dan Mahkamah Agung RI telah menjatukan putusan pada tanggal 26Agustus 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan : 2 22202 222 n2 nnn ene nnn con nnn nc nnn ne nnn ee nen ee ne nee nen Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali Hj.

555 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 555 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT.

Putusan Nomor 555 K/TUN/20133. Jhon Indra G. Purba, SH., Kepala Sub Bagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;4. Hamid Sangadji, SP., Kepala Seksi Tanaman Pangan, DirektoratPupuk dan Pestisida ;5. Endah Susilawati, SP., Kepala Seksi Hortikultura dan Perkebunan,Direktorat Pupuk dan Pestisida ;6.

Putusan Nomor 555 K/TUN/2013. Bahwa Penggugat telah ditunjuk sebagai Penyedia untuk melaksanakan PaketPekerjaan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang (SPPBJ) No.06/PPK/PSP/V1I/2012, tanggal 22 Juni 2012;.

Putusan Nomor 555 K/TUN/2013b.

Putusan Nomor 555 K/TUN/20133. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah : Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

KDI.telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalampenyusunan keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur dansubstansi.a.

OBJEK GUGATAN TUN ADALAH KTUN YANG SAH BERDASARKAN PASAL 52AYAT (1) DAN (2) UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN40.

KDI.Vill.Gugatan TUN. Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnyamenolak Gugatan Penggugat/PT KPP.OBJEK GUGATAN TUN TELAH MEMENUHI SYARAT DAN PROSEDUR YANGBERLAKU46.

Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menolak Gugatan Penggugat/PTKPP yang menuntut pembatalan Objek Gugatan TUN karena,penerbitan Objek Gugatan TUN terbukti telah sesuai denganAAUPB. Dalam hal ini penerbitan Objek Gugatan TUN telah sesuaidengan:a.

Konawe Putra Propertindo Melawan Bupati KonaweFotokopi dari fotokopi Peninjauan Kembali Nomor : 64PK/FP/TUN/2019 Antara PT.

Lebih lanjut menurut PutusanMahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, PutusanMahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa perbuatan lelangmerupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yangbukan merupakan obyek

jasa pemerintah merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadilinya, hal mana bertentangan secara diametral dengan YurisprudensiTetap Mahkamah Agung RI di antaranya melalui Putusan Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang kemudian diikuti oleh PutusanMahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, PutusanMahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008,Putusan Mahkamah Agung

Hal inisejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, masingmasing Nomor: 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 03Desember 2008, Nomor: 189 K/TUN/2008 tanggal 24 Desember 2008.

/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 448K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah AgungNomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang menegaskan kaidahhukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yangbersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa mengenai bukti

/2000 tanggal 13 November 2000 terkait lelang pengadaan barang/jasapemerintah juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggalHalaman 146 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUNJKT30 Agustus 2001 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007tanggal 22 September 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah AgungNomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember

HS/TUN/2014/PTUN.JPR tertanggal 08 Agustus 2014 tentang Penetapan Harie Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengarketerangan saksi dari para pihak di depan persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura pada tanggal 01 Juli 2014 dalam Register Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 08 Agustus 2014, yang isigugatannya adalah sebagai berikut :1.

yang bersifat konkrit,individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

Apakahperadilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yangmenjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUUXI/2013, tanggal 3 April 2014 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa24terkait dengan putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat yang menjadi dasarpenerbitan keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten

PROV . 030 / 2014 tertanggal28 Maret 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian AntarAnggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara secara sah berlaku padatanggal 1 April 2014 sebagaimana bukti T7 dan T8 sedangkan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 31/ PUU XI / 2013, yang dibacakan tanggal 3April 2014 dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan yaitu26tanggal 3 April 2014, dengan demikian bertolak dari ruang lingkup pengujianHakim TUN yang bersifat extunc yang harus

dipegang oleh Majelis Hakim untukmenetapkan suatu perundangundangan sebagai dasar pengujian Keputusan TataUsaha Negara dan demi tegaknya asas kepastian hukum yang tidakmenghendaki pemberlakuan hukum berlaku surut (asas retroaktif), maka khususobjek sengketa a quo penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU XI / 2013, tanggal 3 April 2014 yang memberikan kewenangan kepadaPeradilan TUN untuk memeriksa dan menilai Putusan DKPP, yang dalam perkaraa quo Putusan DKPP Nomor : 12/DKPPPKEIII/2014

