Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.Cabang Bangko berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1501 /KCIV/MKR/05/2021 tanggal 7 Juni 2021, Pemberian kuasamana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia(Persereo) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di JI. BangkoRendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab.

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar biayaperkara yang timbul.Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugattelah datang menghadap di persidangan, yakni Kuasanya Bobby Sandra,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 1501 /KCIV/MKR/05/2021 tanggal7 Juni 2021, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat KuasaKhusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.

Bahwa semasa hidupnya suami Termohon menerima pensiunan TNIAngkatan Darat, sesuai dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) denganNomor Pensiun D4500210170 yang dikeluarkan oleh Direksi PT TASPEN(PERSERO) Jakarta pada bulan April 1988.

Fotokopi Kartu KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas namaSUAMI TERMOHON I, Nomor pensiun: D4500210170, bulanApril 1988, yang dikeluarkan oleh Direksi PT TASPENJakarta, diberi tanda P.2.3.

Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok di Polewali, bertempat tinggal diPolewali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannyatersebut mewakili Direksi berdasarkan SuratKuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikankuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor :B.3025KC/XIII/ADK/10/2019 tanggal 3 Oktober2019 kepada:1. Safrial Bahri Dikromo AMPK PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkKantor Cabang Polewali;2. Subadri RM NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TokKantor Cabang Polewali;3. Nurfaida RM PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkKantor Cabang Polewali;Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali, beralamat diJalan Ahmad Yani No. 8 Polewali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :B.3025KC/XIII/ADK/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019, Pemberian kuasa dimanamerupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada PemimpinCabang PT.

Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok di Polewali, bertempat tinggal diPolewali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannyatersebut mewakili Direksi berdasarkan SuratKuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikankuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor :B.3023 XIII/ADK/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019kepada:1. Safrial Bahri Dikromo AMPK PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkKantor Cabang Polewali.2. Achsan Wahid RM NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Polewali.3. Nurfaida RM PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkKantor Cabang Polewali.Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali, beralamat diJalan Ahmad Yani No. 8 Polewali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :B.3023 XIII/ADK/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019, Pemberian kuasa dimanamerupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada PemimpinCabang PT.

Tergugat / Bank pemberi kredit melakukanupaya penyelamat kredit yaitu melalui restrukturisasi kredit hal ini di dasarkanpada surat direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12November 1998. Jo. Surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo.

Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro masuk statushutan produksi, yang kKewenangan pengelolaannya adalah pihak KRPHPradok Grogolan yang atasannya RPH adalah Asper (Asisten Perhutani); Perhutani masuk dalam Perum (BUMN); Bahwa kerugian Perhutani berdasarkan pada Laporan KejadianPenebangan Pohon Tanpa Ijin Kesatuan Pemangkuan Hutan BojonegoroBagian Kesatuan pemangkuan Hutan Pradok Resort Pemangkuan HutanGrogolan Nomor : 20/TMD/Grg/Pdk/Bjn/2020 tanggal 29 Juni 2020 danberdasarkan Keputusan Direksi

pohon jatinya kurang lebih berjarak sekitar 400 meter berdasarkanHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/LH/2020/PN Bjnsurat keterangan dari Kepala Desa Butoh Kecamatan Ngasem BojonegoroNomor : 475/0267/04.2001/2020 tanggal 7 Juli 2020; Bahwa benar kerugian berdasarkan Laporan Kejadian PenebanganPohon Tanpa ljin Kesatuan Pemangkuan Hutan Bojonegoro BagianKesatuan pemangkuan Hutan Pradok Resort Pemangkuan Hutan GrogolanNomor : 20/TMD/Grg/Pdk/Bjn/2020 tanggal 29 Juni 2020 dan berdasarkanKeputusan Direksi

tinggal terdakwa dengan wilayah hutanyang ditebang pohon jatinya kurang lebih berjarak sekitar 400 meterberdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Butoh Kecamatan NgasemBojonegoro Nomor : 475/0267/04.2001/2020 tanggal 7 Juli 2020.Menimbang, bahwa kerugian berdasarkan Laporan KejadianPenebangan Pohon Tanpa ljin Kesatuan Pemangkuan Hutan BojonegoroBagian Kesatuan pemangkuan Hutan Pradok Resort Pemangkuan HutanGrogolan Nomor : 20/TMD/Grg/Pdk/Bjn/2020 tanggal 29 Juni 2020 danberdasarkan Keputusan Direksi

Kepala Direksi PengujianKimia dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim olehpenyidik bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket Amplop coklat berisiplastic klip bening bertanda S berisi kristal putin bening seberat 0,1720Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN KIt(nol koma satu tujuh dua puluh) gram bruto 0,0506 (nol koma nol lima nolenam) gram neto yang Pengujian tanggal 11 Maret 2020 disita dariTerdakwa Suhaimi Als Imi Bin (Alm.)

