sebagai salah satupihak Tergugat, karena sesuai dengan Undang Undangnomor 49/Prp/tahun 1960 ditegaskan bahwae setiappiutang negara yang telah diserahkan pengurusannyakepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara(BUPLN/KP3N) maka tanggung jawab pengurus kreditmacet selanjutnya beralih kepada PUPN/ KP3N ;Sehingga gugatan Penggugat tidak tepat / salah alamatditujukan kepada Turut Tergugat / PT. BRI (Persero)Kantor Cabang Malang, Martadinata ;6.

Bahwa oleh karena itu) sesuai dengan Yurisprudensi12tetap Mahkamah Agung RI (vide : Putusan MahkamahAgung No. 296 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970)ditegaskan bahwa gugatan yang subjek hukum dariTergugat tidak tepat/salah alamat harus ditolak atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;7. Bahwa dengan tidak turut sertanya KP3N/KP2LN Malangyang saat ini sedang memproses pengurusan piutangNegara macet an. Tergugat II dengan salah satu objeklelang SHMNo. 1293 an.

Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya putusan MajelisKasasi pada halaman 19 alinea ke2, menyebutkanMenimbang, terlepas dari pertimbangan tersebut di atasmenurut Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggiyang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harusdiperbaiki sepanjang mengenai bunga yang dibebankanyakni oleh karena di dalam putusan Pengadilan Tinggihanya ditentukan bunga sebesar 6 % tanpa menyebutkanwaktu, maka perlu. ditegaskan bahwa bunga yang dibebankanadalah sebesar 6 %per tahun.Pertimbangan

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukanHalaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2016/PA.Pstgugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan

12 tahun(belum mumayyiz) dapat dialinkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

terbukti danberalasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, olehkarenanya berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir Majelis Hakimberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkanjuga dengan verstek;Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2016/PA.PstMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap dua orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimanaakan ditegaskan

Bahwa, perlu ditegaskan bahwa tanah sawah Napudemu itubaik kini dikuasai oleh para tergugat I dan IV termasuklokasi tanah yang kini dikuasai dengan melawan hukum olehPenggugat dan Petrus Lado tersebut adalah warisan darinenek moyang tergugat III suami dari tergugat III (Alm.Petrus Gu);Dengan demikian, dalildalil yang disampaikan penggugatpada poin 1 halaman 1 sampai dengan halaman 2 tidak benar,karena Ladjaboro tidak pernah melakukan kegiatan ataumengerjakan lokasi tanah yang kini disengketakan;Untuk

Dan apabila mepermasalahkan sebagaimanayang diuraikan dalam gugatan berarti jelas dan benarbenar gugatan penggugat sangat kabur dan tidak jelastentang uaraian dalam gugatan itu;13) Bahwa terhadap uraian halaman 3 point 5 dan 6 ditanggapia)b)c)sebagai berikutBahwa, perlu ditegaskan lagi bahwa sebenarnya bukanlahsuatu kewajiban tergugattergugat untuk menjawabi uraianuraian ataupun alasanalasan hukum sebagaimanadisampaikan penggugat sendiri yang berhak untukmenjawabnya.

Malahan jelasjelas penggugattidak dapat mempertahankan dalil gugatan, dalam artisemakin tidak jelas uraian gugatan penggugat itu;Perlu ditegaskan pula bahwa bukanlah suatu kewajibantergugattergugat untuk menjawabnya, karena VERONIKA WOEalmarhumah dan TIBA KASA alm. telah meninggal dunia dantidak sebagai tergugat ataupun sebagai penggugat dalamperkara ini.

biasa kita kenal azas pembuktian terbalikyaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktianada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung Jawab pelaku usahadalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan danatau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalampasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat melalui BPSK ataumengajukan ke badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan

1 dan 12, sekali lagi ditegaskan bahwa dalamhal ini yang dirugikan adalah Tergugat. Karena itu Tergugat mempunyai hak untukmenarik, menyita dan menjual kembali unit mobil tersebut kepada pihak lain, dengandasar Penggugat tidak dapat lagi memenuhi kesepakatanyang telah ditanda tanganitersebut dan telah pula didaftarkan dengan sertifikat jaminan fiducia.DALAM REKONVENSI.

