Selain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.103 K/TUN/1998, hal tersebut juga sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 318 K/TUN/2000, dimana Mejelis Hakimmempertimbangkan bahwa Tergugat mengetahui Surat KeputusanMenteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang membatalkansertifikat sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II sedangdisengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 072/G.TUN/1998/PTUN.JKT. Jo.

/1998 dan Yurisprudensi MARI No. 318 K/TUN/2000, makajelas tentang pelaksanaan sebuah putusan PTUN adalah harus menunggusebuah obyek perkara memiliki kekuatan hukum tetap, maka secara hukumjelas keputusan Tergugat No.

Nomor: 149 K/TUN/2008tanggal 08082009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkracht Van Gewijsde), sedangkan terhadap perkara Nomor: 338/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST dimana Tergugat ic.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal08082009, sdr. Dindin Maulani dan Firyamanzuri, SH., selaku kuasahukum PT. Permorin mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat HakGuna Bangunan No.355/Gambir atas nama PT.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal 08082009, dimana PT. Djabesmen selaku Tergugat IIIntervensi dipihak yang dikalahkan, maka harus mematuhi amar putusantersebut.

Soegito Sastroatmodjo (Pensiunan PNS)adalah jelasjelas perkara TUN, karena agar Penggugat berhak atasmanfaat pensiun tersebut harus terdaftar dan tercatat dalam SK No.882.2/18567/1989 tanggal 30 Oktober 1989 jo. No.C.010866/KEP/KC17/A/95 tanggal 1 September 1995 yang diterbitkanoleh Badan Kepegawaian Negara.Bahwa dalil Tergugat Ill sebagaimana disebut diatas sesuai denganPasal 16 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai DanPensiun Janda/Duda Pegawai jo.

Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TataUsaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atauPejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa bila disimak dan dicermati, objek gugatan dari Penggugatadalah ; pada prinsipnya yang menjadi permasalahan adalah sengketa yangtimbul karena dikeluarkannya Keputusan TUN

berupa surat keputusan pensiun dan atausurat penetapan penyesuaian pensiun pokok pegawai atas nama SoegitoSastroatmodjo (alm) yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara.Menimbang, bahwa surat keputusan pensiun dan atau surat penetapanpenyesuaian pensiun pokok pegawai atas nama Soegito Sastroatmodjo (alm)menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang

bersifat konkrit, individual dan finalsehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Hal mana surat keputusan pensiun dan atau surat penetapan penyesuaian pensiunpokok pegawai atas nama Soegito Sastroatmodjo (alm) dimaksud telah memenuhipersyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN yangmeliputi :Penetapan tertulis;Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;Berisi tindakan hukum TUN;Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;a fF eo Ny =Bersifat

, bahwa dengan demikian surat keputusan pensiun dan atau suratpenetapan penyesuaian pensiun pokok pegawai atas nama Soegito Sastroatmodjo(alm), yang termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN, menurut pendapat majelis Hakimpembatalanya harus dilakukan di Pengadilan Tata usaha Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka MajelisHakim menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat III dan Turut Tergugat II tentangkompetensi

PERKARA TUN TERHADAP SHM NO. 1130, NO. 1131 danNO.1146 ;Bahwa setelah sertipikatsertipikat Penggugat dan Penggugat Ilditerbikan pada tahun 1997 (setelah 10 tahun diterbitkan), Ir.Halaman 11 dari 74 Halaman Putusan Nomor :08/G/2014/PTUNSRGKistranggono pada tgl. 09 November 2007 mengajukan Gugatan kepadaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dalam perkara No. 97/G/2007/PTUNBDG jo No.150/B/2008/PT.TUN JKT jo No. 363 K/TUN/2008 (Selanjutnya disebutperkara

Kistranggono, sehingga memintaagar SHM No. 1130/Babakan dan SHM No. 1131/Babakan, serta SHMNo. 1146 tersebut dibatalkan ;0PERKARA TUN NO. 363K TIDAK MEMBATALKAN PERALIHAN HAKSHM NO. 1130, 1131 DAN 1146 ;Bahwa putusan perkara No. 97/G/2007/PTUNBDG yang dikuatkanputusan Mahkamah Agung RI No. 363 K/TUN/2008, Majelis Hakimmengabulkan gugatan Ir Kistranggono, dengan amar yang intinya antaralain membatalkan sertipikatsertipikat antara lain SHM No. 1130, SHMNo.1131 dan SHM No. 1146, serta mencabut dan mencoret

dari bukutanah sertipikatsertipikat tersebut ;Dalam perkara TUN No. 363K tersebut, tidak ada amar putusan yangmenyatakan membatalkan tentang peralinan hak dan pendaftaranperalihan hak atas tanah No. 1130 dan 1131, serta No. 1146 tersebut danmenyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana diputuskan dalam bultirkesatu dan kedua obyek sengketa ; ne 2c ene none enoneBahwa pada tanggal 21 Februari 2014, Penggugat II telah mengajukanupaya hukum peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI No.363 K/TUN

