Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakansebesar Rp 89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratussembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188 / SPMLS / IX / 2008tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 89.890.000,00 (termasukPPN sebesar Rp 8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesarRp1.635.998,00; Bukti pengeluaran dana Rp 89.890.000,00 yang ditandatangani olehSdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, BendaharaPengeluaran Sdr.

Eva Evi Bersaudara,terdapat mutasi kredit sebesar Rp 89.890.000,00 dan mutasi debetsebesar Rp 8.171.818,00 (PPN), dan Rp 1.635.998,00 (PPh) padatanggal 13 September 2008;4. Bahwa ternyata dana Rp 80.082.184,00 (Rp 89.890.000,00 setelahdikurangi PPN Rp 8.171.818,00 dan PPh Rp 1.635.998,00) diserahkanoleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (KepalaDesa Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 hanya sebesarRp74.000.000,00 oleh karena dipotong oleh Sdr.

nampaknyajustru akan dapat berdampak kepada kerugian Negara yang jauh lebihbesar ;Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kitasebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembalisetelah selama lebih dari tiga dasawarsa kita pupuk dan telah banyakmembuahkan hasil nyata ;Dengan Majelis Hakim XIV menetapkan bahwa prinsip lexspecialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebut harusjuga diartikan bahwa tarif PPh

Adapun UU PPh yang berlaku adalah sbb:UU No. 10/1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995 dan tarif PPh Badannyaadalah 10%, 15% dan 25% ;UU No. 17/2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001, dengan tarif PPh Badannyaadalah 10%, 15% dan 25% ;Hal. 25 dari 40 hal. Put.

No. 853/B/PK/PJK/2012e UU No. 36/2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009, dengan tarif PPh Badannyaadalah: Untuk tahun pajak 2009 = 28% ; untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya = 25% ;Karena selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membayarPPh Badan dengan tarif 15%, 25% dan 35%, dengan menerapkan tarifPPh Badan berdasarkan UndangUndang tersebut di atas, makapemerintah RI harus mengembalikan PPh Badan sampai denganperiode tahun pajak 2005 2010 yaitu kurang lebih sebesar USD 343juta (Bukti PK11)

Bone telah dicairkan sebesarRp3.814.924.621, setelah dikurangi PPN sebesar Rp311.944.305,dan pph sebesar Rp84.797.635, berdasarkan dokumenpembayaran untuk pencairan kegiatan Rehabilitasi/PemeliharaanJalan (rutin) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014 pada DinasPekerjaan Umum dan SDA Kab. Bone namun jumlah dana yang telahdicairkan tersebut tidak didukung dengan catatan jumlah materialyang sebesarnya terpasang dan Rustan ST, selaku PanitiaPengadaan Bahan/Material, Andi Husni G.

Jumlah pembayaran/pencairan dana 3.814.924.621,00berdasarkan bukti kwitansi/oembayaranuntuk 55 paket kegiatan PemeliharaanRutin Jalan dan Jembatan pada DinasPekerjaan Umum dan Sumber Daya AirKabupaten Bone Tahun Anggaran 2014setelah dikurangi PPN dan PPh 2. Jumlah pembayaran yang seharusnya 3.589.274.518,23diterima berdasarkan perhitungan abhlikonstruksi dari Politeknik Negeri UjungPandang 3.

Bone telah dicairkan sebesarRp3.814.14.924.621, setelah dikurangi PPN sebesarRp311.944.305, dan pph sebesar Rp84.797.635, berdasarkandokumen pembayaran untuk pencairan kegiatanRehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (rutin) Kabupaten Bone TahunAnggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum dan SDA Kab.