Mengenai ekonomi syariahtersebut dalam penjelasan pasal demi pasal ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomisyariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsipprinsipsyariah meliputi : pada huruf (g) yaitu pembiayaan syariah, dan dalam hal ini Tergugat adalahPT.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadidengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (a)pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap adanyaperkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Putusan Perkara Nomor : 704/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Hal. 19 dari 24 halamanMenimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Exel Supply Chain Indonesia)sebagai pembayaran management fee dan operating cost;Sudah sewajarnya Pemohon yang telah membayar Turut Termohon sampaisejumlah Rp10.899.772.071,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluhsembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah) mendapatganti rugi dari Turut Termohon apabila jaminan sebagaimana ditegaskan olehTurut Termohon pada Pasal 20 Logistics Service Agreement tanggal Agustus2011 dan Pasal 12 Logistics Service Agreement tanggal 31

Juli 2010, keduanyaantara Pemohon dengan Turut Termohon tidak dipenuhi oleh Turut Termohon;Mengenai apakah benar Turut Termohon telah tidak memenuhi jaminansebagaimana ditegaskan oleh Turut Termohon pada Pasal 20 Logistics ServiceAgreement tanggal 1 Agustus 2011 dan Pasal 12 Logistics Service Agreementtanggal 31 Juli 2010, keduanya antara Pemohon dengan Turut Termohon telahterbukti benar karena Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/H/ARBBANI/2013antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon

Hal ini ditegaskan dalampendapat Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H, dalam bukunya yang berjudul:Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik,Teknik Membuat dan Permasalahannya, terbitan PT Citra Aditya Baktihalaman 233, sebagai berikut:Apabila kita bertitik tolak pada ketentuan Pasal 132 huruf a HIR/157 RBg,tidak semua perkara diperkenankan untuk diajukan gugatan rekonvens!

patut, danketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan denganverstek, Sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum,sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkandengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan denganperceraian yang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azasmempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Putusan Nomor :3207 /Pdt.G/2016/PA.Tgrsmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalamkedua pasal tersebut di atas adalah sematamata ditujukan pada eksistensiatau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanoa mempersoalkan siapayang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinyaperselisihan

Tng.perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatancerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1UndangUndang Nomor 7 Tahun

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon,namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang

Tng.Oleh karena itu, manakala suami istri telah tidak menjalankan hak dan kewajibansebagai suami istri bahkan tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggangwaktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi pentingsebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperceraian dapat terjadi karena alasan antara suami

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(a) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapadanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraianPutusan Perkara Nomor : 522/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Hal. 18 dari 23 halamansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat

12 tahun(belum mumayyiz) dapat dialinkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

KabupatenSerdang Bedagai dan berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti P.1,pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga di KUA KecamatanSiantar Selatan Kota Pematangsiantar, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan AgamaPematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Kecamatan Siantar SelatanKota Pematangsiantar dan kepada PPN KUA Kecamatan Sei RampahKabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat perceraian Penggugat denganTergugat, sebagaimana akan ditegaskan

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Izin Prinsip Nomor2710/1/IP/PMA/2014 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi PenanamanModal tanggal 29 September 2014 bahwa penyertaan modal dalamperseroan harus ditingkatkan sesuai ketentuan yang berlaku (Bukti 2); Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Nomor 2 tanggal 26 April 2012 yang dibuatdihadapan Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn, kuorum kehadiran pemegangsaham untuk dapat dilangsungkannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)

Hal ini telah ditegaskan didalam Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibacakanpada persidangan tanggal 16 Agustus 2016 (Penetapan 195);3. Bahwa Penetapan 195 telah bersifat final dan telah berkekuatanhukum tetap dan juga tidak dapat diajukan banding, kasasi, ataupeninjauan kembali berdasarkan Pasal 80 ayat (6) dan Pasal 86 ayat (7)Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(Undang Undang PT) beserta penjelasannya.