TUN. JKT2007 diluar jam dinas di Rumah Praktek Kebidanan Endang, yaitusebagai sopir, dan juga menanamkan modal;Seiring dengan berjalannya waktu usaha semakin maju. Banyaksaingan bisnis yang mengancam misalnya :V.PETITUMMengancam menutup tempat praktek Bidan Praktek MandiriEndang, tanpoa alasan jelas.

TUN. JKTMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormatberkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor:062/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014)c.

TUN.

TUN. JKTpernikahan secara agama (siri) pada tanggal 28 Februari 2008 dengan sdr.Suparlan sebagai istri kedua. Padahal pada saat menikah denganPenggugat, sdr. Suparlan masih memiliki istri sah bernama Sunarmi danmemiliki 2 orang anak. Perbuatan tersebut diakui Penggugat pada poin 12dalam BAP tanggal 21 Maret 2013;Bahwa Penggugat menyebutkan: PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka6 PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah danmartabat PNS.

99 K/TUN/2013

No. 99 K/TUN/2013Genukwatu No. 70 tertulis atas nama Asiyah b. Girah dengan Persil No. 46 Kelas D IIseluas 640 m2, Persil No. 184 Kelas D II seluas 4.650 m2 dan Persil No. 184 KelasD II seluas 1.340 m*. Seluruh Persil Letter C No. 70 tersebut terletak di Dsn.Sumbersari, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

No. 99 K/TUN/2013ga Abd.hani Cs.

No. 99 K/TUN/20132011. Berdasarkan pasal 55 (lima puluh lima) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Surat Edaran Makamah Agung Nomor 2Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

No. 99 K/TUN/201322adilakukan Majelis Tingkat Pertama dalam menentukan adanya eksepsikewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

No. 99 K/TUN/201324Pemohon Kasasi Pembanding / Penggugat tidak perlu mengajukan pembuktiansecara tertulis maupun mengajukan saksi. Dimana pembuktian tersebutmenguras banyak energi, pikiran dan biaya.

TUNMDN jJunctoKasasi Nomor241K/TUN/2003 Juncto Peninjauan Kembali Nomor29PK/TUN/2005yang dimenangkan Hernie, telahditolak seluruhnyadalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2005/PN.TK tanggal 17 Januari 2006juncto Putusan Banding Nomor 08/Pdt/2006/PT TK., diputus tanggal31 Juli 2006 (inkracht van gewijsde) yang amarnya menolak gugatanPenggugat/Hernie dengannebis in idem, dengan pertimbanganhukumnya: Bahwa Tergugat II/BPN Kota Bandar Lampung yang menjadi saksiahli dalam perkara tersebut menegaskan bahwa Sertifikat

Bahwa ditolaknya Hak Guna Bangunan Nomor 275/T atas namaHernie dan Putusan Tata Usaha NegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL juncto Nomor 78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor241K/TUN/2003 juncto Peninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005dengan nebis in idem bukti nyata persengketaan tanah antaraSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T atas nama Herniemelawan Sertifikat Hak Milik Nomor 336/T atas nama Penggugat dankawankawan/Hindun dan kawankawan telah selesai dan tuntasdimenangkan Penggugat dan kawankawan

Bangunan Nomor 275/TYanti/Tergugat IV ke Husni/Tergugat ,Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T yang telah ditingkatkanmenjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1394/T atas nama Tergugat I, PutusanTata Usaha NegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL juncto Nomor78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor 241K/TUN/2003 junctoPeninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005,PEN Nomor01/PEN.EKS/2009/TUN' ditolak seluruhnya dalam perkara Nomor38/Pdt.G/2009/PN.TK tanggal 15 April 2009 juncto Putusan bandingNomor 04/Pdt/2010/PT.TK

Bahwa Akta Hibah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T dari Hernieke Yanti/Tergugat IV, Akta Jual Beli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor275/TYanti/Tergugat IV Ke MHusni/Tergugat , Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 275/T yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat HakMilik Nomor 1394/T atas nama Tergugat I, Putusan Tata UsahaNegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL Juncto Nomor78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor 241K/TUN/2003 junctoPeninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005,PEN Nomor01/PEN.EKS/2009/TUN

Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 29/PK/TUN/2005 dan berdasarkan penetapan eksekusi dariKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor01/PEN.EKS/2009/PTUN;3.

