Tidak mendaftarkanAkta Nomor 28 ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.3.

Notarisdi 3akarta ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.1. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 19, 20, 21telah mengungkapkan dalildalil tentang Para Tergugat yang tidakmendaftarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 tertanggal20 Maret 2014 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H.

Para Tergugattelah wanprestasi kepada Para Penggugat dan selanjutnyamenuntut pembayaran sejumlah uang kepada Para Tergugat,karena Akta Nomor 28 tersebut tidak ada menentukan kewajibanPara Tergugat kepada Para Penggugat untuk mendaftarkan AktaHal. 45 Putusan No.719/PDT/2016/PT.DKINomor 28 aquo ke Kementerian Hukum dan HAM RepublikIndonesia.4.

Pelaksanaan Akta Nomor 32 (ii).Pelaksanaan Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2014 dan (iii).Tidak mendaftarkan Akta Nomor 28 ke Kementerian Hukum danHAM Republik Indonesia, yang dituduhnkan Para Penggugat dalamangka 24 posita gugatan Para Penggugat, oleh karenanya sesuaidengan prinsip tiada wanprestasi tiada ganti rugi, maka tuntutanpembayaran ganti rugi materiii Para Penggugat sangat tidakberalasan dan tidak berdasar.b.

Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014 belum didaftarkan oleh para Tergugatkepada Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesiaoleh karenanya Akta tersebut dengan segala isinya menjadi batal demihukum.2. Karena Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014 batal demi hukum makapenggantian kepengurusan PT.

Hamparan PerakNababan , 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Nomor: SX/2010 Dit Intelkam tanggal 13 Oktober 2010 yang dikIntelkam Polda Sumut, 1 (satu) lembar Surat Tanda TeriPemberitahuan Nomor: STTP/81/X/2010/Dit Intelkam, Jfotocopy keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi RI NAHU19736.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan BadPerseroan tertanggal 19April 2010 yang dikeluarkan Direktur Jenderal AdministUmum Menkum Ham RI, 1 (satu) lembar fotocopy DireBantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI NomSAP

/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang ditanda tanganiAdministrasi Perizinan Direktur Pengumpulan dan PengDana Sosial, 1 (satu) lembar fotocopy Direktorat JenderJaminan Sosial Kementerian Sosial RI Nomor: 726/PPSDtanggal 16 Juli 2010 yang ditanda tangani Kasubdit AdrPerizinan Direktur Pengumpulan dan Pengelolaan Sumi1 (satu) lembar fotocopy Direktorat Jenderal Bantuan dKementerian Sosial RI Nomor: 684/PPSDSSAP/VII/2010Kab.

dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telahdiumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009,Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahanAnggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yangdibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang PenerimaanPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatatdalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

dimuatdalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH,Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahanAnggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan PemberitahuanPerubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database SistemAdministrasi Badan Hukum Kementerian

Akta Perdamaian No. 5/Pdt.G/2018/PN Klaseratus dua puluh lima rupiah), yang tercatat dalam Daftar NominatifPengadaan tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar Nomor 121/Peng18.01/P2T/VIII/2016 tanggal 17 Juni2016, pada nomor 38, atas nama Diaman Yusuf, yang telah dititipkanoleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q.Direktorat Jenderal Bina Marga c.q.

Bahwa penyerahan uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) tersebut dilakukan oleh Tergugat setelah Tergugat mengambiluang ganti kerugian yang telah dititipbkan oleh Kementerian PekerjaanHal. 3 dari 6 hal. Akta Perdamaian No. 5/Pdt.G/2018/PN KlaUmum dan Perumahan Rakyat c.q.

Kantor Cabang Indramayu
Turut Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi Kanwil Jawa Barat cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu
3.Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Jakarta cq Kantor Wilayah (cabang) Cirebon

Bahwa awalnya anak Penggugat bernama INDOTANG mendaftartes CPNS di Kementerian Hukum dan Ham Sultra untuk mengisiformasi pegawai Lapas pada tahun 2017, akan tetapi anakPenggugat tidak lulus tes akademik, kemudian pada hari Rabupertengahan bulan Oktober 2017 Tergugat menghubungiPenggugat melalui telepon dan ia mengatakan bahwa ia sudahdapat pengurus yang dapat meluluskan anak Penggugat diKementerian Hukum dan Ham Sultra tetapi Penggugat harusmenyiapkan dana untuk biaya pengurusan.2.

