Wonosobo,Kabupaten Tanggamus;Islam;Pelajar;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan PembimbingKemasyarakatan Nomortanggal Kesepakatan Diversi telah selesaidilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak XxxxXx XXXXXX XXX XXXXXXxxxx harus dihentikan;Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.MENETAPKAN1.

Penuntut Umum ;Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan(LITMAS) Nomor 312/SA/VII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat danditanda tangani oleh PONCO INDRIANI selaku Petugas PembimbingKemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru,yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepadaMajelis Hakim agar terhadap klien dilakukan pengembalian kepada orangtua/wali berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 11tahun 2012 tentang sistem

unsurunsurpasal yang didakwakan kepada Anak dan apakah Anak dapat dipersalahkantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif Kedua sebagaimana diatur dalam 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2)UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndang RI No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem

11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yangmeniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakankesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harusmempertanggung jawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akandijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbangkan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta yuridis yang telahdipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbuktibahwa Anak lahir pada tanggal 22 Agustus 2001, sehingga pada saat Anakmelakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 17 (tujuh belas),sehingga masih tergolong usia anak menurut UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatgiatnya memberantas tindak pidana narkotika;Keadaan yang meringankan: Anak belum pernah dihukum; Anak berlaku sopan di persidangan; Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem

tindak pidana yang didakwakankepadanya;Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN SonMenimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UndangUndangRI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 tahun 2002 dan UndangUndang Nomor 17 tahun 2016tentang perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang laintelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena selurunh unsur dari dakwaan tunggalPasal 81 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang PerubahanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 dan UndangUndang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UndangUndang RepublikHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN SonIndonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

penjatuhan pidana, mengingat OrangTua Anak/wali dalam perkara Aquo, meminta kepada Hakim yaitu memohonkeringanan hukuman yang seringan ringannya;Menimbang, bahwa Anak masih berumur 18 (delapan belas) tahun danpada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun belum dan saatkejadian belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan demikian menurutketentuan hukum, Anak belum dewasa dan masih digolongkan anakanak, olehkarenanya Hakim perlu memperhatikan UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas yangmenyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UndangundangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yangmenyarankan agar Anak dapat diputus dengan Putusan Tindakan berdasarkanpertimbanganpertimbangan dari PK Bapas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Hakim berpendapat Anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahundan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan

Jaksa Penuntut Umum,maupun Laporan Litmas PK BAPAS, mengingat Pasal 82 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yangmenyatakan bahwa Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidanadiancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun;Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN SonMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tersebut akanmempertimbangkan hukuman yang sepadan dari

Sdri saksi korban selama inipekerjaan di samping bekerja di AIA juga melakukan pekerjaanmeminjamkan uang dengan bunga dari kartu kreditnya, Sdri saksi korbanOsrita selama ini ditengarai mempunyai kartu kredit banyak sehingga bisameminjamkan uang dengan sistem berbunga;9.

Bahwa pada akhir tahun 2011 Sdri. saksi korban Osrita keluar dariPerusahaan Asuransi AIA dan pada awal Januari sampai Oktober 2014 Sadr.saksi korban Osrita mengajak saudari Terdakwa untuk menjualkan HPsecara kredit dengan sistem tiap HP harus ada DP 1,7 juta sebagai uangawal sekaligus masuk cicilan pertama dan disetor ke Osrita sebesar 1,6 jutadan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nya untuk Pemohon Kasasi yangdahulu sebagai Pembanding/Terdakwa atas fee marketing dengan sistemdibayar atau dicicil

PemohonKasasi yang dahulu sebagai Pembanding/Terdakwa dengan tetapmenjelaskan sistemnya bahwa Hp tersebut bisa dicairkan jika ada DP 1,7juta sebagai uang awal sekaligus masuk cicilan pertama dan disetor keOsrita sebesar 1,6 juta dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nya untuksaudara Terdakwa atas fee marketing dengan sistem dibayar atau dicicilsebanyak 6x dan atas kelancaran pembayaran saudari Pemohon Kasasiyang dahulu sebagai Pembanding/Terdakwa mendapatkan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) per

No. 652 K/PID/2017seseorang untuk menyerahkan barang/membuat hutang dengan tipumuslihat dan demi memperkaya diri sendiri secara melawan hukumterhadap Sdri. saksi korban Osrita yang tidak lain adalah teman dansekaligus mitra bisnis yang mengajak saudari Terdakwa agar mencarikonsumen/Nasabah agar Hp Sdr. korban Osrita terjual dengan sistem dicicilatau kredit dengan cicilan sebanyak 6x /bulan;21.