dipertimbangkan sejakberakhirnya jJangka waktu tersebut, mantan anggota direksi tidak berhak lagibertindak untuk dan atas nama perseroan kecuali setelah diangkat kembalioleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Juncto Psl 11.2 AngaranDasar: para anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;Bahwa Judex Facti dalam memberi pertimbangannya a quo telah tidak teliti(kekhilafan) karena dalam ketentuan anggaran dasar perseroan in casuPasal 11 point 7 jelas ditegaskan

pa Je GlyDan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti danberalasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 39ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, sebagaimana akan ditegaskan

Tergugat, dan karena adanya kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat tentang jumlah besarnya biaya nafkah anak, maka MajelisHakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anakPenggugat dan Tergugat yang bernama Bima Satria Aji bin Rahmansyah, lakilaki, lahir tanggal 12 September 2011 dan Arjuna Panca Naka binRahmansyah lakilaki, lahir 1 Desember 2015tahun kepada Penggugatsebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak a quodewasa atau mandiri, sebagaimana akan ditegaskan

dalam iddah, jika ada dalam talakrajl, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuanitu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.Menimbang, bahwa terhadap berapa besarnya nafkah iddah Penggugatyang harus dibayarkan oleh Tergugat, dan karena adanya kesepakatan antaraPenggugat dengan Tergugat tentang jumlah besarnya nafkah iddah Penggugat,maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddahsebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah , sebagaimanaakan ditegaskan

Hal itu pun ditegaskan dalamPutusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972, yang melarang Hakimmengabulkan halhal yang tidak diminta oleh atau melebihi dari apa yangdiminta. ... dst;Unqoute;Bahwa berdasarkan silogismasilogisma hukum yang PUK uraian diatas,tampak jelas dan tandas bahwa Judex Facti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengabulkan melebihidari apa yang digugat, sehingga berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal189 ayat (3) Rog dan Pasal 50 Rv putusan perkara

ini, Mahkamah Agungmelalui surat edarannya yakni SEMA Nomor 1 Tahun 1963, tanggal 31 Mei1963 perihal Petunjuk membuat putusan, menyebutkan bahwa adakalanyaMajelis mengenyampingkan alatalat bukti tanpa memberi alasan sedikitpun,apabila Majelis memandang halhal tersebut dianggap tidak perlu, makahendaknya dipertimbangkan dalam putusan berdasarkan alasanalasan, dandipertegas lagi dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1974, tanggal 25 November1974, tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan;Bahwa ditegaskan

Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika pada halaman789 antara lain menyatakan:Quote:Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970...

Demikian pula dalam Putusan MANo.570K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1976 ditegaskan oleh karenaPenggugat tidak dapat membuktikan gugatan mengenai hartasengketa, seharusnya gugatan ditolak, bukan dinyatakan dapatditerima.Bahwa terkait tuntutan ganti rugi, karena Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum, tidak ada kerugian pada Penggugatsehingga tuntutan ganti rugi Penggugat harus di tolak.

Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, SH,Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, halaman 99 tentangSita Jaminan, telah ditegaskan : untuk tuntutan Sita Jaminan harusdidasarkan pada adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwaTergugat akan mengasingkan atau menggelapkan harta bendamiliknya, dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyatadan memiliki alasan yang obyektif serta memiliki kaitan yang eratdengan pokok perkara.Bahwa faktanya, tidak satupun dari dalil Penggugat yang

Sesuai ketentuan Pasal 181183 HIR telah ditegaskan, bahwa biayaperkara dibebankan pada pihak yang kalah dan besarnya biaya perkaratidak boleh melebihi ketentuan Pasal 182 HIR serta besarnya biayaperkara itu disebutkan dalam putusan hakim sebagaimana ketentuanPasal 183 HIR.41.

salah dan keliru, karena :1.Bahwa Pemohon Kasasi dalam positaposita gugatan tidak pernahmenyebutkan bahwa barang obyek sengketa adalah berupa Tanah.Dalam hal ini yang disebutkan sebagai barang yang menjadi obyeksengketa adalah berupa Bangunan Rumah, sehingga kesimpulan JudexFacti yang menyebutkan bahwa yang menjadi obyek sengketa berupaTanah adalah salah dan keliru ;Bahwa barang obyek sengketa a quo berupa bangunan rumah tersebutoleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara terang benderangtelah ditegaskan