Maret 2016menyebutkan bahwa nilai pekerjaan yang terpasang terhadap 55paket kegiatan Rehabilitasi/Pemelihnaraan Jalan (rutin) KabupatenBone Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.3.589/274.518,23 sedangkanjumlah pengeluaran untuk 55 paket kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan(rutin) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014 berdasarkan bukti kuitansipembayaran sebesar Rp3.814.924.621,00 dengan rincian sebagai berikut : ; Biaya bersih; Biaya PPN PphNo Uraian Kotor (rp) fins (rp) setelah PPNotor (r r rR R E dan PPh

Jumlah pembayaran/pencairan dana 3.814.924.621,00berdasarkan bukti kwitansi/pembayaranuntuk 55 paket kegiatan PemeliharaanRutin Jalan dan Jembatan pada DinasPekerjaan Umum dan Sumber Daya AirKabupaten Bone Tahun Anggaran 2014setelah dikurangi PPN dan PPh 2. Jumlah pembayaran yang seharusnya 3.589.274.518,23diterima berdasarkan perhitungan abhikonstruksi dari Politeknik Negeri UjungPandang 3.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, PemohonBanding memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Sehingga Bea Masuk dan pajak yang kurang dibayar serta sanksiadministrasi dengan perhitungan sebagai berikut: ; ; Kekurangan KelebihanJenis Tagihan(Rp) (Rp)Bea masuk Cukai PPN PPnBM PPh Ps 22 Denda Administrasi Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Mei 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.41276

Pasal 14 ayat (5) UndangUndang PPh jo Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP.536/PJ/2000 tentang Norma Perhitungan Netto bagi Wajib Pajakyang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan NormaPerhitungan,. dalam rangka keberatan Terbanding (penelaah keberatan) berpendapat caraperhitungan DPP PPN yang lebih sesuai adalah Pasal 9 ayat (7) UndangUndang PPN jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor553/KMK.04/2000 tentang

Kasubdit Keberatan dan BandingPPh, Direktorat Pajak Penghasilan.Wiston Manihuruk, Jabatan Kasi Banding PPh, Direktorat PajakPenghasilan.FX. Panca Purbasukmana, Jabatan Korlak Banding PPh I,Direktorat Pajak Penghasilan. Masingmasing menggunakan alamatKantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal GatotSubroto No.4042 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU158/PJ./2005, tertanggal 30 September 2005.Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat;Melawan:PT.

tentang perubahankedua Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, tetapi berlaku undangundang Nomor 9 Tahun 1994 (perubahan pertama Undangundang Nomor 6 Tahun1983) ; Bahwa berdasarkan Pasal 47A Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 dinyatakanbahwa Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikandiberlakukan ketentuan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1994 ; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kelebihan pembayaran PPh

,PPn = 10% x Rp 3.341.600,= Rp 334.160,PPh = 7,5 % x Rp 3.341.600,= Rp 250.620,Kerugian Negara =BM+PPn+PPhSebesar = Rp 395.000, + Rp 334.160, + Rp 250.620,= Rp 979.780, (sembilan ratus tujuh puluh sembilanribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).Bahwa perbuatan Terdakwa mengeluarkan gula pasir asal Malaysiatersebut, bertindak bukan sebagai Pengusaha Importir Terdaftar Gula yangterdaftar dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan DepartemenPerdagangan dan Industri Republik Indonesia.Perbuatan Terdakwa

,PPn = 10% x Rp 3.341.600,= Rp 334.160,PPh = 7,5 % x Rp 3.341.600,= Rp 250.620,Kerugian Negara =BM+PPn+PPhSebesar = Rp 395.000, + Rp 334.160, + Rp 250.620,= Rp 979.780, (Sembilan ratus tujuh puluh sembilanribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).Perbuatan Terdakwa seperti diuraikan di atas, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 103 huruf d UndangUndang Republik IndonesiaNo. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Republik IndonesiaNo. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.Hal. 8 dari 17

"Thailand White Sugartersebut kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4Entikong untuk menyelesaikan kewajiban pabeannya sehingga Negaradirugikan sebesar + Rp 979.780, (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan ributujuh ratus delapan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :Bea Masuk = 10 karung x @ 50kg x Rp 790, / kg= Rp 395.000,Nilai Import = (10 sak x 50kg x 1,8 x Rp 3.274,) + Rp 395.000,= Rp 2.946.600, + Rp 395.000.,= Rp 3.341.600,PPn = 10% x Rp 3.341.600,= Rp 334.160,PPh

Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% PerencanaanPembangunan Baru Pasar Pelita HilirAsli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaranUang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir( 1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihalPembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru PasarPelita Hilir ( 1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung No.

Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) PekerjaanPengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (80%) tanggal10 Februari 2011 (1 lembar).f. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan PengawasanPembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (80%) tanggal 10 Februari2011 (1 lembar).g. Asli Faktur Pajak Standar CV. Tata Multi Cipta tanggal 1 Juni2011 (1 lembar).h. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor ;000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 (6 lembar).i.

Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% PerencanaanPembangunan Baru Pasar Pelita HilirAsli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaranUang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir( 1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihalPembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar PelitaHilir (1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung No.

Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% PerencanaanPembangunan Baru Pasar Pelita Hilir89. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaranUang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir( 1 lembar)90.Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihalPembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru PasarPelita Hilir ( 1 lembar)91.Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung No.

Copy Surat Setoran Pajak PPH Uang Muka 20% untuk PekerjaanPembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Purukcahu 22 Desember 2010 (2 lembar)102. Copy Aplikasi Transfer untuk Pembayaran ASTEK untuk PekerjaanPembangunan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal 20 Desember2010 (1 lembar)103. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% :a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% nomor: /027/PPKUMKM/2010 tertanggal 03 Desember 2010 (1 lembar)b.

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiBengkulu Nomor : S4715/PW06/5/2006 tanggal 5 Desember 2006 Hal : LaporanHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun2005 disebutkan : e Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan buktibuktipendukungnya, Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukanpembayaran kendaraan dinas sebagai berikut :No Nama Kendaraan Nomor/Tanggal Jumlah Pembayaran (Rp)SPM/RekananPPN PPh

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiBengkulu Nomor : S4715/PW06/5/2006 tanggal 5 Desember 2006 Hal : LaporanHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun2005 disebutkan :e Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan buktibuktipendukungnya, Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukanpembayaran kendaraan dinas sebagai berikut : No Nomor/Tanggal Jumlah Pembayaran (Rp)SPM/RekananNama Kendaraan PPN PPh

Utama Motor pertanggal 22Maret 2005.Foto Copy Faktur Pajak Standar tertanggal Lubuk Linggau 22 Maret 2005dan Surat Setoran Pajak PPN dan PPh tertanggal Mukomuko, 21 Agustus2005. Foto Copy Rekening Koran dan Bank BCA KCU Lubuk Linggau No.Rek:Periode 31082005 sampai dengan 30092005. Foto Copy Biaya Balik Nama (BBN) Maret 2005, tanggal 22032005. Faximile Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No.130/SZ/TBLLG/VIII/2005Kendaraan Suzuki Escudo XL7 Palembang tanggal kosong.

Utama Motor Tahun 2005kendaraan non dinas jenis Honda Mcb Win adalah Rp. 10.700.000, danjenis Honda Supra Fit Tromol lebih kurang Rp. 10.625.000, dari dargatersebut sudah termasuk PPn, PPh, BBNKB dan keuntungan penjualanPD. Utama Motor.Hal.49 dari 65 hal.Put.No.1811 K/Pid.Sus/2011Dari keterangan saksi tersebut telah sangat jelas keuntungan yang diterimapihak PD Utama Motor On The Road dari PD.

Utama Motor Tahun 2005untuk harga kendaraan non dinas saja jenis Honda Mcb Win adalahRp.10.700.000, dan jenis Honda Supra Fit Tromol lebih kurangRp.10.625.000, dari harga tersebut sudah termasuk PPn, PPh, BBNKBdan keuntungan penjualan PD. Utama Motor. Sedangkan harga jual per unitkendaraan bermotor roda dua dari PD.