No. 652 K/PID/2017disetor ke Osrita sebesar 1,6 juta dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)nya untuk Pemohon Kasasi yang dahulu sebagai Pembanding/Terdakwaatas fee marketing dengan sistem dibayar atau dicicil sebanyak 6x dan ataskelancaran pembayaran saudari Terdakwa mendapatkan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) per transaksi pembayaran;24. Bahwa kenapa hanya Ir. Kusuma R.

Litmas: IIIA.06/09/2019 tertanggal 13 September 2019oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Pontianak, yang pada pokoknyaterhadap Terdakwa diberikan pidana pokok berupa Pidana dengan syaratsebagaimana tercantum dalam pasal 71 ayat (1) huruf B UndangUndang No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Orang TuaTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Anak jangan terlalu lamaHalaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.AN/2019

kepada Anak akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, didalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman pidana terhadap anakyang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan % (Setengah)dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan %(setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan (2)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan:1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anakakan membahayakan masyarakat;2.

Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada Anak paling lama 1/2 (satuperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan kentuan pasal 1 angka 20 UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakanLembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalahlembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam Pasal 363 Ayat(1) ke4 dan ke5 KUHP dikatakan bahwa ancaman pidana

Keadaan yang meringankan: Anak menyatakan rasa bersalahnya dan menyesalinya serta berjanji tidakakan mengulangi lagi; Anak masih muda sehingga masih banyak kesempatan baginya untukmerubah sikap dan perilaku pada hal yang lebih baik dan bermanfaat; Anak belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke5 Kitab UndangUndangHukum Pidana, Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan tindak pidana bagi Para Anak,baik alasanalasan pemaaf maupun alasanalasan pembenar maka olehkarenanya Para Anak haruslah di nyatakan bersalah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, maka Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Para Anak telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahn melakukan tindak pidanaPencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

yangmenunjukkan bahwa untuk Para Anak berada di luar rumah pada saat itu adalahhal yang sudah tidak wajar dan hal ini menjadi fakta yang menunjukkan bahwaPara Orang tua dari Anak tersebut tidak melakukan pengawasan terhadapmereka;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakimtidak sependapat dengan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikanrekomendasi Supaya Para Anak diberikan pidana dengan syarat pengawasan;Menimbang, bahwa pasal 2 huruf d UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menyebutkan asaspenyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak, segala yang dilakukanterhadap anak haruslah untuk kepentingan terbaik bagi Anak dan pasal 2 huruf UU Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan perampasan kemerdekaan danpemidanaan sebagai upaya terakhir;Menimbang, bahwa Hakim mempunyai pertimbangan bahwa denganpidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak, diharapkan Para Anak dapatmenyadari akibat dari perbuatan yang sudah dilakukannya sehingga di masayang akan datang mereka

dapat berperilaku yang lebih baik dan tidak akanmengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa selain halhal yang diuraikan tersebut di atas yangmenjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini,sesuai dengan amanat pasal 60 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim juga mempertimbangkan laporanpenelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan seperti yang telahdiuraikan di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan

bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Para Anak;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Para Anak menyesali perbuatannya; Para Anak belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) KUHP, Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Bahwa sistem imbalan yang diberlakukan adalah sistem Full Cost81.Recovery, yang dimaksud dengan Sistem Full Cost Recovery adalahpendapatan dari proyek yakni tarif yang dibayarkan oleh konsumendianggap telah menutupi selurun biaya untuk pengelolaan,pengoperasiaan, pemeliharaan dan membiayai kegiatankegiatan dalamkerjasama oleh Tergugat VII, Badan Regulator dan Turut Tergugat danTurut Tergugat Il.

Selain itu, dalam sistem Full Cost Recovery,pendapatan yang diperoleh dari tarif juga digunakan untuk pembayarankeuntungan Turut Tergugat dan Turut Tergugat II.

Bahwa Turut Tergugat Il sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2010juga mengunakan sistem Full Cost Recovery. Pada tahun 2010, TurutTergugat II memperoleh keuntungan/laba sebesar Rp139,62 milyar rupiah;Halaman 30 dari 16 hal. Put.