Kepala Direksi Pengujian Kimia dengan kesimpulanberdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik bahwa barang buktiberupa 1 (satu) paket Amplop coklat berisi plastik klip bening bertanda Sberisi kristal putin bening seberat 0,1720(nol koma satu tujuh dua puluh))gram bruto 0,0506 (nol koma nol lima nol enam) gram neto yang Pengujiantanggal 11 Maret 2020 disita dari Terdakwa Suhaimi Als Imi Bin (Alm) Ahmadhasil pemeriksaan mengandung Methamfetamin (bukan Tanaman) termasuknarkotika Golongan (Satu

Kepala Direksi PengujianKimia dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim olehpenyidik bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket Amplop coklat berisiplastik klip bening bertanda S berisi kristal putin bening seberat 0,1720 (nolkoma satu tujuh dua puluh) gram bruto 0,0506 (nol koma nol lima nol enam)gram neto yang Pengujian tanggal 11 Maret 2020 disita dari TerdakwaSuhaimi Als Imi Bin (Alm) Ahmad hasil pemeriksaan mengandungMethamfetamin (bukan Tanaman) termasuk narkotika Golongan (Satu

SMP )dalam hal ini di wakili oleh JAMES MAKAPEDUA SH selakukuasa direksi yang berwenang danPT. INOVASI BARTER UTAMA BAJA ( PT. IBUB ) telah sepakatmengadakan jual beli SLAG STEEL dengan pihak Pertama ( PT. SMP )sebanyak 5000 Ton dengan harga Rp. 1.250.000.000. ( Satu milyar duaratus lima puluh juta rupiah ).Halaman 2 dari 22 halaman putusan Nomor 68/PDT/2020/PT.BTN2. Bahwa, pada tanggal 06 Maret 2019 PT. IBUB telah transfer uang keRek. PT.

Bahwa para penghadap disebutkan 1 tuan MAD YUSUF, 2tuan H.JAMHURI yang telah mendapat pengesahan dari menteri hukum danHak asasi manusia republik indonesia tertanggal 29 mei 2019 nomor AHU28919.AH.01.01 tahun 2013.serta berdasarkan akta nomor 20 tentangpernyataan keputusan rapat tentang menyetujul pemberhentian direksi dankomasaris perseroan dan akan mengangkat kembali direksi dan komisarisdalam jabatan yang sama berlauku sejak tanggal 14 maret 2018 dengansusunan pengurus perseroan sebagai berikut

SentraMultigas Utama Nomor 5 tanggal 07 April 2014 Tentang Pengesahan SegalaTindakan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2013 s/d2014 serta Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan KomisarisPutusan No. 298/Pdt.G/2015/PN.Sby. Halaman 15 dari 3416Perseroan untuk Jangka Waktu 3 (Tiga) Tahun berikutnya terhitung sejak 17Maret 2014, bertanda P 5) j==22nnnenensnnnnnnsenensnennesseneeennnnnssess.

Fotocopy Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU02988.40.22.2014 TANGGAL 17 April 2014 tentang PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Persroan PT Sentra Multigas Utama Nomor 5tanggal 07 April 2014 Tentang Pengesahan Segala Tindakan Anggota Direksidan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2013 s/d 2014 serta PengangkatanKembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk JangkaWaktu 3 (Tiga) Tahun berikutnya terhitung sejak 17 Maret 2014, bertanda P ID Frenne nserenetetaninienneinns

Koropoto Teknologi Finansial maupun kepada ARDIANSYAHselaku Direksi PT.

