mekanisme dan segala beban biaya sesuaiHalaman 1 dari 4 halamanAkta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Madkesepakatan perdamaian ini.Pasal 2TERGUGAT wajib melakukan pembayaran atas pembelian mobil pemadamkebakaran Aerial Ladder Platform (BuiltUp) 55 Meter merk Bronto Skylift Type F55 RLX (selanjutnya disebut Mobil Pemadam Kebakaran) tersebut kepadaPENGGUGAT dengan penghitungan sebagai berikut :Rp. 26.173.100.000 (dua puluh enam milyar seratus tujuh puluh tiga jutaseratus ribu rupiah) dikurangi PPN, PPh

TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah pada angka 16Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimanatercantum pada SE Nomor 79/PJ/2010 knususnya Lampiran Daftar16 (enam belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan(Lampiran 10);Bahwa Lampiran Il Standard Operating Procedure (SOP) 16 (enambelas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan khususnyaPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPh

SE Nomor 79/PJ/2010 khususnya Lampiran Il mengenaiPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;Bahwa sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti Standard OperatingProcedure

Putusan Nomor 1073/B/PK/PJK/201513.14.15.16.Bahwa sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti kaidah penulisan keputusanyang tepat;Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atas SKPKB(PPh dan PPN) maupun STP

(PPh dan PPN) tersebut tidak sesuaidengan kaidah penulisan pada surat keputusan maka suratkeputusan tersebut cacat secara hukum;Bahwa dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku maka hal inisangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat).Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;.

TerlegalisirDokumen Penelahaan Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2014 Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Karimun;71. 1 (satu) Lembar Foto copy TerlegalisirSurat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411211 Kode Jenis Setoran 900 (PPN) Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Dan KB Dalam Rangka Menuju Pelayanan Kelas Dunia (RSUD Kabupaten Karimun) Tahun Anggaran 2014; 72. 1 (satu) Lembar Foto copy TerlegalisirSurat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411122 Kode Jenis Setoran 900 (PPH

Karya GlobalSarana adalah sebesar 50 % (tidak termasuk biaya PPN dan PPh, biayainstalasi, biaya pengiriman, dan biaya pemeliharaan);2. PT. Tawada Healthcare dengan dukungan alat yang diminta yaitu :e USG 3D;Disepakati diskon / potongan harga yang diberikan kepada PT. Karya GlobalSarana adalah sebesar 30 % (tidak termasuk biaya PPN dan PPh, biayainstalasi, biaya pengiriman, dan biaya pemeliharaan).;3. PT.

Karya GlobalSarana adalah sebesar 30 % (tidak termasuk biaya PPN dan PPh, dan biayapengiriman);4. PT. Poly Jaya Medical dengan dukungan alat yang diminta yaitu :e Cold Storage;Disepakati diskon / potongan harga yang diberikan kepada PT. Karya GlobalSarana adalah sebesar 35 % (tidak termasuk biaya PPN dan PPh, biayainstalasi, biaya pengiriman, dan biaya pemeliharaan);5.

Fotocopy surat setoran pajak (SPP) sebesar Rp. 92.521.363,00 ataspembayaran PPh 22;i.

Karya Global Sarana adalah sebesar 30 %(tidak termasuk biaya PPN dan PPh,dan biaya pengiriman);d. PT. Polijaya Medikale Cold Storage;Diskon yang diberikan kepada PT. Karya Global Sarana adalah sebesar 35 %(tidak termasuk biaya PPN dan PPh,biaya instalasi,biaya pengiriman, dan biayapemeliharaan);e. PT. Bina Mitra Medikae Electrosurgical unit;Diskon yang diberikan kepada PT.

Karya Global Sarana adalah sebesar 30 %(tidak termasuk biaya PPN dan PPh, dan biaya pengiriman);d. PT. Polijaya Medikale Cold Storage;Diskon yang diberikan kepada PT. Karya Global Sarana adalah sebesar 35 %(tidak termasuk biaya PPN dan PPh, biaya instalasi, biaya pengiriman, dan biayapemeliharaan);e. PT. Bina Mitra Medikae Electrosurgical unit;Diskon yang diberikan kepada PT.