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Jurisprudensi MARI tanggal 5 September1973 Nomor 1062 K/Sip/1972 ditegaskan azas hukumnya bahwa :berdasarkan azas pemisahan horizontal ini, maka dapat saja seseorangberlaku sebagai pemilik tanah saja, dan seseorang lainnya berlaku sebagaipemilik barang atau bangunan rumah yang diatasnya ;In casu, gugatan Penggugat yang hanya menggugat bangunan rumah(barang obyek sengketa) adalah sangat dimungkinkan, karena sesuai azastersebut secara yuridis formil dan materiil, hak

No. 522 K/Padt/2011telah terpenuhi syaratsyarat formal dan matenil sebuah surat gugatan ;In casu, pemilik tanah yaitu para Turut Berkepentingan dalam hal ini jugatelah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai kepemilikannya, dandengan diikutsertakannya para Turut Tergugat Berkepentingan tersebutdi sini dapat ditegaskan hubungan hukumnya satu dengan lainnya, yaitu : Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pemilik 2(dua) buah bangunan rumah yang diperoleh berdasarkan warisan ; Bahwa para Tergugat

berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugatdalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar dan berlebihan,maka karenanya petitum gugatan angka 2 haruslah ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 4tentang pengasuhan, pemeliharaan dan pengawasan anak, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai hak dan kewajiban untuk memeliharadan mendidik anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 huruf a Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan

, bahwa baik ibu atau bapaktetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya sematamataberdasarkan kepentingan anak;Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor; 184/Pdt.G/2017/PN DpsMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ditegaskan, bahwakedua orang tua wajid memelihara dan mendidik anakanak mereka sebaikbaiknya, dan kewajiban orang tua dimaksud berlaku terus sampai anak itukawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tuanyaputus;Menimbang, bahwa oleh karena anakanak yang

Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, telah ditegaskan bahwa suami isteri yang bercerai wajibmelaporkan perceraiannya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yangberwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentangperceraiannya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itutidaklah tepat apabila Panitera Pengadilan diperintahkan lagi untukmengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada

Igo je lyDan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti danberalasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 39ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, sebagaimana akan ditegaskan

Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidakkeberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepadaPenggugat sebagai akibat perceraian berupa nafkah nafkah iddah, dan mutah(sebagaimana telah ditetapkan di atas) sesaat sebelum pengucapan ikrar talakdilaksanakan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Tentang nafkah anakMenimbang, bahwa

saja berubah di masamendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakimmenetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi)sebesar 10% per tiap tahunnya, sebagaimana dicantumkan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dikarenakan nominal dari gugatan Penggugat tidak seutuhnya dikabulkan,maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan sebagiandan ditolak untuk selebihnya, sebagaimana akan ditegaskan

Ketentuan tersebut sudah tegas disebutkan Allah Swtdalam al Quran Surah Al Bagarah (2) ayat 233 = artinya: "dan kewajibanayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tetang Perkawinan, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikansegala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya.

Dan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi HukumIslam ditegaskan pula bahwa sesuai dengan penghasilannya, Suamimenanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biayarumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlakupada saat isteri menjalani masa iddah talak raji, sebagaimana tersebut padaPasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putuskarena talak, maka bekas suami

Hal mana ditegaskan kembalipada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapatnafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.Hal 21 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.Menimbang, bahwa terkait dengan masalah nusyuz apa yang telahdipertimbangkan dalam konvensi bahwa Penggugat sebagai istri Tergugattelah hidup bersama selama dua tahun hingga dikaruniai anak konflikmewarnai rumah tangga hanya sebab utang piutang, Majelis Hakim menilaibahwa kondisi rumah tangga yang

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa, perlu pula ditegaskan bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut di atas yangmenyatakan : Bahwa, Penggugat baru mengetahui secara nyata tanah milikPenggugat tunpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1079/KelurahanDarmo, tertanggal 19 April 2015 .....0...cccecceceeeteteteeeteeeeeee dstnya.