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;1. PT. ESA SUWARDHANA THANI, Badan Hukum Indonesia berkedudukan diEsa Sampoerna Center Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor : 198,Surabaya. Berdasarkan Pasal 12 Akta Berita Acara RapatUmum Luar Biasa Nomor : 17, tanggal 14 Agustus 2008 jo.

Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat didalam surat gugatan pada angka 4 dan 5 sebagaimana telah dikutif secara utuhdan lengkap tersebut di atas, dinubungkan dengan teori hubungan kausal antaraKeputusan TUN

dalan sengeta Tata Usaha Negara dalam hukum administrasisebagai hubungan langsung dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat dibuat suaturagaan/gambaran hubungan antara obyek sengketa ( bukti bukti T Il Intervensi 10 = T1) dengan kerugian yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut; 222222 > nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nen neeKeputusan TUN KerugianKeputusan

TUN. SBY. berkesimpulan dan berpendapatTerbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa (bukti T Il Intervensi 10 = T 1);Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak mempunyaikepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa bukti T IlIntervensi 10 = T 1, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN.

TUN.

Jakartadalam perkara gugatan Nomor : 21/G/2012/ PTUNJKT tanggal 20 Pebruari2012 berbunyi sebagai berikut : MENETAPKAN1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah): 2 Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendasarkanpenetapannya atas pertimbanganpertimbangan antara lain sebagai berikut : 1 Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Vide PutusanMA RI No. 62 K/TUN

/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang berbunyi bahwaAkta PPAT adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud Pasal 1 sub 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sehinggatidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, namun dalamhal ini pejabat tersebut bertindak sebagai pejabat umum dalam bidangperdata; 2 Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/TUN/1999tanggal 8 Pebruari 2000 bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifatbilateral

(fotocopy sesuai dengan asli);5 Bukti P5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 418K/TUN/2002 tanggal 23 Maret 2006 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia). (fotocopy sesuai dengan fotocopy); 6 Bukti P6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 536K/TUN/2003 tanggal 12 Maret 2007 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia).

2199/176/Kebon Jeruk/1983 tanggal 30Nopember 1983, tidak diterima; Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakarta No. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012yaitu karena Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan berita acara hasilpenjualan tanah antara penjual dan pembeli yang bersifat perdata yaitu jual beli, sertatidak ada unsur pernyataan kehendak (Willsvorming) dari PPAT itu sendiri, denganmerujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 62 K/TUN

Unilateral maka bukanlah merupakantindakan hukum Tata Usaha Negara yang selalu memiliki karakter sepihak; Menimbang, bahwa dengan demikian Akta PPAT tidak memenuhi unsurtindakan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, karenanya Majelis Hakim sependapat denganseluruh pertimbangan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012; Menimbang, bahwa adapun putusan Mahkamah Agung RI No. 418 K/TUN

Yurisprudensi putusan MahkamahAgung RI No.245 K/TUN/2012 tanggal 07 Agustus 2012 yangmenegaskan bahwa pencatatan peralihan hak atas tanah itu BUKANmerupakan keputusan Tata Usaha Negara.putusan Mahkamah Agung RI No.245 K/TUN/2012 tanggal 07 Agustus 2012dengan kaedah hukumnya menyatakan pencatatan peralihan hak bukanmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena itu Peratun(Penadilan Tata Usaha Negara) tidak berwenang memeriksa perkara arEquoc.