Nomor 31 K/Pdt/2017125.126.127.dalam pengelolaan sumber daya publik menuntut adanya sistem yangsehat didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.Perwujudan sistem yang sehat tersebut menuntut penyelenggaraan tatakelola yang bersifat terouka (open government) (Santosa, 2001). Konseptata kelola sumber daya publik yang terbuka mengandung pengertianbahwa seluruh kegiatan pengelolanya harus dapat dipantau atau diikutioleh para pemangku kepentingan.

Sistem Regulasi Berdasarkan Kontrak Mengakibatkan MonopoliInformasi. Arsitektur hukum pelayanan air di Jakarta yang bersifatcontractbased regulation, berpengaruh terhadap sulitnya aksesinformasi publik bahkan kontrak konsesi sendiri sulit untuk diperolehpublik. Sistem pengelolaan yang bersifat contract based regulatorymenjadikan pihak yang terikat kontrak yang menjadi stakeholder utamadalam regulasipenyediaan air minum.

Menerangkan sbb :Agamabenar bahwa siccacaete cs telah MElANGGAM: en sive saenreare Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembalikepadanya yang bersangkutan dinyatakan setuju/membenarkanketerangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Memerintahkan tersangka dan saksi tersebutdiatas untuk menghddap ke Pengadilan Negeriyang dilaksanakan di. PH. Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkantanda tangan.

. : : caePIS at wesesucorescssoreavavavensesmnusvemuneesdeemepecacevauanemenunes Menerangkan sbb : RELASbenar bahwa keterangan tersangka yang telah melanggar .............0+ Memerintahkan tersangka dan saksi tersebutdiatas untuk nea eeteota Negeriyang dilaksanakan di MA... ne Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembalikepadanya yang bersangkutan dinyatakan setuju / membenarkanketerangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini.

/ 08 Juli 2004;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kabupaten Kepahiang;Agama > Islam;Pekerjaan : Pelajar;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan PembimbingKemasyarakatan Nomor W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.023524 tanggal 16November 2020 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka prosespemeriksaan perkara Anak Ekin Ade Senja als Ekin Bin Ratman harusdihentikan;Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

folres Gmaki Aeane : pemletacan VecjlotanMenerangkan : Nelal cidefopkew Sesuar eee Prderces Leyot daevah BAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian RELAS : a, but diatas untukdibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan Memerintahkan tersangka tersesetuju / membenarkan keterangan yang diberikan menghadap ke pengadilan heagy Bale Bandungdan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat pada hari tanggal OFTseperti ini untuk tersangka membubuhkan tanda Pukul 08 W Wib. 7 cate 70 Pee e itangan Demikian

Putusan Nomor 513/B/PK/PJK/2016masuk sebagai anggota WCO sehingga Indonesia harus tunduk pada peraturanWCO dalam hal menetapkan klasifikasi barang;A.Bahwa klasifikasi pos tarif adalah mengelompokkan barang ke dalampos/subpos yang paling tepat sesuai Harmonized System (HS) yang dibuatoleh World Custom Organization (WCO).Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yangsistematis, mempermudah pengumpulan data dan analisis statistikperdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang

Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari Alas kaki lainnya:Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lututLainlain * BERDASARKAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN SPESIALISASIKEPABEANAN DAN CUKAI, SEKOLAH TINGGI AKUTANSI NEGARA2013 (ADANG KARYANA S)Sistem Takik Selain menggunakan sistem nomor, HS/BTKI jugamenggunakan sistem takik (dash, ) untuk mengklasifikasi barang,dengan penjelasan sebagai berikut:a. Pos (4digit) tidak diberi takik.Penggunaan satu takik () dimulai pada uraian subpos (6digit).bc.

Selada:0705.11.00.00 Selada kubis (selada bongkolan)0705.19.00.00 Lainlain Chicory:0705.21.00.00 Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum )0705.29.00.00 Lainlain Di bawah ini disajikan contoh sistem takik dengan menggunakan contohyang sudah ada (pos tarif 0705.11.000):07.05 Selada (Lactuca sativa) dan chicory (Chicorium spp.), segar ataudingin.0705.10 Selada* Ingat, dalam HS/BTKI subpos 0705.10 tidak dicantumkan karena subpos tersebut dipecah lagi menjadi subpos 0705.11 dan 0705 19.0705.11.00.00