KoropotoTeknologi Finansial maupun kepada ARDIANSYAH selaku Direksi PT.Koropoto Teknologi Finansial secara tunai, dan apabila waktu pencairan uangnasabah/masyarakat, maka saksi FITRI PUSPITA SARI memberikan uangkepada terdakwa baru membayarkan kepada nasabah sesuai bunga danmodal yang telah tercantum dalam kwintasi/bukti catatan, akan tetapi parasaksisaksi yang telah menginvestasikan uangnya dengan harapanmendapatkan bunga/provit sesuai dengan yang tercantum padakwitansi/bukti catatan terima uang

KoropotoTeknologi Finansial maupun kepada ARDIANSYAH selaku Direksi PT.Koropoto Teknologi Finansial secara tunai, dan apabila waktu pencairan uangHalaman 9 dari 20 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2019/PT.

Nomor: 27 /Pid.SusTPK/2019/PN.Bgl5)wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sahberdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.Perka LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk TeknisPerpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa suratpenawaran ditandatangani oleh:a. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinanperusahaan/pengurus koperasi yang

yang disebutkan namanyadalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar PenyediaBarang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai denganperaturan perundangundangan.Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanyatidak disebutkan dalam Akta Pendirian/AnggaranDasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapatmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawanperusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerjatetap dan mendapat kuasa atau pendelegasianwewenang yang sah dari Direksi atau

yang disebutkan namanyadalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar PenyediaBarang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai denganperaturan perundangundangan.Ayat (6): Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanyatidak disebutkan dalam Akta Pendirian/AnggaranDasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapatmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawanperusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerjatetap dan mendapat kuasa atau pendelegasianwewenang yang sah dari

Direksi atau pihak yang sah berdasarkanAkta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatanganiKontrak Pengadaan Barang/Jasa;Menimbang, bahwa saksi Redy Heriyanto tidak membuat laporanperkembangan pekerjaan namun saksi Redy Heriyanto bersamasamadengan Saksi Bambang membuat laporan final quantity di akhir pekerjaanPembangunan Lampu Jalan;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke3 (tiga) ini telahterbukti Secara sah dan menyakinkan;Ad.4.

Surat Keputusan Direksi LPDBKUMKM (Lembaga Penyaluran DanaBergulirKoperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Nomor 277/KEP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang penetapan KoperasiSimpan Pinjam Sulahan sebagai penerima pinjaman / pembiayaan dariLPDBKUMKM (Lembaga Penyaluran Dana BergulirKoperasi, UsahaMikro, Kecil dan Menengah) ;2.

Surat Keputusan Direksi LPDBKUMKM (Lembaga Penyaluran DanaBergulirKoperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Nomor286/KEP/LPDB/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penetapanKoperasi Unit Desa Sulahan sebagai penerima pinjaman / pembiayaanHal. 23 dari 274 hal. Put.

Surat Keputusan Direksi LPDBKUMKM (Lembaga Penyaluran DanaBergulirKoperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Nomor277/KEP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang penetapanKoperasi Simpan Pinjam Sulahan sebagai penerima pinjaman /pembiayaan dari LPDBKUMKM (Lembaga Penyaluran Dana BergulirKoperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;2.

Surat Keputusan Direksi LPDBKUMKM (Lembaga Penyaluran DanaBergulirKoperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Nomor286/KEP/LPDB/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penetapanKoperasi Unit Desa Sulahan sebagai penerima pinjaman / pembiayaandari LPDBKUMKM (Lembaga Penyaluran Dana BergulirKoperasi,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;Selanjutnya dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan PersetujuanPrinsip (SP3) dan Surat Keputusan Direksi LPDBKUMKM (LembagaPenyaluran Dana BergulirKoperasi, Usaha Mikro,

Surat Keputusan Direksi LPDBKUMKM (Lembaga Penyaluran DanaBergulirKoperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Nomor286/KEP/LPDB/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang PenetapanKoperasi Unit Desa Sulahan sebagai penerima pinjaman/pembiayaandari LPDBKUMKM (Lembaga Penyaluran Dana BergulirKoperasi,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ;> Selanjutnya dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan PersetujuanPrinsip (SP3) dan Surat Keputusan Direksi LPDBKUMKM (LembagaPenyaluran Dana BergulirKoperasi, Usaha Mikro,

., Selaku Kuasa Direksi Direktur CV. BilaUtara, berdasarkan Surat Tugas/Kuasa tertanggal 26 Desember 2006, baikbertindak secara sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Ridwan,S.Pd., MM., dan Kaharuddin (diajukan dalam berkas lain) sebagai orang yangmelakukan, turut serta melakukan atau membujuk untuk melakukan, pada bulanJuli 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaktidaknya masih dalam2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab.