Dengan demikian sekali lagi perlu ditegaskan bahwa dalilPenggugat yang menyatakan KTUN obyek sengketa tumpang tindih dengan tanahmilik Penggugat adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan hanya mengadaada sehingga sudah sepatutnya ditolak seluruhnya ; Hal. 24 dari 58 hal.

Putusan No. 126/G/2017/PTUN.SBY.Bahwa, perlu pula ditegaskan, FELINCE ELISABETH OEMATAN (Tergugat IIIntervensi) bukan pihak yang mengaku ngaku sebagai pemilik tanah tersebut, yangmenguasai dan merebut tanah milik Penggugat secara melawan hukum melainkanadalah pemilik sah, menguasai secara sah berdasarkan penyerahan daripemilikan sebelumnya dan tetap menguasainya sampai dengan saat ini.

Dengandemikian sertifikat hak milik tersebut berlaku sah dan penguasaan Tergugat IIIntervensi terhadap obyek tanah dan bangunan tersebut secara hukum adalah sah ;Bahwa, selain itu perlu pula ditegaskan bahwa dalil Penggugat tersebut di atas yangmenyatakan Penggugat adalah pemilik tanah tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkarena Penggugat tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut.

Dengan demikian maka dalil Penggugat sudah sepatutnya ditolakseluruhnya karena faktanya Penggugat bukanlah pemilik tanah tersebut ;Bahwa, perlu pula ditegaskan bahwa Penggugat telah memberi intrepretasi yang kelirudan menyesatkan berkaitan dengan makna tumpang tindih sebagaimana dikemukakandi dalam dalilnya tersebut di atas maupun di dalamm dalil sebelumnya, yakni :becteteeeeeee mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanahhak milik Penggugat karena bertumpang tindih dengan

G/2020/PTUN.BDGperorangan yang dapat dipindah tangankan oleh proses jual beli atauperalihan hak atas tanah lainnya;Final, artinya Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah definitif danmenimbulkan akibat hokum ;Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan kepala kantor pertanahanselaku tergugat bersifat memiliki kepastian hukum berupa produk hukumberbentuk sertifikat hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagipejabat TUN yang menerbitkan maupun pemilik objek sengketa tersebut;Selain itu, ditegaskan

Il , beserta data kepemilikan tanah lainnya yang dimiliki PARAPENGGUGAT ;Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Pengadilan adalahhalaman 6 dari 42 hal Putusan Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.BDGPengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaradilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;Kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 ayat 1 UndangUndang Nomor

Dan seterusnya sesuai riwayat pemiliknya ;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Sekejati Nomor 593/02Kel.Skjt, ditegaskan sebagai berikut :a. Bahwa tanah tersebut bukan merupakan asset pemerintah atau pihak laindan tidak termasuk dalam kawasan hutan;b.

Barat : Madja Utja/ PT Tiga raksa SatriaBahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya Objek Sengketa yangditerbitkanoleh TERGUGAT pada tanggal 17 Desember 2019 yang diperolehdari informasi Surat Keterangan Tanah Online ;Bahwa berdasarkan bukti fisik (SHM) yang diterbitkan TERGUGAT, objek(Tanah) jelasjelas berada pada dan dalam penguasaan/ pengelolaan PARAPENGGUGAT yang telah berlangsung sejak Tahun 1960 sampai sekarangsebagaimana ditegaskan dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Hak MuilikNomor 593/02Kel.Skjt

kehatihatian, DikarenakanTergugat tidak menelusuri historis Objek Sengketa tersebut,serta ParaPengggugat sebagai ahli waris dari pemilik Objek Sengketa yang bernamaH Tamim bin Asyari tidak pernah memperjualbelikan,menjaminkan sertaadanya proses peralihan hak atas tanah tersebut ke pihak lain , sehinggadengan adanya KTUN objek sengketa tanah tersebut, Para Penggugatselaku Para Ahli Waris merasa dirugikan atas Penertbitan KTUN objeksengketa yang diikeluarkan oleh tergugat ;e) Asas Keterbukaan, sebagaimana ditegaskan