Putusan Nomor 513/B/PK/PJK/2016Apabila pos tarif 0705.11.00.00 ingin dipecah lagi menjadi pos tarif yanglebih rinci, digunakan pemecahan menggunakan tiga takik, misalnya:0705.11.10.00 Segar0705.11.20.00 Dingin0705.11.90.00 LainlainPemecahan pos tarif (10digit) juga mengikuti pola di atas.Arti kata lainlainDalam klasifikasi BTKI dengan sistem HS kata Lainlain, berfungsi untukmenampung barang yang belum disebut pada uraian jenis barangsebelumnya.Kata lainlain terdapat pada Bab, Pos, SubPos dan Pos

Tarif Nasional.Untuk dapat memahami arti kata Lainlain, perhatikan halhal berikut ini:e apabila kata lainlain dimaksud terdapat pada pos, bandingkandengan uraian barang pada pospos terdahulu dalam bab yang sama.e apabila kata lainlain dimaksud terdapat pada subpos, bandingkandengan uraian barang pada subsub pos terdahulu, dalam pos yangsama.e apabila kata lainlain dimaksud terdapat pada pos tarif, bandingkandengan uraian barang pada pospos tarif terdahulu, pada subposyang samaStruktur pemecahan dan sistem

PUTUSANNomor: 43/G/2020/PTUN.MtrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalamsengketa antara:BURHANUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Tempattinggal Padamara, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgabaya, KabupatenLombok

Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar);Berkas Perkara Nomor: 43/G/2020/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yangterdapat di dalamnya;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 10Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram dengan Register Perkara Nomor: 43/G/2020/PTUN.Mtr., pada tanggal 12Agustus 2020, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 07 September 2020, sertadiajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem

Bahwa selanjutnya Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukumyang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur danmengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakasya masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisionalyang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintanan Negara KesatuanRepublik Indonesia.

Mtr.Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukanJawaban tertulisnya, yang disampaikan pada persidangan secara elektronikmelalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 September 2020, yang isinyasebagai berikut:.

Mtr.Informasi Pengadilan, tanggal 28 September 2020, dan atas Replik Penggugattersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis, yang diajukan padapersidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 5Oktober 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebutselengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilandan terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;Menimbang

yayasan Taman Pendidikan Empat Lima/TP.45 secarasewenangwenang dan melanggar hukum, sebelum berakhir masaJabatanya oleh para Tergugat / tergugat ,II dan Ill, yang didasarkan padaRapat Pembina Yayasan Taman Pendidikan Empat Lima /TP.45 sesuaiakta Nomor;12, tanggal 13 Januari 2020, oleh karenanya sudahsepatutnya pemberhentian, Perubahan Pengurus, Pengawas danpeniadaan Ketua Umum Penguru Yayasan Taman Pendidikan EmpatLima/TP.45, berkedudukan di Kota Denpasar yang telah diterima dandicatat di dalam Sistem

Menyatakan Batal demi Hukum Akta Berita Acara Rapat PembinaYayasan Taman Pendidikan Empat Lima /TP.45 Nomor;12, tanggal 13Januari 2020 yang dibuat oleh para tergugat/tergugat I,II dan III dihadapanNotaris Wayan Sugita SH, tentang pemberhentian, Perubahan Pengurus,Pengawas dan peniadaan Ketua Umum Pengurus yang telah diterima dandicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL ADMINSTRASI HUKUM UMUM pada tanggal13 Januari

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara aquo memeriksa dan mengadili perkara aquo karenayang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Akta Berita AcaraRapat Pembina Yayasan Taman Pendidikan Empat Lim/TP.45 Nomor 12tanggal 13 Januari 2020 tentang pemberhentian, Perubahan Pengurus,Pengawas dan peniadaan Ketua Umum Pengurus yang telah diterima dandicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), karenamenyebutkan sesuai dengan Berita Acara Rapat Pembina Yayasan TP 45no.12, tertanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris WayanSugitha, SH, maka dengan adanya produk Notaris berupa Akta Berita AcaraRapat Pembina Yayasan TP 45 no.12 tertanggal 13 Januari 2020 dan telahditerima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum padaKementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DirektoratJenderal Administrasi Hukum

UndangUndang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan atasUndangUndang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan segala tindakan Yayasanwajib mengikuti Anggaran Dasar termasuk juga tata cara Pemberhentian dan atauPenggantian Pengurus Yayasan;28 dari 34 halaman Putusan Nomor 281 /Pdt.G/2020/PN DpsMenimbang, bahwa berdasarkan Bukti P 1 dan T I, Il, Ill 1, yaitu berupaAkta Penegasan Pendirian Yayasan No 53 tanggal 23 Nopember 2015 dan telahdidaftarakan dan di catat dalam Sistem administrasi Badan Hukum padaKementrian