Konawe Selatan danwaktu itu mereka menginap di rumah Penggugat, selanjutnyaTergugat memperkenalkan kepada Penggugat bahwa Tergugat IIadalah orang yang akan mengurus anak Penggugat agar bisalulus CPNS di Kementerian Hukum dan Ham Sultra, danpenjelasan Tergugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat II.3.

Pada tanggal 14 Januari 2018 sejumlah Rp 9.000.000,(sembilan juta rupiah), penyerahan dilakukan dengan caraanak Penggugat bernama INDOTANG transfer uang keHalaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT KDI9.3.5.4.5.5:5.6.5.7.5.8.5.9..10.rekening Tergugat Il untuk pembayaran Penempatan Tugasdi Kementerian Hukum dan Ham Sultra .Pada tanggal 14 Januari 2018 sejumlah Rp 4.000.000,(empat juta rupiah), penyerahan dilakukan dengan cara anakPenggugat bernama INDOTANG transfer uang ke rekeningTergugat

Konawe Selatan untuk pembayaranperbaikan SK CPNS INDOTANG di pusat.Bahwa setelah Penggugat menyerahkan sejumlah uang kepadaTergugat dengan total keseluruhannya sebesar Rp 214.000.000,(Dua Ratus Empat Belas Juta Rupiah) dan juga kepada TergugatIl dengan total keseluruhannya sebesar Rp 61.800.000, (EnamPuluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), hingga dengan saatini anak Penggugat yang bernama INDOTANG tidak juga menjadiCPNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM SULTRA.Bahwa keseluruhan uang

pertama telah salah dan keliru dalammempertimbangkan bukti asli T.11 foto copy rekening koran suamiTergugat I/ Pembanding bernama H.Muhammaddong Bank BRI UnitSentral Kota dengan nomor rekening : 305501031808538 kerekeningTergugat Il (Gunawan) dengan nomor rekening : 718301015738532 danT.1.2 berupa fotocopy surat pernyataan Tergugat I/Pembanding mengenalpenyerahan uang secara cash yang selalu disaksikan oleh anakPenggugat/Terbanding yang bernama Indotang yang diurus olehGunawan (Tergugat II) di Kementerian

Merek tersebut telah terdaftar dalamdaftar umum merek pada Direktorat Merek di Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia di bawah Nomor IDM000378842 padatanggal 29 April 2011. (Bukti P 1) ;Bahwa Penggugat merupakan salah seorang dari penerima informasirahasia yang terkandung dalam racikan dan resep masakan sotosekaligus metode pengolahannya dari penemu / peracik / pembuatresep masakan soto PONDOK SOTO ENDANG.

(Bukti P 3) ;Bahwa Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata LetakSirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia telah mencatatkan perjanjian RahasiaDagang para penemunya dan pihak yang menerima informasirahasia resep masakan soto PONDOK SOTO ENDANG dalam daftarumum Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dan di atur dalamketentuan Undang Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang RahasiaDagang di bawah

(Bukti P 6) ;Bahwa usaha rumah makan PONDOK SOTO ENDANG tersebutawalnya di rintis dan pimpin langsung oleh MUSLIM SAFARI danWIJIATY yang dalam hal ini adalah orang tua Penggugat, namaPONDOK SOTO ENDANG sendiri sebelum terdaftar dalam daftarumum Merek pada Direktorat Merek di Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, untuk pertama sekali telahmendapatkan perlindungan hukum melalui Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) yang di buat dan

(Bukti P10) ;Bahwa dengan segala itiqad baiknya dan sebagai subjek hukumyang yakin terhadap kepastian dan perlindungan hukum, Penggugatmengajukan permohonan pendaftaran merek PONDOK SOTOENDANG ke Direktorat Merek di Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual (HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Propinsi Aceh dengan Nomorpermohonan J012011016863, tertanggal 29 April 2011.

