hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, dengan spesifikasi:

• Merk/Type/Jenis : MITSUBISHl/FE74HD/TRUK;
• Nomor Rangka/Mesin : MHMFE74P5EK136704 I 4034TKX5069;
• Warna/Tahun : HIJAU KOMBINASl/2014;
• NomorPolisi : D8118 XL;
• Nomor BPKB : L 19416703;
• Atas Nama BPKB : REGI KURNIA;

cabul yang dilakukan oleh pendidik sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;

• 1 (satu) buah patung anatomi tubuh manusia

barang siapa, adalah ditujukankepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuurlijk persoons), yakni subjek hukum itusengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodratsudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satusatunya adalah manusia.Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (recht persoons), yakni subjekhukum ini dibentuk oleh manusia

berdasarkan peraturan perundangundangan sebagaipemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia(subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah BadanHukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ;Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,adalah subjek hukum yang bernama Heri Setiawan Bin Indra Setiawan sebagai pribadikodrati (Natuurlijk Persoons) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dantidak ada orang lain

Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup danKelestarian ekosistem;d. Menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbanganLingkungan Hidup;f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dangenerasi masa depan;g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan ha katas lingkunganhidup sebagai bagian dari hak azasi manusia;h. Mengendalikan femanfatan sumber daya alam secarabijaksana;i.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semuabenda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia danperilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsunganperikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;b.

Untuk itu maka Kebakaran tidak mungkin terjadidengan sendirinya dan tidak mungkin juga karena gesekan kayu kering,sehingga penyebabnya tidak lain adalah manusia;Bahwa berdasarkan data hasil pengamatan di lokasi terbakar makadapat disimpulkan bahwa benar di Lahan dekat Bandara Hang NadimBatam Kel. Batu besar Kec. Nongsa Kota Batam telah terjadiHalaman 17 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Btmpembakaran yang dilakukan dengan unsur kesengajaan berdasarkandata dan fakta sebagai berikut :a.

caramembakar;Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesiamenjelaskan membuka adalah menjadikan tidak tertutup atau tidak bertutup(seperti menyingkap penutupnya, tudungnya, pagarnya), sedangkan mengolahmenerut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (mengerjakan, mengusahakan)sesuatu (barang dsb) supaya menjadi lain atau menjadi lebih sempurna;Menimbang, bahwa yang dimaksud Lahan adalah sebidang tanah yangdipandang sebagai ruang muka bumi yang diatasnya dapat dimanfaatkanberbagai kepentingan manusia

Saya hanya bisa berucap Astagfirullah.. ada apa dengan ujian iniya Allah, kenapa pengurus YPS tidak menganggap saya sebagai manusia,saya dianggap seperti binatang yang tidak punya nilai. Begitu teganya merekamemperlakukan saya seperti itu.Bapak/ibu Hakim yang saya muliakan. Mohon dengan sangat untukmemberikan pertimbangan akan hal ini.

Bagaimana tidak, karena permasalahan yangseharusnya sudah di damaikan tetapi mereka tidak menerima yang berdampakpada pembunuhan Karier buat saya sebagai manusia dan sebagai Dosenyang telah disertifrikasi oleh Negara, Tepatnya tanggal 18 Oktober 2016direktur ATS bersurat ke Kopertis Wil IX Sulawesi menyampaikan kalau sayasudah tidak aktif iagi sebagai dosen sejak 18 Desember 2015 (pada hal yangpunya mau adalah pengurus) atau kurang lebih 1 Tahun sejak terbitnya SuratPernyataan Damai secara Hukum.

Manusia mana yang tidak akan tersinggung, Yangmenyedihkan dan menyakitkan buat saya adalah pelaksanaanPresentasi Visi Misi tgl 21 Agustus 2014 malam, besoknya hariJumat tgl 22 Agustus 2014 pada pukul 13.20 saya dipanggilketua Yayasan mengadap dikantornya. Dalam pertemuan yangmemakan waktu tdk lebih dari 5 menit, beliau menyampaikankalau pengurus yayasan memilin saudara Jasman sebagaidirektur baru.