Sedangkan menurut Invoice versi pemeriksaTIDAK DAPAT diklasifikasikan ke PEB.Berdasarkan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan PPh Badan yangterutang dan kami setujui pokok pajaknya sebesar Rp29.110.200,00.Berdasarkan hal tersebut diatas maka : Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajakRp716.830.008,00sebesar Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Rp29.110.200,00Pajak sebesar Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam Rp43.083.096,00pembahasan akhir pemeriksa

TermohonPeninjauan Kembali (semula TERGUGAT) adalah pada angka 16Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimanatercantum pada SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran Daftar16 (Enam Belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan(LAMPIRAN 5).15.Bahwa Lampiran II Standard Operating Procedur (SOP) 16 (enambelas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan khususnyaPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPh

SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran II mengenai PelayananPenyelesaian Permohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar20.Bahwa sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuan21perundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (semula TERGUGAT) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti Standard OperatingProcedur

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiayang diletakkan di antara tanda baca kurung selain diatur pada PMKNo. 8/PMK.03/2013 juga selaras dengan UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.13.Bahwa Sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (semula TERGUGAT) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh

) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti kaidah penulisankeputusan yang tepat.Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atas SKPKB(PPh dan PPN) maupun STP (PPh dan PPN) tersebut tidak sesuaidengan kaidah penulisan pada surat keputusan maka suratkeputusan tersebut cacat secara hukum.14.Bahwa dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku maka hal inisangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT).15.Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan

TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah pada angka 16Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimanatercantum pada SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran Daftar16 (Enam Belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan(Lampiran 5);Bahwa Lampiran Il Standard Operating Procedur (SOP) 16(enam belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakankhususnya Pelayanan Penyelesaian Permohonan Penguranganatau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPh

Putusan Nomor 693/B/PK/PJK/201521.22.SKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti Standard OperatingProcedur (SOP) yang berlaku;Bahwa karena kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) yang mengabaikan Tatacara atau Prosedur PenerbitanSurat Keputusan Pembatalan SKPKB sehingga bertentangandengan ketentuan yang berlaku yang menyebabkan SuratKeputusan tersebut menjadi cacat secara hukum;Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiayang diletakkan diantara tanda baca kurung selain diatur padaPMK Nomor 8/PMK.03/2013 juga selaras dengan UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan;Bahwa sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh

Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atasSKPKB (PPh dan PPN) maupun STP (PPh dan PPN) tersebuttidak sesuai dengan kaidah penulisan pada surat keputusan makasurat keputusan tersebut cacat secara hukum;15. Bahwa dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku maka halini sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat);16. Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;.

SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor S692/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012,tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 diterbitakan tanggal 12 Januari2011;bahwa SKPKB PPh

Pembelian material Rp. 22.392.000,00 berdasar bukti kwitansipembelian dari Perusahaan Bahan Bangunan JAYA dan Pot PPN +PPH Rp. 2.340.981,00b. Pembelian material Galian C sejumlah Rp.8.855.00,00 sesuai kwitansipengiriman an. Sutanto dan Pot PPN + PPH Rp.120.750,00c. Konsumsi rapat Rp.540.000,00 berdasar kwitansi dari Catering Barokahdan Pot PPN + PPH Rp.19.636,00d. Upah tenaga Rp.11.200.000,00 sesuai bukti penerimaan An.

Pembelian material Rp. 2.859.000,00 berdasar bukti kwitansi pembeliandari dari Perusahaan Bahan Bangunan JAYA dan Pot PPN + PPH Rp.227.491,00b. Pembelian material Galian C sejumlah Rp.4.570.00,00 sesuai kwitansipengiriman an. Abdullah dan Pot PPN + PPH Rp.41.591,00c. Konsumsi pekerja Rp. 600.000,00 berdasarkan kwitansi CateringBarokahd. Upah tukang sesuai bukti penerimaan AN.

