Ditemukan 11726 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menambang manambung manampang menyambung marampung mampung
Penelusuran terkait : Turut serta menampung mineral tanpa izin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 28-10-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 869 K/PID/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Hj. QHUDARI binti IBNU ABBAS
74 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Borgo Kelana Tour & Travelyang telah menampung dan menerima calon jamaah umroh dan telahmenerima setoran uang dari jamaah calon umroh dan kemudianPembanding/Terdakwa telah menyetor semua uang dari jamaah kePT. Borgo Kelana Tour & Travel dan kemudian dari PT. Borgo KelanaTour & Travel telah menerima uang setoran dari Pembanding/Terdakwa akan tetapi yang tidak memberangkatkan jamaah umrohtersebut adalah PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN SBY
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
HENDI BUDI FIDRIANTO, S.H.
Terdakwa:
KUSAENI bin DACHLAN
199 — 82
  • telah terbukti danterpenuhi dilakukan oleh terdakwa ;Unsurke3: Memaksaseseorang memberikansesuatu, membayar, ataumenerimapembayarandenganpotongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendirinilainya kurang dariRp. 5.000.000, (lima juta rupiah ).Menimbang, bahwa sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI )memaksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.Memberikan adalah menyerahkan ( membagikan, menyampaikan ) sesuatu.Menerima adalah menyambut; mengambil ( mendapat, menampung
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2013 — Putus : 26-08-2013 — Upload : 14-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pid. Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 26 Agustus 2013 — H. MASHUDI IRSAD alias H. OTONG Bin H.IRSAD
62 — 23
  • SADING kepada saksi telah dikembalikan saksi dandiserahkan kepada polisi.Bahwa saksi menerangkan sebagai Wakil BPD saksi bertugas membantupenyelenggaraan pemerintahan desa dan menetapkan Perdes bersama Kuwu,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.Bahwa saksi menerangkan pak ROKIB Bin H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-01-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2255 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 30 Januari 2013 — ROSMIWATI SIRAIT ;
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi rumusan unsur orang yangmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, danTerdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, karena Terdakwaberada di bawah perintah atasannya untuk menyerahkan nomorrekeningnya yang kemudian dipakai untuk menampung transaksi ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (DissentingOpinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 10-05-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 10/Pdt.Sus/2016/PN.Psp
Tanggal 10 Mei 2016 — PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Padangsidimpuan (Pemohon keberatan) ; Kamal (Termohon keberatan)
114 — 77
  • Namun demikian pemohon keberatanperlu menjelaskan pertimbangan majelis BPSK yang telah kelirumengartikan maksud dalam Pasal 6 UU No 4 tahun 1996 tentang haktanggungan tersebut.Munculnya UU hak tanggungan, yang bisa dilihat di dalampenjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotiktentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yangterjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanahsebagai perkembangan pembangunan ekonomiSalah satu ciri dari hukum jaminan ini antara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-11-2013 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 P/HUM/2013
Tanggal 30 Juni 2014 — KADIN INDONESIA VS PRESIDEN RI;
306 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ketentuan Pasal 48 UU KUP yang dijadikan dasar dan alasanhukum perkara a quo oleh Pemerintah untuk membuat aturan yangsifatnya materiil yang seharusnya merupakan kewenangan hukumpembuat (DPR bersama Pemerintah) Undangundang sesuai denganbunyinya "Untuk menampung halhal yang belum cukup diaturHalaman 68 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013mengenai tata cara atau kelengkapan yang materinya sudahdicantumkan dalam Undangundang ini, diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 04-06-2012 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 03-10-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 12/G/2012/PTUN.SMD
Tanggal 25 September 2012 — PT. FAIRCO AGRO MANDIRI MELAWAN BUPATI KUTAI TIMUR
173 — 104
  • KecamatanSangkulirang atas permintaan masyarakat setempat ;d) Membuat peta blocking ; e) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat ;f) Mengadakan bibit kelapa sawit yang telah berumur di atas 1 tahunsebanyak 150.000 pohon untuk kebutuhan penanaman awal lahan.g) Melakukan persiapan tenaga kerja ; h) Mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit (sesuai dengan IzinMendirikan Bangunan Nomor : 136/BP2T2.1/IV/2012 tanggal 18April 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat) dengan kapasitas 45ton per jam yang akan menampung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 14-09-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 P/HUM/2011
Tanggal 14 September 2011 — SAFUAN ; GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
214 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor05 P/HUM201 1Sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuanlingkungan untuk menampung zat energi, dan/atau komponenlain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya ;F. ALASANALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN.1.