Terjadinya masalah yang dianggap melanggar kedisiplinan olehpengurus Yayasan sehingga digugat untuk dikenai peringatan Vdan Di PHK bukan karena saya tidak dipilin sebagai direkturperiode 20142018, tetapi saya hanya meminta penjelasan yangjelas mengapa pengurus memperlakukan saya seperti binatangatau manusia yang tidak punya nilai, direktur yang menjabat Putusan No.02 /Pdt.SusPHI/2019 /PN.Mks Hal 17penuh kegagalan sehinggga dilengser tanpa prosedur yangbenar.Gugatan5. Poin 6 sampai 19Penolakan1.

Permohonan.Bapak Hakim yang saya muliakan, Ibu Panitera yang saya hormati.Dalam kronologi yang saya uraikan di atas, saya sangat merasa sangatsedih dilecehkan sebagai manusia dan Dosen yang telah disertifikasioleh Negara. Olehnya itu tjinkan saya meminta dengan hormat kepada Putusan No.02 /Pdt.SusPHI/2019 /PN.Mks Hal 19bapak hakim untuk menolak gugatan penggugat dan menerimakeberatan saya yaitu:1.

., Notaris diJakarta, dan telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tertanggal20 Agustus 2018 Nomor AHUAH.01.030234025. Bukti P 1 s/d P 5.ADANYA UTANG TERMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU II KEPADAPEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH;2.

ABDULLAH SUBUR, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar diDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat BuktiPendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.0309 tanggal 24Halaman 7 dari 28 hal Putusan Nomor 146/Padt.SusPKPU/2018/PN. Niaga. Jkt. PstFebruari 2015 berkantor di LAW FIRM EFFENDY & REMY AttorneyCounselor At Law, Gedung Lina Lantai 2 205, JI. HR Rasuna Said Kav. B7Kuningan Jakarta Selatan, danSdr. EFENDY H.

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar diDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat BuktiPendaftaran Kurator Dan Pengurus No. AHU.AH.04.0326 tanggal 17Desember 2014 berkantor di LAW FIRM EFFENDY & REMY AttorneyCounselor At Law, Gedung Lina Lantai 2 205, JI. HR Rasuna Said Kav.

Kurator dan Pengurus yang terdaftar diDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat BuktiPendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.0309 tanggal 24 Februari2015 berkantor di LAW FIRM EFFENDY & REMY Attorney Counselor At Law,Gedung Lina Lantai 2 205, Jl. HR Rasuna Said Kav. B7 Kuningan JakartaSelatan, danSdr. EFENDY H. PURBA, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar diDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat BuktiPendaftaran Kurator Dan Pengurus No.

SMFLLEASING INDONESIA dari Kementerian HukumDan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 20 Agustus2018 Nomor AHUAH.01.030234025.TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROANTERBATAS Nomor TDP 09.03.1.64.66074 yangdikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Administrasi JakartaSelatan, tanggal 20 April 2017.SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAANNomor 24/27.1BU/31.74.02.1008/071.562/e/2017yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Keluarahan Kuningan Timur.SALINAN KEPUTUSAN

., yang terdaftar di DepartemenHukum dan HakAsasi Manusia RI No. C.HT.05.15130, berkantor diKantor Hukum Syahrial Ridho & Rekan, yang beralamat diJalan Pahlawan No. 35 Rempoa, Ciputat , Tangerang ; Muhammad Ismak, SH., yang terdaftar di Depatemen Hukumdan Hak Asasi Manusia RI No.