., selaku Kuasa Direksi CV. Bila Utara denganHal. 7 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011Kaharuddin melalui perantara Kadir Fatwa untuk membicarakanpengadaan buku pengayaan, buku referensi, alat peraga, denganperhitungan panjar rabat (DP) sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah);e Bahwa setelah terjadi kKesepakatan antara Kaharuddin dan Jaka, SE.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa JAKA, SE., Selaku Kuasa Direksi Direktur CV.

., selaku Kuasa Direksi CV. Bila Utara denganKaharuddin melalui perantara Kadir Fatwa untuk membicarakanpengadaan buku pengayaan, buku referensi, alat peraga, denganperhitungan panjar rabat (DP) sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah);e Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Kaharuddin dan Jaka, SE.

Alsa Phinisi (KAHARUDDIN) tidaksanggup memenuhi permintaan untuk pengadaan buku dan alat peraga yangtelah dipesan oleh para Kepala Sekolah Penerima DAK 2007, KAHARUDDINkemudian meminta kepada JAKA, SE., untuk mengambil alih (take over) notapesanan 62 SD yang diawali dengan pertemuan Terdakwa JAKA, SE., selakuKuasa Direksi CV.

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2014/PN Jkt.Brt56dibuatkan penegasan kembali atasAkta No. 15 tersebut dengan dibuatkanAkta No. 12;5 Akta No. 16: Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BangkitBerdikari Makmur, tertanggal 21 Februari 2014, yang isinya Rapat UmumPemegang Saham PT Bangkit Berdikari Makmur menyetujui penjualan 163saham milik HANDY GUNAWAN (Tergugat I) kepada VANIA CINDYWULANDARI (Penggugat I), merubah susunan Direksi (Penggugat II dansaudara RISEN YAN PITER menjadi anggota Direksi)

dan Komisaris(Penggugat I), serta merubah Pasal 12 (3) (a) Anggaran Dasar PT BangkitBerdikari Makmur menjadi Dua anggota Direksi berhak dan berwenangbertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;Akta No. 13: Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BangkitBerdikari Makmur, tertanggal 25 April 2014, yang isinya pernyataan kembali isidari Akta No. 16 di atas;Akta No. 13 ini merupakan penegasan kembali Akta No. 16, karenaberdasarkan Pasal 56 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, pemberitahuankepada

Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Direksi dalam hubungannya dengan tugas64pengurusan, Direksilah yang dipercayakan untuk menguruh Perseroan Terbatas (VidePasal 1 ayat (5), Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 97 ayat (1). Selain itu tugasyang kedua dari Direksi adalah tugas perwakilan, dalam hal ini adalah yang berwenangmewakili Perseroan sekiranya perlu dilakukan tindakantindakan untuk dan atas namaPerseroan.

Demikian pula menurutketentuan Anggaran Dasar Perseroan;Menimbang, bahwa menurut teori, dalam pengertian pengurusan yangdipercayakan kepada Direksi dapat dibedakan atas perbuatan beheren (pengurusandalam arti sempit) dan perbuatan beschikking (kepemilikan dalam arti luas).

Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan juga sebagaimana yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar Perseroan itusendiri, sehingga baru dapat diketahui, apakah Direksi memang sudah bertindak sesuaiketentuan yang berlaku, atau Direksi telah bertindak melampaui batas kewenangannyahingga telah menimbulkan kerugian pada pihak ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangandi atas, maka gugatan Penggugat kekurangan pihak dalam perkara ini, karena tidakmengikutsertakan (PT Bangkit

Usul/persetujuan Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B Plus)Propinsi Sumatera Utara dalam Risalahnya tanggal 28 Januari2002 Nomor 01/PPT/BP/2002, dengan terlebin dahulumelakukan = penelitian atas tuntutan/garapan rakyatsebagaimana disebutkan pada angka 11 alinea kedua darisurat Kepala Kantor Wilayan Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi PTPNIl (Persero) tertanggal 21 April 2009 Nomor : 570 528 PerihaMohon Penjelasan: dan2.

Simalingkar A tanggal 07082009 atas nama Tergugat tersebut,adalah merupakan tanah yang bebas dan bersih dari garapan dan ataupenguasaan dan atau hak hak pihak lain (incasu para Penggugat) (lihat :surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi PTPN II (Persero) tertanggal21 April 2009 Nomor : 570528 Perihal Mohon Penjelasan).Bahwa berdasarkan fakta historis areal tanah perkebunan Tergugat , dandihubungkan dengan hasil penelitian Panitia B

diaturbahwa organ Perseroan terdiri dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.Pasal 13 UU BUMN:Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.Pasal 1 angka 2 UU PT:Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan Komisaris.b.

Berdasarkan pengaturan mengenai pembagian wewenangdari setiap organ perseroan sebagaimana diatur dalamketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa RUPS memilikikewenangan terkait halhal yang bersifat strategis bagikelangsungan Perseroan yang diatur secara tegas dalamUU tersebut, sedangkan halhal yang menyangkut aspekoperasional/manajerial perusahaan merupakankewenangan Direksi, sedangkan aspek pengawasan danpemberian nasehat dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.d.

Mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangandi bidang perseroan terbatas, maka terdapat perbedaankedudukan antara Direksi PTPN II dengan Menteri BUMN,dimana masingmasing mempunyai tugas dan wewenangmasingmasing yang tidak dapat dicampurkan satu samalain.Bahwa berdasarkan uraian mengenai kedudukan dan tugas dariTergugat Iltersebut di atas, maka terdapat batasbatasmengenai tindakantindakan yang dilakukan oleh Direksi BUMNyang perlu menjadi perhatian dari Menteri BUMN dalamkedudukannya selaku

No. 78 K/Pid.Sus/201 11 (satu) lembar surat keputusan PC BTPN Tasikmalaya tentang mutasikaryawan ;1 (satu) lembar surat keputusan PC BTPN Tasikmalaya tentang mutasikaryawan ;1 (satu) lembar surat keputusan direksi BTPN tentang SOP jenis kredit ;1 (satu) lembar SOP kredit pensiun ;1 (satu) lembar Surat Edaran Direksi BTPN tentang perubahan jangkawaktu tarif biaya kredit dan tarif premi asuransi ;1 (satu) lembar Surat Edaran Kepada selurun PKC dan kepala KPObank BTPN tentang penetapan jangka waktu

dan besarnya jumlahpotongan ;1 (satu) lembar memorandum BITPN tentang kewenangan transaksikredit pada kantor KAS ;1 (satu) lembar Surat Edaran Direksi BTPN tentang laranganmenggunakan jasa perantara, jasa pihak ke tiga dan atau jasa calodalam lingkungan kerja BTPN ;1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan khusus KC Tasikmalayatanggal 26 September 2007 ;2 (dua) lembar daftar pejabat atau petugas bank yang terkait denganproses pemberian kredit ;1 (lembar) berita acara pemeriksaan terhadap RUSTAM MULYANAtanggal

Pensiunan, Karip, adapada Kepala Kantor Kas BTPN Singaparna atau Rustam Mulayana ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak dapat dikatagorikanmelanggar Standard Operating Prosedures (SOP) dan memorandumyang dikeluarkan Direksi BTPN ;Ad.4.

kurunganselama 6 (enam) bulan ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar struktur organisasi BTPN Cabang Tasikmalaya ;1 (satu) lembar surat keputusan BTPN Cabang Tasikmalaya tentangmutasi karyawan ; 1 (satu) lembar surat kuasa dari pemimpin Cabang BTPN Tasikmalayakepada Kepala BTPN kantor Kas Singaparna ; 1 (satu) lembar surat keputusan PC BTPN Tasikmalaya tentang mutasikaryawan ; 1 (satu) lembar surat keputusan PC BTPN Tasikmalaya tentang mutasikaryawan ; 1 (satu) lembar surat keputusan direksi

BTPN tentang SOP jenis kredit ; 1 (satu) lembar SOP kredit pensiun ; 1 (satu) lembar Surat Edaran Direksi BTPN tentang perubahan jangkawaktu tarif biaya kredit dan tarif premi asuransi ; 1 (satu) lembar Surat Edaran Kepada seluruh PKC dan kepala KPObank BTPN tentang penetapan jangka waktu dan besarnya jumlahpotongan ; 1 (satu) lembar memorandum BTPN tentang kewenangan transaksikredit pada kantor KAS ; 1 (satu) lembar Surat Edaran Direksi BTPN tentang laranganmenggunakan jasa perantara, jasa pihak