Syarat Individual telah terpenuhi karenaKeputusa TUN aquo ditujukan kepada Penggugat sebagai perangkat DesaLatampu; Bersifat final, diartikan kKeputusan tersebut sudah definitif, kKeputusanyang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain,karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Syarat ini terpenuhikarena Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat tidak perlu mendapatpersetujuan dari Camat ataupun Bupati sebagai atasan Tergugat.V.

Bahwa walaupun Tergugat berwenang telah mengeluarkan Keputusan TUN aquo, namun Keputusan TUN tersebut tidak memenuhi syaratBerhenti danPemberhentian Perangkat Desa atau Penggugat. Jika merujuk pada pasal 53ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, danpasal 5 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang padapokoknya menyatakan syarat Pemberhentian perangkat desa harus memenuhisyarat;a.

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN aquo selainKeputusan TUN tidak memenuhi syarat Pemberhentian, Tergugat juga tidakmemenuhi PROSEDUR PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA seperti yangdiatur dalam pasal 5 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negerinomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa yaitu Tergugat tidak menyampaikan keputusan kepada camat dalamwaktu 14 hari.

Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadiobyek gugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No. 28TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIHDAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME pasal 3 asasasasumum penyelenggaraan pemerintahan yaitu; Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas DanAkuntabilitas. Terhadap pelanggaran asasasas yang dilakukan oleh Tergugatdapat diuraikan sebagai berikut;a.

Dalam perkara aquo Keputusan TUN yang dikeluarkanTergugat jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.13.

466 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 466 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MUHAMMAD ISHAK, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di JalanPadat Karya Nomor 12, RT. 005/RW.003, Kelurahan Sungai Beliung,Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, pekerjaan pensiunan PegawaiNegeri Sipil;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:1.

Putusan Nomor 466 K/TUN/2012Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Terbanding/TergugatTergugat IIIntervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dengan Data Yuridis berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal

Putusan Nomor 466 K/TUN/2012demikian bilamana obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang manaPenggugat mengetahui pada saat Penggugat akan mengurus permohonanpeningkatan Hak Milik Tanah Penggugat pada Tanggal 6 Desember 2010, dimanaPihak Penggugat menyatakan dengan lisan bahwa tanah Penggugat bermasalah dantumpang tindih dengan pemegang obyek sengketa, maka beralasan secara hukumgugatan ini diajukan karena masih dalam tenggang waktu 90 hari;8.

Putusan Nomor 466 K/TUN/2012dimanakah batasbatas tanahnya?, dan berbatasan dengan tanahtanahsiapakah? Dan dimanakah letak tanahnya ?, bahwa oleh karena itu surat hibahdibawah tangan yang menjadi dasar penerbitan sertipikat yang menjadi obyeksengketa a quo adalah cacat hukum dan tidak berguna dan berhargasesuai dengan hukum yang berlaku; Bahwa karena surat hibah dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum,maka Hj.

Putusan Nomor 466 K/TUN/2012Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dandibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd./ ttd./H. Yulius, SH. MH. Dr.H.Supandi, SH. MHum.ttd./Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH. MS.Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai Rp. 6.000, ttd./2.

cacat formil dan materiil sehingga surat kuasa khusus tidaksah dan mengakibatkan gugatan Penggugat adalah gugatan yangmelawan hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Peradilan TUN besertaperubahannya, diatur yaitu).

peradilan TUN, keputusan deklaratif ini telahdipersoalkan.