Belanja komputer Rp. 4.000.000,00 sesuai kwitansi pembelian dari AZComputer Tulung Klaten dan Pot PPN + PPH Rp. 418.181,002. Aplikasi buku kas (software) Rp. 1.000.000,00 sudahdipertanggungjawabkan sesuai kwitansi tanpa tanggal dan nama tempatpembelian3. Belanja kipas angin Rp.870.000,00 sesuai kwitansi pembelian dari AgungRejeki Mundu Tulung dan Pot PPN + PPH Rp.90.900,004.

Abdullah dan Pot PPN + PPH Rp.41.591,00c. Konsumsi pekerja Rp. 600.000,00 berdasarkan kwitansi CateringBarokahd. Upah tukang sesuai bukti penerimaan AN.

Lansia:Harto Trimo, Rejo Ublek, Tejo Tarmuji, Rejo, WiroKarang taruna desa Rp.10.000.000,00 sudah dipertanggungjawabkan untukkegiatan: 1. pengadaan seragam Rp.6.400.000,00 Pot PPN + PPH Rp669.091,00 berdasar kwitansi pembelian dari Toko Barokah 2. Biaya jahitRp.2.800.000,00 diterima oleh Sriyono Pot PPN + PPH Rp 101.818,00 3.pembelian ATK berdasar kwitansi pembelian dari toko Eka JayaHal 36 dari 149 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.Rp.130.000,00 Pot PPN + PPH Rp 13.590,00 4.

TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) adalah pada angka 16Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimanatercantum pada SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran Daftar16 (Enam Belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan(Lampiran 10).Bahwa Lampiran Il Standard Operating Procedur (SOP) 16 (enambelas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan khususnyaPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPh

SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran Il mengenaiPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;Bahwa sesuai dengan fakta, kKeadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakHalaman 27 dari 38 halaman.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiayang diletakkan di antara tanda baca kurung selain diatur padaPMK Nomor 8/PMK.03/2013 juga selaras dengan UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan;Bahwa sesuai dengan fakta, kKeadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh

) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti kaidah penulisankeputusan yang tepat;Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atasSKPKB (PPh dan PPN) maupun STP (PPh dan PPN) tersebut tidaksesuai dengan kaidah penulisan pada surat keputusan maka suratkeputusan tersebut cacat secara hukum;Halaman 31 dari 38 halaman.

Nomor 375 K/Pdt/201716.Bahwa Penggugat telah menyelesaikan Progres Fisik kemajuan kerja disaatpemutusan kontrak, beritikat baik menyelesaikan pekerjaan sebesar66,358% dari nilai kontrak atau sebesar Rp1.209.578.377,22 sesuailaporan Bulanan kemajuan kerja dan Proges Pemutusan Konstruksi Kerjaserta berita acara surat kelengkapan pengajuan SPP LS telah terpenuhi.Salah satu contoh SSP dan Faktur pajak harus Penggugat tanda tanganiterlebih dahulu a gar dapat PPN 10% dan PPh dapat disetor ke Kas Negaraoleh

(satu miliar seratus enam puluh tigajuta sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) atau PPN +PPh sebesar Rp126.882.163,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratusdelapan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan SuratPerintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani Tergugat dimanahal ini merupakan kerugian Penggugat dikemudian hari, atas pembuktianpara Tergugat, kalaulah sudah disetor mana buktinya berupa SSP DanFaktur Pajak yang sudah di cap (stempel Perusahaan

KekuranganPembayaran sesuai Progress fisik 66,358% atau R p1.209.578.377,22 Rp1.163.091.233,00 = Rp46.487.144 00 (empat puluh enam juta empatratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah);17.Bahwa pemotongan pajak 10% PPN + PPh dari nilai Pekerjaan yang dibayarTergugat dan Tergugat II dan Ill sebesar 66,359% dari kontrak atauRp1.163.091.233,00 sesuai Surat Perintah Membayar (SPM), pajaktersebut telah dipotong terlebin dahulu oleh Tergugat melalui SPM tetapibelum disetor ke kas Negara

Bahwa Pajak PPN 10% + PPh yang belum disetor TergugatRp126.882.163,00;c. Denda pajak PPN 10% + PPh 3% / bin x 126.882.163 x 24 binRp89.055.157,00;d. Keuntungan dari sisa kontrak kerja sebesar 10% x Rp659.715.930,00Rp65.971.593,00;e. Tiang Pancang Beton belum dibayar 78,98 m 3 x Rp6.328.274,56Rp499.807.124,00f. Sewa alat berat berupa Crene sudah datang 50% x Rp300.000.000,00Rp150.000.000,00g. Biaya Desain dan Berita Acara Termin KonsultanRp15.000.000,00;h.