TIDAK merupakan keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana juga ditegaskan oleh Yurisprudensi putusan MahkamahAgung RI No.245 K/TUN/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang menyatakanbahwa pencatatan peralihan hak BUKAN keputusan Tata Usaha Negara,dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksaperkara tentang pencatatan peralihan hak, maka Pengadilan Tata UsahaNegara tidak berwenang secara absoulut untuk memeriksa dan mengadiligugatan Penggugat.Beberapa Yurisprudensi putusanputusan Mahkamah

34 dari 61 halaman, Putusan No. 18/G/2016/PT UNSRGPutusan Mahkamah Agung RI No.445 K/TUN/2005 tanggal 3 April 2009yang kaedah hukumnya menyatakan sengketa kepemilikan harusditetapkan terlebih dahulu pihakpihak yang berhak atas tanah tersebutmelalui peradilan umumPutusan Mahkamah Agung RI No.82 K/TUN/2009 tanggal 26 Juniu 2010yang kaedah hukumnya menyatakan bahve alasanalasan kasasi tersebuttidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi/Judex factie tidak salahdalam penerapan hukum, yaitu karena

Bukti inilah yang menjadi dasar yang kuat danjelas, permasalahan tersebut merupakan perbuatan Tergugat yangmerupakan Pejabat TUN, oleh karenanya kewenangan PengadilanTata Usaha Negara untuk menyelesaikannya bukan kewenanganPengadilan Negeri;Surat Kuasa dari Ny.

No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993; Reg. No. 41 K/TUN/1994, tanggal 19November 1994; dan Reg.

TUN. JKTKetentuan Dalam UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, bagian IV.

TUN.

2016 dan undangan tersebut telah dihadiriPENGGUGAT bersama sama dengan Kuasa Hukumnya sebagaimanatelah mengisi Pormulir Bertamu tertanggal 23 Desember 2016 yangHalaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN Btmmana pada Pertemuan tersebut PENGGUGAT telah menjabarkan semuaDokumen Legal Standing Penerima Pelaksanaan Putusan MahkamahAgung untuk dilaksanan sebagaimana mestinya dalam Amar PutusanPutusan nomor 15/G/ 2014 / PTUNTPI, Jo nomor 137 /B/ 2015 /PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K / TUN

Bahwa apabila Pihak Otorita Batam / BP Batam tidak melaksanakansecara Patut Amar Putusan nomor 15 / G/ 2014 / PTUNTPI, Jo nomor137 /B/2015/PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN, / 2015.

Maka TimbulUang Paksa / Dwangsom sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah Persatu Hari) adalah Perbuatan Melawan Hukum, Bahwa selanjutnyaPENGGUGAT telah melayangkan surat kepada Pihak Otorita Batam / BPBatam tertanggal 10 Januari 2017 agar melaksanakan Amar Putusannomor 15 / G/ 2014 / PTUNTPI, Jo nomor 137 / B / 2015 / PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN / 2015.10.

Yang mana inti dariGugatan tersebut adalah mempersoalkan agar Pihak Otorita Batam / BPBatam TIDAK MENYIMPANG DALAM MELAKSANAKAN / MEMATUHIAmar Putusan nomor 15 / G / 2014 / PTUNTPI, Jo nomor 137/B/2015 / PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN / 2015.11. Bahwa adapun Amar Putusan nomor 15 / G / 2014 / PTUNTPI,Jo nomor 137 / B/ 2015 / PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K / TUN / 2015.adalah sebagai Berikut :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya2.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa jelas dan terang gugatan Penggugat dalam perkara aquo kurangpihak (plurium litis consortium), Sebagaimana isi gugatan Penggugatdalam posita angka 8, 9, 10, 11 dan 12, dimana Penggugat mendalilkangugatannya dengan menyebutkan BP Batam tidak menjalankan putusanPTUN tanjungpinang Nomor 15/G/2014/PTUN.TPI jo Nomor137/B/2015/PT.TUN.MDN jo nomor 27K/TUN/2016.