Bahwa dari segi subjek gugatan dalam perkara ini, gugatandialamatkan kepada pejabat TUN yang tidak memiliki kapasitasuntuk digugat (error in persona) dalam mengajukan gugatan,sebab objek gugatan adalah bersifat Keputusan Deklaratif danyang bertanggung jawab atas keputusan TUN objek sengketaadalah pejabat/badan TUN yang mengeluarkan keputusankonstitutif;Sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 4, oleh karenaKeputusan Bupati Nomor 188.46/235/DPMD/2021, Tanggal 29Juni 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan

KeputusanHalaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor: 10/G/2021/PTUN.BJMyang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab PejabatPemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifatkonstitutif, maka yang seharusnya menjadi Subyek gugatan dalamperkara ini adalah keputusan pejabat/obadan TUN yang bersifatkonstitutif sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat adalahgugatan TUN yang error in persona;6.

Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa Bukan MerupakanObjek Gugatan TUN;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objeksengketa bukan objek gugatan TUN sebab merupakan keputusan deklaratifyang menindaklanjuti keputusan konstitutif dari pejabat/obadan TUN di bawahBupati Tanah Bumbu dan merupakan pencatatan atau peresmian semata yangmerupakan perintah Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten TanahBumbu Nomor 11 Tahun 2018;Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata UsahaNegara

105 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 105 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:HERLINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SamRatulangi, Nomor 89, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, KotaKendari, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1 MUSTARING LIN ARIFIN, S.H.;Z IBRAHIM, S.H.;3 NUR RAMADHAN, S.H. M.H.

Putusan Nomor 105 K/TUN/2013keabsahannya, padahal pembuktian tentang kebenaran kepemilikan adalahmerupakan perkara perdata yang menjadi kompetensi absolut di Pengadilan Negeri;3.

Putusan Nomor 105 K/TUN/201314Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas sangat keliru dan tidakberdasar hukum sebab penerbitan sertipikat Nomor 01611 atas namaTergugat penerbitannya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan olehundangundang mengenai pendaftaran dan pemberian hak atas tanah;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar yang menyatakan............

Putusan Nomor 105 K/TUN/201316MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HERLINA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 11 April 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H., MHum., Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H.M.

Putusan Nomor 105 K/TUN/2013

Merit kepada Tergugat (BAPEK) untuk mem berikan surat Meputusan pensiun kepada Widodo Edy BudiantePengaugat);oe Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 10PK/TUN/2008RC >,we tanggal 25 Agustus 2008 jo putugan Mahkamah Agung Nomor. 192K/TUN/2005 tanggal 4 Mei i 2006 jo putusan Pengadilan TinggiesDiag Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 87/G/PT>TUN.JKT tanggal 3 Desember 2003; Ss9.

Budianto tertanggal 17 Oktober 2002 ; RdSS &y Menimbang, bahwa terhadap objek sense diatas, sesuaiYof dalil gugatan Penggugat dan penelusuran betkas perkara in active padaS Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta oleh Majelis Hakim diperolehb> wrfakta bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah diajukan Penggugat diRO ergy Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam register Perkara Nomor: 87/G/2003/PT.TUN.JKT eo diputus tanggal 3 Desember 2003 jo. rueKasasi Mahkamah nai Nomor : 192 K/TUN

Putusan Peninjatian KembaliMahkaryah Agung Nomor : 10 PK/TUN/2008 tanggal 25 5 Agustus 2008 yangoO Stela mempunyai kekuatan hukum tetap (in racy olen karenanya tidakSof dapat diajukan kembali ke Pengadilan; &ae seS Menimbang, bahwa berdasarkantf pertimbangan hukum di ataserce dengan demikian Gugatan Pengguda in litis haruslah dinyatakan tidakCs oeXY diterima atau tidak berdasar dengan alasan gugatan Penggugat tersebuttidak didasarkan pada alasan alasan yang layak ; sSeMenimbang, bahwa oleh karena

Bersifat KonkretKarena Objek Gugatan TUN yang diputuskan dalam Keputusan TataUsaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan, dalam hal ini berbentuk sertipikat yang dalam hal inipenerbitan sertipikat adalah Tindakan Pemerintah yang jelas untukmemberikan Hak kepada Kanandia lrawan sebagai Pemegang Hakatas Tanah;b.

Objek Gugatan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorangatau Badan Hukum Perdata;Karena dalam hal ini sertifikat melahirkan akibat hukum, yaitumenimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat yaitu Ungi.Bahwa diketahui dalam hal ini seluruh Objek Gugatan TUN hanyamenimbulkan hak kepemilikan bagi pemilik Sertipikat saja yaitu Ungi,namun akibat hukumnya telah berimbas kepada Penggugat yangmana Penggugat sebagai pemilik sah yang menguasai tanah tersebuttidak dapat menerbitkan Sertipikat atas tanah

UPAYA ADMINITRATIF GUGATAN DAN TENGGANG WAKTU;5.Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan TUN dalamperkara ini adalah didasarkan pada pemberitahuan Surat yangdisampaikan oleh Sdri.

