Ditemukan 17766 data
152 — 71
dalam perkara PerdataNo.72/Pdt.G/1998/PNKPG tersebut adalah melanggar ketentuan hukum Pasal283 Rbg, yang berbunyi Barang siapa medalilkan mempunyai suatu hak atauPutusan Nomor20/PDT/2017/PT.KPG halaman 43 dari 65 halamanmengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untukmembantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanyaperbuatan itu dan hakim karena jabatannya harus mempertimbangkan buktibukti, baik surat maupun saksi dari para pihak sehingga sesuai yurisprudensiMA No.492
Oleh karenanyatanyata putusan Pengadilan Tinggi Kupang telah melanggar ketentuanpasal 283 Rbg dan yurisprudensi MA RI No.492 K/Sip/1970, namun MA RIdalam tingkat Kasasi justru menyatakan judex factie dalam memeriksaperkara tersebut pada tingkat Banding tidak melanggar ketentuan HukumETI TET mmm mmm nner an.
, juga ternyata Putusan Pengadilan TinggiKupang No. 87/Pdt/1999/PTK, tanggal 14 Oktober 1999, Jo.Putusan MA RIdalam tingkat Kasasi No. 1117 K/Pdt/2000, tanggal 31 Oktober 2001,Jo.Putusan MA RI dalam tingakat PK No. 36 PK/Pdt/2005, tanggal 8Desember 2005, semuanya hanya berdasarkan pada Putusan PengadilanTinggi Kupang No. 87/Pdt/1999/PT.K, tanggal 14 Oktober 1999, yangpertimbangan hukumnya melanggar ketentuan pasal 283 MRbg, danYurisprudensi MA No.492 K/Sip/1970, sehingga putusanputusan tersebutdikategorikan
97 — 36
objekobjek sengketa dalam dalil Penggugat pada posita 4tersebut yang apabila dikaitkan dengan petitum angka 2, pada petitumangka 2, tuntutannya hanya disebutkan secara umum, semestinyatuntutan Penggugat harus dibuat secara rinci dan jelas, objekobjeksengketa mana saja yang hendak dijadikan sebagai harta bersama, jadiharus dibuat lebih spesifik dari yang sudah diuraikan dalam posita angka 4mengenai objek harta bersama yang berwujud, hal ini sesuai YurisprudensiMahkamah Agung R.I. dalam Putusan Nomor 492
51 — 16
Selsurat yang menunjukkan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat (videPutusan MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan PutusanMA RI No. 1720 K/Pdt/1986), maka terhadap petitum angka 6 gugatanPenggugat oleh karena tidak beralasan hukum maka harus ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menyatakan hukumbahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu, meskipun adabanding, kasasi atau upaya hukum lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut ;Menimbang
58 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan PerbuatanIngkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertibberacara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula6 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, nyata bahwa gugatan a quo sangatkabur dan tidak jelas (obscuur libels) dan oleh karenanya berdasarkanketentuan hukum acara yang berlaku serta Jurisprudensi Mahkamah Agung RIsebagaimana terkutip di bawah ini, Gugatan a quo harus DINYATAKANTIDAK DAPAT DITERIMA ;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492
33 — 8
seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi 6 (enam)bungkus narkotika jenis ganja kering dengan mengunakan kertas coklat/kertas nasi, 4(empat) bungkus nerkotika jenis ganja kering dengan mengunakan kertas Koran dan 2 (dua)linting narkotika jenis ganja kering yang dilinting dengan mengunakan kertas papir.Bahwa (satu) linting narkotika jenis ganja kering sudah terdakwa pergunakan sendiri.Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine Puskesmas Tinewati No.440/492
306 — 206
dan cacat hukum, karena waktu diterbitkannya sertipikat Hak GunaBangunan aquo tidak berdasar pada alas hak yang sah menurut hukum, danPenggugat selaku Pemegang Verponding yang seharusnyalah mendapatkanperioritas dalam pemberian hak atas tanah dan bangunan dari obyek aquo tersebut;23.Bahwa oleh karena penerbitan SHGB obyek sengketa aquo yang antara lainberupa sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 306,342,527 Kelurahan EmbongWungu, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, asal tanah dari penggabungandari B.492
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 527 asal tanah dari penggabungandari B. 492, 493, 494, 498, 503, 504, 505, 506, dan 507d. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 528 asal tanah dari PenggabunganB. 497, 499, 500, 501, 502, 495, 496Kepada Penggugat selambatlambatnya dalam waktu 7 hari sejakputusan ini diucapkan/.