Neta Jaya sebesar Rp. 427.374.665, (empat ratus dua puluh tujuh jutatiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah),setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012 dilakukan Addendum atau ContractChange Order (CCO) atau tambah kurang pekerjaan No. 03/ADDI/KPUSS/APBN/2012 yang dibuat oleh TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTUdan diketahui dan disetujui oleh Terdakwa SALEH KADRI, SE., M.Si., BinH. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm.

Neta Jaya sebesarRp. 356.145.555, (tiga ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh limaribu lima ratus lima puluh lima rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4(2);Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012, Terdakwa II H. MIKUNSIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H.

Neta Jaya sebesar Rp.71.229.110, (tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribuseratus sepuluh rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa SALEH KADRI,SE., M.Si., Bin H. SAKUM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran danTerdakwa II H. MIKUN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H.

No. 586 K/Pid.Sus/201571.229.110, (tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribuseratus sepuluh rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa SALEH KADRI,SE., M.Si., Bin H. SAKUM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran danTerdakwa II H. MIKUN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H.

Agustus 2012terjadilah kesepakatan dan penyelesaian kewajiban bagi pihak PT Sinar JayaWijaya untuk membayar hutang kegiatan TPTI (Tebang Pilih TanamanIndonesia) tahun 20062012 sebesar Rp 5.164.838.985,11 (lima milyarseratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribuSembilan ratus delapan puluh lima koma sebelas sen), membayar hutangpembuatan jalan sepanjang 11 km di blok RKT tahun 2012 sebesar Rp2.838.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah),membayar PPh

Pasal 21 tahun 2012 sebesar Rp 162.276.338,00, (seratusenam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh delapanrupiah), denda keterlambatan PPh Pasal 21 tahun 2012 sebesar Rp12.982.107,00 (dua belas juta sedmbilan ratus delapan puluh dua ribu seratustujuh rupiah), PPh Pasal 25 tahun 2012 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (duamilyar lima ratus juta rupiah), PBB tahun 2012 sebesar Rp 518.000.000,00(lima ratus delapan betas juta rupiah), luran APHI (Asosiasi PengusahaHutan Indonesia) atas produksi

tahun 2012 sebesar Rp 95.725.000,00(Sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), hutangPPh tahun 2011 sebesar Rp 5.883.094.000,00 (lima milyar delapan ratusdelapan puluh tiga juta Sembilan puluh empat ribu rupiah), hutang dendaketerlambatan membayar PPh Pasal 25 tahun 2011 sebesar Rp1.058.956.920,00 (satu milyar lima puluh delapan juta Sembilan ratus limapuluh enam juta Sembilan ratus dua puluh rupiah), hutang PPh Pasal 21tahun 2011 sebesar Rp 176.442.301,00 (seratus tujuh puluh

enam juta empatratus empat puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah), hutang denda atasketerlambatan PPh Pasal 21 tahun 2011 sebesar Rp 51.162.467,29 (limapuluh satu juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuhkoma dua puluh Sembilan sen), hutang iuran APHI (Asosiasi PengusahaHutan Indonesia untuk produksi tahun 2011 sebesar Rp 136.988.787,00(seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ributujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), hutang denda atas keterlambatanbayar

Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor63/100.1/681710/SPTIJBLS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yangdalam uraiannya disebutkan membayar LS Termin 95% Belanja ModalPembangunan Gedung Kantor Volume 400 m2 dengan rincian jumlahRp 842.461.750, (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratusenam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), PajakPertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 76.587.432, (tujuh puluh enamjuta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh duarupiah) dan Pajak Penghasilan (PPh

Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor66/100.1/681710/SPTJBLS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yangdalam uraiannya disebutkan membayar LS Retensi 5% Belanja ModalPembangunan Gedung Kantor Volume 400 m2 dengan rincian Rp57.735.141, (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribuseratus empat puluh satu rupiah) setelah dipotong Pajak PertambahanNilai (PPN) sebesar Rp 5.891.341, (lima juta delapan ratus sembilanpuluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan PajakPenghasilan (PPh

Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor63/100.1/681710/SPTJBLS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yangdalam uraiannya disebutkan membayar LS Termin 95% Belanja ModalPembangunan Gedung Kantor Volume 400 m2 dengan rincian jumlahRp 842.461.750, (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratusenam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), PajakPertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 76.587.432, (tujuh puluh enamjuta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh duarupiah) dan Pajak Penghasilan (PPh

Kasih Karunia dengan Nomor rekening :00901.13.0005543 pada Bank NTT Cabang Waikabubak :e Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor :66/100.1/681710/SPTJBLS/2012 tanggal 13 Desember 2012yang dalam uraiannya disebutkan membayar LS Retensi 5%Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Volume 400 m2dengan rincian jumlah Rp 64.804.750,00 (enam puluh empatjuta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 5.891.341,00 danPajak Penghasilan (PPh)

ribu lima puluh rupiah) oleh terdakwa digunakan untukkepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ; Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari Dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011,ternyata dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh

rupiah) oleh terdakwadigunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ; Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban KeuanganDana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, ternyata dalam pengelolaandana BOS, terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentangtata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara,PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yangmenjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaranpendapatan dan belanja daerah.Pasal 15 ayat (1)PPh pasal 21 yang dipotong oleh bendahara pemerintah sebagaimanadimaksud dalam pasal 11 dan badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksuddalam pasal 12, wajib disetor ke Kantor Pos atau

rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidakdapat dipertanggungjawabkan ; Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban KeuanganDana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, ternyata dalam pengelolaandana BOS, terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh

) Pasal21 dari belanja pegawai TA 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp.10.390.000, (Sepuluh jutatiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari PPh 21 TA 2011 sebesarRp.2.982.500, PPh 21 TA 2012 sebesar Rp4.075.000, dan Pph 21 TA 2013 sebesarRp3.332.500,;Menimbang, berdasarkan uraian faktafakta hokum diatas maka Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa SIMPLISIUS LORANG, SPd. sebagai KepalaSekolah pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat,Kabupaten Belu, antara

Biotech Farma Nomor :29/PO/BKM/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh atasPembayaran pengadaan Alat Kesehatan untuk rawat Inap, UGD,OK dan Peralatan Medik 20 % sebesar Rp. 649.252.200, (enamratus empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribudua ratus rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.8.853.439, (delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empatratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 20 November 2010.

Asli1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh atasPembayaran pengadaan Alat Kesehatan untuk rawat Inap, UGD,OK dan Peralatan Medik 45 % sebesar Rp. 811.565.230,(delapan ratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu duaratus tiga puluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.11.066.798, (Sebelas juta enam puluh enam ribu tujuh ratussembilan puluh delapan rupiah) tanggal 03 November 2010.

Putusan No. 8/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh paketpengadaan alat kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK danPeralatan Medik sebesar Rp. 922.397.550, (Sembilan ratus duapuluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus limapuluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.12.578.148, (dua belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribuseratus empat puluhdelapan rupiah) tanggal Des 2010.

Asli1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh atasPembayaran pengadaan Alat Kesehatan untuk rawat Inap, UGD,Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No. 8/PID.SUSTPK/2016/PT.PLKOK dan Peralatan Medik 45 % sebesar Rp. 811.565.230,(delapan ratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu duaratus tiga puluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.11.066.798, (Sebelas juta enam puluh enam ribu tujuh ratussembilan puluh delapan rupiah) tanggal 03 November 2010.