Menunjuk dan mengangkat Syahrial Ridho, SH., MH., yang terdaftar di DepartemenHukum dan HakAsasi Manusia RI No. C.HT.05.15130, berkantor diKantor Hukum Syahrial Ridho & Rekan, yang beralamat diJalan Pahlawan No. 35 Rempoa, Ciputat , Tangerang ; Muhammad Ismak, SH., yang terdaftar di Depatemen HukumHal. 14 dari 37 hal.Put.No. 77 PK/Pdt.Sus/2011dan Hak Asasi Manusia RI No.

Menunjuk dan mengangkat Syahrial Ridho, SH., MH., yang terdaftar di DepartemenHukum dan HakAsasi Manusia RI No. C.HT.05.15130, berkantor diKantor Hukum Syahrial Ridho & Rekan, yang beralamat diJalan Pahlawan No. 35 Rempoa, Ciputat , Tangerang ; dan Muhammad Ismak, SH., yang terdaftar di Depatemen Hukumdan Hak Asasi Manusia RI No. C.HT.05.15 89, berkantordi Jalan Tebet Barat Dalam 2C No. 17 Jakarta Selatan ;Masing masing sebagai Kurator Termohon Pailit ;5.

., Notaris di Pasuruan dan pengesahannya, KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU00792.AH.01.02. Tahun 2009tanggal 06 Januari 2009; Bahwa dengan demikian, tanpa digugatnya PT. SARANA SURYA INDAH dalamperkara ini, maka tidak ada alasan dan dasar hukum bagi Penggugat untukmenggugat kepada pribadi Tergugat dan pribadi Turut Tergugat. Penggugat telahsalah sasaran atau keliru menarik pihak sebagai Tergugat dan Turut Tergugat(gemis aanhoeda nigheid) dalam perkara ini; Bahwa karena PT.

aslinya, telah bermeterai cukup,diberi tanda bukti TIc ; Foto copy surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No.AHU00792.AH.01.02 Tahun 2009 Tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 06 Januari 2009, bukti ini sesuaidengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T1Id ; Foto copy Salinan Akta Pendirian PT.

MAHARANI SURYA PERKASA tanggal01 Nopember 2008 No.02, bukti ini sesuai dengan aslinya, telah bermeteraicukup, diberi tanda buktiT2a :Foto copy surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No.AHU91012.AH.01.01Tahun 2008 Tentang Pengesahan BadanHukum Perseroan tanggal 27 Nopember 2008, bukti ini sesuai dengan aslinya,telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T2b ; 10111213Foto copy Surat Permintaan Pembelian PT.

Sarana Surya Indah oleh Departemen Hukum danHak Asasi Manusia RI, Tlc : berupa : Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan TerbatasPT. Sarana Surya Indah, T1d : berupa Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas PT. Sarana Surya Indah, T2.a : berupa : Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT. Maharani Surya Perkasa, T2.b. berupa : Pengesahan Badan Hukum PerseroanTerbatas PT.

Maharani Surya Perkasa oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, T3 :berupa surat permintaan pembelian barang, T4 berupa Faktur pembelian barang KawatBaja,T5 : berupa surat jalan pengiriman barang kawat baja, T6 berupa : bukti setoranBank BCA, T7 : berupa surat permintaan Keterangan dari Polres Sidoarjo kepada AndriIstambul Lingga Gayo, T8 : berupa : Surat Permintaan Keterangan dari Polres Sidoarjokepada Ir. H.M.

Bahwa perbuatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas namaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Turut Tergugat VI) denganmenerbitkan Surat Nomor AHUAH.01.1006302 tanggal 19 Mei 2009 yangtelah menerima Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PTIndotruba Tengah Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat oleh ZainalAbidin, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat V) dan mencatatnya didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia RI, dimana seharusnya

RI (Turut Tergugat VI) seharusnya menolak pencatatan didalam data base Sistem Administrai Badan Hukum Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia RI Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PemegangSaham PT Indotruba Tengah Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009, karenaDireksi PT Indotruba Tengah tidak mencatat perubahan pengalihan sahamPT Indotruba Tengah dan perubahan susunan Pemegang Saham sertatidak memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RIperubahan tersebut, maka Surat Direktur Jenderal Administrasi

Menyatakan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas namaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHUAH.01.1006302tanggal 19 Mei 2009, tidak mempunyai kKekuatan hukum;9.

jelas pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.Apakah pokok dan obyek sengketa adalah Keputusan Tata UsahaNegara in casu Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atasnama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHUAH.01.1006302 tanggal 9 Mei 2009 ?