Pengadilan PN KISARAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 19-08-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN KISARAN Nomor 65/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis
Tanggal 27 September 2016 — PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kisaran lawan Jamal Nasution
133 — 52
  • atas nama Termohon keberatannamun sudah dinyatakan ada Pengumuman lelang dan harusdibatalkan.Putusan yang dibuat Majelis BPSK Batu Bara benar benar arogan danmenunjukkan kelemahan dalam bidang hokum;Meskipun demikian mengenai lelang hak tanggungan sebagaimana dalilpertimbangan diatas Pemohon keberatan perlu meluruskan pertimbanganyang salah tersebut;Munculnya UU hak tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannyadidasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yangbelum mampu menampung
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-08-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN RENGAT Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Rgt
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Jimmy Manurung, S.H.
Terdakwa:
TRI ANUGRAH MUJI SAPUTRA alias ANUGRAH Bin Alm MUJIONO
54 — 17
  • , membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanMenimbang, bahwa kalimat Menawarkan untuk dijual berarti negosiasiyg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;Menimbang, bahwa kata Menjual berarti memberikan sesuatu kepadaorang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;Menimbang, bahwa kata Membeli berarti memperoleh sesuatu melaluipenukaran (pembayaran) dengan uang;Menimbang, bahwa kata Menerima berarti menyambut; mengambil(mendapat, menampung
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 07-01-2019 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kfm
Tanggal 21 Januari 2019 — Pemohon:
ERWAN BITIN BEREK
Termohon:
Kepolisian Negera Republik Indonesia CQ Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur CQ Kepala Kepilisian Resort Timor Tengah Utara sebagai penyidik
135 — 67
  • Bahwa pada tahun 2016 pemohon mendapat proyek pengerjaan embung embung yangTantasi desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, dimanapekerjaan tersebut telah selesai, dan diserah terimakan kepada panitia dan mesa pemeliharaantelan selesai dan telah digunakan untuk menampung air hujan sesuai fungsi danpenggunaannya.3.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Partai Politik
Register : 15-10-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 66/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 16 Januari 2013 — SYAMSUL BAHRI, ST : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANGSIDIMPUAN
139 — 59
  • Padangsidimpuan hanya menemukan aturancalon pengganti yang di ajukan partai politik/gabungan partaipolitik, sementara KPU Kota Padangsidimpuan dalam berdasarkanKeputusan KPU Kota Padangsidimpuan Nomor 0O1/Kpts/KPUKota002.434920/2012 Tentang Tahapan, Program Dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan WakilKepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 pada bagianlampiran : Keputusan Pemilihan Umum Kota PadangsidimpuanNomor : 01/Kpts/KPUKota002.434920/2012 tanggal 12 Maret2012 ada menampung
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 29-03-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN SURAKARTA Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Skt
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
DJUWARSO, SE DIREKTUR UTAMA PT SEKAR WIJAYA
Tergugat:
1.SIGIT HARJOJUDANTO
2.HARYO PUTRA NUGROHO
3.RETNOSARI WIDOWATI HARJOJUDANTO
210 — 96
  • Hatra TriRana Jaya dan kapasitas saksi dan bapak Haidar mewakili Tergugat II(Haryo Putra Nugroho) karena Tergugat II berhalangan hadir ; Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi hanya menyampaikan pesandari Tergugat Il untuk menampung apa yang dibicarakan dalam pertemuantersebut ; Bahwa yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan tersebutadalah mengenai cicilan pembayaran pembelian tanah yang dilakukanantara Penggugat dengan para Tergugat dan dalam pertemuan tersebutPenggugat (PT.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 26-05-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Mtr
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 39
  • terletak di DusunSegenter, Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupten Lombok Baratdan berdekatan dengan rumah saksi serta saksi sering lewat di tanahtersebut;Bahwa sSaksi tahu batasbatas tanah tersebut yaitu : Sebelah Utara : Tanah Baig Nanik; Sebelah Selatan : Elpiji; Sebelah Barat : Elpiji; Sebelah Timur : Elpiji;Bahwa yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah Radimdisuruh oileh Petugas Elpiji;Bahwa Radim menggarap tanah tersebut Semenjak beroperasi Elpiji +4 tahun;Bahwa di tanah tersebut hanya menampung
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 02-09-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 2 September 2015 — AMIN LAILY QUMAIROTINdkk
lawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero dkk
35 — 9
  • peraturan perundangundangan di atas berasal dari zamankolonial Belanda dan didasarkan pada hukum tanah yang berlaku sebelum adanya HukumTanah Nasional, sebagaimana pokokpokok ketentuannya tercantum dalam UndangUndang Pokok Agraria dan dimaksudkan untuk diberlakukan hanya untuk sementarawaktu, yaitu sambil menunggu terbentuknya UndangUndang yang dimaksud oleh Pasal51 di atas.Oleh karena itu ketentuan tersebut jelas tidak sesuai dengan asasasas Hukum TanahNasional dan dalam kenyataannya tidak dapat menampung
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 23-02-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw
Tanggal 2 Mei 2017 — ALBADAWI Alias UJANG Bin JALAL EFENDI
274 — 93
  • keterangan ahli yang tidak sejalan dengan ketentuanahli yang dimaksud oleh Keputusan Mahkamah Agung NomorS6ffMAISKIII2013, BAB VII, AHLI ; yaitu disiplin ilmu duang dibuktikan melaluiijazah S2 (akademiis), Pakar dan dan mencantumkan daftar riwayat hidup,sehingga dakwaan tersebut menyimpang dan batal.Bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor S.24/Menhulll/20I5 tentang Tim Penanganan Pengaduan Kasuskasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana salah satu tupoksinyaadalah menampung
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-12-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 699/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 6 Juni 2017 — - ELVY CHURIATUN, (PNGGUGAT) - Negara Republik Indonesia cq Panglima TNI (TERGUGAT I) - Dr. Eko Wahyudi, Sp.an. Mayor Laut (TERGUGAT II)
80 — 26
  • Tingkat II Putri Hijau Kesdam I/BB pada Tanggal15 Oktober 2016 di Ruang ICU.Bahwa pada mulanya tanggal 08 Oktober 2016 ibu kandung Penggugatyang bernama Paini dalam keadaan sedang sakit dan dari rumah sakitmatafriska Medan dirujuk kerumah sakit rumkit Tk II I/BB Putri HijauMedan, setelah dirawat selama 2(dua) minggu dari rumah sakit matafriska di karenakan Rumah sakit Mata Friska Ruang Icunya Penuh dantidak dapat lagi menampung Pasien yang lain dan disarankan olehDokter rumah sakit Umum Mata Friska
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 27-12-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 04-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 45/PID.TPK/2013/PT MKS
Tanggal 21 Januari 2014 — /Jaksa Penuntut : MUH. AHSAN THAMRIN, SH. MH
/Terdakwa : DRS. PIETER NEKE DHEY, M.A
112 — 39
  • H.P.ATENRIADJENG,M.Si untuk menampung seluruh transaksi keuanganSaksi Drs.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus Korupsi Pemerasan
Putus : 12-01-2005 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 365/Pid.K/2004/PN Lbp
Tanggal 12 Januari 2005 — Nama : Ir. MADISON SILITONGA, ME Tempat Lahir : Medan Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 19 September 1957 Jenis Kelamain : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Jl. Sei Belumai No. 25 / 14 Medan Baru Agama : Kristen Protestan Pekerjaan : PNS (Pimbagpro Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Medan dan Sekitarnya) Pendidikan : S-2
199 — 56
  • HGU untuk menyelesaikan adaPanitia B Plus menampung aspirasi dari masyarakat.@ Keppres Nomor 34 tahun 2003 = kewenangan masyarakatgarapan untuk pemerintah Kabupaten (pasal 2 ayat (2) hurufCc) Bahwa apabila ada tanah kita palak, kita garap lalu minta SuratKeterangan Garapan dari Kades, hal yang demikian tidak bisa. Bahwa saksi kenal dengan R. MARKASAN, sejak saksi kecil R.MARKASAN sudah ada. Bahwa saksi tahu apakah tahun 2002 R.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 12-05-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 62/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
1.KAISAH
2.JUMIYEM
3.ARINI
4.TUMIRIN
5.ROHANI
6.JUMONO
7.JUMINGAN
8.JONI
9.SUGIMAN
10.KADIM HR
11.SUDARMINI
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
2.Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
196 — 83
  • memperjuangkan pengembalian hak kepemilikan tanahHal.20Putusan No.62/G/2020/PTUNMDN10.yang sudah dikuasai dan diusahai mereka tersebut dan pada tahun1979 masyarakat Tandem Hulu Il terpaksa mengambil langkahuntuk menguasai dengan menggarap kembali tanah yang pernahdikuasai dan di usahai tersebut namun Pihak PTPN IX PerkebunanTandem tetap menghalangi dan menggagalkannya dan akibattindakan dari masyarakat tersebut lahirlah pada 1979/1980 dengandibentuknya OPERSI SADAR KOREM 023 DT/LAKSUSDA SUMUTBINJAl guna menampung