telahmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatuHalaman 10 dari 162 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2015/PN.Mkskorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikanperekonomian negara, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caradan perbuatan antara lain sebagai berikut : Berawal pada tahun anggaran 2012 Dinas Perindustrian, Perdagangan,Pertambangan dan Energi kabupaten Takalar mendapat alokasi

Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, merekayang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antaralain sebagai berikut : 202222222 nnn nen ne nen nnn n nee nennne Berawal pada tahun anggaran 2012 Dinas Perindustrian, Perdagangan,Pertambangan dan Energi kabupaten Takalar mendapat alokasi anggaranyang

berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama ;Menimbang, berdasarkan perbedaan visi dan versi Penuntut Umum dalamtuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut,Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap di persidangan sebagai berikut : Bahwa pada tahun anggaran 2012, Dinas Perindustrian, Perdagangan,Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar mendapatkan alokasi

alasan sebagaimana diuraikan dalam pembelaannya ;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penuntut Umumdalam tuntutan pidana dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaanmengenai terpenuhi tidaknya unsur ini, namun Majelis Hakim tetap akanmempertimbangkan terpenuhi tidaknya unsur ini berdasarkan fakta hukum yangterungkap di persidangan antara lain sebagai berikut : Bahwa pada tahun anggaran 2012, Dinas Perindustrian, Perdagangan,Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar mendapatkan alokasi

Djati Pramono dan ditandatangani mengetahui selaku PPTK Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nugroho Joko K, S.Pi, M.Si ; --------------------------------

Java Design Consultant ; 19) 1 ( satu) eksemplar Buku Laporan Kegiatan Pengadaan Kapal BantuanInkamina Makmur 7 (tujuh) Unit Di Kabupaten Cilacap dan Kebumendengan Dana Alokasi Khusus Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran2011, yang didalamnya terdapat dokumen antara lain : a.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Teguran/Peringatan ke1 atasketerlambatan pekerjaan dari Konsultan Pengawas CV. Java DesignConsultant kepada PT.

Djati Pramono danditandatangani mengetahui selaku PPTK Dinas Kelautan PerikananProvinsi Jawa Tengah Nugroho Joko K, S.Pi, M.Si ; 18) 1 (satu) eksemplar As Build Drawing Kegiatan PenyediaanPengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkapdari Konsultan Pengawas CV Java Design Consultant ; 19) 1 ( satu) eksemplar Buku Laporan Kegiatan Pengadaan Kapal BantuanInkamina Makmur 7 (tujuh) Unit Di Kabupaten Cilacap dan Kebumendengan Dana Alokasi Khusus Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran2011, yang

Djati Pramono dan ditandatangani mengetahui selakuPPTK Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah NugrohoJoko K, S.Pi, M.Si ;18) 1 (satu) eksemplar As Build Drawing Kegiatan Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkapdari Konsultan Pengawas CV Java Design Consultant ; 19) 1 ( satu) eksemplar Buku Laporan Kegiatan Pengadaan KapalBantuan Inkamina Makmur 7 (tujuh) Unit Di Kabupaten Cilacap danKebumen dengan Dana Alokasi Khusus Provinsi Jawa TengahTahun Anggaran 2011, yang

Setiap pengeluaran Negara harus bisa dipertanggungjawabkan artinya kegiatan yangsudah direncanakan itu dibandingkan, bagaimana sebuah kegiatan dilaksanakankemudian diturunkan uang yang disebut dengan alokasi, setelah dialokasikan kemudiandilaksanakan, ketika rakyat menyerahkan uang, ia tidak percaya begitu saja, banyaksekali prinsip yang mengendalikan bagaimana Tata kelolah Keuangan dilakukan, prinsipHalaman 77 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBIitu yang kita kenal dengan alat kendali

Prinsip Spesialitas mengatakan alokasi itu jumlah besarannyatertentu digunakan untuk tujuan tetentu dengan manfaat tertentu, jika pemerintah nakalada uang digunakan secara salah langsung bisa diketahui, 4. Prinsip Universalitasmengatakan semua penerimaan Negara wajib disetor ke Kas Negara, semua pengeluaranNegara dikeluarkan dari Kas Negara artinya tidak boleh ada satuan kerja yangmemegang uang sendiri uang milik Negara walaupun nanti ada eksepsinya, 5.