Indrarini Sawitri, SH.Bahwa sebelum adanya pengajuan Gugatan atas Obyek Gugatan TUN,perlu ada upaya administratif atas Obyek Gugatan TUN, untuk memenuhipersyaratan sebagaimana sesuai dengan ketentuan yaitu: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 berbunyi: Tenggangwaktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima

/1992, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 101K/TUN/2014 dan PutusanNo.02/G/2013/PTUNJKT diketahui bahwa kriteria Asas Kecermatanadalah sebagai berikutIndikator dari asas kecermatan adalah BadanHalaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUNSRG.atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuatKeputusan TUN dengan terlebih dahulu mencari gambaran

tersebut, sangat jelas berlaku bagi masyarakat (subjekhukum), yang dalam hal ini menerima akibat hukum daripada ObjekGugatan tersebut termasuk juga termasuk PENGGUGAT in casu,Halaman 12 dari 108 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.Mdosebagai orang per orang, Warga Negara Indonesia yang mempunyaikepentingan hukum pada Keputusan TUN tersebut;ll.

: 34/G/2020/PTUN.Mdosemestinya Tergugat berkewajiban memberikan keputusan dan/ataupenetapan dan/atau sekurangkurangnya jawaban dan/atau tanggapanatas upaya administratifkeberatan terhadap Objek Keberatan yangadalah merupakan Keputusan TUN tersebut, paling lama atau selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, maka dengan diajukannya gugatanoleh Pengugat pada tanggal 16 September 2020 terhadap ObjekGugatan yang merupakan Keputusan TUN tersebut, semestinya masihdalam waktu dan/atau memenuhi jangka waktu

Terhadap Alas Hak dan Kepentingan Pengqugat1) Bahwa kepentingan PENGGUGAT sangat jelas dirugikan atas penerbitanObjek Gugatan yang merupakan Keputusan TUN tersebut, sehinga dasarPENGGUGAT untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadapKEPUTUSAN TUN yang merupakan Objek Gugatan dalam Perkara aquo, telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 Ayat 1 Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangtertuang sebagai berikut: orang

(kurang lebih lima ribu enam ratus delapan belas meter persegi),yang diatasnya telah diterbitkan Objek Gugatan yang merupakanHalaman 44 dari 108 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.MdoKeputusan TUN oleh Tergugat, semestinya Tergugat dalammenerbitkan Objek Gugatan yang merupakan Keputusan TUNtersebut haruslah menjalankan prinsip keterbukaan sesuai denganasasasas umum Pemerintahan yang baik yaitu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10Nopember 1994, jo.

Kalau) yang mengeluarkankeputusan TUN tidak bersedia mencabut keputusan TUNyang bersifat individual dan konkrit maka untukmembatalkan keputusan TUN tersebut harus7~ melaluipengadilan TUN karena untuk membatalkan keputusanTUN yang bersifat individual adalah mutlak menjadikompetensi absolut peradilan TUN ;Walaupun pejabat TUN belum mencabut' keputusan TUNyang dikeluarkan dihubungkan dengan permohonanpenciutan yang diajukan oleh PT.

Jadi berdasarkan hal9899tersebut didalam ketentuan peradilan TUN sebuahkeputusan TUN bukan hanya yang bersifat tertulissaja tapi juga tidak tertulis.

ada sebelum ada kontrak yaitu keputusanTUN yang memberikan wewenang kepada pihak pihak untukberkontrak kepada salah satu developer dalam hal iniharus ada Keputusan TUN.

Keputusan TUN seperti itudikatakan underline. Tetapi disamping itu dalampelaksanaan kontrak supaya kegiatan bisa dilaksanakanmaka ada keputusan TUN baru berupa keputusan ini,keputusan ini, barangkali keputusan yang disebutkanmengenai penetapan luas wilayah sesuai kontrak. Dalamkontrak sebenarnya sudah ada penetapan luas wilayahtapi diperkuat keputusan TUN.