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Perseroan Terbatas PT Mulia Agro Persada Nomor 4Tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat oleh Fransiskus YantoWidjaja, S.H., Notaris di Jakarta berikut Surat KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.1007982 tanggal 15 Juni 2009;f.

Yang manapenyitaan adalah salah satu upaya paksa (dwangmiddelen) yang dapatmelanggar Hak Azazi Manusia karena tidak disertai dengan jjin dariPengadilan Negeri Setempat;3 Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 6 tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana serta standar operasionalpelaksanaan penyidikan tindak pidana dan gelar perkara.

Indonesia adalah Negara Demokrasi yang menjunjung tinggiHukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sehingga azas Presumptionof innosence atau azas Praduga Tak Bersalah menjadi penjelasanatas pengakuan tersebut dan telah dituangkan dalam konstitusiHalaman 10 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.

Slr.UUD1945 pasal 1 ayat 3 "Negara Indonesia adalah negara hukumartinya kita semua tunduk terhadap hukum dan Hak Azasi Manusia(HAM) dan telah terjewantahkan dalam kehidupan berbangsa danbernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum,jika adahal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak AzasiManusia (HAM) tersebut, maka Negara wajib turun tangan melaluiperangkat perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;2.

Indonesia adalah Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi Hukum danHak Azasi Manusia (HAM) sehingga azas Presumption of innocence atauazas Praduga Tak Bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan tersebutdan telah dituangkan dalam konstitusi UUD 1945 pasal 1 ayat 3 "NegaraIndonesia adalah Negara hukum artinya kita semua tunduk terhadaphukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) dan telah terjewantahkan dalamkehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam prosespenegakan hukum, jika ada hal yang kemudian

menyampingkan hukumdan Hak Azasi Manusia tersebut, maka Negara wajib turun tanganmelalui perangkat perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;Di Jelaskan BahwaPEMOHON pada saat diperiksa selaku tersangka dibacakan hak haknyadan di dampingi oleh Penasehat Hukum.2.

P3, dan P4,yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, nama AnakPemohon adalah Elysa Putri Purnamasari dan merupakan anak kedua dariPemohon;Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsungmenyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapanhukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan

hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun (Pasal 28 ayat 1) ;Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN.Smn.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksisaksi yang diajukan dalampersidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapatmembuktikan dalildalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukupberalasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untuk

dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Halaman 4 dari 7 halamanPenetapan Nomor : 39/Pdt.P/2018/PN RtaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa identitasdiri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

, disebutkan : Setiapanak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: yang dimaksuddengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung,dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana diubahdengan UndangUndang No 24 tahun

Akta pendirian tersebut telahmendapat pengesahan dari Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesiasebagaimana ternyata dari Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No. W/01056HT. 01.01 TH 2006tertanggal 28 September 2006 dan AnggaranDasarnya telah beberapa kali mengalamiperubahan, terakhir diubah dengan AktaPernyataan Keputusan Sirkulasi Para PemegangSaham PT.

karena anak tersebut dilahirkan dalam dan akibat dariperkawinan Pemohon dan Pemohon II yang tidak tercatat pada KantorUrusan Agama;Menimbang, bahwa dari faktafakta di atas juga dapat diketahui bahwaPemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul (penentuannasab) anak dimaksud untuk keperluan mengurus dan membuatkan aktakelahiran anak bernama Zarkhan Hazrat yang belum mempunyai aktakelahiran, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut sesuai danberalasan dari sisi Kemanusiaan (hak asasi manusia

telah dipertimbangkantersebut maka terhadap petitum permohonan angka 2 yang memohonpenetapan asal usul (penentuan nasab) anak yang bernama Zarkhan Hazratlahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2015, majelis hakim berpendapatbahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il tersebut telah beralasanmenurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 Ayat (2) KompilasiHukum Islam dan telah sesuai dan beralasan dari sisi kemanusiaan (hakasasi manusia