;e Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Pendidikan Nasionalberfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yangbermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berlimu, cakap, kreatif mandiri, danmenjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. ; Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional : Orang tua dari anakusia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

;e Pasal 17 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Pendidikan dasarberbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lainnya yangsederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), ataubentuk lain yang sederajat. ;5 Bahwa berdasarkan alasan hukum pada angka (4) diatas maka PENGGUGAT REKONVENSImemohon dengan hormat agar hak hadhanah TERGUGAT REKONVENSI dinyatakan dicabutdan berpindah kepada PENGGUGAT REKONVENSI, sebagaimana yang ditentukan

;e Pasal3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Pendidikan Nasionalberfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yangbermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berlimu, cakap, kreatif mandiri, danmenjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

;e Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Orang tua dari anakusia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

PUTUSANNomor : 129/G/2021/PTUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidanganPengadilanTata Usaha Negara Surabaya, yangmemeriksa memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padaTingkat Pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronikmelalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut, dalam perkara antara :1.NamaKewarganegaraan :PekerjaanTempat Tinggal2.NamaKewarganegaraan :PekerjaanTempat TinggalDALIFAHIndonesialbu Rumah TanggaDesa

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;AtauApabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lainmohon keputusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugattelah memberikan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal2 Nopember 2021, sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:1.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil gugatan ParaPenggugat kecuali terhadap halhal yang secara tegastegas dibenarkan

,Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada ParaPenggugat;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IIIntervensi telah memberikan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilantertanggal 4 Nopember 2021, sebagai berikut :.

InformasiPengadilan tertanggal 25 Nopember 2021 ;Halaman 26 dari 34 Perkara No. 129/G/2021/PTUNSBYMenimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Penggugat tersebut, KuasaTergugat Il Intervensi telah memberikan Dupliknya melalui Sistem InformasiPengadilan tertanggal 25 Nopember 2021 ;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan PermohonanPencabutan gugatan tertanggal 7 Desember 2021, tetapi Tergugat dan TergugatIl Intervensi tidak setuju pencabutan tersebut karena tidak jelas alasannya,sesuai dengan pasal

informasi Pengadilan, yang mana Penggugat membantah dalilHalaman 28 dari 34 Perkara No. 129/G/2021/PTUNSBYdalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya tetappada dalildalil Gugatan semula;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliktertanggal 25 Nopember 2021 melalui sistem informasi Pengadilan dan tetappada dalildalil Jawaban semula;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukanbuktiobukti dan Para Pihak tidak mengajukan saksi

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmenanggapi dan mengajukan Jawaban secara elektronik pada persidanganelektronik melalui sistem informasi persidangan tertanggal 18 Februari 2020, yangpada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : A.

SKPD) Tahun 2019 (Fotokopi sesuai dengan print out);Dokumentasi Rincian Penggunaan Dana Gj TahunAnggaran 2019, Tanggal 16 Oktober 2019 (Fotokopisesuai dengan print out); SPP Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemkab Boalemo,tanggal 16 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan printout); Kwitansi Pembayaran Belanja Susulan Gaji, susulan Gaji13 dan THR selang bulan Februari s/d September 2019(Fotokopi sesuai dengan print out); Cetakan (print out) data kepegawaian PNS/ASN di lingkupPemkab Boalemo dari aplikasi Sistem

PTUN Gorontalo tersebut, yangsaksi ketahui bahwa Bupati Boalemo diperintahkan oleh Pengadilan untukmemperbaiki/mengadakan perubahan SK pemberhentian tidak dengan hormat: Bahwa yang dilakukan Pemkab Boalemo terhadap putusan tersebut Langsungberkoordinasi untuk memperbaiki SK pemberhentian tidak dengan hormattermasuk berkoordinasi dengan BKN ; Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikanKesimpulan secara elektronik masingmasing tertanggal 5 Mei 2020 padaPersidangan Elektronik melalui Sistem

tanggal 25 Februari 2020; Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat untukmenguatkan jawabannya telah mengajukan Duplik secara eletronik padapersidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 03 Maret2020: Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat dari P1 hingga P18 dan mengajukan 1(satu) orang Saksi Fakta namun tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikesempatan secara patut oleh Majelis Hakim; Menimbang