khususnya yang ditujukan kepadatergugat Il sama sekali tidak berdasar hukum dan sangat kabur(obscuurlibel ) 2229222222 nn nn nnn nn nn nnn enna nnn nnn n nent n ne nen neces ee nene2.4Bahwa sesuai dengan hukum acara diperadilan gugatan harusterang,jelas,dan tegas (dwidelijk)sehingga gugatan penggugat yang tidakterang, isinya kabur formulasi gugatan tidak jelas tidak memenuhi syaraformil atau surat gugatan haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima (vide putusan MARI No. 492
posita dan petitum tidak salingmendukung, maka jelaslan gugatan penggugat khususnyayang ditujukan kepada tergugat II sama sekali tidak berdasarhukum dan sangat kabur(obscuur libels) ; e Bahwa sesuai dengan hukum acara diperadilan gugatanharus terang, jelas, dan tegas (dwidelijk) sehingga gugatanpenggugat yang tidak terang, isinya kabur formulasi gugatantidak jelas tidak memenuhi syara formil atau surat gugatanharuslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima (vide putusan MARI No. 492
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 3 Januari 1971, memang Hakim tidak terikatpada apa yang diuraikan dalam memori banding, akan tetapiHakim wajib memeriksa perkara dalam keseluruhannya, baikyang mengenai fakta maupun penerapan hukumnya;Dasar dan sifat dalam pemeriksaan banding itu ialahmengulangi seluruh segi pemeriksaan perkaranya sesuaidengan yang namanya pemeriksaan ulangan, menunjukkandiulanginya semua segi pemeriksaan, baik mengenai duduknya perkara maupun mengenai hukumnya;Karena dalam pemeriksaan
Dalam putusan Hakim Banding sendiri tidak ternyata bahwabahwa Hakim Banding telah memeriksa kembali perkara inibaik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya sebagaimana yang telah kami uraikan di atas;Karena Majelis Hakim Banding telah mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tanopa memeriksa ulangperkara, maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah salah,atau. tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya(onvoldoende gemotiveerd) sehingga harus dibatalkan:Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 492
Nomor 492 K/Sip/1970 jo.Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973);. Dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969tanggal 27 Juli 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.
Terbanding/Tergugat I : KAMARUDIN
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK PERMATA Tbk. Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN AGRARIA
41 — 26
Sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv danYurisprudensiMahkamah Agung RI (MARI) No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16Desember 1970 yang menyatakan gugatankaburatau tidaksempurnaharus dinyatakantidakdapatditerima.
Namum, sesuai dengan maksud dantujuan diajukannya upaya banding, tentunya upaya hukum banding inidimaksudkan sebagai upaya agar dilakukan pemeriksaan ulangan terhadapkeseluruhan pokok gugatan tersebut;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judexfactie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secarakeseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), makaMajelis Hakim tingkat banding kini memeriksa ulang kesimpulan faktafaktayuridis maupun penerapan hukumnya
LibelleBahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan a quoadalah mengenai perbuatan melawan hukum atas perjanjian, namundalam gugatannya Penggugat justru hanya menjelaskan mengenaiwanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat , dan tidakmenjelaskan secara terang dan jelas mengenai perbuatan yangdilakukan oleh Tergugat II, maupun Tergugat III yang dapatdikualifikasikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum.Sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv danYurisprudensio Mahkamah Agung RI (MARI) No. 492
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
penghasilanPembanding yang tertulis dalam Koran Tempo, adalah tidak benar; Bahwa seharusnya Terbanding (Direktur Jenderal Pajak) yang harusmembuktikannya penetapan besarnya Pajak Penghasilan telahdidasarkan pada datadata yang benar dan akurat dan tidak atasdasar angkaangka yang ada dalam Harian Tempo; Bahwa Pemohon Banding telah berhasil membuktikan besarnyapenghasilannya adalah sebesar Rp1.990.670.932,00 sesuai datadata dan dokumenbuktibukti yang telah diserahkan dipersidangan";(ii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 492
Karena secara nyatanyata hal tersebut telan bertentangan dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku (PutusanMahkamah Agung Nomor 492/B/PK/PJK/2010, halaman 25);Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena PutusanPengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP 1232/ WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak
sebesarRp202.619.500,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan demikiantidak terdapat putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadimaksud Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut adalahtidak beralasan sehingga harus ditolak; (Putusan Mahkamah AgungNomor 492
mengabulkanselurunnya permohonan banding, dinyatakan pula bahwa bebanpembuktian pada sengketa ini terletak pada Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali), dengan merujuk pada beberapaketentuan berikut:1) Ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP;2) Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP;3) Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40455/PP/M.VI/16/2012tanggal 17 Oktober 2012;4) Ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU KUP;5) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79/B/PK/PJK/2005 tanggal15 Agustus 2008;6) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492
5 — 4
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan TergugatNomor :492/10/XII/2007 Tanggal 12 Desember 2007 dari Kantor UrusanAgama Kecamatan KUA Dagangan, Kabupaten Madiun, bukti P2;Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat jugamenghadirkan dua orang saksi keluarga, masingmasing sebagai berikut :Saksi : umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, alamat KabupatenMagetan.