membayar sisa uang penggantisebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudahputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidakmempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun;5 Menyatakan barang bukti berupa:Disita dari Wijarti, S.E.1. 1 (satu) bundel asli Rincian Kertas Kerja SatkerTahun.Anggaran 2015 Kementerian

tanggal 14 November 2015 Revisike 01 tanggal 16 April 2015;8. 1 (satu bundel fotokopi dilegalisir Surat Pengesahan DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 NomorSIP033.05.1.486686/2015 tanggal 14 November 2015 Revisi ke 02tanggal 25 September 2015.g. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Keputusan MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 123/KPTS/M/2015tanggal 17 Maret 2015 tentang Pengangkatan Atasan PejabatPerbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja DiLingkungan Kementerian

Putusan Nomor 1864 K/Pid.Sus/2018Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Bengkulu AtasKeputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Bengkulu Nomor04/KPTS/ULPBKL/PUPR/2015 tentang Penetapan Perangkat UnitLayanan Pengadaan Bengkulu;22. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Rincian Kertas KerjaSatker TA. 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Ditjen Cipta Karya Pengembangan Kawasan Permukimandan Penataan Bangunan Provinsi Bengkulu;20: 1 (satu) bundel asli Daftar Paket Pekerjaan KegiatanPemukiman

Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia; 3.Para Kepala Dinas Bidang Teknis Infrastruktur Permukiman diSeluruh Indonesia dari Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya;Disita dari Sarosa Agung Nugroho dan Ana Agustina;91. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)sebanyak 1000 lembar senilai Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah);Disita dari Rosmen;Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 1864 K/Pid. Sus/201892.

telah dinikmatioleh Terdakwa dan/atau orang lain atau suatu korporasi, sehinggakarena perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan dan tidakpantas, serta sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa selakupemborong pekerjaan yang telah merugikan keuangan negara danmerugikan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat, sertamenghambat tercapainya tujuan negara yaitu terwujudnyakesejahteraan masyarakat, maka Terdakwa selaku penyedia jasapemborongan pada Satker PKP2B Provinsi Bengkulu Dirjen CiptaKarya Kementerian

Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianak, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri menerima uangsebesar Rp. 20.000.000, Dua Puluh Juta Rupiah dari saksi Yustina secaramelawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya (bertentangandengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 danPeraturan Pemerintah RI No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian

Peraturan Pemerintah RI No.13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional) memaksa seseorang ( tidak melakukan proses terhadappermohonan berkas Hak Tanggungan dan Roya ) memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, (berupa uangsebesar Rp. 20.000.000, ( Dua Puluh Juta Rupiah) atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya sendiri, perouatan mana dilakukan oleh terdakwa

Setor dari Bank, dimana tenggang waktu SuratPerintah Setor (SPS) selama 3 (tiga) hari, sedangkan alur prosesPenghapusan Hak Tanggungan (Roya) sama dengan Permohonan HakTanggungan namun untuk Roya lebih singkat waktunya yakni selama 5(lima) hari terhitung dari diterimanya Bukti setor dari Bank, dimana tenggangwaktu Surat Perintah Setor selama 3 (tiga) hari;Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 128 Tahun 2015tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberlaku pada Kementerian

PeraturanPemerintah RI No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agrariadan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;Perbuatan Terdakwa VICTOR SIMANJUNTAK, S.H.,M.H anak dariK. SIMANJUNTAK (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

PeraturanPemerintah RI No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agrariadan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PT PtkPerbuatan terdakwa VICTOR SIMANJUNTAK, S.H.

pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : e Bahwa untuk menanggulangi resiko gagal panen (puso) yang disebabkan bencanaalam, berupa banjir, kekeringan dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)yang dialami petani, maka pemerintah melalui Kementerian

ribu rupiah) untuk pengadaan pupuk dan Rp.2.600.000, (dua juta enamratus ribu rupiah) untuk biaya tenaga kerja.Agar pelaksanaan kegiatan BP3 berjalan lancar maka Menteri Pertanian RI menetapkanPeraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 36/Permentan/OT.140/7/2011, tanggal 8 Juli 2011Tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso, yang ditindak lanjuti denganPetunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tanggal 14Juli 2011 oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian

Tani Mardi Utama II sejumlah Rp.182.965.000, (seratus delapanpuluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya uangtersebut dibawa oleh SUBHAN ZUHRISH.e Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 36/Permentan/OT.140/7/2011, tanggal 8 Juli 2011 Tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan141515Padi Puso, yang ditindak lanjuti dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BantuanPenanggulangan Padi Puso (BP3) tanggal 14 Juli 2011 oleh Direktur JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian Kementerian

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukoRporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :31e Bahwa untuk menanggulangi resiko gagal panen (puso) yang disebabkan bencanaalam, berupa banjir, kekeringan dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)yang dialami petani, maka pemerintah melalui Kementerian

rupiah) untuk pengadaan pupuk dan Rp.2.600.000, (dua juta enamratus ribu rupiah) untuk biaya tenaga kerja.Agar pelaksanaan kegiatan BP3 berjalan lancar maka Menteri Pertanian RI menetapkanPeraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 36/Permentan/OT.140/7/2011, tanggal 8 Juli 201132eeTentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso, yang ditindak lanjuti denganPetunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tanggal 14Juli 2011 oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian

Juni 2011 Rp 85.000.000,0005 TAHLIL 14 September 2011 Rp 80.000.000,0006 KENANGA 20 Oktober 2011 Rp 60.000.000,0007 YASINAN 31 Oktober 2011 Rp 60.000.000,00 Bahwa perbuatan terdakwa RUKATI Binti HASIM bersamasama dengan HENINURCAHYANTI, ST Binti SAMIN membuat 7 (tujuh) Propsal yang seolaholahdiajukan oleh 7 (tujuh) kelompok Masyarakat Fiktif tersebut adalahbertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd) yangditerbitkan Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana SuratDirjen Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Nomor414.2/477/PMD tanggal 26 Januari 2011 perihal Petunjuk Pelaksanaan PNPMMandiri Perdesaan T.A. 2011 beserta penjelasan s/d X, dalam PetunjukTeknis Operasional PNPMMpd didalam Penjelasan IV Bab Jenis dan ProsesPelaksanaan Bidang Kegiatan PNPMMpd poin 4.4.7. tentang ketentuanHal 4 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.SusTPK/2015/PT.GSMGpendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada kegiatan SimpanPinjam

mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutinyang sudah berjalan sekurangkurangnya satu tahun, mempunyai kegiatansimpan pinjam, mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secarasederhana ;Bahwa perbuatan sdri HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN (telah disidangkandalam berkas terpisah) membuat resume hasil Verifikasi berupa Berita AcaraVerifikasi adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan(MPd) yang diterbitkan Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesiasebagaimana Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Kementerian DalamNegeri Nomor : 414.2/477/PMD tanggal 26 Januari 2011 perihal PetunjukPelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011 beserta penjelasan s/d X,dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpd Penjelasan X BabPengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2. tentang MekanismePengelolaan pada huruf c.

Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana SuratDirjen Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Nomor414.2/477/PMD tanggal 26 Januari 2011 perihal Petunjuk Pelaksanaan PNPMMandiri Perdesaan T.A. 2011 beserta penjelasan s/d X, dalam PetunjukTeknis Operasional PNPMMpd didalam Penjelasan IV Bab Jenis dan ProsesPelaksanaan Bidang Kegiatan PNPMMpd poin 4.4.7. tentang ketentuanpendanaan Bantuan Langsung Masyaakat (BLM) pada kegiatan SimpanPinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) pada huruf b. ketentuan

Mumanmenjabat sebagai Kepala Desa;Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Pnan.e Bahwa menurut Saksi, PT SJW telah mendapatkan izin untuk membukalahan dari Gubernur dan dari Kementerian Kehutanan pada tahun 2014;e Bahwa sepengetahuan Saksi surat dari Bupati Pesisir Selatan tentangPembatalan PT SJW untuk menguasai lahan, karena izin dari lahan tersebuttelah habis;e Bahwa diperlihatkan kepada Saksi P1 dan P2, Saksi menyatakan pernahmelihat surat dari Wali Nagari tersebut;e