Ini sebenarnya termasukkeputusan TUN yang sangat erat hubungannya dengankontrak tadi, ia lahir merupakan satu kesatuan kontrak.Dalam kontrak sudah ik terjadi pengurangan, agarterjadi kegiatan diwilayah pengurangan maka harus adaSK TUN supaya dapat mencapai kemakmuran rakyat.

/2004 / K/TUN/2004 tanggal 04Mei 2006, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapatdttaksanakan berdasarkan Surat Keterangan NomorPTUN.PTK.4T.02JO632/2007 tanggal 25 September 2007.Dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor354 520.141.12009 tanggal 08 Desember 2009 tentang PemberianHak Milik Atas Nama J.

Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat tidak berhak atasSertifikat tanah Hak Milik Nomor 2119/ Kelurahan Batu Layangkarna Sertifikat tersebut telah dibatalkan berdasarkan Putusan KasasiMahkamah Agung Nomor 358 K/TUN/2004 tanggal 04 Mei2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaanpembatalan Sertifikat Hak Milik 2119/kelurahan Batu Layang telahdilaksanakan.4.

terakhir tercatatatas nama : Perempuan Dokter MHajjah Any Rochani telah dibatalkanberdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan registerperkara Nomor : 14/G/PTUNPTK/2003 tanggal 20 Agustus 2003 Jo. putusanperkara Nomor : 12/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2004 Jo. putusanperkara Nomor : 358 K/TUN/2004 tanggal 4 Mei 2006 yang telah berkekuatanhukum tetap..

FRANS APIT OPOK dan terakhir tercatat atas nama : MAHENDRAJAYA Sarjana Ekonomi, Magister Managemen merupakan pelaksanaanputusan Pengadilan perkara Nomor : 14/G/PTUNPTK/2003 tanggal 20Agustus 2003 Jo. putusan perkara Nomor : 12/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 3Maret 2004 Jo. putusan perkara Nomor : 358 K/TUN/2004 tanggal 4 Mei 2006yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada perbuatan melaanhukum yang dilakukan oleh Tergugat III..

telahdibatalkan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 358K/TUN/2004 tanggal 04 Mei 2006, yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap.Bahwa Pembatalan Sertifikat Hak Milik 2119 / Kelurahan Batu Layangpun sudah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorBadan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 02Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008.1.

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa sertifikatpendidik hanya merupakan pengakuan terhadap profesi guru.Selain itu, perlu. dipahami oleh Penggugat bahwa bagaimanapun juga,keputusan Pejabat TUN masih tetap berlaku selama belum ada pembatalandari Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, keputusan Kepala DinasHal. 16 dari 31 Hal.

Jika ada ketidaksepahamanPengugat terhadap keputusan Pejabat TUN tersebut, sahsah saja Penggugatmengajukan gugatan terhadap keputusan dimaksud. Namun demikianPenggugat tetap harus melaksanakan keputusan Pejabat TUN tersebut.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalahmasalah Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugatdilakukan oleh tindakan Tergugat dan Tergugat II, yaitu tindakan tidakmelaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor67/G/2012/PTUN.Smg. jo Putusan PT TUN Nomor : 57/B/2013/PT.TUN.Hal. 25 dari 31 Hal.

Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.67/G/2012/PTUN Smg. jo Putusan PT TUN Nomor : 57/B/2013/PT TUNSby jo Keputusan MARI Nomor : 411 K/TUN/2013. yang telahberkekuatan hukum tetap dapat diketahui bahwa dalam amar putusanakhir perkara tersebut (banding dan kasasi) sama sekali tidakmengandung unsur perintah apapun terhadap Tergugat ataupunTergugat Il yang mewajibkan Tergugat ataupun Tergugat II harusmelakukan tindakan tertentu.

Jo nomor : 411 K/TUN/2013. yang memutuskan padapokoknya :Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.b.

Permohonan kasasiyang diajukan Penggugat, telah ditolak denganputusan Mahkamah Agung tanggal 15September 1998 nomor 89/TUN/1996 nomor33/B/1995/PT.TUN.JKT.

Selain Yurispudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 terdapatYurisprudensi diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya :1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 K/TUN/1999tanggal 30 Agustus 2001;2. Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005;3. Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;4. Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;5.