PrinsipUnitas yaitu bahwa anggaran itu sebaiknya berada dalam satu dokumen supaya tidakrancu, Prinsip tentang pertanggungjawaban maka sebuah alokasi dicocokkan denganrencana, rencana dilakukan seperti apa, uangnya berapa, sehingga mengahasilkan apainlah yang menjadi ukuran sehingga nati hasilnya tidak tercapai uangnya habis makaterjadilah kerugian Negara, ini adalah kunci bagaimana pertanggungjawaban harusdilakukan, Implementasinya di Indonesia semua dilakukan makanya setiap pengeluaranharus diuji

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 kegiatan Toba Kayak Maratondianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas Pariwisata danKebudayaan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 Nomor :910/57/DPPA/BPKAD/2017 dengan alokasi anggaran sbb:> Promosi International Toba Kayak Rp. 50.000.000,> Pengadaan International Toba Kayak Marathon Rp. 200.000.000,4.

Arief Yahya, M.Sc)tanggal 08 Juni 2017.Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 kegiatan Toba Kayak Maratondianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas Pariwisata danKebudayaan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 Nomor :910/57/DPPA/BPKAD/2017 dengan alokasi anggaran sbb:> Promosi International Toba Kayak Rp. 50.000.000,> Pengadaan International Toba Kayak Marathon Rp. 200.000.000,Untuk pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa selanjutnyaPPK

yang ditandatangani oleh Sekertaris perusahaanprihalpartisipasi sponsorship kegiatan Toba Kayak Marathon 2017 dimanaBank SUMUT kantor pusat akan membantu sponsorship sebesarRp82.500.000,00 (Rp 75.000.000,00 ditambah PPN 10%) dan BankSUMUT cabang Balige diminta untuk berpartisipasi pada kegiatantersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)kemudian merespon atas surat tersebut Bank SUMUT cabang Baligemelalui seksi operasional memberikan biaya sponsorship ataudukungan dana menggunakan alokasi

Pemilih sementara Rp. 2.450.000, tanggal 14Nopember 2007Tanda terima honorarium Petugas Pengalokasian BarangDaftar pemilih Daftar pemilih Sementara dan Formuliruntuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Purwakarta Tahun2008 tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp. 250.000,Tanda terima Honorarium Petugas Pengepakan barangDaftar Pemilih Sementara dan Formulir untuk PemiluBupati/Wakil Bupati Tahun 2008 tanggal 14 Nopember2007 sebesar Rp. 1.360.000,Tanda terima Honorarium Sekretariat KPU Kab.Purwakarta Kelompok Kerja Alokasi

PurwakartaKelompok Kerja Alokasi Distribusi Barang DaftarPemilih Sementara dan Formulir untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Purwakarta tahun 2008 Tanggal 14Nopember 2007 sebesar Rp. 1.250.000,Tanda terima Honorarium Petugas Pengepakan barangDaftar Pemilih sementara dan FormulirTanda terima untuk Pemilu Bupati/Wakil BupatiPurwakarta tahun 2008 Tanggal 14 Nopember 2007sebesar Rp. 1.360.000,ODNER SPJ DESEMBER 2007 :91.

Fotokopi Rencana Alokasi APBD KPU Kab.PWK2007910.

Dadang Mohamad, MSCE.Dengan alokasi dana untuk masing masing desa sebesar Rp.1.000.000.000. ( satu milyar) rupiah;Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Pembangunan Desa padaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan DaerahKab.