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

tidakbermalamdanselamainimerekabelumpernahmelakukanperbuatan yangdilarang oleh agama sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa anak Pemohondan calon suaminya masih sanggup untuk saling menjaga dari perbuatan yangdilarang oleh Agama dan pernikahan mereka tidak mendesak, sehingga apayang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonnya tidak terbukti danterbantahkan;Menimbang, bahwa anak Pemohon adalah termasuk anak (belumdewasa) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor3 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Sitpemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang UndangNomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah danditambah dengan UU nomor 35 tahun 2014;Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajid memenuhi hakatas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik,diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai ketentuanperaturan perundangundangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 UndangundangNomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia);Menimbang

Btm.Keluarga dari Pemohon tersebut dan hanya diperuntukkan untuk kepentinganpengurusan dokumen Keimigrasian saja, maka dengan memperhatikan BagianKetiga tentang Perubahan Data Paspor Biasa, pasal 24 Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 8 tahun 2014, Tentang PasporBiasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tanggal 30 April 2014, Pengadilanberpendapat, bahwa perlu dinyatakan jika identias Nurlela, lahir di Medan, padatanggal 20051966, adalah orang yang sama sebagaimana

dikabulkan, makacukup beralasan hukum jikasegala biaya yang timbul dalam Permohonan ini,dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalamamar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksionalseperlunya ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undangundang No.24 Tahun2013, Perubahan atas Undangundang No.23 Tahun 2006, tentang AdministrasiKependudukan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Putusan Nomor 333 K/Pid/20202011 tanggal 06 April 2011 tentang pengesahan yayasan MeniteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yangmenetapkan memberikan pengesahan Akta Pendirian yayasanBudi Mulia Maumere NPWP.01768.011.7921.000; 2 (dua) lembar surat keterangan notaris TANTIEN BIN TARTI, SHpekerjaan Notaris, alamat : Jl.

11 November 2013; 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Penyerahan AsetYayasan Budi Mulia nomor 30/YBM/X1/2013, tanggal 12 November2013; 1 (satu) buah buku Akta Notaris ISMARYANI, S.H., M.Kn. nomor 3,tanggal 04 Februari 2011, tentang Pendirian Yayasan Budi MuliaMaumere dengan sampul warna merah; 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia nomor AHU1687.AH.01.04 tahun 2011,tanggal 06 April 2011, Tentang Pengesahan Yayasan MenteriHukum dan Haki Asasi Manusia

jasa.Bahwa, walaupun tugas dan tanggung jawab, para Pemohon Praperadilansebagai Panitia telah selesai akan tetapi pada Tanggal 21 Mei 2014Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Print05/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 24 Mei 2014 sekaligus menetapkanpara Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi.Bahwa, penetapan para pemohon Praperadilan sebagai Tersangka tindakPidana Korupsi oleh Termohon para Peradilan adalah tindakan sewenang wenang, melanggar Hak Asasi Manusia

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print05/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 tanggal 6 Januari 2014 adalahtindakan sewenangwenang dan tidak sah sehingga segala prosesikutannya termasuk Perintah Penahanan terhadap para pemohon jugatindakan sewenangwenangq, tidak sah, dan melanggar Hak Asasi Manusia.7.

Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang disamakan dengan Unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feitdalam hal ini manusia pribadi (Natuurliike Persoon) selaku pendukung hak dankewajiban (drager van rechten en plichten); + =="Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan denganbarangsiapa disini adalah orang (een e/der) atau manusia (naturlijke persoon)yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan