Pemberian Kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa KhususNomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSRRO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk. Panakkukang di Makassar, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;LAWAN:1. Nama : Moh. Alex RivalTempat Tanggal Lahir : Ambon, 31 Desember 1964Jenis Kelamin : LakiLakiTempat Tinggal : JI. Muh. Jufri Lr. 5 No. 15 Kel.

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah sampai padatahap pemeriksaan di persidangan yang terobuka untuk umum dengan acarapembacaan gugatan dan jawaban;Menimbang, bahwa namun sebelum Tergugat menyampaikanjawabannya, pihak Penggugat telah mengajukan Surat PermohonanPencabutan Gugatan perkara Nomor : 221/G/2016/PTUNJKT padaHalaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 221/G/2016/PTUNJKT.Persidangan 31 Oktober 2016, dengan alasan karena Penggugatdimutasikan dari pekerjaannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok BRI Unit PadangBatung;Baik bersamasama maupun sendirisendiri, dalam hal ini bertindakdalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorB.288.GS KCX/MKR/07/2020, 16 Juli 2020, Pemberian kuasa manamerupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok kepadaPemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok.

Pamanukan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:B.1128VI/KC/ADK/03/2019 tertanggal 28 Maret 2019 Pemberian kuasamana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggalHalaman 1 dari 5 Penetapan No.1 /Pdt.G.S/2019/PN.Sng20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tok kepada Pemimpin Cabang PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanah Abang, Yangberalamat di Pasar Tanah Abang Kec Tanah Abang Utara KabupatenPALI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jasopri selaku kepalaunit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.282/KCIV/MKR/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 dari Pemimpin Cabang BRIPrabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT.

sebesarRp48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) berhubung PemohonKonvensi pada bulan oktober 2019 sampai dengan Desember 2019 masihmenjabat sebagai Kepala Cabang PELNI FAKFAK Papua denganmemperoleh gaji lebin kurang Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dandari Januari tahun 2020 sampai dengan Juli 2021 Pemohon dalam masaPersiapan Pensiun memperoleh gaji lebin kurang sebesar Rp13.842.400,00(tiga belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah)berdasarkan informasi dari direksi

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap menolak dengantegas Replik Termohn Konvensi/Pemohon Rekonvensi butir 8 berbunyikarena mengada ada dan sok tahu bunyinya diulang kembali...Bahwa.....dst...bahwa termohon rekonvensi sebagai Kepala Cabang PT.PELNI FakFak Papua dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2020memperoleh gaji lebin kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dst.enaces , hal ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direksi PT.

:Dan perlu diketahui bahwa terkait gaji baik pegawai maupun pada MasaPersiapan Pensiun bukan menjadi kewenangan Direksi, karena Direksitelah mendelegasikan kewenangan kepada Divisi Sumber Daya Manusia,jadi salah besar, bohong besar jika Termohon Konveksi/PemohonHim. 28 dari 65 him.

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.PbrRekonvensi membawabawa nama Direksi dalam hal gugatan Rekonvensiterkait gaji Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, yang jika diketahuiDireksi mungkin bisa dilaporkan kerena adanya dugaan pencemaran namabaik Direksi;9.

Fotokopi Petikan Surat keputusan Direksi Nomor:12.03/03/SK/HKO.01/2019. dikeluarkan oleh PT. Pelayaran NasionalIndonesia (Persero), tanggal 03 Desember 2019, atas nama Pemohon, SE.(Pemohon), bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya/telahdinazegelen,dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan danternyata cocok, bukti P.2;3.

pekerjaan saksi tidak ada memeriksa pekerjaantersebut dan seharusnya saksi selaku PHO wajib memeriksa pekerjaantersebut, saksi tidak melaksanakan kewajiban untuk memeriksapekerjaan tersebut dikarenakan banyaknya tugastugas yang lainsebagai PPTK ;Bahwa sudah serah terima pekerjaan antara Kontraktor dengan DinasPU Kabupaten Sanggau ;Bahwa saksi turun kelapangan hanya 1 kali dan saksi tidak tahu kalauterdakwa sebagai konsultannya, saksi tahu terdakwa sebagai konsultanPengawas sejak kasus ini ;Bahwa Direksi

Teknis lapangan pekerjaan tersebut adalah PakRosmin ;Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan terakhir, bahwaseharusnya yang melakukan pengecekan terakhir adalah KonsultanPengawas, Kontraktor dan Direksi Teknis lapangan ;Bahwa Dokumen terakhir sudah dinyatakan seratus persen dan saksitanda tangan dokumen akhir di kantor PU Kab.

ROSMIN NURYADIN :Bahwa saksi sebagai direksi teknis lapangan pada pelaksanaampembangunan peningkatan Jalan Kedukul Balai Sebut Kab. SanggalTahun Anggaran 2012 ;Bahwa Anggaran dana pembangunan peningkatan Jalan Kedukul BalaSebut Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2012 bersumber dari DAK dan DAWsebesar 3 milyar lebih;UsBahwa Kapasitas saksi sebagai direksi teknis lagangan sebagai pengawamulai pekerjaan;Bahwa Pelaksana proyek pembangunan peningkatan Jalan Kedukul BalaSebut Kab.

ARIF FANANI, ST Bin SUMARWAN : telaahan selesai dan dilakukan secara bersamasama dan yang membuatdokumen hasil akhir pekerjaan adalah kontraktor ;bahwa Laporan akhir tersebut wajib diperiksa oleh konsultan pengawas ;bahwa dalam proyek ini pihak kontraktor dahulu. yang tanda tangamnsetelah itu saksi yang tanda tangan selaku Direksi Teknis ;bahwa PPTK tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pemeriksaamakhir ;bahwa tidak dilakukan pemeriksaan akhir karena tidak pernah memilikwaktu bersamaan, konsultan

GIPET LUHMAHFUZ SIDHARTA :bahwa ada dibuatkan laporan akhir pekerjaan, dan Laporan akhir proyediserahkan kepada Direksi Teknik saksi Rosmin ;bahwa saksi yang tanda tangan laporan akhir pekerjaan atas nama saksVuspa ;bahwa saksi yang meminta terdakwa untuk tanda tangan laporan akhipekerjaan ;bahwa terhadap proyek ini Ada 2 kali adendum dan pada saat adendunada diberitahukan kepada konsultan pengawas ;bahwa saksi tahu ada audit dari BPKP Propinsi Kalbar dan saksi ada ikubersama pada saat audit ;bahwa

6. Fotokopi legalisir yang dicap dan ditandatangani berupa Surat Keputusan Direksi PT BPR RESTU MANDIRI MAKMUR No. 005/SK-DIR-BPR-RIM/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Penegasan Status Karyawan Sebagai Karyawan Tetap pada BPR RESTU MANDIRI MAKMUR.

7. Fotokopi legalisir yang dicap dan ditandatangani berupa Surat Keputusan Direksi PT BPR RESTU MANDIRI MAKMUR No.001/SK-DIR/BPR-RiM/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sdr.

8. Fotokopi legalisir yang dicap dan ditandatangani berupa Surat Keputusan Direksi PT BPR RESTU MANDIRI MAKMUR No.003/SK-DIR/BPR-RiM/IX/2012 tanggnl 15 September 2012 tentang Pemberhentian Sdr. Hendro Susilanto, SH sebagai Pejabat Sementara Manager Marketing.

9. Fotokopi legalisir yang dicap dan ditandatangani berupa Surat Keputusan Direksi PT BPR RESTU MANDIRI MAKMUR No.004/SK-DIR/BPR-RiM/IX/2012 tanggal I5 September 2012 tentang Pengangkatan Sdr.

VICTOR NGADERMAN Selaku Anggota Direksi PT BANK PERKREDITAN RESTU MANDIRI MAKMUR.

34. Fotokopi legalisir yang dicap dan ditandatangani berupa Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 15/29/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 7 Maret 2013 tentang Hasil Penilaiaan Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. VICTOR NGADERMAN Selaku Anggota Direksi PT BANK PERKREDITAN RESTU MANDIRI MAKMUR.

Penggugat:
1.Imam Asmuni
2.Rahemah
Tergugat:
2.Direksi PT Bank Danamon Kantor Cabang Madiun
3.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah Jawa Timur, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun
4.SUBARJA
Turut Tergugat:
4.Notaris Feliyanti, SH
5.Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupatrn Magetan

Terbanding/Tergugat II : Direksi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN-SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEMATANGSIANTAR
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN BUMN

Anmad Yani No. 8 Polewali,berdasarkan Surat Kuasa No. 1910KC/XIII/ADK/07/2018 tanggal 18 Juli 2018.Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa KhususNomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.,BBANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk. Polewali, selanjutnya disebut Penggugat;Lawan1.

ini diajukan sebesar Rp. 34.473.631, (tiga puluh empat juta empatratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telahmengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P1 s/d P13 danmenghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Srinhana Yulianty Fitrie., SP danSaksi Farid Sumhanar Amin, sedangkan Tergugat dan Tergugat II tidakmengajukan bukti baik surat maupun saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari direksi

(PGS) Pemimpin Cabang Bank menerangkan bahwa salah satu kewenanganPemimpin Cabang Bank yaitu dapat mewakili direksi bertindak sebagaiPenggugat, Tergugat, atau dalam kapasitas lainnya di pengadilan, dst..., makapimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok cabang Polewali memilikikapasitas untuk mewakili PT.

Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 20 Juni 2017 tersebuttelah ditandatangani oleh Pelawan i.c Tansri Candra selaku DirekturPT.Intan Suar Kartika sebagai pihak Yang Menyewakan, sementaradipihak lain (Yang Menyewa), hanya ditandatangani oleh Edi Sutrisno,S.H. yang hanya memiliki jabatan sebagai Manager di PT.Hotel Citi Inn; Bahwa Pasal 98 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, dengan tegas menyatakan yang berhak mewakillPerseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi

Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 20 Juni 2017 tersebuttelah ditandatangani oleh Pelawan i.c Tansri Candra selaku DirekturPT.Intan Suar Kartika sebagai pihak Yang Menyewakan, sementaradipihak lain (Yang Menyewa), hanya ditandatangani oleh Edi Sutrisno,S.H. yang hanya memiliki jabatan sebagai Manager di PT.Hotel Citi Inn; Bahwa Pasal 98 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, dengan tegas menyatakan yang berhak mewakiliPerseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi

: Bahwa surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 20 Juni 2017 tersebuttelah ditandatangani oleh Pelawan i.c Tansri Candra selaku DirekturPT.Intan Suar Kartika sebagai pihak Yang Menyewakan, sementaradipihak lain (Yang Menyewa), hanya ditandatangani oleh Edi Sutrisno,S.H. yang hanya memiliki jabatan sebagai Manager di PT.Hotel Citi Inn,sementara Pasal 98 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili Perseroan baikdidalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi

SGI;Dalam Surat Panggilan RUPSLB jelas tertulis agendanya adalah : UntukPerubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, (untukmengganti dan mengisi jabatan Presiden Direktur yang bernama DeutzyNofolina Tonggembio yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember2015), yang uraian Surat Panggilan sebagai berikut : Jakarta, 27 Januari 2016Kepada Yth.Ahliwaris DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIOKramat Sawah XIII, RT 014/007Kelurahan Paseban, Kecamatan SenenJakarta Pusat.Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa(RUPSLB)Dengan hormat,Direksi PT.

Bisma Raya Rukan Nirwana Sunter Asri Blok A INo. 108 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.Dengan agenda adalah sebagai berikut :Halaman 3 dari 20 Putusan Sela Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Smn(1) Perubahan anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan;(2) Lainlain.Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.Hormat kami,CHRISTOPHER CORRY ROBBADirekturveveeseeeee.

Bahwa salah satu tugas rutin Tergugat sebagaiSekretaris Direksi adalah menyediakan makan dan minum dirumah dinasDirektur Pemasaran di Palembang (pada saat Direktur Pemasaran diPalembang) dan melayani tamutamu dari Direktur Pemasaran sepertimemberikan oleholeh kepada tamutamu dari Direktur Pemasaran ;Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT. PUSRI sebagaimanatertuang dalam Surat Direktur Keuangan No. 044/POO.UM/2003 tanggal 12September 2003 Jo Surat dari Subdit Adm.

Bahwa selanjutnya Supervisor Pelayanan dan RT akan menghubungiKoperasi Wanita Karyawan PUSRI (KWKP) agar menyiapkan oleholehyang diminta oleh Sekretaris Direksi ;d. KWKP akan menghubungi toko oleholeh (dhi misalnya Toko Pempek EKDempo, Candy, Pak Raden dll) agar menyiapkan paket oleholeh sesuaidengan pemesanan ;e. Bahwa selanjutnya petugas KWKP akan menjemput oleholeh tersebutdan memberikannya sesuai dengan nama dan pejabat yang tercantumdalam Memo Permintaan ;3.

Permintaan makan minum dirumah Direksi Pemasaran periode Januari sampaidengan Oktober 2007 sebesar Rp. 85.634.461,(delapan puluh lima juta enamratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).Total sebesar Rp. 1.148.335.961,(satu miliar seratus empat puluh delapan jutatiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).Bahwa dari hasil temuan tersebut, ternyata Tergugat hanya dapatmempertanggung jawabkannya sebanyak Rp. 137.397.380,(seratus tiga puluhtujuh juta tiga

Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi maka perbuatan tersebut adalahtelah dilakukan dengan melanggar UndangundangRI tentang Ketenagakerjaan, dan dengan demikianmaka jabatan CHEN JINGXIU sebagai Direksi PT.LIM telah dilakukan secara melawan hukum danoleh karenanya batal demi hukum dan perbuatanpara pemegang saham PT.

LIM yang mengangkatCHEN JINGXIU sebagai Direksi adalah secaramelawan hukum dan menempatkan keteranganyang melawan hukum dalam akte Perseroan PT.LIM, terindikasi melanggar pasal 266 ayat (1)KUHP dan pasal 266 ayat (2) KUHP ;. Bahwa dengan demikian maka surat kuasa khususdari PT.

Putusan No. 49/PDT/2011/PT.PR14sah dan apabila kedudukanatau kapasitas seseorangdikesampingkan oleh undangundang dengan sendirinyamenurut hukum hilang hak dankewenangannya melakukantindakan hukum atas namanyaatau atas nama Perseroan,jadi sejak semula surat kuasakhusus tersebut tidak sah ;Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Pengadilan Tinggiberpendapat telah dibuat aturanaturann yang tegas menyangkut pembuatansurat kuasa khusus, dengan demikian seorang direksi yang hanya memegangkuasa umum melakukan

Kepala Seksi Bedah Umum berdasarkan berdasarkan Surat KeputusanPengangkatan Rumah Sakit Nomor: 052/SK/HUK/ V/2006, tertanggal 08Mei 2006, sejak tanggal ditetapkan; Ketua Kelompok Staf Medis FungsionalBedah berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rumah Sakit Nomor:099/SK/HUK/IX/2006, tertanggal 20 September 2006, sejak tanggalditetapkan untuk menjabat sampai dengan tanggal 19 September 2009;e Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional Bedah dalam Susunan DewanPenasehat Medik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi

Sakit Nomor: 135/SK/ DIR/SHC/X/2001, tertanggal 11 Oktober 2001;P.2d : Surat Keputusan Pengangkatan Rumah Sakit Nomor: 101/SK/ HUK/IX/2006tertanggal 20 September 2006;P.ll2e : Surat Keputusan Rumah Sakit Nomor: 482/SK/DIR/ RSGM/X/96, tertanggal20 Oktober 1996;P.l2f : Surat Keputusan Pengangkatan Rumah Sakit Nomor: 007/SK/P.Dir/BGMT/VIII/98, tertanggal 10 Agustus 1998;P.ll2g : Surat Keputusan Pengangkatan Rumah Sakit Nomor: 099/ SK/HUK/IX/2006 tertanggal 20 September 2006;P.Il2h : Surat Keputusan Direksi

Bukti P.Il2h : Surat Keputusan Direksi Rumah Sakit Nomor: 002/SHKJSK/DIR/1/2008, tertanggal 02 Januari 2008.14 Bukti P.IlI2i : Surat Keputusan Pengangkatan Rumah Sakit Nomor:149/SK/ DIR/SHC/X/2001, tertanggal 11 Oktober 2001;15.

Syamsuddin Noor, selaku Kuasa Direksi PT.Lepen Kencana Utama berdasarkan Akte Notaris Nomor 8 tanggal 22 April 2009yang dibuat di hadapan Notaris Kiki Hertanto, S.H. bersamasama dengansaksi Harri Susanto, Ir. Harry llyas (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksilr. Rizani (Subkontraktor), saksi Azan Syariful Muaz Said, S.T., M.T. (KepalaSatuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum KalimantanSelatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)), saksi Rusma Effendy, S.T.

Syamsuddin Noor selaku Kuasa Direksi PT.Lepen Kencana Utama yang diberi tugas untuk melaksanakan pekerjaantersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.058.187.000, (tiga milyar limapuluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan selanjutnyaSurat Perintah Mulai Kerja dan Berita Acara Serah Terima Lapangan sertalaporan kemajuan fisik pekerjaan tersebut dipalsukan tanda tangan saksi Ir.Harry llyas selaku Direktur Utama PT.

Syamsuddin Noor, selaku Kuasa Direksi PT.Lepen Kencana Utama berdasarkan Akte Notaris Nomor 8 tanggal 22 April 2009yang dibuat di hadapan Notaris Kiki Hertanto, S.H. bersamasama dengansaksi Harri Susanto, Ir. Harry llyas (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksiIr. Rizani (Subkontraktor), saksi Azan Syariful Muaz Said, S.T., M.T. (KepalaSatuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum KalimantanSelatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)), saksi Rusma Effendy, S.T.

DPA SKPD : 1.02.03 02 03 5 2 tanggal28 Desember 2015;Copy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah BantenNomor 821/0431/RSUD/V/2016 tentang Perubahan Pertama AtasPenetapan Susunan Pejabat Penatausahaan Keuangan, PembantuPejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu BendaharaPengeluaran, Pembantu) Bendahara Penerimaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Rumah Sakit UmumDaerah Banten Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 Mei 2016;Copy 1 (satu) bundel Rincian Insentif Jasa Pelayanan Medis Direksi

keuanganPemerintah Provinsi Banten;Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena penambahandana jasa pelayanan yang semula telah dialokasikan anggarannyasebesar 39% (tiga puluh sembilan persen) sesuai dengan ketentuanyang sudah ditetapbkan, namun kemudian Terdakwa memerintahkanuntuk menambahkan menjadi 44% (empat puluh empat persen) namunternyata dibalik penambahan dana sebesar 5% (lima persen) tersebutdiperuntukkan di luar pos anggaran yang telah ditentukan yaitudiperuntukkan bagi porsi Direksi

Putusan Nomor 2696 K/Pid.Sus/2018persen) untuk porsi Direksi tidak diinformasikan kepada seluruhpegawai RSUD Banten;Bahwa mens rea Terdakwa dapat diketahui pada waktu Terdakwamemerintahkan Anung Saputro menyodorkan Surat Pernyataan danmenandatangani agar para Wakil Direktur mengembalikan dana jasapelayanan yang dititipkan ke dalam rekening para Wakil Direktur.

Modernland Realty Tbk sebagai Tergugat, akan tetapi tidakmengikutsertakan orang yang bertindak untuk dan atas nama PT.Modernland Realty Tbk, in casu Direksi PT.Modernland Realty Tbk sebagaipihak;Hal. 15 dari 25 Putusan Nomor 1982 K/PDT/2013.162Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40Tahun 207 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;Bahwa hal tersebut di atas telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi

MANomor 268K/SIP/1980, yang berbunyi:Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawabPT harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, sebab suatu taggung jawabsuatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri;Sehingga dengan demikian menurut ketentuan Undang Undang PerseroanTerbatas, Direksi dalam perkara a quo Direksi PT.

Dengan tidakdimasukkannya Direksi PT.

Bahwa berdasarkan bukti surat terrsebut diporoleh fakta hukum bahwapermintaan dimasukkannya tanah (objek sengketa) untuk diterbitkanSertipkat hak Pakai adalah tanpa syarat yang sah dan tanparekomendasi pengurus Perusahan Taxi Gowata serta permintaan dariPemerintah Kabupaten Gowa termasuk Manajer direksi Prusahan TaxiGowata ,d.

Untuk menguatkan fakkta hukum ini, Penggugat telah mengajukan saksiMUH Yusup Sommeng M.si yang sebelumnya sebagai SEKDAKabupaten Gowa juga adalah direksi majanajer pendiri Taksi Goiwata ,penggugat mengajukan saksi ahli sebagai ahli bukan karena hubungansuami istri dengan dengan Penggugat , tetapi Karena jabatannyasebagai untuk memberikan keterangan tentang struktur organisasi badanhukum tersebut apakah proses Penerbitan Sertipikat hak Pakai sesuaiprosudure sepengetahuannya atau restunya ,namun ditolak

Bahwa para Pejabat tersebut baik Sekertaris Daerah , sebagai manager,direksi pembentuk Perusahaan Taxi Gowata H YUSUP SOMMENG M.Si ,yang seharusnya NENGETAHUI DAN BEKEPENTINGAN MEMOHONSERTIPIKAT HAK PAKAI ATAS TANAH ,tetapi sama sekali tidak dilibatkanatau. dimintai keterangan oleh Turut tergugat ABD RAHMAN JARItermasuk Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gowa Terguggat II ( tidakmau dan hadir dalam persidangan );.4.

Bahwa dengan kebijakasanaan Manager ,Direksi bahkan pendiri taxiGowata tersebut (YUSUF SOMMENG M.Si ) juga sebagai SEKDA waktuitu , tidak dihiraukan oleh Turut tergugat Abd Rahman Jari dan hanyabekerja sama dengan Kepala Pertanahan Kabupaten Gowa , untukmenerbitkan sertipikat Hak Pakai, nanti setelan Pensiun dan maumengelolah objek sengeta akan mengerjakan terhalang karena ada hakpakai diatasnya ternyata mengetahui bahwa diatas tanah obejek sengetaada Sertipikat Hak Pakai sehingga namunpun merasa