156 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebidang tanah bekas Hak Eigendom Verponding No. 492 terletak di DesaCipanas, Kecamatan Pacet, Dati Il Cianjur, Dati Jawa Barat, Surat Ukurtanggal 5 Januari 1921, Surat Hak Tanah tanggal 25 Januari 1922 No. 607luas 1.163 m?;e. Sebidang tanah bekas Hak Eigendom Verponding No. 455 terletak di DesaCipanas, Kecamatan Pacet, Dati Il Cianjur, Dati Jawa Barat, Surat Ukurtanggal 10 Januari 1919, Surat Hak Tanah tanggal 28 Januari 1928 No. 74luas 2.820 m? ;f.
53 — 13
Mengenai hal ini pun telah dielaskan lebih lanjut oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970tertanggal 21 September 1970 yang menyatakan :Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas yangdituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkaraini dituntutkan : agar dinyatakan sah semuaKeputusan Menteri PerhubunganIL.12Laut, tetapi tidak disebutkan putusanputusan yang mana; agar dinyatakansebagai perbuatan yang melanggar hukum
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
kurang cukup pertimbangannya(onvoldoende gemotiveerd) dalam mengambil suatu keputusan.Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 112 K/Sip/1955 Tanggal 11 April1956 yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terbukti telahmenyalahi kewajiban hukumnya, berupa tidak memperhatikan atau telahmengabaikan Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, sehinggaMahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan akan mengadilisendiri perkara tersebut.Demikian juga Yurisprudensi MARI No. 492
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Vide Putusan MahkamahAgung R.I. tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970);5.
112 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Petrokimia Gresik kepada parapengecer di wilayah tanggung jawab kota Pagar Alam dengan perinciansebagai berikut: Tahun 2012 ZA SP36 NPK PetroganikKecamatan Dempo UtaraToko Maulana Tani 59 98 169 78Toko Amanto 32 44 95 37Toko Tani Bersama II 35 73 144 59Kios Ari 6 8 18 3Kecamatan Dempo TengahToko Tani Bersama 61 87 178 66Toko Sahabat Tani 58 89 178 72Kecamatan Dempo SelatanToko Paslah Tani 59 93 194 72Toko Tani Makmur Jumlah (Ton) 310 492 976 387 Pada kenyataannya selama Tahun 2012 Terdakwa tidak
Ayek310 492 976 387Lematang Makmur sesuai DODiterima oleh para Pengecerwilayah Tanggung Jawab Kota 76 187,4 233 48PagaralamJumlah selisih (Ton) 234 304,6 743 339 Hal. 7 dari 75 hal.
Ayek310 492 976 387Lematang Makmur sesuai DODiterima oleh para Pengecerwilayah Tanggung Jawab Kota 76 187,4 233 48PagaralamJumlah selisih (Ton) 234 304,6 743 339 Bahwa pupuk bersubsidi jenis ZA sebanyak 234 Ton, SP36 sebanyak 304,6Ton, NPK sebanyak 743 Ton, dan Petroganik sebanyak 339 Ton yang tidakdidistribusikan kepada para pengecer yang ditunjuk, Terdakwa jual langsungkepada pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK); Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 UD.
62 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 41 K/Pdt/1990 tanggal 27 Februari 1992.Bahwa hal ini sesuai pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan : Pertimbangan dalam putusan PN yanghanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpamempertimbangkan faktafakta dan dalildalil mana yang tetap dianggap terbukti lalumengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa suatu dasar pertimbangan adalah kuranglengkap
15 — 10
mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal10 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKabupaten Malang Nomor 4151/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Pada tanggal 11 Nopember 2001, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang (Kutipan AktaNikah Nomor : 492
54 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
PemohonKasasi (semula Tergugat), sebab juga dalam hal ini posita sudah tidak sejalandengan petitum, dalam petitum dimintakan sita jaminan sah dan berharga sementaradalam posita tidak ada dalil permintaan sita jaminan sehingga petitum melebihiposita yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil sehingga menuruthukum dianggap obscuur libel (kabur), oleh karenanya gugatan Penggugat tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebagaimana Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 492
7 — 3
Pada tanggal 22 Nopember 2009, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang(Kutipan Akta Nikah Nomor : 492/08/X1I/2009 tanggal 23 Nopember 2009 );halaman dari 18 halaman, Putusan Nomor 3260/Pdt.G/2015/PA.Kab.MIg2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggaldi rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di KabupatenMalang selama 3 tahun 5 bulan.
37 — 5
. : 492).