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JAENAL ARIFINSUJOKO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha NegaraGorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;HAKIM KETUA MAJELIS,HAKIM ANGGOTA I, ttdttdCECKLY JEMBLY KEREH, S.H.IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.HAKIM ANGGOTA Il,ttdVINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.PANITERA PENGGANTI

., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10Nopember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan ParaPenggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat pada persidangan hariSelasa, tanggal 24 November 2020 telah mengajukan Jawaban/tangkisansecara tertulis terhadap gugatan itu melalui sistem informasi Pengadilan

Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini;Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Exaquo et bono);Menimbang bahwa Kuasa Turut Tergugat pada persidangan hari Selasa,tanggal 24 November 2020 telah mengajukan Jawaban/tangkisan secara tertulisterhadap gugatan itu melalui sistem informasi pengadilan, yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut:I. Dalam Eksepsi.1.

informasi pengadilan;Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Padt.G/2020/PN End.Menimbang, terhadap tanggapan/Replik dari Kuasa Hukum ParaPenggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukantanggapan/Dupliknya secara tertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 5Januari 2021 melalui sistem informasi pengadilan, Sedangkan Kuasa TurutTergugat tidak ada mengunggah Dupliknya pada sistem informasi Pengadilan,meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga Kuasa Turut Tergugatdianggap

Gugatan Penggugat Kabur (Exeptio Obscuur Libel);Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Para Tergugatdan Kuasa Turut Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Repliksecara tertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 8 Desember 2019 melaluisistem informasi pengadilan, dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Hukum ParaTergugat telah mengajukan tanggapan/Dupliknya melalui sistem informasi padahari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 Pengadilan, Sedangkan Kuasa TurutTergugat tidak ada mengunggah

Dupliknya pada sistem informasi Pengadilanmeskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga Kuasa Turut Tergugatdianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Dulik;Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Tergugat dan KuasaTurut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mutlak(kompetensi absolut), maka sesuai dengan tertib hukum acara perdatasebagaimana pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu tentang eksepsi tersebut;Halaman 27 dari 32 Putusan

Mendokumentasikan / menatakerjakan dan memastikankelengkapan bukti transaksi tunai maupun overbooking sesualdengan kewenangan, sistem dan prosedur yang berlaku.Bukti bukti transaksi disediakan sesuai ketentuan yang berlaku.1. Melakukan rekonsiliasi transaksi Teller untuk memastkan bahwasemua transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yangberlaku.Dokumen Host Teller Total (HTT) dan AATR disediakan sesuaiketentuan yang berlaku.2.

Teller MUKMIN HANAFI melakukan pembukuan setoran Rp. 626.536.300,tunai secara sistem (tanpa diikuti adanya setoran fisiklang) ke rekening simpanan maupun pinjaman nasabahpada hari kamis tanggal 22 November 2018 sekitar Pukul(09.00 Wib s/d 10.00 Wib. 2 Kekurangan rekening kas Bank BRI Unit Ambunten yangdilakukan pembukuan oleh teller an.

Mukmin Hanafi melakukan pembukuan setoran tunai secara sistem(tanpa diikuti adanya setoran fisik uang) ke rekening simpanan maupunpinjaman nasabah sebesar .......... Rp. 626.536.300,2) Sisa selisih kekurangan kas ......

Mukmin Hanafi melakukan pembukuan setoran tunai secara sistem(tanpa diikuti adanya setoran fisik uang) ke rekening simpanan maupunpinjaman nasabah sebesar ...................... Rp. 626.536.300,2.

Mukmin Hanafi melakukan pembukuan setoran tunai secara sistem(tanpa diikuti adanya setoran fisik uang) ke rekening simpanan maupunpinjaman nasabah sebesar ...................::.::.:.. RP. 626.536.300,2.

., diucapkan pada tanggal 2 September 2021 dandiberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan NegeriMalang, pada tanggal 2 September 2021, terhadap putusan tersebut: Pembanding I semula Tergugat II/ Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 7 September 2021, telah mengajukan permohonan bandingsebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (ECourt) Nomor Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mlg, tanggal 10 September 2021,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

SH.MHum., para HakimTinggi sebagai HakimHakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadillperkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota Majelis dan dibantu oleh JudiRusianto, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpadihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya, sertaputusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem