Ditemukan 29105 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN TONDANO Perdata
Register : 03-07-2024 — Putus : 22-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PN TONDANO Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Tnn
Tanggal 22 Agustus 2024 — Penggugat melawan Tergugat
4 — 2
  • 252/Pdt.G/2024/PN Tnn
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 09-12-2022 — Putus : 19-12-2022 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Tim
Tanggal 19 Desember 2022 — Pemohon:
YEKI PIGAI
65 — 9
  • 252/Pdt.P/2022/PN Tim
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 08-03-2023 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 09-05-2023
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 252/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.ZAINAL DWI ARIANTO, SH
2.ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JUHDI Bin SAIDAM
34 — 1
  • 252/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr
Pengadilan PN RABA BIMA Pidana Umum
Register : 29-09-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN RABA BIMA Nomor 252/Pid.B/2022/PN RBI
Tanggal 29 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
SYAHRUR RAHMAN
Terdakwa:
Kaharudin
15 — 0
  • 252/Pid.B/2022/PN RBI
Pengadilan PN GRESIK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-08-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 21-10-2022
Putusan PN GRESIK Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Gsk
Tanggal 20 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
ALIFFIAN FAHMY ANNASHRI, S.H.
Terdakwa:
SHOLICHIN
63 — 5
  • 252/Pid.Sus/2022/PN Gsk
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Umum
Register : 13-09-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 26-10-2023
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 252/Pid.B/2023/PN Krs
Tanggal 24 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
irfano rukmana
Terdakwa:
BAHRUL ULUM bin (alm) MUSDI
57 — 0
  • 252/Pid.B/2023/PN Krs
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Umum
Register : 10-08-2023 — Putus : 17-10-2023 — Upload : 17-10-2023
Putusan PN CIBADAK Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Cbd
Tanggal 17 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
2.DHIKI KURNIA, S.H.
3.ANDI ARDIANI, S.H.,L.L.M.
Terdakwa:
SANSAN AGUSTIAN Als ICAN Bin JUNAEDI (Alm)
69 — 0
  • 252/Pid.Sus/2023/PN Cbd
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 21-09-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 22-09-2022
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Lbp
Tanggal 22 September 2022 — Pemohon:
ZUKHRIADI
33 — 9
  • 252/Pdt.P/2022/PN Lbp
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus
Register : 21-11-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Klk
Tanggal 13 Januari 2020 — Penuntut Umum:
SITI MAIMUNAH, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD GAJALI Als JALI Bin SANUSI
18 — 7
  • 252/Pid.Sus/2019/PN Klk
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum
Register : 13-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 252/Pid.B/2019/PN Kpg
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
FRINCE WELMINCE AMNIFU, SH
Terdakwa:
YEFTA GEORGE DETHAN
129 — 31
  • 252/Pid.B/2019/PN Kpg
Pengadilan PA WONOSOBO Perdata Agama Perceraian
Register : 12-09-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 12-06-2014
Putusan PA WONOSOBO Nomor 1542/Pdt G/ 2011 / PA. Wsb
Tanggal 28 Februari 2012 — Penggugat & Tergugat
10 — 1
  • Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadapdipersidangan tidakhadlin:++ 222 ~ 252 nne nae2. Mengabulkan gugatan Penggugat denganverstek;3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat ( A bin M )terhadap Penggugat ( E binti S pias mermamemne4.
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 21-06-2010 — Putus : 30-06-2010 — Upload : 16-03-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 199/Pdt.G/2010/PTA.Sby
Tanggal 30 Juni 2010 — Pembanding v Terbanding
22 — 10
  • untuk dijadikan alasansendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanyaputusan Pengadilan Agama tersebut dalam Konpensi sepenuhnya dapat dikuatkan ;>DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama gugatanTergugat/Pembanding tidak berdasarkan hukum karena pada dasarnya talak dengantebusan sejumlah uang dapat dilaksanakan dan sah apabila ada kerelaan kedua suamiisteri tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat ulama dalam Kitab Subulus Salam juz IIhalaman 252
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Putus : 22-03-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 48/PID/2016 PT-BNA
Tanggal 22 Maret 2016 — Kamariah binti Daud
23 — 13
  • Kepaniteraan PengadilanNegeri Sigli tanggal 15 Februari 2016 dan telah diberitahukan/diserahkansecara sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2016, Nomor5/Akta.Pid/2016/PNSgi ;Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Terdakwa, dan JaksaPenuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajariberkas perkara ini masingmasing pada tanggal 23 Februari 2016, dalamtenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Februari 2016s/d tanggal 2 Maret 2016, Nomor : W1.U5/252
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-07-2017 — Putus : 15-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 129/B/2017/PT.TUN.SBY
Tanggal 15 September 2017 — H. SULAEMAN vs KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINOH, KECAMATAN BURNEH, KABUPATEN BANGKALAN
60 — 25
  • sebagaimanatersebutGibaweal IN j ~ nnn nnn nnn nr ne nen erenceMenimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat alat b uktiyang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untukmengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja,sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satukesatuan dengan berkas perkaranya; 252
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 108/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
HAMRIN
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
141 — 64
  • Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tidak dapat diterapkan karena sudah tidak berlaku lagi;2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuk an Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana diatur didalam Bab angka 131 lampiran Il UndangUndang Nomor12 Tahun 2011;. bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 29 April 2019 dan diberlakukan tanggal 30 April 2019, sehingga bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11
    Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana prosedurnya mengacu kepada ketentuan Pasal 266 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai berikut: (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan
    PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JFselain JF ahli utama; Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian denganhormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan, Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulpemberhentian diterima; Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik
    sebagaimana dimaksud ketentuanPasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dari PNS oleh Tergugat, dihitung dari putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei 2016 (vide Bukti P12), sampaiterbitnya objek sengketa pada tanggal 29 April 2019, telah memerlukan waktukurang lebih 3 (tiga) tahun, yang mana apabila dinubungkan dengan ketentuanPasal 252
    1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian itu mesti ditetapkan mulai akhir bulanputusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap tertuang dalam Pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Menimbang, bahwa faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,menunjukkan adanya kelalaian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketayang tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 252
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 109/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
ZULKIFLI, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
158 — 59
  • Putusan Nomor: 109/G/2019/PTUN.Mks.AUPB yang dilanggar;turan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tidak dapat diterapkan karena sudah tidak berlaku lagi;2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuk an Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana diatur didalam Bab angka 131 lampiran Il UndangUndang Nomor12 Tahun 2011;. bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 29 April 2019 dan diberlakukan tanggal 30 April 2019, sehingga bertentangan dengan Pasal 252
    Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana prosedurnya mengacu kepada ketentuan Pasal 266 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil; Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi se bagai berikut:(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan
    PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JFselain JF ahli utama; (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian denganhormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulpemberhentian diterima; Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah
    Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dari PNS oleh Tergugat, dihitung dari putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei 2016 (vide Bukti P10), sampaiterbitnya objek sengketa pada tanggal 29 April 2019, telah memerlukan waktukurang lebih 3 (tiga) tahun, yang mana apabila dinubungkan dengan ketentuanHalaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor: 109/G/2019/PTUN.Mks.Pasal 252
    1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian itu mesti ditetapkan mulai akhir bulanputusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap tertuang dalam Pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pember hentian Sementara Pegawai Negeri;Menimbang, bahwa faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,menunjukkan adanya kelalaian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketayang tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 252
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1228/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — JONY KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilakukan oleh Terbanding pada proses keberatandalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakanyang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak September 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak September 2004 adalah sebesar Rp.118.900.601 ,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252
    Peninjauan tidak dapat membuktikan atas memanfaatkan ProgramPemerintah berupa Sunset Policy dan tidak melakukan pembetulan atas SPTserta tidak membuktikan LPAD atas penyerahan SPT OP Sunset Policydalam perkara a quo dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (8) UU KUP jo Pasal 9 ayat (3) UUPPN jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama
Register : 07-12-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 711/Pdt.P/2020/PA.Mr
Tanggal 15 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 5
  • Bahwa Pemohon dengan Pemohon II adalah suami isteri yangmenikah pada tanggal 11 Juli 2001, dan dicatat di hadapan PegawaiPencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan PrajuritkulonKota Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 252/38/VII/2001tanggal 11 Juli 2001 ;2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon danPemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai2 orang anak bernama :1. ANAK 1, lahir tanggal 04 Oktober 2002 ;2.
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon nomor 252/38/VII/2001,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanPrajuritkulon Kota Mojokerto tanggal 11 Juli 2001, telah dinazegelen dantelah dicocokkan dan sesuai aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);5.
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama Perceraian
Register : 21-09-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 24-02-2016
Putusan PA BLITAR Nomor 3232/Pdt.G/2015/PA.BL
Tanggal 25 Januari 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
14 — 2
  • 12.00 367/F16 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 370/F16 1 TE(15) 1NM NN NH00.00.0000508.508.508.5080O Tm00 Tm00 Tm00 Tm(11) 1(10) 1(5) 2(27) 2(7) 1(16) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 435.00 508.00 Tm/F16 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 439.00 508.00 Tm/EL6 2 DE(47) 2(50) TaETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 452.00 508.00 Im/EL6 2 DE(11) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 455.00 508.00 Tm/F16 1 TE(252
    /F16 1 TE(15) 1N MN N LN7) 116) TdBT0.000 0.000 0.000 rg00000000486.00 Tm486.00 Tm486.00 Tm486.00 Tm12.00 0.00 0.00 12.00 439.00 486.00 Tm/F16 1 Tf(11) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 442.00 486.00 Tm/F16 1 TE(50) 2(41) TaETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 455.00 486.00 Tm/F16 1 TECyl LoETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 459.00 486.00 Tm/F16 1 TE(252) 2(7) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 478.00 486.00 Tm/F16 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 26-02-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 39/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 31 Mei 2018 — Pembanding/Tergugat : LEONARDUS MARBUN Diwakili Oleh : J MARBUN SH MH
Terbanding/Penggugat : HOTMAULI BR MANIK
31 — 18
  • Barat: Leonardus Marbun 252 MSebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti rugi Tanah Nomor:1213/SGKAT/TS/IX/2008 atas nama Leonardus dan Gambar/ sketslokasi tanah tertanggal 2109 2008 atas nama Leonardus Marbun;(4) Sebidang tanah yang terletak Jalan Dinamit Desa Tasik Serai luas20.097 M2 berbatasan dengan; Utara: Sarles/Mual Sitohang 85 M. Selatan: Paret 89 M. Timur: Leonardus Marbun 238 M.
    Timur: Leonardus Marbun 252 M. Barat: Leonardus Marbun 238 MSebagaimana disebut dalam surat ganti rugi Nomor Nomor:1212/SGKAT/TS/IX/2008 atas nama Leonardus dan Gambar/ sketslokasi tanah tertanggal 2109 2008 atas nama Leonardus Marbun;(6) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Dinamit Desa Tasik Serai luas20.181 M2 berbatasan dengan; Utara: Sarles/Mual Sitohang 83 M. Selatan: Paret 59 M. Timur: Leonardus Marbun 290 M.