Asli1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh paketpengadaan alat kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK danPeralatan Medik sebesar Rp. 922.397.550, (Sembilan ratus duapuluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus limapuluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.12.578.148, (dua belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribuseratus empat puluhdelapan rupiah) tanggal Des 2010.

Nincec MultiDimensi (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp4.873.724.483,00 (empat milyardelapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empatratus delapan puluh tiga rupiah), dimana sebahagian dari sisa tagihantersebut di luar dari Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar 10% danPajak Penghasilan (PPh) final sebesar 3% dengan menyebutkan:"Regards to the contract made by and between PT. Nincec MultiDimensi (Party ) and PT.

Nincec Multi Dimensi(Dalam Pailit) adalah sebesarRp4.404.296.714,00 (empat milyar empat ratus empat juta dua ratussembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah), denganperincian sebagai berikut : SALDO AWALNo INVOCE NIAH PPN (10%) PPh(35) PIUTANG Rp)TAGIHANNo TANGGAL ee)1 129/MP/INV/XII/11 13. Des. 2010 628.428.168 628.428 1682. O19/MP/INVAI/I1 16. Feb.2011 147.037.159 147.037.1593, O27/MP/INV/IV11 22. Mar. 2011 56.191.087 56.191.0874.

NincecMulti Dimensi (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp4.873.724.483,00 (empatmiliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribuempat ratus delapan puluh tiga rupiah), dimana sebahagian dari sisatagihan tersebut di luar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 %dan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 3 % dengan menyebutkan:Regards to the contract made by and between PT. Nincec MultiDimensi (Party ) and PT.

Nincec Multi Dimensi(Dalam Pailif) adalah sebesar Rp4.404.296.714,00 (empat miliar empatratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empatbelas rupiah), dengan perincian sebagai berikut: SALDO AWALNo ISWOCE NIALI PPN (10%) PPh(35) PIUTANG (RpOTAGIHANNo TANGGAL (Rp)17. 129/MP/INV/XII/11 13. Des. 2010 628.428.168 628.428.16818. 019/MP/INV/II/11 16. Feb. 2011 147.037.159 147.037.15919. 027/MP/INV/III/11 22.

Nomor 187 K/Pdt.SusPailit/2013 SALDO AWALNIALINo INVOCE PPN (10%) PPh(35) PIUTANG (RpOTAGIHANNe TANGGAL os (Rp)TOTAL 551.274.150Payment invoice No. 129/MP/INV/XII/11 15 September 2011 200.000.000 14 Oktober 2011 200.000.000 9 Nopember 2011 228.428.168TOTAL 628.428.168TOTAL TAGIHAN 4.404.296.714 Bahwa berdasarkan pada rincian yang telah diuraikan oleh PemohonKasasi tersebut, maka dengan sangat jelas terbukti dan tidak dapatdibantah lagi secara hukum, bahwa jumlah sisa tagihan Pemohon Kasasikepada

Sri RahayuSIP)Foto copy Surat Pengantar ke KPA ditanda tangani olehBendahara Pengeluaran dan PPTK.Foto copy Ringkasan ditanda tangani Bendahara Pengeluarandan PPTKFotocopy Rincian Penggunaan ditanda tangani BendaharaPengeluaran dan PPTK.Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang danJasa ditanda tangani oleh KPA.Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) ditandatangani oleh KPA.Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD keBank Jateng Cab Purworejo.Foto copy Pajak (PPN dan PPh

roda 4 spek II (kijang Inova) 1 unit HPSnya Rp.253.000.000.Kendaraan bermotor roda 4 spek Ill (Toyota Rush) sebanyak 7 unitHPSnya@ Rp. 179.600.000, total Rp. 1.257.200.000,Kendaraan bermotor roda 4 spek IV (Toyota Avanza) sebanyak 19 unitHPSnya @ Rp. 127.700.000, total Rp. 2.426.300.000,Jumlah total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.4.202.573.000, (empat milyar dua ratus dua juta lima rtus tujuh puluhtiga ribu rupiah) dan sudah termasuk pajak PPN sebesar 10 % darinilai penjualan dan pajak PPH

Akta pendirianSIUPTanda Daftar PerusahaanSurat pengukuhan pengusaha kena pajakNomor pokok wajib pajakMelunasi kewajiban pajak tahun 2008 serta laporan bulanan PPH Pasal25 atau pasal 21 atau pasal 23, PPN sekurang kurangnya 3 bulanterakhir (Juli, Agustus, September 2009).Page 35 of 202e Bahwa CV. Karya Bhakti Pemuda menurut saksi telah memenuhisyarat dalam evaluasi kualifikasi.Bahwa Panitia ULP B/J mengusulkan CV.

