Ditemukan 129302 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-03-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 147/Pid.B/2018/PN Kag Tanggal 4 April 2018 — Penuntut Umum:
Dyah Rahmawati, SH.
Terdakwa:
Irawan Als Kitum Bin Yaumin
48 — 3
Dyah Rahmawati, SH.
Terdakwa:
Irawan Als Kitum Bin Yaumin
48 — 3
Unsur turut serta main judi di jalan umum atau didekat jalan umumatauditempatyang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalaupembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judiitu;Menimbang, bahwa dengan merujuk pengertian yang terdapat dalampasal 303 ayat (3) yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiaptiappermainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantungpada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatin atau lebih mahir.Di situ termasuk segala pertarunhan
tentang keputusan perlombaan ataupermainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlombaatau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah suatujalan yang sering digunakan / dilalui oleh masyarakat pada umumnya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahanterdakwa, maka Majelis Hakim akan mengemukakan faktafakta yuridis sebagaiberikut : Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedangmenunggu
Register : 03-06-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 23-11-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1341/Pdt.G/2014/PA.TA Tanggal 3 Juli 2014 — Pemohon
Termohon
6 — 0
6 — 0
status Termohon adalah perawan.Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohont hidup bersamasebagai suami istri dan bertempat tinggal pindahpindah, kadang di rumahorang tua Pemohon, kadang di rumah orang tua Termohon dan terakhirTermohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tinggal dirumah orang tuanya, setelah itu pisah rumah sampai dengan sekarang.Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon danTermohon dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suam1 istripada umumnya
UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, Pasal .22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohondan Termohon serta halhal yang diakui atau yang tidak dibantah olehTermohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikahpada Juni 2013; Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohonberjalan harmonis, layaknya suami istri pada umumnya
Putus : 20-12-2012 — Upload : 29-07-2013
Putusan PN PALOPO Nomor 525/Pid.B/2012/PN.Plp Tanggal 20 Desember 2012 — HARTO Alias PAPA EET Bin UMAR
74 — 25
74 — 25
Penuntut Umumdengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa ia terdakwa HARTO Als PAPA EET Bin UMAR bersamasama denganUREA Als BAPAK NENENG (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekirapukul 17.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun2012 atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatanuntuk permainan judi atau tiaptiap permainan, dimana pada umumnya
diancam pidana dalam Pasal303 ayat (1) ke1 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana;SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa HARTO Als PAPA EET Bin UMAR bersamasama denganUREA Als BAPAK NENENG (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekirapukul 17.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun2012 atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Palopo, menggunakan kesempatan untuk main judi atau tiaptiappermainan, dimana pada umumnya
Register : 26-04-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 3 Juli 2018 — Dr. H. DODDY ARIYANTO X DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM
185 — 44
185 — 44
MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalammenangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagaiberikut:1) Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata tersebutmenyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketatersebut diselesaikan terlebin dahulu dalam forum Internal Partai,sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan.;3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi
tidak berwenang memeriksa perkarayang bersangkutan (Niet Onvankelij verklaarad);Bahwa hal inipun dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XIV2008 tanggal 18Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi,Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri danHal. 14 dari 42 Putusan Perdata Nomor 248/Pat.SusParpol/2018/PN Jkt.Pst11Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahan agarada kesatuan persepsi sebagai berikut:1) Bahwa pada umumnya
;Bahwa dasar hukum gugatan ini tidak jelas/kabur danmembingungkan, hal ini dikarenakan perkara yang diajukan Penggugatadalah mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang dengantegas telah diatur dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011yang jelas masuk dalam ranah sengketa partai politik yakni perkara yangspesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya, bukan perkara perdatabiasa pada umumnya, kedua sengketa tersebut jelas sekali perbedaannyakarena di dalam UndangUndang Partai
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PerkaraPerdata Yang Berkaitan Dengan Pemilu;Yang memberikan pengarahan agar adanya kesatuan persepsi bagiPengadilan berkaitan dengan adanya kasuskasus perdata yang berkaitandengan Pemilihan Umum yang diajukan ke Pengadilan, yaitu:1) Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata tersebut menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai terkait.;2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebutdiselesaikan terlebih dahulu dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2008 TentangGugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik;Yang memberikan pengarahan agar adanya kesatuan persepsi bagiPengadilan terkait dengan adanya kasuskasus yang diajukan keHal. 38 dari 42 Putusan Perdata Nomor 248/Pat.SusParpol/2018/PN Jkt.PstPeradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang terkait denganPartai Politik yaitu:1) Bahwa pada umumnya perkaraperkara tersebut berisi gugatan yangditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai
Putus : 13-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 966 /B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — PT. ECCO TANNERY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara lainnya daripenjualan barangbarang atau barang dagangan yang sama atau serupajenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetapnya atau dari kegiatankegiatan usaha lainnya yang menghasilkan hal yang sama apabila dilakukanmelalui bentuk usaha tetapnya;Bahwa butir 4 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda, diantaranya disebutkan bahwa:1) Berdasarkan P3B yang telah berlaku, pada umumnya
yang tertuang dalam perjanjian tersebut,Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar komisi kepada ELBV, dengandemikian, apabila Pemohon Banding mengacu pada Pasal 4 (1) huruf g UUPPh, jelas sekali bahwa biaya trading commission ini bukan merupakan dividen,oleh karena itu, koreksi Terbanding ini sama sekali tidak tepat:Bahwa butir 4 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda menyatakan bahwa pada umumnya
profesional dariELBV, pandangan ini sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataanbahwa tanpa ELBV, Pemohon Banding tidak mungkin mendapatkanpenghasilan kena pajak dan mencapai perkembangan sejauh ini:Bahwa perkenankan Pemohon Banding mengutip paragraph 7.14 OECDTansfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrationsyang pada intinya menyatakan bahwa pembayaran komisi atas bantuan ataujasa semacam ini sangat lazim dalam transaksi bisnis yang wajar dan terjadipada umumnya
Pemohon PK(semula Pemohon Banding) juga menjalankan fungsi secarakeseluruhan yang lebih mengarah pada pabrikan pada umumnya yaitubahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) juga menghadapirisiko pasar (risiko yang timbul karena ketidakpastian di pasar, termasukfluktuasi dalam permintaan produk, pasokan bahan, dan harga).
Perkenankan Pemohon PK (semulaPemohon Banding) mengutip paragraf 7.14 OECD Transfer PricingGuidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations yangpada intinya menyatakan bahwa pembayaran komisi atas bantuan ataujasa semacam ini sangat lazim dalam transaksi bisnis yang wajar danterjadi pada umumnya:...
Register : 19-07-2007 — Putus : 23-08-2007 — Upload : 26-12-2011
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2350/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg Tanggal 23 Agustus 2007 — PENGGUGAT TERGUGAT
10 — 4
10 — 4
Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugattelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan belum dikaruniai anak;Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2005 Penggugat pyulang ke rumah saudara di NgebrukKecamatanSumberpucung Kab, Malang tidak diikuti oleh Tergugat kemudian Penggugat padatanggal 2 September 2005 kembali lagi ke Hongkong untuk menjaduii TKW karena masa cutiPenggugat telah habis;7.8,Bahwa selama Penggugat bekerja di Hongkong untuk menjadi TKW , awalnya hubungan
Putus : 25-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 186/Pdt.G/2017/PN.Sby Tanggal 25 April 2017 — MULIJANTO Cs
melawan
UNTUNG PURNOMO
18 — 1
18 — 1
terhadap segala yang dibagikan denganakta ini, kuasa tersebut dapat dipindahkan ketangan pihak lain, akan tetapi tidakdapat dicabut oleh dan diantara para pihak tersebut, karena dianggap sebagaiHalaman 3 Akta Perdamaian Nomor: 186/Pat.G/2017/PN Sbysatu bagian mutlak daripada perjanjian ini yang tidak akan diadakan tanpapemberian kuasa ini dan oleh karena itu masingmasing pihak menerangkantelah melepaskan (tidak dapat menggunakan) segala peraturan hukum yangmenentukan sebab dan peristiwa karena pada umumnya
Register : 08-09-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA BATAM Nomor 1514/Pdt.G/2021/PA.Btm Tanggal 22 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 5
11 — 5
Majelisberpendapat gugatan Penggugat dengan sendirinya selesai karena dicabut;Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.BtmMenimbang, bahwa penyelesaian perkara dengan dicabut, tidak diaturdalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,UndangUndang Nomor 6 Tahun 2003 maupun UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, maka pengaturan lebih lanjut didasarkan kepadaketentuan yang diberlakukan di peradilan pada umumnya
Register : 02-07-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan PA PEKANBARU Nomor 717/Pdt-G/2014/PA.Pbr Tanggal 7 Agustus 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
6 — 3
6 — 3
Bahwa setelah menikah tanggal 24 Juni 2004 antara Penggugat dan Tergugathidup bersama menjalani rumah tangga sangat bahagia rukun dan damaiseperti biasanya layaknya suami istri pada umumnya, tinggal di PekanbaruJalan Hang Tuah No. 70 Rt. 03 Rw.02 Kelurahan Rejo Sari, KecamatanTenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau ;4.
Register : 23-10-2017 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2366/Pdt.G/2017/PA.Pwt Tanggal 27 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
10 — 1
Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dandamai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi sejaktahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyahsering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibatperselisinan tempat tinggal dimana termohon lebih suka tinggal dirumahorang tua Termohon dibandingkan untuk hidup bersama Pemohon diPerum Prompong Alam Indah desa Kutasari sehingga termohon seringmelalaikan kewajibannya melayani Pemohon sebagaimana
Register : 20-03-2015 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 170/Pdt.P/2014/PN.Krg Tanggal 11 September 2014 — SASTRO ISMANTO
22 — 8
22 — 8
bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut merupakan peristiwakependudukan, sebagaimana ketentuan dalam UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan maka peristiwa kependudukan ini perlu untuk dicatat dalamregister pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan Pemohon agar tidak terjadisuatu persepsi yang keliru di dalam administrasi / pencatatan dokumendokumen yangbersangkutan, khususnya atau masyarakat pada umumnya
Register : 17-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PA BATAM Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Btm Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 17
23 — 17
perkaranya, maka atas keinginan Penggugat tersebut, Majelisberpendapat gugatan Penggugat dengan sendirinya selesai karena dicabut;Menimbang, bahwa penyelesaian perkara dengan dicabut, tidak diaturdalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,UndangUndang Nomor 6 Tahun 2003 maupun UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, maka pengaturan lebih lanjut didasarkan kepadaketentuan yang diberlakukan di peradilan pada umumnya
Register : 15-12-2011 — Putus : 23-12-2011 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 247/Pdt.P/2011/PN.Pkl Tanggal 23 Desember 2011 — IDA YULIA GO (PEMOHON);
54 — 2
54 — 2
perubahan nama Pemohon DISESUAIKAN DENGANNAMA Baptis dan berdasarkan pada dokumen yang sudah memakai nama IDA YULIA,GO oleh karena karena Pemohon sudah menjadi warganegara Indonesia dan lahir diIndonesia maka sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang berwenang untuk melakukanpenggantian/perubahan nama adalah Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perubahan nama Pemohon adalah sematamata karena Pemohon bertujuan untuk melakukan pembauran diri dengan masyarakat danbangsa Indonesia pada umumnya
Register : 23-01-2013 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 14-03-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 62/Pdt.P/2013/PN. BKN Tanggal 5 Februari 2013 — DJUNAIDI,M.Pd dkk
17 — 9
17 — 9
dan Pemohon Yunarti tersebuttelah dikaruniai anak perempuan yang merupakan anak keempat bernama ASILAMAGISTRA YUDIANTI, lahir di Bangkinang tanggal 02 November 2007;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ttersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatankelahiran anak Pemohon yang bernama ASILA MAGISTRA YUDIANTI karenatelah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkanUndangundang ;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya
Register : 12-02-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 129/Pdt.P/2013/PN. BKN Tanggal 26 Februari 2013 — HARDI,DKK
16 — 10
16 — 10
Pemohon Hardi dan Pemohon Mariyati tersebut telahdikaruniai anak perempuan yang merupakan anak pertama bernama ZHAFIRAHMAWADDAKH, lahir di Pekanbaru tanggal 14 September 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ttersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatankelahiran anak Pemohon yang bernama ZHAFIRAH MAWADDAH karena telahmelampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkanUndangundang ;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 162/Pdt.P/2013/PN. BKN Tanggal 28 Februari 2013 — MUHAMMAD RIZAN
20 — 7
20 — 7
perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai anak lakilaki yangmerupakan anak keempat yaitu Pemohon bernama MUHAMMAD RIZAN, lahir diPadang Tarap tanggal 05 Januari 1987;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatankelahiran Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIZAN karena telah melampauibatas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Und angundang ;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya
Putus : 05-03-2012 — Upload : 23-09-2012
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 23/Pid.B/2012/PN.Kdi Tanggal 5 Maret 2012 — SODIQ bin GIMIN
14 — 2
14 — 2
suatu waktuyang masih termasuk waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah Dusun Jowah,Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri atau setidaktidknya disuatutempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri KabupatenKediri, dengan sengaja dan tanpa hak mengadakan atau memberi kesempatanuntuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untukitu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untukmemakai kesempatan itu, setiap permainan yang pada umumnya
Register : 25-10-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 01-11-2018
Putusan MS BIREUEN Nomor 666/Pdt.P/2017/MS.BIR Tanggal 20 Nopember 2017 — Pemohon:
1.Rusli Bin Adam
2.Baniah Binti M. Ali
18 — 8
1.Rusli Bin Adam
2.Baniah Binti M. Ali
18 — 8
Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Pemohon II hidup rukunsebagaimana layaknya suami istrti pada umumnya.6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmenggangu gugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebutdan selama itu pula Pemohon dan Pemohon II tetap beragamaIslam;7.
Register : 02-04-2013 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 286/Pdt.P/2013/PN. BKN Tanggal 10 April 2013 — MARTIAS,dkk
18 — 7
18 — 7
diketahui bahwadari hasil perkawinan Pemohon Martias dan Pemohon Erna Wati tersebut telahdikaruniai anak lakilaki yang merupakan anak pertama bernama M.ALIF, lahir diPayakumbuh, tanggal 09 Mei 2006;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatankelahiran anak Pemohon yang bernama M.ALIF karena telah melampaui batas waktusejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undangundang ;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya
Register : 18-09-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PA BEKASI Nomor 3148/Pdt.G/2020/PA.Bks Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 5
11 — 5
Bahwa Pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON sejak awalmemang tidak dalam izin dan restu kedua orangtua, akan tetapi karenakomitmen dan merasa sudah saling mencintai dan cocok satusamalain,akhirnya Pernikahan tetap dilaksanakan, dan pada mulanya berjalanharmonis, selayaknya pasangan suami istri pada umumnya. Bahkanpernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua)orang anak, yaitu antara lain :a) XXXX, Lahir di Bekasi, 24 Mei 2007b) XXXX, Lahir di Bekasi, 12 Mei 20124.