2004;Bahwa sepengetahuan Saksi isi surat tersebut mengatakanbahwa lahan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah;Bahwa yang menaungi ninik mamak Silaut adalah pemerintah;Bahwa menurut Saksi yang berhak atas tanah di Silaut adalahPemerintah;Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Pnun.e Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keputusan dari KementerianKehutanan tahun 2014, dan berdasarkan Surat Keputusantersebut izin/ hak Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diberikanPemerintah melalui Kementerian

Kehutanan kepada PT SJWberada di Pesisir Selatan tidak di wilayah Kenegarian Silaut;e Bahwa Saksi tidak pernah melihat lampiran dari SuratKeputusan Kementerian Kehutanan tersebut yang berupa peta ;e Bahwa Saksi melihat Surat Keputusan Kementerian Kehutanantersebut dari H.

Muman pernah menjabatsebagai Kepala Desa;e Bahwa sepengetahuan Saksi PT SJW pernah memberikanseperangkat peralatan Drumband kepada SMP Silaut;e Bahwa menurut Saksi, PT SJW ada membangun jalan menujutanah sebelah Timur dari objek sengketa sekarang;e Bahwa menurut Saksi, PT SJW belum memenuhi syaratsyaratyang ada didalam Surat Keputusan Kementerian Kehutanantahun 2014 tersebut;e Bahwa menurut Saksi yang didengar dari Sdr.

Kehutanan hanya 2000 Hektar;Bahwa menurut Saksi izin yang diberikan Kementerian Kehutanan untuk PTSJW adalah Izin Percobaan Penanaman (IPP) dan tenggang waktu yangdiberikan oleh Menteri Kehutanan selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun1990 sampai dengan 1996 setelah itu baru PT SJW mengajukan izin HTItetap;Bahwa menurut Saksi PT SJW telah mengajukan izin HTI tetap serta sudahmendapatkan izin Menteri Kehutanan pada tahun 2014 dengan luas lahan1.538,90 Hektar, dimana status HTI untuk PT SJW tersebut

., tertanggal 01 Februari Tahun 2017 yangtelah berbadan hukum dengan pengesahan dari Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU0002404.AH.01.04, tertanggal O7 Februari 2017 dengan perubahanAnggaran Dasar dengan Akta Notaris Nomor 5 Tentang PerubahanAnggaran Dasar, tanggal 18 September Tahun 2019 yang dibuat olehNotaris Masyhuda Nurahsan, SH., MH., dengan pengesahan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Nomor AHU0000756

Bahwa YAYASAN PENDIDIKAN ALISTIQOQMAH NW LOMBOK TIMURyang didirikan dengan Akta Pendirian Akta Nomor 1 Tentang PendirianYAYASAN PENDIDIKAN ALISTIQOQMAH NW LOMBOK TIMUR, tertanggal01 Februari Tahun 2017 dengan pengesahan dari Kementerian HukumDan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU0002404.AH.01.04, tertanggal 07 Februari 2017 adalah lanjutan dariYayasan Pendidikan AlIstiqomah Nahdlatul Wathan yangHal.3dari 36.Hal.Put.No.74/PDT/2021/PT.MTR.berkedudukan di Desa Suralaga, Kabupaten Lombok

PENDIDIKAN ALISTIQOMAH NWLOMBOK TIMUR berupa gedunggedung madrasah dan dokumendokumen yayasan yang Penggugat pimpin tanpa dasar penguasaan yangbenar;13.Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang mengklaim dan bertindaksebagai penyelenggara pendidikan dimadrasah tersebut sebagaimanauraian poin angka 11 dan 12 di atas tanpa dasar yang benar berdampakpada keabsahan lulusan dan pengurusan nomor indok siswa dikarenakanTergugat menyelenggarakan pendidikan tersebut tanpa dasar legalitas/izindari pemerintah/kementerian

Menyatakan hukum yayasan yang Penggugat pimpin yakni YAYASANPENDIDIKAN ALISTIQOQMAH NW LOMBOK TIMUR yang berkedudukandi Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (alamat Jalan Raya Anjani, DesaSuralaga, Kecamata Suralaga, Kabupaten Lombok Timur) yang didirikanberdasarkan Akta Nomor 1 Tentang Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN ALISTIQOMAH NW LOMBOK TIMUR oleh Notaris Masyhuda Nurahsan,SH., MH., tertanggal 01 Februari Tahun 2017 yang telah berbadan hukumdengan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusiadengan

Bahwa menurut Akta Nomor : 12 tanggal 28 November 2019, tentangYAYASAN ISTIQOMAH BARAT DESA SURALAGA yang dibuat oleh dandihadapan Notaris Lalu Muhammad Salahuddin, SH (Tidak ikut digugat)berikut perubahan Anggaran Dasarnya yang telah mendapatkanpengesahan sebagai badan hukum dari kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia (juga tidak ikut digugat) sesualdengan surat keputusan AHU0017696.AH.01.04 Tahun 2019, susunanpersonel Pembina / Pendiri, Pengurus Harian dan Pengawas adalahsebagai

Pemerintah RI Cq Kementerian RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negaracq Kepala Kantor Wilayah Ill Pekan Baru Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang ( KPKNL ) Bukittinggi, beralamatkantor di JI. M.

Kementerian RI cq. Direktorat JenderalKekayaan Negara cq. Kepala Kantor Wilayah Ill Pekan Baru KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi,beralamat Kantor JI.

Kementerian KeuanganRepublik Indonesia cq. Kantor wilayah Riau, Sumatera Barat DanKepulauan Riau cq.

Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Ill tidak jelas,karena Penggugat tidak mencantumkan kementerian Rlmana yang digugat dan Kantor Lelang mana yangdigugat karena Penggugat mendalilkan Tergugat IllWilayah Ill Pekan Baru Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Negara (KPKNL) Bukittinggi,beralamat kantor di JI. M. Yamin Mo. 60 Aur KuningBukittinggi dimana Penggugat menyatakan bahwaTergugat III adalah Pemerintah RI cq. Kementerian Ri cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Cq. Pemerintah Provinsi Papua, Cq. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Cq. Pemerintah Kabupaten Jayapura, Cq. Dinas Lingkungan Hidup
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Provinsi Papua, Cq. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, Cq. Pemerintah Kabupaten Jayapura, Cq.

Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Cq. Pemerintah Provinsi Papua, Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Papua, Cq. Pemerintah Kabupaten Jayapura, Cq. Kantor Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Turut Tergugat ll

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat:Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikanberdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 18 tanggal 15Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris Sukawaty Sumadi SH, dantelah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaHalaman 8 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PLKRepublik Indonesia (Kemenkumham) dengan Surat Keputusan NomorC32624 HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Desember 2005, dan telahmenyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan

Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikanberdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 18 tanggal 15Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris Sukawaty Sumadi SH., dantelah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia (Kemenkumham) dengan Surat Keputusan Nomor:C32624 HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Desember 2005;2.

telah melakukan kegiatan ekplorasiuntuk areal seluas 2.434 hektar serta telah pula membayar kewajibankepada Negara untuk luasan tersebut, sehingga Penggugat telahdijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimanaketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan : bahwa :Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usahapertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan.Dan Status Clean and Clear (C&C) dari Kementerian

(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.Nomor: AHUAH.01.03.0160953. Perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PadangMulia tanggal 10 Agustus 2017. (Fotokopi yang telahdilegalisir);Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.136tanggal 15 April 2014. Tentang Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas PT.Padang Mulia.

(Fotokopisesuai dengan asli);Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.Nomor: AHU08473.40.22.2014 Perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.PadangMulia. tanggal 14 Mei 2014. (Fotokopi yang telahdilegalisir);Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 227 TentangPemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi BahanGalian Batubara An. Padang Mulia tanggal 17 Juli 2007Halaman 38 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PLK9. Bukti P9:10.Bukti P10:11. Bukti P11:12.

Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 157671/A.A3/KU/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53379/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013, Tanggal 12 November 2013 yang telah dilegalisir.3.

Foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmwen Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 049/D3.4/KU/2013, tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK APBN Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 yang telah dilegalisir. 9.

Petunjuk Teknis Tahun 2013 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.15.

Petunjuk Penyusunan Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.24. Buku Kas Arus Pengeluaran dan Pemasukan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK pada SMK Negeri 1 Bokat.25. Buku Kas Arus Pengeluaran dan Pemasukan Dana Pajak atas Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK pada SMK Negeri 1 Bokat.26.