SPP dan SPM kemudian dikirim ke Kuasa Bendahara Umum Daerah(BUD) untuk dibuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).Bahwa pembayaran tahap pertama dilakukan pada tanggal8 Desember 2009 sebesar 20% dari nilai kontrak yaitusebesar Rp. 838.187.000, (delapan ratus tiga puluhdelapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)dikurangi pajak PPN 10% dari Dasar Pengenaan Pajak(DPP) = 76.198.819, dan PPh 1,5 % dari Bruto = Rp.11.429.823, jadi pembayaran pertama uang yang diterimaoleh CV.

Setelah SP2D diterbitkan kemudian diteruskan kebank yang ditunjuk untuk membayarkan dana pelunasansebesar Rp.3.352.748.000, (belum dipotong PPN dan PPH).Bahwa dokumen kelengkapan untuk dapat memprosespembayaran pelunasan sebesar 80% tersebut adalah Beritaacara pemeriksaan, berita acara prestasi pekerjaan, suratpermohonan pembayaran dari pihak penyedia barang, suratpengantar SPPLS dari terdakwa selaku Kuasa PenggunaAnggaran, SPP yang disertai faktur pajak PPN dan PPH yangtelah ditandatangani wajib

Uang muka sebesar 20% sebesar Rp.461.591.400, setelahdipotong PPN dan PPH oleh BPKAD Kab.Lebak kemudianditransfer ke rekening Giro PT. Dharma Usaha Taruna Ampatsebesar Rp.411.235.974,b. Termin sebesar Rp.865.483.875, setelah dipotong PPN danPPH BPKAD Kab.Lebak kemudian ditransfer ke rekening GiroPT. Dharma Usaha Taruna Ampat Sebesar Rp.771.065.435,c.

DUTA sebagai penandatangan kontrak denganRumah Sakit sebesar 17,5 % dari Nilai Kontrak PPN PPH sesuaikesepakatan dalam SPK yang ditandatangani bersama sama denganPT. KHI dan PT. DUTA disaksikan oleh dr.

Pembayaran uang muka 20% dari niai kontrak dikurangi retensi sebesar5% = Rp. 461.591.400,00 PPn dan PPh = Rp. 411.235.974,00 (empatratus sebeas juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluhempat rupiah), oleh BPKAD Kab. Lebak ditransefer ke rekening PT.DUTA Nomor : 19.0000376.07 pada Bank Jabar Cabng Rangkasbitung.Dari uang muka tersebut oleh H.

Termijn sebesar 50% dari nilai kontrak diurangi retensi sebesar 5% =Rp. 865.483.875,00 PPn dan PPh = Rp. 771.067.435,00 (tujuh ratustujuh puluh satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh limarupiah) oleh BPKAD Kab. Lebak ditransefer ke rekening PT. DUTANomor : 19.0000376.07 pada Bank Jabar Cabng Rangkasbitung. Dariuang muka tersebut oleh H. Erry Djuhaeri (selaku Direktur PT.