Kerja (SPMK)Nomor : 426.23/ =/SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29Mei 2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00(delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribudelapan ratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh

/SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29Mei 2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00(delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribudelapan ratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh 4 (2) dan Infak maka uang

Kerja (SPMK) Nomor> 426.23/ /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29 Mei2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00 (delapanratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapanratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh

Balok Beton belakang 8,17 Pekerjaan Rabat Beton ( depan tribun ) 29,40aoa we SSJumlah selisih pekerjaanPAJAK PPN : 10%PPh Pasal 4 (2) : 3%Infaq : 0,5 %Jumlah Kerugian Negara/Daerah (A (B + C + D))2,334,9157,0220,2822,0013,37326,68326,6841,4714,759,7223,8254,21225,54225,54133,8529,1732,7815,02351,377,6114,81205.763.400,0012.321.720,0020.022.795,0032.344.515,005.203.968,0095.221.236,0087.703.770,0078.079.135,50124.200.000,0032.410.438,50422.818.548,003.784.704,0069.251.808,0056.267.094,0093.588.655,00212.615.200,0083.462.400,0023.335.515,72542.305.376,7213.123.063,80234.150.329,70152.737.987,5072.458.559,0017.110.912,5027.954.902,2518.560.220,00536.095.974,75Total

total harga pekerjaan = A + B 4.446.494.028,01, dibulatkan menjadiRp.4.446.494.000,00Bahwa realisasi di lapangan menunjukan saksi SIARRUDIN selaku yangdifungsikan sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan telah mengurangi volumepekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai sebagaimana tertuang di dalamKontrak dan Kontrak Addendum, yakni terdapat kekurangan sebesarhalaman 45 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PTBNARp.548.926.736.08, sehingga selisih bersih setelah dikurangi pajak PPN 10%54.829.673., PPh

Putusan Nomor 1219/B/PK/PJK/201 7SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERTAMINAPPh Badan atas Proyek PemerintahLNG (Satu Kesatuan Bisnis Pertamina dan Kontraktor PSC) ep Pertamina & Anak Perusahaan (AP)PELAPORAN KEUANGAN P PELAPORAN KEUANGANNeraca dan Laporan Laba Rugi Operasl Sendiri NeracadanLaporanLabaRugiOperasi NeracadanLaporan Laba Rugi (PenjualanSendiri AP dan Pengolahan LNG) tidak tercermin dantidak dikonsolidasi dalam perhitunganPAJAK BADAN k PertamiFAJAK BADAN UU PPh No.7/1983diubahterakhiruU

=O UU No.8/1971 tentang Perusahaan PPh No.36/2008 mosPertambangan Minyak dan Gas Bumi Pengenaan PPh Progressive dan 28% BAJAN BADANKewajiban setoran Bagian Pemerintah ike : eae Tidak ada Obyek PPh Badan atas laba,caiek tan: nies tahun 2009, sejak 2010 menjadi 25% dari seiuryh laba didistribusikan kepadaone Laba bersih usaha Sendiri, Panerimaan Laba bersih al ah dan Gas Producer (Chevron,bonus Retenai Total, Vico) saeniidiiilimaaiiiii ita aie, KarekteristikKHUSUS pada Proyek LNG, tinjauan PPh badan

PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah . Penghasilan dan Biaya Pengolahan tidak dibukvkan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No. 36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan ataa nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2. Pembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Putusan Nomor 4522/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi atas DasarPengenaan Pajak sebesar Rp41.877.468.368,00 dalam penghitunganSKPKB PPh Final Pasal 4 (2) Nomor 00029/240/10/073/14 tanggal 22 Juli2014 Masa Pajak November 2010, dalam Keputusan Direktur JenderalPajak KEP1967/WPJ.06/2015 tanggal 31 Agustus 2015;Kesimpulan Pemohon Banding, Pajak yang masih

E.Nurbayani. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran para Pemohon.Ketua Majelisof SN PpH. A. Mukri Agafi, S.H., M.H.Hakim Anggota Hakim AnggotaDrs. Suyuti, S.H., M.H. Drs. M. Rusli, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara :PendaftaranProsesBiaya PanggilanRedaksiMateraiJumiahPanitera PenggantiDra. N. E. Nurbayani.: Rp. 30.000,: Rp. 50.000,: Rp. 300.000,> Rp. 5.000,> Rp. 6.000,: Rp. 391.000,

BA-BYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;

senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;

SORONG/SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;

pekerjaan 100% (seratus persen) nomor:10/SELES/RENC-ASRM-SRG/ SETDA/ VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015

lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 24 juli 2017;1 (Satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% Nomor:10/SELES/ RENCASRMSRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 20151 (satu) lembar foto copy Berita acara Pemeriksaan Hasil KemajuanPekerjaan 100 % Nomor: 09/PEM/RENCASRMSRG/SETDA/VIII/2015tanggal 28 agustus 2015;1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan100 % Nomor: 11/SERTIM/RENC.ASRMSRG/SETDA/VIII/2015 tanggal28 Agustus 2015;5 (lima) lembar foto copy SSP PPh

foto copy Berita acara pembayaran Nomor : 1/29/BABYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;2 (dua) lembar foto copy Berita acara serah terima pertama pekerjaanNomor:29/BA/PANPHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan bebas fiskal Nomor:900/232/DP2KD/2012 tanggal 4 Juli 2012;5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% (seratus persen) senilalRp90.624.000,00 (Sembilan puluh juta enam ratus dua puluh empat riburupiah) tanggal 29 Juni 2012;5 (lima) lembar foto copy SPP PPh

/KWITMBM/X/2013 tanggal15 Oktober 2013 senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratussembilan puluh delapan juta rupiah);1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor:02/FAKMBM/X/2013 tanggal15 Oktober 2013;Halaman 85 Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2021/PT JAP 50.51.52.53.34.55.56.Si:58.59.60.61.62.63.1 (Satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran tanggal 5 agustus2013;1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar PT.MAKMUR BINTUNIMANDIRI tanggal 15 Oktober 2013;5 (lima) lembar foto copy SSP PPh

101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan atas kemajuanpekerjaan nomor: 03/BABYR/PEMBASRM.SORONG/IX/2015 tanggal09 September 2015;1 (Satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 14 September 2015;5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 30% (tiga puluh persen) tanggal14 September 2015 senilai Rp81.743.509,00 (delapan puluh satu juta tujuhratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah);5 (lima) lembar foto copy SSP PPh

foto copy Faktur No.09/MBMFKT/PEM.ASRM.SORONG/SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;1 (Satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 18 Desember 2015;Halaman 90 Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2021/PT JAP 117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.5 (lima) lembar foto copy SPP PPN 100% (seratus persen) tanggal18 Desember 2015 senilai Rp190.734.855,00 (Seratus sembilan puluh jutatujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);5 (lima) lembar foto copy SPP PPh

, maka seharusnya tidakmenanggung biaya Royalty;tidak ada bukti keberadaan atau eksistensi dari pembayaran Royalty tersebut;bahwa Pemohon Banding didalam surat banding a quo, surat penjelasan tertulis danpenjelasan dalam persidangan menyatakan:berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang PPN, Royalty yang dibayarkansudah sesuai dengan definisi Royalty;menjelaskan eksistensi, manfaat dan kewajaran dari pembayaran Royalty atasTechnical Assistance Fee;berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang PPh

Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan PPh 5% Final yangseharusnya tidak terutang sebesar Rp1.313.851.200,00 kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 18 November 2010;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak NomorPut.33349/PP/M.XIII/99/2011, tanggal 19 Agustus 2011, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap SuratDirektur Jenderal Pajak Nomor S813

Tahun Pajak 2010, atas nama Ahmad Dasuki, NPWP14.040.242.1733.000, beralamat di Jalan Murakata, RT 006, RW 003, BukatHulu Sungai Tengah, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp 219.349.619,00Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 19.800.000,00Penghasilan Kena Pajak Rp 199.549.619,00PPh Orang Pribadi terutang Rp 24.932.443,00Kredit Pajak Rp 13.495.902,00PPh Orang Pribadi Kurang/(Lebih) Bayar Rp 11.436.541,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 5.489.540,00Jumlah PPh

ribu lima puluh rupiah) oleh terdakwa digunakan untukkepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ; Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari Dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011,ternyata dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh

rupiah) oleh terdakwadigunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ; Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban KeuanganDana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, ternyata dalam pengelolaandana BOS, terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentangtata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara,PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yangmenjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaranpendapatan dan belanja daerah.Pasal 15 ayat (1)PPh pasal 21 yang dipotong oleh bendahara pemerintah sebagaimanadimaksud dalam pasal 11 dan badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksuddalam pasal 12, wajib disetor ke Kantor Pos atau

rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidakdapat dipertanggungjawabkan ; Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban KeuanganDana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, ternyata dalam pengelolaandana BOS, terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh

) Pasal21 dari belanja pegawai TA 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp.10.390.000, (Sepuluh jutatiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari PPh 21 TA 2011 sebesarRp.2.982.500, PPh 21 TA 2012 sebesar Rp4.075.000, dan Pph 21 TA 2013 sebesarRp3.332.500,;Menimbang, berdasarkan uraian faktafakta hokum diatas maka Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa SIMPLISIUS LORANG, SPd. sebagai KepalaSekolah pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat,Kabupaten Belu, antara

Olivia Afiaty, SH, M.Hum.59. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh. Pasal 25 No. NPWP. 06.938.823.9-015.000 An. Olivia Afiaty, SH,M.Hum senilai Rp. 3.447.799,- berikut setoran pajak ke kantor penerima pembayaran tertanggal 12 Desember 2007.60. 1 (satu) lembar asli surat Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta No. 967/1.711.83 tanggal 17 Juli 2007 perihal permohonan pengukuran/gambar situasi kepada Ka.

Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 101.039.500,- nama pemegang rekening KPKPN.71. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta NPWP. 00.155.382.5-072.000 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp. 101.039.500,- untuk bulan Desember.72. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No.

Santini Sudharno/Sudharno Mustafa, SH untuk PPH Pasal 25 bulan Nopember 2007, NPWP. 05.012.485.8-071.000 tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp. 104.039.500,-.74. 1 (satu) buah asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 29 tanggal 28 Nopember 2009 yang dibuat oleh Notaris Olivia Afiaty, SH, M.Hum.75. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 143 di Ds. Lebak Bulus An.

Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 256.157.500,- nama pemegang rekening KPKPN.78. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta NPWP. 00.155.382.5-072.000 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp. 256.157.500,-untuk bulan Desember 2007.79. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No.

Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 19.891.750,- nama pemegang rekening KPKPN.85. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 25 Wajib Pajak Hj. Santini Sudharno / Sudharno Mustafa, SH untuk bulan Desember 2007 NPWP. 05.012.485.8-071.000 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 19.891.750,-.86. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No.

Rek.108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 101.039.500, namapemegang rekening KPKPN.71. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak Ka. PelayananPemakaman Prop. DKI Jakarta NPWP. 00.155.382.5072.000 tanggal 7 Desember2007 senilai Rp. 101.039.500, untuk bulan Desember.72. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No.

Rek.108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilat Rp. 256.157.500, namapemegang rekening KPKPN.78. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak Ka. PelayananPemakaman Prop. DKI Jakarta NPWP. 00.155.382.5072.000 tanggal 7 Desember2007 senilai Rp. 256.157.500,untuk bulan Desember 2007.79. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No.

Rek.108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 19.891.750, namapemegang rekening KPKPN.85.1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 25 Wajib Pajak Hj. Santini Sudharno /Sudharno Mustafa, SH untuk bulan Desember 2007 NPWP. 05.012.485.8071.000tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 19.891.750..86.1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No.

Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp.256.157.500, nama pemegang rekening KPKPN.1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak Ka.Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta NPWP.00.155.382.5072.000 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp.256.157.500,untuk bulan Desember 2007.1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai keNo.

Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp.19.891.750, nama pemegang rekening KPKPN.1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 25 Wajib Pajak Hj. SantiniSudharno / Sudharno Mustafa, SH untuk bulan Desember 2007NPWP. 05.012.485.8071.000 tanggal 07 Desember 2007 senilaiRp. 19.891.750..1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai keNo.

tanggal 2 Juli 2004BK SEOBIRY 52/2004 tanagal 11 November 9 set Foto copySE01/PJ.52/2005 tanggal 12 Januari 2005SE09/PJ.52/2005 tanggal 9 Juni 2005SE11/PJ.52/2005 tanggal 25 Agustus 2005SE14/PJ.52/2005 tanggal 3 Oktober 2005SE04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006Amar Putusan Pengadilan Negeri JakartaBL Selatan No. 312/Pid.B/2006/PN.JakSel, 1 set AsliTanggal 09 Mei 2006Amar Putusan Mahkamah Agung padaBM tingkat Peninjauan Kembali nomor 34 PK 1 set Asli/Pid.sus/2008 tanggal 12 September 2008BN SPT PPh

copyRekening Koran UIB JuliDesember 2001BN acc.0132002579 1 set Foto copyRekening Koran UIB NovemberNovemberee 2001 acc.1102000289 1 set Foto copyBuku Bank Keluar BCA Januarijuni 2001,Buku Bank Keluar Bank UIB JuliDesemberCA 2001 acc.0132002579 ,Buku Bank Keluar 1 bundel AsliBank UIB NovemberDesember 2001 acc.1102000289CB Buku Kas Besar 2001 1 bundel AsliCC Buku Kas Kecil 2001 1 bundel AsliCD SPT Masa PPN JanuariDesember 2001 12 set AsliCE SPT Masa Pasal 21 ae JanuariDesember buneal AsliCF SSP PPh

Pasal 25 vasa JanuariDesember al suraetel AsliCG SPT Masa Bulan Desember 2000 1 set AsliCH SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2001 1 set AsliCl SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2001 1 set AsliCJ SPT Masa PPN Masa Januari tahun 2002 1 set AsliCK SPT Tahunan PPh Badan tahun 2000 1 set AsliCL SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2000 1 set AsliCM Akte Pendirian PT Sagitarus Anggada df Sat AsliHutamaCopy sesuaiCN S0234/PJ.0523/2007 tanggal 1 Oktober 2007 1 set denganaslinyaNo Jenis/ Na Ea dan Kuantitas KeteranganCopy

PPh Badan Tahun 2001 1 set AsliCl SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2001 1 set AsliCJ SPT Masa PPN Masa Januari tahun 2002 1 set AsliCK SPT Tahunan PPh Badan tahun 2000 1 set AsliCL SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2000 1 set AsliCM Akte Pendirian PT Sagitarus Anggada Hutama 1 set AsliCopy sesuaiCN $0234/PJ.0523/2007 tanggal 1 Oktober 2007 1 set denganaslinyaNo See eT tat Catatan, dan Kuantitas Keteranganokumen1 Cek No.

Pasal 25 Masa JanuariDesember 2001 1 bundel AsliCG SPT Masa Bulan Desember 2000 1 set AsliCH SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2001 1 set AsliCl SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2001 1 set AsliCJ SPT Masa PPN Masa Januari tahun 2002 1 set AsliCK SPT Tahunan PPh Badan tahun 2000 1 set AsliCL SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2000 1 set AsliCM Akte Pendirian PT Sagitarus Anggada Hutama 1 set AsliCopy sesuaiCN S0234/PJ.0523/2007 tanggal 1 Oktober 2007 1 set denganaslinyaNo Jenis/ SOE eee dan Kuantitas Keterangan1