Bahari Arifin; bahwa dalam menguraikan objek harta waris ( 6.1), Penggugat diwakiliKuasanya seharusnya telah menguraikan dengan jelas dan terang berapaluas tanah yang menjadi hak almarhum Mawardi bin Bahari Arifin yangmenjadi harta peninggalan almarhum Mawardi bin Bahari Arifin yangberasal dari warisan/ peninggalan Bahari Arifin, karena senyatanya telahdibagi kepada Z binti BA; bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menjadi inti suatutuntutan harus jelas dan tegas dan tidak mengandung multi tafsir

, akantetapi Penggugat hanya menyebut ahli waris almarhum telah meninggalHalaman 74 dari 85 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/201 8/MSBna.dunia adalah Penggugat, Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill, dinilaitidak tegas dan terang dan mengandung multi tafsir karena biasa diartikanikut Kuasa hukum yang menerima delegasi dari Penggugat sebagai ahliwaris, dan lain sebagainya;Menimbang, bahwa yang dimaksud Obscuur Libel dalam Hukum Acarayang berlaku adalah surat gugatan yang tidak terang isinya dan terjadidikarenakan

surat penetapan tersangka yang dilayangkanoleh Termohon diketahui bahwa Pemohon disangkakan dalamperkara dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan TransaksiElektronik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) JoPasal 27 Ayat (3) UU 19/2016 tentang perubahan atas UUHalaman 7 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau2)3)4)5)6)11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)atau Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP atau 311 ayat (1) KUHP;Bahwa penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai tafsir

KepalaDaerah yakni Gubernur, Wali Kota, dan Bupati adalah merupakanHalaman 9 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN BauBau4)5)6)pejabat negara;Bahwa pasal penghinaan dalam KUHP jika dilihat dari objekterhinanya (si korban) terdiri atas lima bagian, yaitu: 1) Individu;2) Pejabat: pegawai negeri, Presiden, kepala negara sahabat,pemerintah RI, kekuasaan umum; 3) Profesi: petugas agama 4)Simbolsimbol: bendera, lambang negara, benda untuk keperluanibadah; dan 5) Kelompok; suku, ras, agama, dan golongan;Bahwa tafsir

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin Pemohon (Tedi Nugraha bin Mohamad Tafsir) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Leni Fitria Binti Munawir

Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor78/PUUIX/2011 telah menolak permohonan uji tafsir terhadap ketentuan pasal18 ayat (1) UU Penyiaran. Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak pernahmerubah ketentuan hukum Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran menjadi seperti yangdi dalilkan oleh Para Penggugat di dalam butir 19 Gugatannya tersebut. Butir 19Gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, sesat dan manipulatif.

Misalnya sebuah lembaga penyiaran A tidak boleh punya lebih darisatu izin penyiaran dalam satu wilayah siar, tetapi holdingnya boleh;Bahwa penyiaran kalau holdingnya yang diatas boleh memiliki banyak izinpenyelenggaraan penyiaran;Bahwa setahu saksi ada teman yang menggugat ke Mahkamah Konstitusiuntuk meminta tafsir tunggal tentang kepemilikan izin siar;Bahwa saksi memberi keterangan sebagai ahli di Mahkamah Konstitusikeluarlah keputusan Mahkamah Konstitusi;Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sangat

., selakuHakim Ketua, Tafsir Sembiring Meliala, S.H..M.Hum, dan DesbenneriHal 76 dari 77 Put.No.1673/Pid.Sus/2016/PN. Jkt.