Dadang Mohamad, MSCE.Halaman15dari92Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgDengan alokasi dana untuk masing masing desa sebesar Rp.1.000.000.000. ( satu milyar rupiah);Bahwa terdakwa selaku selaku Kepala Bidang Bina Pembangunan Desapada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan PanganDaerah Kab.

Dadang Mohamad, MSCE.Dengan alokasi dana untuk masing masing desa sebesar Rp.1.000.000.000. ( satu milyar) rupiahBahwa terdakwa selaku selaku Kepala Bidang Bina Pembangunan Desapada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan PanganDaerah Kab.

lampirannya;52. 1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor: DIPA-018.05.4039098/ 2013 Revisi ke 01, tanggal 19 Maret 2013 beserta lampirannya;53. 1 bendel copy Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor: DIPA-018.05.4039098/ 2013 Revisi ke 02, tanggal 3 Juni 2013 beserta lampirannya54. 1 bendel copy Petunjuk Operasional kegiatan Tahun Anggaran 2013 Unit Kerja (039098) Dinas perkebunan Provinsi Jateng alokasi

Bongkarratoon alokasi Kab. Mojokerto, Sidoarjo1, Kota Mojokerto dan Gresik, tanggal 6 Mei 2013;105. copy surat jaminan pelaksanaan nomor register: 0438958 nomor jaminan: PL11621209H.0021/0438958 dengan nilai jaminan 672.358.400,- kepada CV. Intraco Pratama untuk pekerjaaan pengadaan benih tebu Pola II Tahap II, tanggal 26 Juni 2013;106. 1 bendel copy rekap pembayaran PT. Asuransi Mega Pratama107. tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tahun 2013 kelompok tani makmur Ds. Ngurensiti Kec.

Bongkarratoon alokasi Kab. Mojokerto, Sidoarjoi, KotaMojokerto dan Gresik, tanggal 6 Mei 2013;copy surat jaminan pelaksanaan nomor register: 0438958 nomorjaminan: PL11621209H.0021/0438958 dengan nilai jaminan672.358.400, kepada CV. Intraco Pratama untuk pekerjaaanpengadaan benih tebu Pola Il Tahap Il, tanggal 26 Juni 2013;1 bendel copy rekap pembayaran PT. Asuransi Mega Pratamatanda terima barang kegiatan bongkarratoon tahun 2013 kelompoktani makmur Ds. Ngurensiti Kec. Wedarijaksa Kab.

Bongkarratoon alokasi Kab. Mojokerto, Sidoarjo1, KotaMojokerto dan Gresik, tanggal 6 Mei 2013;Halaman 50 Pts.No.17/Pid.SusTPK/2017/PT SMG.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.copy surat jaminan pelaksanaan nomor register: 0438958 nomorjaminan: PL11621209H.0021/0438958 dengan nilai jaminan672.358.400, kepada CV. Intraco Pratama untuk pekerjaaanpengadaan benih tebu Pola Il Tahap Il, tanggal 26 Juni 2013;1 bendel copy rekap pembayaran PT.

Bongkarratoon alokasi Kab. Mojokerto, Sidoarjo1, KotaMojokerto dan Gresik, tanggal 6 Mei 2013;copy surat jaminan pelaksanaan nomor register: 0438958 nomorjaminan: PL11621209H.0021/0438958 dengan nilai jaminan672.358.400, kepada CV. Intraco Pratama untuk pekerjaaanpengadaan benih tebu Pola Il Tahap Il, tanggal 26 Juni 2013;1 bendel copy rekap pembayaran PT. Asuransi Mega Pratamatanda terima barang kegiatan bongkarratoon tahun 2013kelompok tani makmur Ds. Ngurensiti Kec.

Rancangan PeraturanDesa tentang APBDesa untuk mendapatkan persetujuan bersamadengan BPD dan selanjutnya ditetapbkan menjadi Peraturan Desa,Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetuhui BPD disampaikankepada Camat untuk selanjutnya Deli Serdang diteruskan kepada BupatiDeli Serdang c/q untuk diundangkan dalam Berita Daerah, MenyusunJadwal rencana Pencairan Dana, Melaksanakan dan bertanggung jawabterhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari APBDesa,Mempersiapkan Administrasi Pencairan Alokasi

berkas penuntutanterpisah) selaku Bendahara Desa tidak sesuai aturan dan melawan hukum,hingga memperkaya diri sendiri;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum kepada Terdakwadapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembebanan uang penggantisebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 in casu sebesar jumlah yang telah dipergunakan Terdakwa untukkepentingan pribadi dalam anggaran dana Desa dan Alokasi

Dana Desa TahunAnggara 2018, serta sejumlah anggaran yang telah dipergunakan dan tidakdipertanggungjawabkan Terdakwa dalam anggaran Alokasi Dana Desa TahunAnggaran 2019;Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PN MdnMenimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara a quo,selanjutnya telah diberikan kepada Saksi Estepanus Karo Sekali sejumlahRp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sebagai upang penyusunan laporanpertanggungjawaban dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) peminjaman Saksikepada

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaantugasnya kepada pengguna anggaran.Bahwa jumlah dana pagu pembangunan irigasi Desa mangkurajoKabupaten Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015sebesar Rp. 2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh jutarupiah);Bahwa dana tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK)tambahan usulan daerah yang dimasukan pada APBDP KabupatenLebong 2015 berdasarkan DPA Perubahan DPPA SKPD 1.03 01 01 2418 5 2 tanggal 24 Oktober 2015;Bahwa langkahlangkah

berdasarkan suara terbanyak, dan penetapan pemenangoleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidakbisa diganggu gugat oleh kepala ULP;Bahwa selaku anggota Pokja ULP dapat menjadi pejabat pengadaandiluar ULP;Hal 55 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2018/PN BglBahwa jumlah dana pagu pembangunan irigasi Desa mangkurajoKabupaten Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015sebesar Rp. 2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh jutarupiah), yang berasal dari dana alokasi

Penetapan pemenangoleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidakbisa digangu gugat oleh kepala ULP;Bahwa anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabatpengadaan diluar ULP dan saksi telah sudah bersertifikasi sejak tahun2008 kemudian diperpanjang tahun 2011 dan 2015;Bahwa jumlah dana pagu pembangunan irigasi Desa mangkurajoKabupaten Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015sebesar Rp.2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh jutarupiah), yang berasal dari dana alokasi

., bukti terlampir/legalisir;

>Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kota Tualmendapat alokasi dana untuk belanja penyediaan makanan dan minumansebesar Rp.3.450.290.000, (tiga milyar empat ratus lima puluh juta dua ratusHal 156 dari 954 Hal ( Putusan Nomor : 31 / Pid.

Maimunah Kabalmay yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan.e Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungandengan dugaan penyalahgunaan dana penyediaan makanan dan minumanpada Sekretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010.e Bahwa Terdakwa tahu pada Tahun Anggaran 2010 Sekretariat DPRD Kota Tualada mendapat alokasi dana penyediaan makanan dan minuman.

Sus / TPK / 2015 / PN Amb).* Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan kekuangan Daerah;ono= Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Sekretariat DPRD Kota Tualada mendapat alokasi dana penyediaan makanan dan minuman.

Sel tanggal22 Februari 1993.on= Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja PemerintahDaerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kota Tual ada mendapat alokasi dana untukbelanja penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp. 3.450.290.000, (tiga milyarempat ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran2010.

Pada Tahun Anggaran2010 Sekretariat DPRD Kota Tual ada mendapat alokasi dana penyediaanmakanan dan minuman. Yang menjadi dasar pengalokasian dana penyediaanHal 698 dari 954 Hal ( Putusan Nomor : 31 / Pid.