Termijn sebesar 50% dari nilai kontrak diurangi retensi sebesar 5% = Rp.865.483.875,00 PPn dan PPh = Rp. 771.067.435,00 (tujuh ratus tujuhpuluh satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)oleh BPKAD Kab. Lebak ditransefer ke rekening PT. DUTA Nomor :19.0000376.07 pada Bank Jabar Cabng Rangkasbitung. Dari uang mukatersebut oleh H. Erry Djuhaeri (selaku Direktur PT.

menghindari pemadamanmenjelang Idul Fitri sambil pihak Penggugat menyiapkan untuk COD.b Bahwa atas tawaran tersebut dan dikarenakan kebutuhan maka pihak Tergugat menyetujuisewa harian tersebut.c Bahwa besarnya keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp. 103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu limadelapan ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atauyang berha diterima Penggugat atau setelah dipotong PPN 10% dan PPH

Februari 2012 sampai dengan September 2012 terdapatperhitungan sebagai berikut :a Penggugat Rekonpensi masih punya kewajiban membayar Tergugat Rekonpensi sebesarRp. 2.145.981.600, (Dua Milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh satu ribu enam ratus rupiah) ditambah sewa harian sebelum COD sebesar Rp.103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima delapan ratus delapanpuluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atau setelah dipotong PPN10% dan PPH

kontrak tidak ada realisasinya ;Menimbang, bahwa jika memperhatikan surat bukti tertanda PXV berupa foto copyminutes of meeting, yang berisi selisih perhitungan daya mampu versi PLN dan AAE dari bulanOktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 maka denda yang diperlakukan kepadaPenggugat berdasarkan perjanjian yang dihitung atas ketidakmampuan supply perhitungannyasebagai berikut :Penerimaan kotor dari PLN Rp. 4.412.426.288,00 PPn 10 % Rp. 441.242.628,00 (4) Jumlah Rp. 4.853.668.916,00Potongan PPh

2012, oleh karena baik dalil gugatan maupun bantahan dariTergugat tidak didukung dengan bukti, sehingga harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 mengenai biaya sewa mesin sebelumCOD sebesar Rp. 103.645.885, petitum tersebut juga beralasan untuk dikabulkan karena haltersebut telah diakui dan disetujui oleh Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan dalamjawaban dan gugatan Rekonpensi halaman 14 poin 11 a, namun jumlahnya harus disesuaikandengan perjanjian yaitu PPn 10 % dan PPh

bersangkutanMENGADILI: DALAM KONPENSI :Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji( Wanprestasi ) ;3 Menghukum Tergugat untuk membayar selisih perhitungan denda kepada Penggugatsebesar Rp. 1.295.300.318, ( Satu milyar duaratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ributiga ratus delapan belas rupiah );4 Menghukum Tergugat Membayar biaya sewa mesin sebelum COD sebesar Rp.103.645.885, dikurangi PPn 10 % dan PPh

DIM terakhir melaporkan SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPh Pasal 25masa Mei 2015 tanggal 18 Juni 2015.Pengurus PT DIM adalah Direktur Utama: SOSTENES TIRALOLONGAN, Direktur: RUSLAN MANSUR dan Komisaris:RAHMAYANTI Belum pernah berkomunikasi dengan pengurus PT. DIM tersebut. Ya, pengawasan dan visit adalah sesuai dengan data SIDJP, PT. DIMberalamat di One Pacific Place Lt. 15 SCBD, JI. Jend. Sudirman Kav.5253 Jakarta.

Sepengetahuan saksi berdasarkan SPT Tahunan PPh badan 2012,penanggung jawab PT DIM adalah :1. Direktur: MOH. NUGROHO2. Komisaris : TJENG KUI FUN Data SPT PPh Badan tahun pajak 2013 dan 2014 tidak dapat dilihatmelalui SIDJP, sementara untuk tahun 2015 s.d. 2017 PT DIM belummelaporkan SPT PPh Badan. Berdasarkan data AHU akta nomor 25tanggal 08 Juni 2015 dengan notaris SRI JUWARIYANTI, S.H., M.Kn.diketahui terdapat perubahan susunan pengurus:1. Direktur Utama: SOSTENES TIRA LOLONGAN2.

Komisaris: RAHMAYANTI Yang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan PT DIM adalah MOH.NUGROHO sebagai Direktur sebagaimana terdapat dalam SPT PPhBadan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan PT DIM adalah sejak masa Mel2015 Wajib Pajak tidak pernah melaporkan SPT baik masa maupuntahunan.Halaman 51 dari 132 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt Saksi belum pernah melakukan kegiatan kunjungan dan konsultasiterhadap PT DIM.