TAFSIR SEMBIRING M, S.H., M.Hum. ABDUL KOHAR, S.H., M.H.2. DESBENNERI SINAGA, SH, MH.Panitera Pengganti,SUBARDI, SH.Hal 77 dari 77 Put.No.1673/Pid.Sus/201 6/PN. Jkt. Pst.

kepolisian dengan cara mendatangirumah pemilik yayasan Musholla At Taufiq yang bernama bapakH.Adiguno;Bahwa alasan saksi melakukan hal tersebut dikarenakan saksitidak setuju dengan tema pengajian yang di Sampaikan oleh ustadKHOLID BASMELEH karna menurut saksi tema tentang tafsirQuran tersebut tidak sesuai dengan Akidah yang saksi terima dansebagai ketua RT di tempat berdirinya Musholla At Taufig tersebutsaksi mengkhawatir jika nantinya ada salah paham atauperselisinan di musholla tersebut akibat tema tafsir

Quran yangdisampaikan oleh ustad KHOLID BASMELEH, sehingga saksibersama pihak kepolisian setempat mencoba mengklarifikasimasalah tema tafsir Quran tersebutBahwa setelah saksi mengetahui bahwa Musholla AT Taufiq yangberada di JI.

dapat dibeli oleh mayoritasmasyarakat, sehingga tidak lagi sesuai dengan rumusan BarangMewah, dan jelas melenceng dari keseimbangan pembebanan pajaksebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PPN danPPnBM;Sehingga dengan demikian, sangat jelas bahwa objek sengketa yangditerbitkan oleh Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum yangtelah menciptakan ketidak adilan untuk Penggugat;Bahwa adanya definisi mengenai keberlakuan PPnBM yang sangattidak jelas, sehingga mengakibatkan multi tafsir

Bahwa tidak adanya itikad tidak baik dari Penggugat dengan caramemotongmotong suatu dasar hukum sehingga terlihat mendukungpola pikir Penggugat juga Penggugat lakukan pada pada angka 24halaman 15 gugatannya yang menyatakan:Bahwa adanya definisi mengenai keberlakuan PonBM yang sangattidak jelas, sehingga mengakibatkan multi tafsir dan tidak jarangmenjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, sampai akhirnyaPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.38667/PP/M.

kategori atauranah sengketa atau perselisihan hak;Bahwa kalau itu masuk sengketa perselisinan hak, mekanisme atau forumnya untukmenentukan wajib tidak membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)sesuai dengan upah tersebutharus di uji diperselisinan hak bisa secara non litigasidan dan dilanjutkan secara litigasi, kalau tidak selesai;Bahwa mengenai besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tidak diaturdalam undangundang tetapi menyerahkan kepada Surat Keputusan GubernurJawa Barat sedangkan tafsir

ratus ribu rupiah) sekian;Bahwa sementara upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan itu dibawahnominal tersebut sekitar Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sampaiRp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah);Bahwa seingat Terdakwa perusahaan membayar upah kepada karyawan diatasUpah Minimum Kabupaten (UMK) tetapi dibawah Upah Minimum SektoralKabupaten (UMSk);Bahwa sebelum sampai penyidikan, ada upayaupaya yang dilakukan baik diBipartit atau Tripartit untuk mengatasi perbedaan tafsir

Informasi SumateraSelatan memberikan pendapat dan penilaian hukum, menimbangbahwa keterangan yang di sampaikan oleh ermohon bahwa informasiyang di minta oleh pemohon adalah informasi yang di kecualikanberdasarkan peraturanperundangan;Nampak jelas bahwa di dalam pendapat dan penilaian hukum yang diberikan oleh majelis komisioner sumatera selatan pada paragraf 5.12tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangHalaman 15 Putusan Nomor 23/G/KV/2021/PTUN.PLG12.212.3berlaku,yang berdasarkan tafsir

informasi sumateraselatan memberikan pendapat dan penilaian hukum,menimbang bahwaketerangan yang disampaikan oleh termohon bahwa informasi yang diHalaman 54 Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.PLGminta oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan berdasarkanperaturanperundangan.12.1Nampak jelas bahwa di dalam pendapat dan penilaian hukum yangdiberikan oleh Majelis Komisioner Sumatera Selatan pada paragraf5.12 tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang berdasarkan dari tafsir

GangSelatan : Tanah SEBELAH SELATANBarat : Tanah SEBELAH BARATUkuran bangunan rumah induk 9 m x 12 mUkuran Gudang 10m x 15mUkuran Gudang tambahan dan garasi 6 m x 20 mUkuran lantai 6 mx 6mData Bangunan :Tembok : Batu bata dilapis catLantai : KeramikKusen : Kayu jati PliturKamar tidur : 3 kamarRuang keluarga : 2 kamarBalungan atas : Kayu BalauBentuk Bangunan : StrotongPagar : Tembok dan besiGenteng : MantiliPutusan Cerai Gugat, nomor: 1918/Pdt.G/2011/PA.BL.Halaman 5 dariTahun pembelian : Tahun 1999Harga tafsir

XxXxxxxxxDengan batasbatas sebagai berikut:UtaraTimurSelatanBaratData BangunanTembokLantaiKusenKamar tidurRuang keluargaBalungan atasBentuk BangunanPagarGentengTahun pembelianHarga tafsir: Jl. XXXXXXXXXXX: Gang: Tanah Saelan: Tanah SEBELAH BARAT: Batu bata dilapis cat: Keramik: Kayu jati Plitur: 3 kamar: 2 kamar: Kayu Balau: StrotongTembok dan besi: Mantili: Tahun 1999Rp. 1.000.000.000,( satu milyar rupiah);Sebidang Tanah dan bangunan rumah :Atas namaLuasLokasiNo.

TAFSIR, S.

BAKTI PARAMUDA (ciuta wai, of,Kontraktor Pelaksana Pl RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) danKPA (Damris, SIP)Surat keterangan dari Camat Muara Sabak barat (M, TAFSIR, S.

TAFSIR, S. ST)Nomor : 648 / 575 / PMD /2009 tanggal 23 desember 2009 yangmenyatakan bahwa pekerjaan pembangunan CADIKA telah selesai100% (persen) Y Surat pernyataan dari Pimpinan PT.Rafi Lestari Indah (HENZEN GHO)Nomor : WN tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan bahwapengerjaan Proyek CADIKA akan dilaksanakan sampai denganselesai(100%) = 22222 22 non nnn nn nnn nnn nn nnn noe non noe eee nee en nnnVY Faktur.....ececececeeeeev Faktur Pajak Standar atas Nama PT.

Dengan demikian dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tafsir sendiri atas pelaksanaanobjek gugatan aquo menjadi tidak beralasan hukum dan selayaknya untukditolak (ontzegd) atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard).Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalamgugatannya pada halaman 10 11yang menyatakan, "Menunjukansaudara: Arton S.

menurut Ahli apabila Surat Keputusan tidak pernah dibatalkan makaSurat Keputusan tersebut tetap berlaku;e Bahwa menurut Ahli apabila ada Surat Keputusan untuk Bupati dan Suratkeputusan lain untuk Wakil Bupati dengan orang yang sama, makaseharusnya batal demi hukum;e Bahwa menurut Ahli pada hakekatnya Menteri Dalam Negeri harusmengambil suatu keputusan yang sudah ada atau ketentuanketentuan lainyang sudah disediakan bukannya bermanufer; Bahwa menurut Ahli Menteri Dalam Negeri dapat saja meminta tafsir

subjekhukum pengambil keputusan berbeda dari subjek hukum pemberikewenangan berbeda, misal jabatan Menteri sumber jabatannya itu dariKeppres yang dikeluarkan oleh Presiden tentang pengangkatan seorangMenteri dalam kabinet, dahulu ini pernah terjadi dalam kasusHendarman, karena Hendarman dikeluarkan keppresnya di periodekedua karena SBY yang digugat ke mahkamah konstitusi, ternyata MKmengabulkan dan putusannya itu perspektif tidak retroaktif, apabilaretroaktif maka ada akibat hukum sebagai akibat dari tafsir

Putusan Nomor 218/G/2019/PTUNJKT.Andi Hamzah dalam salah satu pandangan beliau dalam gugatanyudisial review terkait norma KUHP yang terkait salah tafsir, kapansebetulnya seorang hakim melakukan penafsiran, ketika Suatu normaundangundang itu tidak mencerminkan suatu nilainilai keadilan, olehkarena itu ahli menyampaikan hal ini juga menjadi kegelisahan pertama,apakah KUHP kita masih menganut hukum pembalasan, orang sudahdihukum dan sudah keluar serta tobat mengakui kesalahan terusdikenakan lagi dengan