Dalam hal ini, berlaku Surat Keputusan Direksi BankIndonesia No.23/90/KEP/DIR tertanggal 18 Maret 1991 tentang LaporanMengenai Debitur Yang Menerima Pinjaman Luar Negeri dan Aplikan YangMemperoleh.....Memperoleh Garansi Bank Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Luar Negeri(untuk selanjutnya disebut sebagai SK Direktur BI 23/90) ;Bahwa ketentuan Pasal 1 huruf (c) dari SK Direktur BI 23/90 dinyatakan bahwaperwakilan Bank asing adalah kantor dari Bank yang berkantor pusat di luarnegeri yang telah memperoleh

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Surat Direksi Bank Indonesia No.5/81UPPB/PDbB, tertanggal 16 Agustus 1972, bahwa representative office TergugatI di Jakarta hanyalah sebagai kantor penghubung antara kantor pusat luarnegeri dengan Tergugat I, yang mempunyai tugas memfasilitasi pemberianpinjaman dari Tergugat I kepada Tergugat I;14.

Foto.....Foto copy sesuai dengan aslinya Terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia,diberi tanda P.9b ;192021De,Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keputusan Direksi Bank IndonesiaNo.23/90/KEP/DIR tentang LAPORAN MENGENAI DEBITUR YANGMENERIMA PINJAMAN LUAR NEGERI DAN APLIKAN YANGMEMPEROLEH GARANSI BANK DALAM RANGKA PEMENUHANKEWAJIBAN LUAR NEGERI, diberi tanda P.10 ;Foto copy sesuai dengan copynya UndangUndang PERBANKAN No.7 Tahun1992 tanggal 25 Maret 1992, diberi tanda P.11 ;Foto copy sesuai dengan

BI No.5/81 UPPB/PbBV kepadasemua Kantor Perwakilan Bank Asing tanggal 16 Agustus 1972 Perihal :KetentuanKetentuan tentang KantorKantor Perwakilan Bank Asing, diberitanda TI.13;Foto copy sesuai copynya Surat dari Direksi Bank BNI Unit 1 kepada MenteriKeuangan No.3/20 UPPB/PBS, Rahasia, tertanggal 15 Agustus 1967 Perihal :Izin Pembukaan Kantor Perwakilan N.V Indover di Djakarta, diberi tanda T1.14;Foto copy sesuai copynya Surat dari Menteri Keuangan kepada De IndonesischeOverzeese Bank NV.c/o Press

Foto copy sesuai copynya Surat dari Direksi BI No.5/81 UPPB/PbBV kepadasemua Kantor Perwakilan Bank Asing tanggal 16 Agustus 1972 Perihal :KetentuanKetentuan tentang KantorKantor Perwakilan Bank Asing, diberitanda TI.13;14 Foto copy sesuai copynya Surat dari Direksi Bank BNI Unit 1 kepada MenteriKeuangan.....Keuangan No.3/20 UPPB/PBS, Rahasia, tertanggal 15 Agustus 1967 Perihal :Izin Pembukaan Kantor Perwakilan N.V Indover di Djakarta, diberi tanda T1.14;15 Foto copy sesuai copynya Surat dari Menteri

PLN (Persero) Nomor : 1252/EPI.03.01/DITDAN/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pelimpahan wewenang sebagai direksi pekerjaan PJBB PT PLN (Persero) PLTU Indramayu, PLTU Rembang, PLTU Paiton Baru PLT Pacitan dan PLTU Tj. Awar-awar kepada PT.Pembangkit Jawa Bali kepada Direktur Utama PT. Pebangkitan PJB

PLN (Persero) Nomor : 23966/EPI.01.01/C01050200/2022 R tanggal 22 April 2022 tentang Pelimpahan wewenang sebagai direksi pekerjaan pasokan batubara spot emegency PT. Borne Inter Globl kepada PT.Pembangkit Jawa Bali kepada Direktur Utama PT. Pebangkitan PJB

Penggugat mengaku bahwa dirinya adalah sebuah Perseroan Terbatas.Perseoran Terbatas adalah badan hukum yang dalam menjalankankegiatannya diwakili oleh Organ Direksi (Undangundang No.40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 98 ayat (1) Direksi mewakiliPerseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Organ Perseroanyang dinamakan Direksi diberikan kewenangan oleh peraturan perundangundangan yang selengkapnya di atur melalui Akta Pendirian.

Akta Pendirianmaupun perubahannya memuat identitas pendiri perseroan, identitasanggota Direksi, identitas Dewan Komisaris, dan nama Pemegang Saham.Didalam persidangan pertama tanggal 6 Desember 2018 sampai denganeksepsi dan jawaban gugatan diajukan pada hari ini kamis tanggal 14 Maret2019, Penggugat tidak pernah melampirkan dan/ataumemperlihatkanAkta Pendirian maupun perubahan Anggaran Dasar dari P.T.

Fajar Jaya Pratama adalah Mario Kurnia.Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnyaPasal 8 ayat (1), menentukan bahwa Direksi mewakili Perseoran di dalammaupun di luar pengadilan. Dalam perkara aguo, yang bertindak danmengaku Penggugat Prinsipal (P.T.

Fajar Jaya Pratama) terjadi perubahan AnggaranDasar dan Perubahan Sususan Direksi yang dibuktikan dengan Tanda BuktiPengesahan Perubahan Aggaran Dasar dari Dirjen AHU KEMENKUMHAM,maka Mario Kurnia berwenang untuk mewakili P.T.

Fajar JayaPratama adalah Mario Kurnia;Menimbang, bahwa sedangkan dalam bukti P3, berupa Akta : Berita AcaraHalaman 64 dari 77Putusan No. 449Pdt.G/2018/PN.BdgRapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT.Fajar Jaya Pratama(salinan) No.66tanggal 21 maret 2014, bahwa telah disususan Direksi dan Komisaris Perseroanyang baru sbb :Direktur Utama : Tuan Danny KurniaDirektur : Tuan Mario KurniaKomisaris : Nyonya Melyana KurniaDan berdasarkan bukti P4, bahwa Perubahan Susunan Pengurus PT.Fajar JayaPratama telah

Dalam pertemuan tersebut saksi TAMRINWALID,SE memerintahkan saksi SETYA BUDI agar menyerahkan seluruhproses pelelangan kepada Panitialelang atas namaANDI SUDIRMAN, ST.Bahwa setelah Panitia (POKJA) menetapkan CV ALFHA CARIEN sebagaipemenang kemudian saksi SETYA BUDI menghubungi TerdakwaALFHAHalaman 7 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2021/PN Tte YENDRA untuk mengatur teknis proses penandatanganan Kontrak yangditindaklanjuti dengan membuat Surat Kuasa Direksi/Direktur Nomor: 12tanggal 17 Oktober 2016

Pekerjaan direksi keet, Gudang dan Barak Kerja;2. Timbunan tanah di bawah lantai dipadatkan3. Rabat beton dibawah fondasi batu kali K1004. Pasangan batu kosong5. Pasangan pondasi batu kali 1:4Bahwa saksi SETYA BUDI juga tidak melakukan pembayaran terhadap item item dalam Kontrak yaitu pada item pekerjaan :1. Pekerjaan Timbunan tidak dibayarkan karena milik dari PT Gunung MasGroup.2.

Pekerjaan direksi keet, Gudang dan Barak Kerja;2. Timbunan tanah di bawah lantai dipadatkan3. Rabat beton dibawah fondasi batu kali K100Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPkK/2021/PN Tte4. Pasangan batu kosong5.

Gunung Mas Grup dengan meminta bantuan agar memberikan modalawal pelaksanaan pekerjaan berupa tenaga kerja, direksi keet dan alatberat;Bahwa item pekerjaan proyek yang tercantum di kontrak adalah:e pekerjaan persiapane pekerjaan tanahe pekerjaan pasang/pondasiHalaman 37 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPk/2021/PN Ttee pekerjaan betonBahwa anggaran proyek pembangunan asrama pesantren weda tahun2016 dicairkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:e Tahap!

Gunung Mas Grup dengan memintaHalaman 64 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPkK/2021/PN Ttebantuan agar memberikan modal awal pelaksanaan pekerjaan berupa tenagakerja, direksi keet dan alat berat, sehingga dengan berdasarkan pengalamannyasebagai direktur dari anak perusahaan PT. Gunung Mas Group Saksi Setya Budimeminjam CV.