NUR WIDYANIMM selaku Kepala .Seksi SaranaSelaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan PeningkatanLayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat PembinaanSekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan Nasional,menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 214/D3.4/KU/2013,Tanggal 19 September 2013 Tentang Bantuan Pembangunan Ruang KelasBaru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat Tahun 2013, dengan Anggaran sebesarRp.477.000.000, (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) berdasarkanDaftar

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 24 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang PedomanUmum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial diLingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun dalampelaksanaannya saksi H.RIKITAN MARUKA, S.Ag justru menunjuk langsungterdakwa sebagai pelaksana Pekerjaan / Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB) 3 Lokal SMK Negeri 1 Bokat sebagaimana Surat Perjanjian PengadaanBarang dan Jasa Pembangunan Ruang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 24 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pedoman UmumPengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial diLingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa bantuan sosial dalam bentuk uangyang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barangdan/atau jasa dikerjakan / dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosialsecara swakelolaHalaman 23 dari 46 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK

Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tanggal 21 Maret2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan PertanggungjawabanBelanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan danKebudayaan..

Pembinaan SMK Nomor : B.3955KCXIV/PMK/10/2013, Tanggal 04 Oktober 2013 yang telah dilegalisir.Foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmwen DirektoratPembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal PendidikanMenengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor049/D3.4/KU/2013, tentang Penetapan Penerima Dana BantuanPembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK APBN Tahun 2013,tanggal 19 September 2013 yang telah dilegalisir.Foto copy Daftar Nominatif Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB

memori banding yangdiajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon agarMajelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut : Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding untukseluruhnya; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ranal Nomor2/Pdt.G/2020/PN Ran Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawawan Hukum(onrechtmatige daad) terhadap hak milik Penggugat dengan segalaakibat hukumnya; Menyatakan Seripikat Hak Milik No.02980, atas nama Rotua Sinabangyang di terbitkan oleh Kementerian

Berbatasan dengan Zulkarnaen;adalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Tanah dan Rumah, Sertipikat Hak Milik No.02980, atasnama Rotua Sinabang, yang di terbitkan oleh Kementerian Agraria danTata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal11 Oktober 2018, yang terletak di Jalan Imam Hasanuddin, RT 007,RW 001 Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur,Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dengan batasbatas: Sebelah Utara........

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat JendralKekayaan Negara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Gorontalo, beralamat di Jalan RadenHalaman 1 Dari 5 Halaman, Putusan Nomor 7/PDT/2017/PT GTOSaleh Nomor 7 Kota Gorontalo. Dalam hal ini memberikankuasa kepada Tio Serepina Siahaan.,LLM, DedikHariyanto,SH.,MH, Widianto, SH.,MH, Hasya Ilma Adhana,SH,Supriyadi,SH, Astrid Monika,SH, Firstda Ayu Fian Agusta,SH,Andi Setyo Darmawan,SH, Evendi Antogia, SE.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiGorontalo cq. Kantor Pertanahan Kota Gorontalo,beralamat di Jalan Pendang Kalengkongan Nomor 18 KotaGorontalo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IlhamMooduto, SH jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, beralamat diKantor Pertanahan Kota Gorontalo Jalan P.

Bahwa, pada tanggal 20 April 2010, telah meninggal dunia suami Pemohonbernama Anwar bin Thaib, lahir 21 Agustus 1961 pekerjaan Pegawai NegeriSipil; pada Kementerian Agama Provinsi Aceh,alamat Jin.Alue Blang Lr.Flamboyan Dusun Tgk.Imum No.2 Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman;Hal 1 dari 9 hal.. Penetapan Nomor : 279/PdtP/2011/MSBna2. Bahwa, perkawinan Laila Amna binti Tgk.Marzuki dengan Anwar bin Thaibtelah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut :a.

Suprapto bin Darsun, umur 45 tahun,pendidikan sarjana,pekerjaanPegawaiNegeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama,tempat tinggal JIn.Alue BlangAteuk Jawo Dusun Tgk.Imum,Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan familidengannya hanya sebagai tetangga satu kampung;Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon yang bernama Laila;Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Anwar pada saatmereka