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama dalam perkawinan;

1. Menyatakan bahwa nilai tafsir bangunan sebagaimana tersebut dalam angka 2.a diatas adalah senilai Rp Rp 197.434.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapatkan

oleh karena itu sangat jelas bidang tanah yangdigugat Para Penggugat sesungguhnya tidak terletak dijalan Suka Karya,sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang kabur haruslah ditolak ;Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka6 (enam) menyatakan rumah tempat tinggal Tergugat terletak disebelahHal 19 dari 77 hal putusan Nomor 112/PDT/2020/PT PBRtanah terperkara, lalu Para Penggugat tidak secara pasti yangdimaksud dengan Kata DISEBELAH yang makna dalilnya sangatambigu/multi tafsir

Repliknya berupaya menyamakan antara jalan SUKA KARYAdengan jalan KARYA BAKTI sama, pada hal berlainan, sehingga dalilgugatan Para Penggugat yang kabur haruslah ditolak ;Bahwa Tergugat meminta kepada Para Penggugat agar kemballimencermati dalil pada halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) menyatakanrumah tempat tinggal Tergugat terletak disebelah tanah terperkara, laluPara Penggugat tidak secara pasti meletakkan posisi persis rumahyang dimaksud dengan Kata DISEBELAH yang makna dalilnya sangatambigu/multi tafsir

harusnya diperjelas biar tidak bersifat Ambigu/multi tafsir. Karena permintaan ini bersifat multi tafsir dan kabur,terhadap gugatan para Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard). Lihat yuris prudensi PutusanPengadilan Agama Bondowoso nomor : 478/Pdt.G/2014/PA.Bdw tanggal17 Juni 2014;5.

ada bukti permulaan yang cukupuntuk melakukan hal tersebut;Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan:Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidanayang teryadi dan guna menemukan tersangkanya;Bahwa meskipun sepintas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2KUHAP terlihat jelas, namun dalam praktik telah menimbulkan pengertianyang sifatnya multi tafsir

dan pengertian yang multi tafsir dan melanggarasas lex certa serta asas /ex stricta sebagai asas umum dalampembentukan perundangundangan pidana.

Terlebih lagi, ada anomali tafsir dari para penggugat dalammenilai periodisasi masa jabatan Perangkat Desa, sehingga beralasan hukumpula untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA3202n0soeneeeceeeececeeccceeeeceeennee3.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil Penggugat, kecualiterhadap halhal yang telah diakui kebenarannya;Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi di atasadalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Bahwa dengan tafsir yang keliru terkait masa jabatan perangkat desayang dinilai oleh Para Penggugat harus sampai genap berusia 60 (enampuluh) tahun telah melimitasi/membatasi proses rekrutmen perangkatdesa. Padahal, idealnya setiap masyarakat desa berhak untuk mengikutiproses rekrutmen dan menjadi perangkat desa jika memenuhi persyaratandan kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan.

., selaku Ketua Majelis, TAFSIR SEMBIRINGMELIALA, SH.,M.Hum dan DESBENNERI SINAGA, SH.,MH., masingmasingselaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari it juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengandidampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WIJATMOKO, SH sebagaiPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dihadiriHal. 72 dari 73 Put. No.1135/Pid.Sus/2018/PN.

., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,dihadapan Terdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,TAFSIR SEMBIRING M, SH.,M.Hum. ABDUL KOHAR, SH.,MH.,DESBENNERI SINAGA, SH.,MH.Panitera Pengganti,WIJATMOKO, SH.Hal. 73 dari 73 Put. No.1135/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Pst.

Sudirman, I/mu pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992.Nurhadi, Burhan Yasin, Agus Genad Senduk, Pendekatan Kontekstual dan Penerapannyadalam KBK, Malang:Universitas Negeri Malang, 2004.Tafsir Ahmad, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya,2004Trianto, Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, Jakarta: Prestasi PustakaPublisher, 2009.Virsya Norla, Panduan Menerapkan Pendidikan karakter Di sekolah, Jakarta:Laksana, 2011.Waridjan.