Dengan demikian Tergugatadalah pihak yang berdasarkan wewenangnya mengeluarkan suatu KTUN yangkemudian disebut sebagai objek sengketa TUN.Halaman 23 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.Dalam menentukan Badan atau Pejabat TUN menjadi Tergugat dalamsengketa TUN, perlu terlebin dahulu untuk diperhatikan jenis dari wewenangBadan atau Pejabt TUN pada waktu mengeluarkan keputusan TUN, apakahatribusi, pemberian kuasa (mandat), atau pelimpahan wewenang (delegasi).Sehubung dengan Surat Penunjukan Penyedia

Bahwa atas objek gugatan TUN yang diajukan dalam suratggatan dibat oelh PPK yang ditetapkan melalui Keputusan KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan SelakuPengguna Anggaran Nomor : 6 00/001.1/DPUTR tentangPenetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang Kota Tarakan;3.

Bahwa Objek Gugatan bukanlah merupakan objek TUN;Halaman 62 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.2. Bahwa Pengadilan TUN Samarinda tidak berwenang dalammengadili perkara a quo;3. Bahwa gugatan penggugat kabur/obscuur libel4.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/TUN/2020tanggal 22 Februari 2020 Jo.

PerkaraNomor 61 K/TUN/2020 Jo. Nomor 190 B/2019/ PT.TUN.JktJo.

Perkara Nomor 61 K/TUN/2020 Jo. Nomor190 B/2019/PT.TUN.Jkt Jo.

216 K/TUN/2021 tanggal 13 Juli 2021 dariInformasi Perkara Mahkamah Agung RepublikIndonesia (fotokopi Sesuai dengan print out);: Buku.

(PK) Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Peninjauan KembaliNomor: 52 PK/TUN/2021, yang pada pokoknya pada PutusanPeninjauan Kembali Nomor: 52 PK/TUN/2021 Menolak permohonanHalaman 143 dari 153 halaman Putusan Nomor: 210/G/2021/PTUN.JKTPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Tn.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor18/SKK/TUN/II/20 Tanggal 25 Februari 2020 ;Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;Halaman 2 dari 102 Halaman Putusan No. 7/G/2020/PTUNKPGPengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; 200Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2020 yang telahdiperbaiki pada tanggal 26 Februari 2020 ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor : 7/PENDIS/2020/PTUN.KPG tanggal 6 Februari 2020 tentangPenetapan Lolos Dismissal ; 0 200022220 2007Telah membaca

Oleh karena Penggugat bukan pihak yang ditujuoleh Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi objeksengketa ini, maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari tersebutdihitung sejak ia mengetahui adanya Surat Keputusan TUN tersebut ; RE PEN TIN GAN 9 eesesccscn nsec i RTCBahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor. 5 Tahun1986 Jo.

UU No.9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negaramenjelaskan bahwa Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukanHalaman 7 dari 102 Halaman Putusan No. 7/G/2020/PTUNKPGgugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikeputusan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan Batalatau Tidak Sah dengan atau tanpa disertakan tuntutan ganti rugi danatau rehabilitas ; Pasal 53 (2) Alasanalasan yang dapat digunakan dalam

Apabila ditambahkan dengan Harga Tanah saat ini adalah sesuaidengan NJOP + Rp. 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) per meter. =10.000.000 x 290 M2. adalah senilai Rp. 2.900.000.000, (DuaMiliyard Sembilan Ratus Juta Rupiah) ;Maka sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan gugatanini ke Pengadilan TUN Kupang untuk memperjuangkan KepentinganPenggugat yang telah dirugikan dengan terbitnya obyek gugatantersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

411 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 411 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PERMENAS LAMMA KOLLY, SE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Alor, beralamat di RT.02/02, Kelurahan KalabahiTimur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;Selanjutnya memberi kuasa kepada: FILMON MIKSON POLIN, SH.MH,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan GangDamai

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012Pimpinan Cabang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga atau Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakanamanat musyawarah cabang sehingga partai tidak berjalan sesuaidengan fungsinya. Pasal 23 ayat (2) butir 2.3 Anggaran RumahTangga menegaskan bahwa Kewenangan Pemberhentian Pimpinansebagaimana dimaksud butir 1.2. diatur sebagai berikut : untuk DewanPimpinan Cabang dilakukan oleh Rapat Dewan Pimpinan HarianDewan Pimpinan Cabang.

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012dalam usulan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Alor atas nama Permenas Lamma Kolly, S.E ;f.

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : PEM:171.2/264/II/2011 tanggal 23Agustus 2011, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor MasaJabatan Tahun 20092014 atas nama Permenas Lamma Kotty, SE.

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2013 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agungyang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,H. Yulius, SH.MH dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS.